Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pj. Bupati Mappi Serahkan Bantuan Hibah, Bansos dan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah TA. 2023
Papuanewsonline.com , MAPPI – Pada Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Mappi mengalokasikan sejumlah anggaran untuk dihibahkan kepada sejumlah lembaga nirlaba, keagamaan dan kemasyarakatan. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si pada Selasa (4/4/2023) sekaligus menyelesaikan penyelesaian sengketa ganti rugi tanah. Adapun lembaga penerima hibah diantaranya KPUD, Bawaslu, Partai Politik, FKUB, PHBI, NU, ICMP, Pemuda Katolik, Pemuda Ansor dan LPKM. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kabupaten/distrik, Dewan Adat dan TP PKK juga menerima hibah dari Pemkab Mappi. Beberapa lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan dan lainnya juga mendapat bantuan sosial. Pemkab Mappi juga menyerahkan hibah dalam bentuk rehabilitasi tempat ibadah dan hibah tempat ibadah. Pemkab Mappi juga menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang pulih dari pembangunan fasilitas pemerintah. Hibah dan bantuan sosial ini dijelaskan Pj Bupati Mappi, Michael Gomar, merupakan kebijakan Pemkab Mappi yang diberikan apabila dipandang perlu dan keuangan daerah mencukupi. Sehingga hibah dan bansos bersifat tidak wajib disalurkan setiap tahun tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kita bersyukur di Tahun 2023 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi Tahun 2023 dengan melihat kemampuan fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Mappi dapat mengalokasikan anggaran untuk mengambil kebijakan dalam rangka program penyelesaian penyelesaian sengketa kerugian tanah dan juga bantuan sosial serta hibah kepada lembaga organisasi kemasyarakatan dan juga tempat-tempat ibadah dalam rangka pembinaan spiritual,” terang Pj Bupati Mappi. Ia meminta para penerima bansos dan hibah serta masyarakat pemilik hak ulayat yang menerima ganti kerugian tanah agar dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dan yang terutama untuk pembangunan kesejahteraan warga Mappi. Pj Bupati mengungkapkan, ini bukan pertama kali Pemkab Mappi menyalurkan bantuan. Tahun 2022 lalu, beberapa organisasi juga menerima bantuan. Tekanan Bupati Pj, setiap hibah atau bantuan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kepada Pemkab Mappi. “Laporan penggunaan dana baik dari gereja, masjid, mushola dan organisasi–organisasi lembaga kepemudaan, lembaga masyarakat, lembaga adat, lembaga bantuan tolong bantu kami pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan melaporkan bantuan sosial dan bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya. Pertanggungjawaban ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Pemkab Mappi dalam pemberian bantuan atau hibah berikutnya. Bagi organisasi atau lembaga yang tidak kooperatif maka Pemkab akan tegas dan mempertimbangkan untuk menyalurkan bantuan. Begitu juga dengan pembayaran penyelesaian ganti rugi tanah senilai Rp 10 miliar yang dialokasikan Pemkab Mappi kepada para pemilik hak ulayat. Pj Bupati mengatakan, Pemkab Mappi belum bisa menyelesaikan sejumlah tuntutan masyarakat karena keterbatasan anggaran. “Oleh sebab itu seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak menerima penyelesaian ganti rugi tanah ini atau yang belum menerima pembayaran di tahun ini kami mohon untuk bersabar. Berikan kesemapatan kepada kami pemerintah daerah dan tim anggaran untuk melihat kembali kenbutuhan prioritas terkait dengan ganti rugi tanah,” jelas Pj Bupati. Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan pimpinan OPD mengatakan Pj Bupati tetap berusaha dan menyelesaikan penyelesaian perkara yang belum sedini bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga yang sudah mendapat ganti rugi di tahun ini harus bisa memanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga dan tidak disalahgunakan. Pj Bupati meminta kepada OPD dan Sekda untuk menyelesaikan pembayaran apabila syarat administrasi sudah diselesaikan. Tahun 2022 lalu melalui APBD perubahan Pemda juga sudah menyelesaikan pembayaran, ganti rugi tanah.Lanjut Pj Bupati sementara pada program tahun 2023 Pemda Mappi membayar tuntutan ganti rugi tanah sebanyak 31 Titik lokasi tanah yang terdiri dari pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan penyelesaian ganti rugi tanah. Penyaluran hibah dan bantuan sosial ini ditegaskan Pj Bupati harus dilakukan secara terbuka dan transparan terutama dalam penggunaan oleh organisasi pengurus. Jangan sampai ada yang tertutup apalagi pengurangan dana yang diberikan oleh pemerintah. “Saya berharap bantuan hibah dan bantuan sosial ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan pengawasan tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. ( Redaksi )
06 Apr 2023, 09:51 WIT
Polri Buka Pendaftaran Penerimaan Jalur Akpol, Bintara dan Tamtama Secara Gratis
Papuanewsonline.com, Jakarta - Mabes Polri resmi membuka pendaftaran untuk seluruh masyarakat yang ingin menjadi anggota Kepolisian melalui jalur Akpol, Bintara dan Tamtama.Pendaftaran online telah dibuka sejak tanggal 5 April hingga 14 April 2023. Hal itu bisa diakses melalui website https://penerimaan.polri.go id. "Pendaftaran online 5-14 April, untuk jalur Akpol, Bintara dan Tamtama," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 5 April 2023. Dedi menegaskan, untuk seluruh masyarakat yang ingin mendaftar baik jalur Akpol, Bintara maupun Tamtama, tidak dikenakan biaya sepeser pun atau gratis. "Masuk Polisi gratis. Polri no calo, no KKN," ujar Dedi. Meski begitu, Dedi mengimbau kepada seluruh peminat yang ingin mendaftar untuk memenuhi segala bentuk persyaratan umum dan khusus yang telah diatur. "Untuk mengetahui seluruh persyaratan telah diumumkan dalam website resmi atau dapat dilihat melalui media sosial Instagram @rekrutmen_Polri," tutup Dedi. (Redaksi)
05 Apr 2023, 19:32 WIT
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Fokus Program Mitigasi lewat Aplikasi Smartphone
Papuanewsonline.com, Mimika
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika dalam tahun ini
akan fokus untuk melakukan program mitigasi banjir di empat titik di Kabupaten
Mimika. Hal itu disampaikan Kepala BPBD
Mimika, Yosias Lossu kepada awak media di Hotel Horison Diana, Jalan Budi
Utomo, Timika, Papua Tengah, Senin (3/4/2023) kemarin. Yosias menyampaikan, bahwa BPBD
Mimika akan membuat salah satu aplikasi mobile yang nantinya berfungi untuk
memberikan isyarat terkait peristiwa banjir yang akan terjadi di Kabupaten
Mimika. Aplikasi yang dicanangkan ini
akan dirancang untuk dapat memberikan sinyal dengan fitur dimana jika debit air
naik melebihi batas normal maka aplikasi akan otomatis memberikan kode. "Program ini nantinya akan
berkolaborasi dengan Telkomsel agar setiap masyarakat dapat mendownload
aplikasinya. Ini baru mau jalan, mudah-mudahan jadi," ungkap Yosias. Yosias juga mengungkapkan, selain
mengurangi bencana banjir, pihaknya juga akan mengoptimalkan kinerja pemadam
kebakaran (damkar) dengan menambah ukuran selang air mobil damkar agar
maksimal. Hal ini agar memudahkan petugas
dilapangkan apabila nantinya mengalami kesulitan dalam menjangkau titik utama
kebakaran. "Selama ini 20-an meter.
Kita mau tambah sekitar 50 sampai 100 meter. Jadi kita tidak menambah armada
mobil, kita tambah panjang ukuran slang. Percuma kita pengadaan mobil kecil
untuk masuk lorong karena kemampuannya pasti kurang," katanya. Selain itu, Yosias menyebutkan
bahwa jumlah pemadam kebakaran yang dimiliki oleh BPBD tidak dapat mencakup
luas wilayah Kabupaten Mimika. Dikarenakan, Damkar Mimika cuman memiliki 6 unit
pemadam kebakaran. Menurut Yosias, minimnya jumlah
unit pemadam kebakaran akan berakibat fatal jikalau kebakaran terjadi didaerah
yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, tahun yang akan
datang, pihaknya akan mengadakan pembangun pos-pos pembantu di pertengahan
Timika - Mapurujaya agar dapat merespon cepat kebakaran.
"Kalau Timika-SP5,
sebenarnya sudah ada di SP2. Namun sementara belum ada personil yang standby
dikarena kekurangan jumlah unit," tutup Yosias. (Febri)
04 Apr 2023, 21:15 WIT
Sambut Hari Raya Paskah, Pemkab Mappi Gelar Operasi Pasar Murah
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Pemerintah Kabupaten Mappi menggelar operasi pasar murah kepada seluruh warga
masyarakat Kabupaten Mappi, sebagai salah satu upaya dalam rangka pengendalian harga di Kabupaten Mappi.
