logo-website
Sabtu, 01 Nov 2025,  WIT

Tujuh Kepala Suku dan Lembaga P2MA PTP Nyatakan Dukungan kepada Frans Pigome untuk Pimpin PTFI

Aspirasi masyarakat adat Papua menyerukan agar posisi Presiden Direktur PTFI dipegang putra asli Papua sebagai simbol keadilan dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam di tanah sendiri

Papuanewsonline.com - 23 Okt 2025, 14:20 WIT

Papuanewsonline.com/ Seni & Budaya

Tampak para tokoh masyarakat dan kepala suku dari wilayah adat di sekitar Mimika berkumpul menyampaikan dukungan resmi kepada Frans Pigome sebagai calon Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Papuanewsonline.com, Timika — Dinamika kepemimpinan di tubuh PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi sorotan setelah Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua Tambang (P2MA PTP) bersama tujuh kepala suku besar di wilayah Mimika menyampaikan dukungan resmi kepada Frans Pigome untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI.


Pernyataan dukungan ini disampaikan secara terbuka melalui pertemuan adat di Timika, yang dihadiri oleh tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemuda dari wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan Freeport. Dukungan tersebut dianggap sebagai aspirasi moral dan politik masyarakat adat Papua, yang menuntut agar posisi pimpinan tertinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu diisi oleh putra asli Papua.

Ketua P2MA PTP Ruben Kobogau bersama Sekretaris Jenderal Yonas Magai dalam pernyataannya menegaskan bahwa dukungan ini tidak sekadar merupakan dorongan personal terhadap Frans Pigome, melainkan bentuk komitmen masyarakat adat untuk memperjuangkan representasi orang asli Papua (OAP) di posisi strategis perusahaan yang selama puluhan tahun beroperasi di tanah mereka.


“Kami, tujuh kepala suku yang wilayah adatnya bersinggungan langsung dengan aktivitas tambang Freeport, menilai bahwa sudah saatnya putra asli Papua memimpin perusahaan ini. Kami percaya Frans Pigome memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk membawa Freeport menjadi perusahaan yang berkeadilan bagi rakyat Papua,” ujar Ruben Kobogau, didampingi Yonas Magai.

Pernyataan tersebut disambut hangat oleh para kepala suku yang hadir. Mereka menegaskan bahwa dukungan ini mencerminkan semangat Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.

Dalam pandangan masyarakat adat, Frans Pigome dipandang sebagai figur yang memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Papua secara menyeluruh. Ia dinilai mampu menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat lokal, sekaligus membawa visi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua.

“Kami melihat sosok Frans Pigome sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan semua pihak. Ia bukan hanya representasi OAP, tetapi juga simbol harapan agar Freeport lebih manusiawi dan berpihak pada masyarakat sekitar tambang,” ungkap salah satu kepala suku yang turut menandatangani pernyataan dukungan.

Selain soal kepemimpinan, para tokoh adat juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan hasil tambang agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, melainkan juga oleh masyarakat adat di wilayah operasi.

Melalui momentum ini, P2MA PTP menekankan perlunya penguatan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan di area operasi Freeport.

Mereka mendorong agar perusahaan memberi ruang lebih luas bagi tenaga kerja OAP, meningkatkan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri tambang, serta menjalankan program pelestarian lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.

“Freeport beroperasi di tanah Papua selama puluhan tahun. Sudah saatnya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak asli negeri ini — bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga pemberdayaan yang nyata,” kata Yonas Magai.

Menurutnya, keberadaan Frans Pigome di posisi puncak akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan masyarakat adat Papua untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan pengakuan politik di sektor strategis nasional.

Dalam pernyataan penutup, para tokoh adat dan pimpinan P2MA PTP menyerukan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua, dan manajemen PTFI mendengarkan aspirasi ini dengan penuh tanggung jawab. Mereka menilai, dukungan terhadap Frans Pigome bukan semata dorongan politik, melainkan seruan moral bangsa agar pembangunan di Papua dilakukan dengan mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan lokal.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kami ingin ikut menentukan arah masa depan Papua, termasuk dalam perusahaan besar seperti Freeport. Dukungan kami kepada Frans Pigome adalah simbol dari harapan itu,” ujar Ruben Kobogau tegas.

Pertemuan adat tersebut diakhiri dengan doa bersama dan penandatanganan dokumen pernyataan dukungan dari tujuh kepala suku besar, yang menjadi bagian dari wilayah terdampak langsung aktivitas PTFI. (GF)

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE