Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kapolda Aceh Terima 1,2 Juta PIN E-Learning Dari STIK Lemdiklat Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menerima program bantuan sebanyak 1,2 juta PIN e-learning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa korban bencana di Aceh.Program e-learning ini merupakan sumbangsih ILMCI Group melalui STIK Lemdiklat Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Serah terima tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.Penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto serta CEO Yayasan Anak Bangsa Indonesia–ILMCI Group Dr. Sofian Tjandra, Ph.D.Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah mengatakan bahwa program bantuan ini dirancang untuk menjangkau siswa korban bencana mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).Sebanyak 1,2 juta PIN e-learning tersebut memungkinkan siswa mengakses pembelajaran elektronik secara mandiri dengan dukungan jaringan internet. Melalui sistem ini, siswa dapat belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di mana saja sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.“Program e-learning ini menjadi solusi strategis untuk memastikan anak-anak Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan sistem pembelajaran mandiri berbasis digital, siswa dapat terus belajar meski dalam kondisi keterbatasan,” ujar Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah.Abituren Akabri 1991 itu berharap kerja sama tersebut dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan metode pembelajaran mandiri yang adaptif, terutama bagi siswa di daerah terdampak bencana yang mengalami keterbatasan sarana pendidikan konvensional.Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan STIK Polri dan para mitra yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di bidang pendidikan.“Kami mengapresiasi dukungan STIK Polri dan seluruh mitra, termasuk ILMCI Group, yang telah berkolaborasi dalam program ini. Sinergi lintas sektor seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh,” katanya.Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua asal Tangse tersebut turut memaparkan berbagai capaian penanganan hingga pemulihan bencana yang telah dilakukan Polda Aceh di wilayah terdampak. Upaya tersebut meliputi penyediaan air bersih melalui treatment water, pembersihan fasilitas sekolah, hingga pembangunan sumur bor bagi masyarakat.“Selain penanganan darurat, Polda Aceh juga fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang, mulai dari penyediaan air bersih, pembersihan sekolah, hingga pembangunan sumur bor. Semua kami lakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” pungkas Marzuki. PNO-12
29 Jan 2026, 16:09 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Nirunmas Tinjau Lahan Pertanian Jagung Hibrida
Papuanewsonline.com, Tanimbar — Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan kembali diwujudkan di tingkat tapak. Melalui Polsek Nirunmas, Polres Kepulauan Tanimbar, Polda Maluku, jajaran Polri turun langsung ke desa untuk menyiapkan lahan pertanian jagung hibrida sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia.Pada Rabu (28/1/2026), sejak pukul 10.10 hingga 13.30 WIT, Polsek Nirunmas melaksanakan kegiatan peninjauan dan pembersihan lahan seluas dua hektare di Lahan Batmalabir, Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, yang akan digunakan untuk penanaman jagung hibrida Kuartal I Tahun 2026.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Nirunmas, IPDA V. Luturmas, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Desa Arma, AIPDA Y. Tuarissa, serta melibatkan pemilik lahan, Adolf Daskunda, sebagai bentuk kolaborasi konkret antara Polri dan masyarakat.Kapolsek Nirunmas IPDA V. Luturmas menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pembersihan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan teknis dan pemahaman petani sebelum proses tanam dimulai.“Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional. Kami memastikan lahan siap tanam, proses lebih mudah, serta bibit jagung hibrida dapat tersalurkan tepat sasaran kepada petani,” ujar IPDA Luturmas di sela kegiatan.Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Nirunmas melakukan survei lokasi dan penentuan batas area lahan, pembersihan rumput dan alang-alang menggunakan peralatan manual seperti parang dan cangkul, serta cairan pembasmi rumput. Kegiatan ditutup dengan penyerahan bibit jagung hibrida secara simbolis dari Kapolsek kepada pemilik lahan.Hasil kegiatan tersebut menunjukkan sejumlah capaian penting, antara lain meningkatnya pemahaman petani mengenai arah dan tujuan program penanaman jagung, kesiapan lahan untuk proses tanam, serta tersalurnya bibit jagung hibrida sebagai modal awal produksi.Pemilik lahan, Adolf Daskunda, menyambut baik keterlibatan Polri dalam sektor pertanian. Ia menilai kehadiran aparat kepolisian memberikan rasa aman, kepastian program, serta motivasi bagi petani untuk berproduksi lebih optimal.“Kami merasa didampingi. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kepedulian Polri terhadap kehidupan dan penghasilan masyarakat desa,” ungkapnya.Langkah Polsek Nirunmas di Kepulauan Tanimbar mencerminkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif dan relevan dengan tantangan strategis bangsa. Ketahanan pangan bukan semata urusan sektor pertanian, melainkan agenda nasional lintas sektor yang membutuhkan stabilitas keamanan, pendampingan sosial, dan kehadiran negara hingga ke desa.Keterlibatan Polri sejak tahap awal produksi mulai dari penyiapan lahan hingga distribusi bibit menunjukkan pendekatan preventif dan solutif dalam menjaga ketahanan nasional. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan fluktuasi ekonomi, kehadiran Polri di sektor pangan menjadi penguat stabilitas sosial sekaligus ekonomi masyarakat.Model kolaborasi seperti ini layak diperluas dan direplikasi di daerah lain, karena memperlihatkan bahwa Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional. PNO-12
29 Jan 2026, 15:54 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polri Siapkan Lahan Pertanian 5 Hektare di Perbatasan Desa Selaru
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di tingkat lokal. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, jajaran Polsek Selaru, Polres Kepulauan Tanimbar, melaksanakan pembersihan lahan pertanian seluas lima hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di sektor pangan.Kegiatan pembersihan lahan hari ke-2 tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIT, berlokasi di Lahan Batinduan, tepat di perbatasan Desa Lingat dan Desa Kandar, Kecamatan Selaru. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Selaru, IPTU S. I. Sabarlele, dan melibatkan personel Polsek Selaru secara terpadu.Sebanyak 15 personel Polri turut ambil bagian dalam kegiatan ini, mulai dari unsur pimpinan hingga bintara muda, mencerminkan komitmen kolektif Polri dalam mendukung agenda ketahanan pangan dari hulu, yakni tahap penyiapan lahan.Kapolsek Selaru IPTU S. I. Sabarlele menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan institusi kepolisian terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pemerintah menyiapkan fondasi produksi pangan sejak awal,” ujar IPTU Sabarlele.Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan peralatan manual dan mekanis, antara lain parang, cangkul, mesin potong rumput, serta mesin traktor kecil dan besar. Tahapan kegiatan meliputi pembersihan rumput liar, semak belukar, pepohonan kecil, serta pengumpulan dan pemindahan material sisa yang menghambat pengelolaan lahan.Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan perubahan signifikan pada kondisi lahan. Area yang sebelumnya dipenuhi semak dan rumput liar kini telah bersih dan siap digunakan untuk tahapan pekerjaan selanjutnya, termasuk proses pengolahan tanah dan penanaman komoditas pertanian.Kegiatan pembersihan lahan berakhir pada pukul 18.00 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Situasi kondusif selama kegiatan berlangsung menjadi indikator sinergi yang baik antara personel Polri dan lingkungan sekitar.Langkah Polsek Selaru ini sekaligus memperkuat peran Polri sebagai penggerak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.Apa yang dilakukan Polsek Selaru di Kepulauan Tanimbar menegaskan transformasi peran Polri sebagai institusi negara yang adaptif terhadap tantangan zaman. Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan, kesiapan lahan, dan kepastian proses produksi, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan yang rawan keterbatasan akses.Keterlibatan langsung Polri dalam pembersihan dan penyiapan lahan pertanian menunjukkan pendekatan preventif dan kolaboratif dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan memastikan lahan siap kelola, Polri turut mempercepat siklus produksi pangan, sekaligus memberi rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah daerah.Model kehadiran Polri di sektor pangan seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana institusi keamanan dapat berperan strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan global berupa krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi, kontribusi Polri di tingkat lokal justru menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan nasional dari wilayah terluar Indonesia. PNO-12