Operasi pasar murah tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Bupati Mappi,
Michael R. Gomar S.,STP, M.,Si pada, Senin (3/4/2023). Pj Bupati Mappi Michael Gomar
dalam sambutannya saat membuka operasi pasar murah mengatakan, bahwa dengan
adanya penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada
kenaikan harga bahan pokok di seluruh
wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan bahan
pokok, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan
kepada seluruh Kepala Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
pengendalian inflasi, agar menjaga kestabilan harga bahan pokok di
Kabupaten/Kota. Pj Bupati menerangkan, dengan
kebijakan pemerintah pusat tersebut, sehingga diintruksikan kepada seluruh kabupaten
kota untuk melaksanakan program kegiatan yang memberikan dampak manfaat
langsung kepada masyarakat, supaya bisa mengendalikan inflasi di seluruh daerah. “Sehingga dalam rangka
pengendalian inflasi kami Pemerintah Kabupaten Mappi melalui Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UMKM di TA. 2023 melaksanakan kegiatan operasi pasar murah,"
ungkapnya. Pj Bupati mengatakan, di TA. 2023 pemerintah daerah melalui program
kegiatan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM melaksanakan operasi pasar
murah yang akan dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu; menjelang Paskah yang
digelar hari ini, menjelang Lebaran Idul Fitri,
dan menjelang Natal 2023 Disamping kegiatan Operasi Pasar
Murah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan juga melakukan
rapat koordinasi dan pengawasan setiap saat dilapangan, dan melaporkan komoditi
harga bahan pokok secara rutin kepada Kemendagri dan Pj. Bupati Mappi. "Saya memberikan apresiasi
kepada Kadis Perdagangan, Koperasi dan
UMKM, atas kerja sama yang baik bersama jajaran pejabat dan staf di dinas. Dan
harapannya semoga dengan penyediaan beberapa jenis komoditi bahan pokok ini
dapat bermanfaat, dan digunakan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang perayaan hari raya
Paskah Tahun 2023," tuturnya. Dalam operasi pasar murah
tersebut beberapa jenis komoditi kebutuhan bahan pokok disediakan dengan harga
yang sangat murah dijangkau oleh masyarakat.
Operasi pasar murah tersebut
digelar selama dua hari yakni tanggal 3 sampai 4 April 2023. Dan jenis
kebutuhan bahan pokok yang disediakan yakni diantaranya, Beras Rp 10.000
perkilogram, Minyak Goreng Rp 13.000 perliter, Tepung Terigu Rp 12.500 perkilogram,
Gula Pasir Rp 12.500 perkilogram dan Mie Instan Rp 2.000 perbungkus. (Redaksi)
04 Apr 2023, 14:51 WIT
Kunker Di Mappi,PJ Sekda Propinsi Papua Selatan Serahkan Surat Gubernur Tentang Relokasi PNS ke PPS
Papuawesnline.com, MAPPI – Penjabat Bupati Mappi Micahel R. Gomar S.,STP, M.,Si menerima kunjungan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Drs. Maddaremmeng M.,Si bersama rombongan, Sabtu (1/4/2023).Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kali pertama Pj Sekda Provinsi Papua Selatan (PPS) ke Kabupaten Mappi. Selain untuk bersilatuhrahmi dalam kunjungan tersebut Pj Sekda PPS sekaligus pengajuan Surat dari Penjabat Gubernur PPS, Dr. Ir Apolo Safanpo, ST.,MT kepada PJ Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.,STP, M.,Si tentang tindaklanjut relokasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Mappi ke Provinsi Papua Selatan di Merauke sebagai ibu kota PPS.Pj Bupati Mappi Michael Gomar dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi atas kunjungan Pj Sekda Provinsi Papua Selatan bersama rombongan ke Kabupaten Mappi. Kata Pj Bupati bersama pemerintah daerah kami berpikir selamat datang dan inilah kondisi tugas –pelayanan dari pemerintah Kabupaten Mappi yang dapat kami sampaikan secara singkat kepada bapak Pj Sekda. “Kami juga berharap ada Arahan yang dapat disampaikan kepada kami terus melakukan perbaikan dan perubahan pelayanan publik kepada masyarakat di pemerintahan Kabupaten Mappi,” ungkapnya.“Saya pikir apa yang direncanakan bapak Pj Sekda dan rombongan acaranya santai tidak terlalu formal tetapi kami bisa berkumpul bersama –sama bersilaturahim sekaligus juga bapak Pj Sekda merupakan kunjungan pertama kali ke Kabupaten Mappi setelah pensiun dari beberapa bulan yang lalu,” ungkap.“Saya berterima kasih kepada pak Pj Bupati Mappi tadi saya sempat berdiskusi dengan pak Bupati memang semua sudah disiapkan sesuai dengan aturan terkait dengan relokasi PNS ke Provinsi,” ungkapnya.