Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kutuk Aksi KKB, Tokoh Adat Keerom Dukung Penegakan Hukum Satgas Ops Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Keerom - Tokoh adat Papua sekaligus Kepala Suku Besar Wikaya Kabupaten Keerom, Herman Yoku, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Satgas Ops Damai Cartenz yang dinilainya konsisten menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua.Menurutnya, tindakan tegas yang dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sipil dari aksi-aksi brutal yang dilakukan KKB. Ia menilai kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz bukan hanya sebagai aparat keamanan, melainkan bagian dari komitmen negara untuk menciptakan rasa aman dan kedamaian bagi seluruh warga Papua.“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah Satgas Ops Damai Cartenz yang terus konsisten dalam penegakan hukum terhadap KKB,” ujar Yoku saat memberikan keterangan pada Kamis (17/7/2025).Lebih lanjut, Herman Yoku menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh kelompok KKB tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Papua. Ia mengutuk keras aksi-aksi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing.Sebagai mantan kombatan KKB, Herman Yoku menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.“Mari kita bersama-sama jaga kamtibmas dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin merusak keharmonisan yang telah kita bangun. Papua adalah tanah damai, dan sudah saatnya kita kembali hidup rukun tanpa kekerasan,” tutupnya. PNO-12
20 Jul 2025, 17:13 WIT
Ini 14 Perjalanan Dinas Fiktif ASN dan Kepala BPBD Kabupaten Mimika Tahun 2024
Papuanewsonline.com, Timika- Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Papua Tengah menemukan sejumah Aaparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Mimika, dan kepala BPBD Moses Yarangga, S.H., M.Si melakukan perjalanan dinas fiktif.Data yang diterima media Papuanewsonline.com pada Minggu 20 Juli 2025, menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Mimika pada tahun 2024 menganggarkan belanja perjalanan dinas senilai Rp. 8.117.231.200, dengan realisasi senilai Rp. 8.004.666.804, atau 98,61%.Dari pemeriksaan uji petik auditor BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja dinas luar daerah, dengan dilakukan konfirmasi kepada maskapai penerbangan dan menguji kesesuaian terhadap manifest penumpang, ternyata BPK menemukan ticet yang dimasukan dalam laporan pertanggungjawaban tidak termasuk dalam manifest penumpang.Dari permintaan keterangan BPK terhadap masing-masing pelaku perjalanan dinas ini, diketahui bahwa mereka tidak melaksanakan perjalanan dinas, namun menerima biaya dan melakukan pertanggungjawaban fiktif sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp.325.831.351.Berikut rangkuman 14 perjalanan dinas fiktif pada BPBD Kabupaten Mimika:- ASN insial AKK menerima biaya perjalanan dinas senilai Rp.24.260.780, pada tanggal 15 Desember 2024, dengan nomor SPPD: 094/106/SPPD, namun tidak melakukan perjalanan dinas, alias fiktif.- ASN insial BHS menerima biaya perjalanan dinas pada tanggal 12 November 2024, senilai Rp.31.600.847, namun tidak melakukan perjalanan sebagaimana mestinya, dengan nomor SPPD: 094/96.a/SPPD/BPBD-MMK/2024.- ASN insial BHS ini kembali melakukan perjalanan dinas fiktif pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan nilai Rp.34.630.150, dengan nomor SPPD:094/81/SPPD/BPBD.- Mirisnya Pada tanggal 5 Desember 2024, lagi ASN BHS kembali melakukan perjalanan dinas fiktif dengan nomor SPPD:094/97a/SPPD-BPBD/MMK/2024, senilai Rp.33.585.910.- ASN dengan insial MMD melakukan perjalanan dinas fiktif pada tanggal 5 Desember 2024, dengan nilai Rp.26.170.910, nomor SPPD: 094/97.c/SPPD/BPBD-MMK/2024.- Perjalanan Dinas kepala BPBD insial MY melakukan perjalanan dinas pada tanggal 19 April 2024, dengan nomor SPPD: 094/18.c/SPPD-BPBD/2024, senilai Rp.34.643.967.- Kepala BPBD MY kembali melakukan perjalanan dinas pada tanggal 22 Mei 2024, dengan nomor SPPD: 094/35/SPPD-BPBD/2024, senilai Rp.8.416.000.- lagi, pada tanggal 27 September 2024, kepala BPBD MY melakukan perjalanan dinas bimbingan tekhnis dengan nomor SPPD:094/SPPD/BPBD-MMK/2024, senilai Rp.6.945.000.- Kemudian pada tanggal 4 Desember 2024 Kepala BPBD MY kembali melakukan perjalaman dinas ke Provinsi Papua Tengah dengan biaya senilai Rp.20.852.000, dengan nomor SPPD: 094/94/SPPD-BPBD/2024.- ASN insial JT melakukan perjalanan dinas koordinasi ke BPBD Jawa Timur, pada tanggal 5 Desember 2024, dengan Nomor SPPD: 094/97.d/SPPD/BPBD-MMK/2024, senilai Rp.26.170.910.- ASN insial LE menerima biaya perjalanan dinas dengan nomor SPPD:094/97.e/SPPD/BPBD-MMK/2024, senilai Rp.26.170.910, pada tanggal 5 Desember 2024.