29 Jan 2026, 15:46 WIT
Perkuat Reformasi Tata Kelola Polri, Polda Maluku Gandeng BNI Bangun Sistem Keuangan Modern
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya reformasi internal Polri terus diperkuat hingga ke daerah. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon terkait pelayanan produk dan jasa perbankan, Rabu (28/1/2026).Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BNI Cabang Ambon ini dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Wakapolda, Irwasda, dan jajaran Pejabat Utama Polda Maluku. Dari pihak BNI hadir Area Head 2 Wilayah 07 Hasanul A. Nasution, Pimpinan BNI Cabang Ambon Alexander R. Naping, serta jajaran manajemen.Kapolda Maluku menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang profesional dan transparan merupakan bagian integral dari reformasi Polri.“Pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk anggaran negara, yang harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan modern,” tegas Kapolda.Kerja sama ini mencakup layanan pengelolaan keuangan dan remunerasi personel yang selama ini telah terintegrasi melalui sistem perbankan BNI, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan anggota dan kualitas pelayanan publik.Kerja sama Polda Maluku dan BNI mencerminkan wajah baru reformasi Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional keamanan, tetapi juga pada good governance. Sinergi dengan BUMN perbankan menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks nasional, PKS ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya publik. PNO-12
29 Jan 2026, 15:38 WIT
Terapkan Perdes Pengendalian Miras Ilegal, Raja Ohoi Sathean: Perilaku Kekerasan Berkurang
Papuanewsonline.com, Malra - Sejumlah desa/negeri/ohoi di wilayah hukum Polda Maluku telah menerapkan Peraturan Desa (Perdes) terkait pengendalian minuman keras (miras) ilegal. Atas dedikasi ini, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan piagam penghargaan.Kepala Ohoi Sathean, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Joseph Renyaan, S.Sos, mengaku, sejak penerapan Perdes tersebut, dirinya kini telah beristirahat dengan tenang. Perilaku kekerasan yang kerap terjadi akibat dipengaruhi miras mulai berkurang."Ketika produk ini (Perdes) keluar, Saya sendiri mengalami sudah bisa tidur, di sana (Desa Sathean) juga ada pesta tidak boleh lewat dari jam 12 malam, jam 6 desa harus sudah tenang," kata Joseph Renyaan, didampingi Kapolres Maluku Tenggara AKBP. Rian Suhendi, S.Pt., SIK, usai menerima piagam penghargaan dari Kapolda Maluku di lapangan Letkol Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Ia mengaku Perdes Ohoi Sathean terkait miras ilegal telah diterapkan sejak tahun 2001. Sejumlah warga yang melanggar telah diberikan sanksi melalui sidang adat."Sudah ada enam warga yang dikenakan sanksi. Sanksi bagi yang miras adalah yang mabuk bikin kacau bayar 5 juta dan mas adat satu, yang memberi (miras) itu bayar 5 juta dan mas adat satu, yang menjual (miras) 5 juta dan mas adat satu," ungkapnya.Sebelum penerapan Perdes, Joseph mengaku perilaku kekerasan kerap terjadi di dalam desa. "Dulu kacau sekali, dengan ada peraturan ini saya selaku kepala desa bisa tidur lah, kalau tidak dulu tengah-tengah malam kita masih ladenin orang berkelahi datang dengan darah dan lain-lain," jelasnya.Penerapan Perdes tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh Kapolda Maluku, karena dinilai telah berperan aktif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan bermartabat."Puji syukur kepada Tuhan untuk wilayah Maluku Tenggara kita mendapat apresiasi dari bapak Kapolda terhadap enam kepala ohoi," kata Kapolres Maluku Tenggara (Malra) AKBP. Rian Suhendi.Di kabupaten Maluku Tenggara, ungkap Kapolres, terdapat 6 Ohoi yang telah menerapkan Perdes terkait pelarangan miras ilegal. Di antaranya Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar, Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat, Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil, Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil, dan Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil.Kapolres berharap penerapan Perdes terkait miras ilegal dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya melakukan hal yang sama di Kabupaten Maluku Tenggara, dan secara umum di Maluku."Mudah-mudahan ini menjadi pemicu, motivasi untuk desa-desa yang lain bisa meningkatkan ataupun membuat peraturan yang sama terkait dengan pelarangan ataupun pembatasan minuman keras," harapnya.Sebagaimana diketahui, kata AKBP. Rian, minuman keras merupakan target operasi utama bagi Kapolda Maluku. Sebab, setiap permasalahan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku sebagian besar disebabkan oleh perkara minuman keras, mulai dari perkelahian anak-anak sekolah, tawuran, perkelahian kelompok, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."Sebagian besar (kekerasan yang terjadi) disebabkan oleh pengaruh minuman keras dari generasi muda. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan ini bisa memotivasi tidak hanya di Maluku Tenggara tapi juga di seluruh kabupaten kota di Maluku, sehingga target perkara kekerasan bisa berkurang itu mudah-mudahan bisa tercapai," pungkasnya. PNO-12
29 Jan 2026, 12:26 WIT
Optimalisasi PNBP dan BLU 2026, Irwasda Maluku Tekankan Peningkatan Kualitas Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H, mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) terkait Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti Irwasda secara Daring dari Ruang Video Conference (Vicon) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (27/1/2026).Rapat Anev dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, M.Si, didampingi jajaran Pejabat Utama Itwasum Polri. Sementara itu, dari Polda Maluku Irwasda didampingi Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Auditor Kepolisian Madya Tk. III, serta perwakilan dari Dit Binmas, Bidkeu, dan Rumkit Bhayangkara. Jajaran Kapolres/ta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui sarana Zoom Meeting.Dalam arahannya, Wairwasum Polri Irjen Merdisyam, menekankan bahwa PNBP merupakan pilar penting dalam struktur APBN yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel."Tujuan utama pengaturan PNBP ini adalah memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan kemandirian bangsa. Polri berkomitmen mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, dan transparan melalui tata kelola PNBP yang baik," tegas Wairwasum.Lebih lanjut, Ia menekankan beberapa poin penting terkait tantangan tahun 2026, di antaranya:• Optimalisasi Target: Adanya gap antara penetapan target PNBP Polri tahun 2026 sebesar Rp16 Triliun dibandingkan dengan tren realisasi capaian tahunan.• Prioritas Satker: Satker Lalu Lintas dan Bidang Dokkes (Kesehatan) menjadi garda terdepan sebagai pengelola PNBP terbesar di institusi Polri.• Evaluasi Temuan: Pentingnya mencari solusi permanen atas temuan-temuan berulang guna menghindari kendala administratif dan hukum di masa depan.Senada dengan hal tersebut, Irwasda Maluku Kombes Made Sunarta, menginstruksikan kepada seluruh Satker jajaran Polda Maluku untuk segera menindaklanjuti arahan Itwasum Polri. Kombes Sunarta menekankan agar kualitas pelayanan publik (Yanlik) terus ditingkatkan sejalan dengan optimalisasi pengelolaan PNBP."Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP dan BLU dikelola sesuai regulasi. Segera cari solusi atas kendala di lapangan, terutama pada fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai," pintanya. PNO-12
28 Jan 2026, 19:11 WIT
2 Personel Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi Seleksi SIPSS 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak dua personel Polda Maluku yang mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2025 menjalani tes Computer Assisted Tes (CAT) Psikologi.Tes CAT Psikologi ini dilaksanakan oleh Biro SDM selaku Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku yang bertempat di ruang Asesmen Biro SDM Markas Polda Maluku, Rabu (28/1/2026). "Ada dua personel Polda Maluku yang ikut seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2025 hari ini menjalani tes CAT psikologi," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., M.Si.Pelaksanaan CAT ini yang dijalani dua peserta tersebut meliputi aspek kemampuan komputer (TKK), pengetahuan asesmen mental idealis (AMI) dan penelusuran mental kepribadian (PMK).Menurut Kombes Rositah, tes CAT psikologi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam melahirkan calon-calon SIPSS yang handal dan bermental kepribadian yang baik."Semoga kedua peserta dapat menjalani tes dengan baik, sehingga menjadi perwira-perwira yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya di wilayah Polda Maluku," harapnya.Dalam kegiatan tersebut, selain personel Biro SDM, turut hadir pengawas internal dari Subid Provos dan Subid Paminal Bid Propam Polda Maluku serta pengawas eksternal dari LSM Mavindo, perwakilan Media dan perwakilan teknisi IT dari Politeknik Negeri Ambon. PNO-12