*Pj. Bupati Mappi juga menyampaikan siap akan membayar gaji PNS Relokasi sampai dengan bulan Mei 2023 dan setelah itu akan menerbitkan SKPP*.Pj Bupati Mappi juga menambahkan bahwa dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan tetap menjadi prioritas, dimana pada APBDP TA. Tahun 2022 Pemkab Mappi memberikan Hibah sebesar 5 Milyar, dan pada APBD TA. 2023 ini juga memberikan Hibah sebesar 5 Milyar.Ini merupakan komitmen Pemkab Mappi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Selatan.Sementara itu Pj Sekda Provinsi Papua Selatan, Maddaremmeng dalam Arahnya menyebutkan, terkait dengan pegawai yang di relokasi ke PPS untuk pembayaran gaji dan insentif masih di bebankan pada daerah asal sebagai mana tertuang dalam pasal 14 ayat 7 “ Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja sebagai mana yang dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan maka di bebankan pada anggaran belanja dari asal satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.Pj Sekda menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi sambil melihat seberapa cepat pemerintah Propinsi Papua Selatan (PPS) menyelesaikan pengelolaan ASN yang sudah diamanatkan selama 6 bulan setelah dilantiknya bapak Pj.Gubernur.Pj. Sekda berharap agar koordinasi terus dilakukan dari Pemkab Mappi khususnya dalam pengurusan relokasi pegawai ke Propinsi Papua Selatan.Usai penyerahan surat oleh Pj Sekda Sekda PPS dilansung dengan acara rama tamah, Pj Sekda PPS bersama Pj Bupati Mappi bersama, Sekda Mappi, para sisten, staf Ahli dan para kepala OPD di Lingkup Pemkab Mappi. (Redaksi)
04 Apr 2023, 10:38 WIT
Wakapolda Papua Buka Rakernis Fungsi Lantas 2023
Papuanewsonline.com , Jayapura – Wakil Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, SH membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polda Papua Tahun 2023 bertempat di Aula Suni Hotel & Convention Abepura managed by Parkside, Jl. Baru Ps. Lama Abepura, Wai Mhorock Kota Jayapura, Senin (03/04).Rakernis Fungsi Lantas tahun 2023 dengan tema “Polantas Presisi Siap Mewujudkan Kamseltibcarlantas Pada Agenda Nasional Dan Internasional Tahun 2023 Dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang 4 Inklusif dan Berkelanjutan”.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwada Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, SIK, Irwada Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, SIK, PJU Polda Papua, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Benyamin Elieser Pasurnay, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Recky D. Ambrauw, Kepala Cabang Jasa Raharja Provinsi Papua Dan Papua Barat, H. Widayana, SE, MM, Kepala Ksop Jayapura, Capt. Roni Fahmi SE, MM, M.HP., M.Mar., . Ketua MUI Papua, KH. Saiful Islam Al Payage dan 158 Peserta Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polda Papua.Dalam kesempatan tersebut, Dir Lantas Polda Papua mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan hasil pelaksanaan tugas fungsi pokok Lalu Lintas yang sinergi dengan Instansi terkait, maka dilaksanakan fungsi Rakernis Lantas sebagai sarana penyegaran kembali untuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Lantas di Jajaran Polda Papua.“Dilaksanakannya Rakernis Fungsi Lantas dan Instansi terkait dengan harapan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan integritas,” ujar Dirlantas.Sementara itu, Wakapolda Papua mengatakan kepada seluruh jajaran Ditlantas tetap menjaga soliditas persatuan dan kesatuan, mengasah kecepatan bertindak dan responsif, mengembangkan kemampuan diri dan mengembangkan kemampuan manajerial, bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, serta selalu menjaga kesehatan dan keselamatan.“Saya juga memberikan apresiasi kepada jajaran Ditlantas Polda Papua yang telah bekerja keras selama ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang diperoleh hari ini, masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, tentunya saya berharap akan hadir inovasi-inovasi baru dari rekan-rekan semua bidang lalu lintas,” ucap Wakapolda Papua.Lebih lanjut, Wakapolda meminta agar kualitas pelayanan publik kepada Jalan Lintas Lintas akan semakin membaik seiring dengan agenda-agenda nasional yang terus dijalankan, khususnya pelaksanaan mudik lebaran tahun ini, Lapangan Ditlantas Polda Papua siap memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat yang mudik dapat merasakan mudik yang aman , nyaman mudik dan mudik selamat.“Saya berharap dengan diadakannya rakernis ini akan mendapatkan hasil yang terbaik demi peningkatan kualitas anggota lalulintas yang sesuai dengan perkembangan zaman era digital, sehingga dapat memberikan pelayanan yang presisi kepada masyarakat,” tutup Brigjen Ramdani ( Redaksi )
04 Apr 2023, 10:19 WIT
Dukung UMKM, Pj Bupati Mappi Serahkan 700 Tabungan Mama-mama Papua dan Bansos 50 Kelompok Sanggar
Papuanewsonline.com, MAPPI - Pemerintah Kabupaten Mappi menyerahkan bantuan sosial stimulan berupa Tabungan UMKM Mama - Mama Papua dan Non Papua, serta bantuan di bidang kepemudaan olahraga dan kebudayaan TA. 2023.Penyerahan bantuan sosial diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.,STP, M.,Si yang berlangsung di pendopo, Senin (3/4/2023.Penyerahan bantuan sosial Tabungan UMKM kepada mama - mama Papua dan UMKM Non Papua, Organisasi Pemuda (KNPI, KONI dan Pramuka), serta bantuan kepada kelompok sanggar budaya di Kabupaten Mappi.“Ijinkan saya menyampaikan beberapa arahan dan juga program prioritas dari pemerintah pusat yang diinstruksikan Bapak Mendagri kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk dilaksanakan,” ungkapnyaPj Bupati menerangkan dalam rangka pengendalian inflasi maka pemerintah pusat mewajibkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program kegiatan dan sub kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat terutama dalam pengendalian inflasi berupa Hibah dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang terencana dalam Program/Kegiatan TA. 2023.Kata Pj Bupati ada tiga program kebijakkan nasional yang wajib dilaksanakan diantaranya, pengendalian inflasi, kemiskinan extrem dan penanganan stunting. Tiga hal ini menjadi mandatori dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan intervensi kebijakan program/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk pengendalian inflasi, kemiskinan extreme dan penanganan stunting.Pj Bupati menyebutkan, pemerintah daerah memberikan dukungan bantuan sosial berupa stimulan kepada UMKM mama - mama Papua dan UMKM Non Papua, dalam rangka menggerakkan UMKM, dan juga stimulan bantuan sosial kepada, sanggar - sanggar, dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Mappi.“Hari ini kita menyerahkan bantuan stimulan dukungan tabungan UMKM mama - mama Papua sebanyak 500 orang, program ini merupakan program lanjutan dimana pada APBD Perubahan T.A 2022 juga kita sudah memberikan bantuan stimulan tabungan UMKM kepada mama - mama Papua dan non Papua melalui program yang sama,”tegasnya.Pj Bupati menuturkan, di tahun ini pun kita memberikan stimulan bantuan Tabungan UMKM sebanyak 700 pelaku UMKM yang terdiri dari; 500 UMKM mama - mama Papua, dan 200 UMKM mama - mama non Papua. Dan untuk UMKM non Papua yang nantinya akan diserahkan setelah bulan April. Pj Bupati merincikan adapun besaran bantuan stimulan Tabungan yang diberikan yakni untuk mama - mama Papua sebesar Rp. 500.000 perbulan yang akan disalurkan ke masing - masing rekening mama - mama Papua. Dan data ini data yang valid dan akurat yang sudah disiapkan oleh Dinas Perdagkop dan UMKM Kabupaten Mappi. Sementara UMKM non Papua sudah kami siapkan dan akan disalurkan akhir bulan April nanti sebesar Rp. 300.000 perbulan.Pj Bupati menyebutkan, bantuan ini bersumber dari dana Otsus dan untuk mama -mama Papua. Sementara untuk mama - mama non Papua bersumber dari dukungan dana Insentif Fiskal utk pelaku dunia usaha/UMKM Kabupaten Mappi. Dikatakan Pj Bupati pada tahun ini melalui program dari dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kami memberikan dukungan kepada 50 sanggar baik sanggar tari, sanggar perajutan noken, sanggar ukir/pahat dan kelompok band lokal yang ada di Kabupaten Mappi. Dengan besaran alokasi setiap sanggar akan disalurkan sebesar Rp. 22.800.000,- yand bersumber dari dana Otsus dan disalurkan untuk satu tahun anggaran langsung ke rekening kelompok sanggar.Sementara untuk UMKM mama Papua dan Non Papua disalurkan setiap tiga bulan (Triwulan) sekali langsung ke rekening masing pelaku UMKM. “Kami berharap melalui bantuan sosial Tabungan UMKM kepada mama - mama Papua dan mama-mama non Papua dapat terus menjadi ransangan untuk menggeliatkan ekonomi Kabupaten Mappi, sehingga ekonomi ini dapat terus terjaga dengan baik, kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi berjalan dengan baik. Yang juga