28 Jan 2026, 18:22 WIT
Pimpin Anev, Wakapolda Maluku: Target Ketahanan Pangan 7.000 Ton Jadi Sorotan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Realisasi Program Kerja Bersama, Pembinaan Anggaran, Perencanaan, dan Logistik.Rapat Anev yang berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Markas Polda Maluku, Selasa (27/1/2026), ini menyoroti target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran tahun 2026 sebesar 7.000 ton.Irwasda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H beserta Para Pejabat Utama Polda Maluku, dan Kapolres/Kapolresta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni dalam arahannya menyampaikan rapat anev merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kerja bersama, pembinaan anggaran, perencanaan, dan logistik, baik di tingkat Polda Maluku maupun Polres/ta jajaran.“Anev ini akan terus dilaksanakan agar kita dapat memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program kerja bersama serta pengelolaan anggaran, perencanaan, dan logistik,” ujar Wakapolda Maluku.Pada kesempatan tersebut, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K., M.M memaparkan capaian program ketahanan pangan di Polda Maluku dan Polres jajaran. Ia menekankan kepada seluruh Polres jajaran bahwa jenis jagung yang ditanam dalam program ketahanan pangan adalah jagung pipil, bukan jagung manis.Selain itu, disampaikan pula bahwa target ketahanan pangan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 7.000 ton. "Setiap Polres diminta agar menginput laporan secara benar dan tepat sesuai dengan arahan dari Mabes Polri," pintanya.Sementara itu, Irwasda Maluku memaparkan terkait persiapan dan kesiapan Polda Maluku dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ia juga menegaskan agar seluruh satuan kerja di Polda Maluku dan Polres jajaran melakukan koordinasi dengan Bidang Keuangan terkait pengelolaan anggaran tahun 2025.Tak hanya itu, Irwasda juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan dan penataan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan Polda Maluku dan Polres jajaran pada tahun anggaran 2025. PNO-12
28 Jan 2026, 18:13 WIT
Menko Yusril Tegaskan Komitmen Bangun Birokrasi Bersih melalui Zona Integritas WBK–WBBM
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu
(28/1/2026).Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta
integritas oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil
Menteri Koordinator Otto Hasibuan, serta para Pimpinan Tinggi Madya di
lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Langkah ini menjadi bagian penting dari
penguatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.Dalam sambutannya, Menko Yusril menekankan bahwa pembangunan
zona integritas tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata,
melainkan harus diwujudkan sebagai komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi
dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan profesional.Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dan keteladanan
pimpinan sebagai kunci keberhasilan pembangunan zona integritas. Menurutnya,
birokrasi yang berintegritas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur
organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab
dalam pelayanan publik.Lebih lanjut, Yusril mengajak seluruh pegawai Kemenko Kumham
Imipas untuk menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjadi
teladan dalam membangun sistem pemerintahan yang berwibawa, responsif, dan
berpihak pada kepentingan masyarakat.Pencanangan Zona Integritas ini juga mendapat apresiasi dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini
Widyantini. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional
dan menjadi bagian dari implementasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil
Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.Apresiasi serupa disampaikan Ketua Ombudsman Republik
Indonesia Mokhammad Najih yang memandang pencanangan ini sebagai wujud
keseriusan instansi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik
serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.Melalui pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM ini,
Kemenko Kumham Imipas diharapkan mampu mendorong perubahan budaya kerja yang
berkelanjutan, menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,
serta memperkuat fondasi birokrasi yang bersih dan melayani.(GF)
28 Jan 2026, 16:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