membantu Pemda melaui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan yang juga sudah melakukan pengawasan secara langsung". Tegasnya. Pemerintah Kabupaten Mappi, melalui program dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata turut memberikan dukungan Hibah kepada Organisasi Kepemudaan, antara lain; KONI Kabupaten Mappi, KNPI Kabupaten Mappi, dan Pramuka Kwarcab Mappi, ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan pada APBD Perubahan T.A 2022 lalu. Pj Bupati Menerangkan, Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dukungan pemerintah daerah kepada bapak/ibu sekalian penerima bantuan sosial,dana hibah, pelaku UMKM mama - mama Papua, mama -mama non Papua, organisasi kepemudaan, dan kelompok sanggar secara langsung dari pemerintah Kabupaten Mappi dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai dengan manfaaf peruntukannya. Kami berharap kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan yang mendapat dukungan hibah baik itu KONI, KNPI, Pramuka dan kelompok sanggar yang mendapatkan hibah bantuan sosial, agar mohon membantu kami pemerintah daerah dalam hal ini melalui OPD teknis agar setelah menerima dana hibah bantuan sosial agar dapat melaksanakan program kegiatan dan mempertanggung jawabkan program kegiatan dalam Laporan Pertanggungjawaban,”tegasnya.“Saya bersyukur tahun ini kita bisa menyalurkan bantuan ini lebih awal di bandingkan tahun -tahun sebelumnya, sehingga penerima bantuan hibah bisa merencanakan program kegiatan dan tidak terburu -buru dalam menjalankan program kegiatan tetapi harus tetap membuatkan laporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan untuk disampaikan kepada OPD teknis,”pungkasnya (Redaksi)
04 Apr 2023, 09:36 WIT
Kemendagri Apresiasi Provinsi Kepulauan Riau Tertinggi Realisasi APBD Terbaik Nasional
Papuanewsonline.com, Riau – Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah A. Fatoni menghadiri rangkaian kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Pusat Sultan Mahmud Riayat Syah “Bandar Seri Kota Piring” Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjung Pinang, Rabu (29/3/2023).Kegiatan musrenbang yang merupakan agenda tahunan tersebut menjadi langkah strategis yang menghadirkan berbagai komponen strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.Fatoni dalam sambutannya menyampaikan, “Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD tahun 2024."Fatoni memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kepulauan Riau "Kami berikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau atas mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 sebesar 76,46 persen (kategori: tinggi). Capaian tersebut berada diatas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Sumatera.""Dari sisi keuangan, selama tiga tahun ke belakang (2020-2022), APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5.43% dan belanja minus 0,05%, sedangkan pembiayaan sebesar 18.71%. Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepulauan Riau terus membaik dan pemetaan penggunaan anggaran semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Fatoni.“Tentunya capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, capaian indikator makro yang lainnya (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan) perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi sehingga target capaian ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan,” imbuh Fatoni.Pada pengusulan Major Project juga memerlukan penguatan strategi, di antaranya: perlunya informasi data yang detail dan rinci; penguatan akreditasi layanan yang akan diberikan; serta penguatan dukungan program dan kegiatan daerah Major Project yang diusulkan. Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.Fatoni juga mengarahkan pertama, perlunya melakukan pengoptimalan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data. Kedua, melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan melalui sinkronisasi kebijakan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW).Ketiga, melakukan penguatan SDM Perencana melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas utamanya dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas.Keempat, menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.“Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” pungkas Fatoni.(Redaksi)
01 Apr 2023, 01:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