- ASN insial DRT menerima biaya perjalanan dinas senilai Rp.27.228.967, pada tanggal 19 April 2024, dengan nomor SPPD: 094/18.a/SPPD-BPBD/2024.- ASN berinsial SI melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi pencegahan kebakaran, pada tanggal 28 Mei 2024, senilai Rp.11.935.000, dengan nomor SPPD: 094/37f/SPPD/BPBD-MMK/2024.- ASN insial SI pada tanggal 4 Desember 2024 , juga melakukan perjalanan dinas koordinasi ke BPBD Provinsi di Nabire senilai Rp.13.220.000, dengan nomor SPPD:094/94.d/SPPD-BPBD/XII/2024.Menanggapi hal ini, mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Mimika (Kabag Humas Saat Ini), Moses Yarangga, S.H., M.Si mengatakan bahwa semua ASN pada BPBD yang melakukan hal ini, telah menyatakan bersedia melakukan pengembalian ke kas daerah, sesuai rekomendasi BPK." Kami sudah bersepakat untuk melakukan pengembalian ke kasda sesuai rekomendasi BPK," ujarnya.Terpisah informasi terbaru yang diterima media ini menyebutkan bahwa bukan hanya perjalanan dinas pada BPBD bermasalah, namun juga terdapat beberapa program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Mimika dengan anggaran miliaran rupiah turut bermasalah.(Hendrik)
20 Jul 2025, 14:29 WIT
Ciptakan Kamseltibcar Lantas,Satgas Ops Patuh 2025 Laksanakan Sosialisasi
Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas), Satuan Tugas (Satgas) Preemtif Operasi Patuh Salawaku 2025 melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada komunitas ojek di Desa Passo, Kota Ambon, Jumat (18/7/2025).Kegiatan yang dipimpin oleh Aipda Yudi Sahureka, dalam arahannya, menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas serta menekankan tujuh prioritas penindakan yang menjadi atensi utama dalam Operasi Patuh Salawaku 2025."Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya rekan-rekan pengendara ojek untuk senantiasa disiplin dalam berkendara dan mengutamakan keselamatan diri serta para penumpang. Penerapan tujuh prioritas penindakan ini adalah wujud komitmen Polri dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas," kata Aipda Yudi Sahureka.Sosialisasi ini merupakan bagian integral dari upaya preventif dan preemtif Polri guna menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya budaya tertib berlalu lintas. "Kami berharap kegiatan ini dapat mewujudkan situasi Kamseltibcar Lantas yang kondusif di wilayah Kota Ambon," harapnya. PNO-11
19 Jul 2025, 15:01 WIT
Kabid Humas: Sebanyak 34 Pelanggar Terjaring Ops Patuh Salawaku 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Hari kelima pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2025, personel Polda Maluku kembali menjaring para pelanggar lalulintas.Pada hari kelima ini, Jumat (18/7/2025), bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, bawah Jembatan Merah Putih (JMP) Galala, Kota Ambon, sebanyak 34 pengendara kendaraan bermotor diberikan sanksi tilang.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK berharap Operasi Patuh Salawaku yang akan dilaksanakan selama 14 hari hingga 27 Juli 2025 mendatang dapat menyadarkan masyarakat pengguna jalan atas pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcar lantas)."Operasi Patuh Salawaku 2025 merupakan agenda rutin Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ini juga untuk menekan angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polda Maluku," ungkapnya.Operasi Patuh menitikberatkan pada pelanggaran lalulintas seperti kelengkapan surat-surat kendaraan, penggunaan helm SNI, sabuk pengaman, hingga kelengkapan standar kendaraan lainnya."Kami berharap dengan adanya Operasi Patuh Salawaku ini, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat, ini semua penting untuk terciptanya keselamatan bersama," ujarnya.7 pelanggaran lalu lintas utama yang kerap menjadi pemicu kecelakaan meliputi: berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI (untuk pengendara dan penumpang sepeda motor), tidak menggunakan sabuk pengaman (untuk pengemudi dan penumpang mobil), melawan arus, melebihi batas kecepatan, dan berkendara di bawah umur.Sebanyak 34 pelanggar lalu lintas yang ditemukan terdiri dari 18 pengendara roda dua (R2) dan 16 pengemudi roda empat (R4). Terhadap para pelanggar, petugas melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Polda Maluku mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Hal ini demi terciptanya Kamseltibcar Lantas di Kota Ambon dan sekitarnya. PNO-12
19 Jul 2025, 14:56 WIT
74 Kendaraan Bermotor Terjaring Razia Operasi Patuh Salawaku Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Hari keempat pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku Tahun 2025, puluhan kendaraan bermotor kembali terjaring razia yang dilangsungkan di Jalan Ir. M. Putuhena, Kota Raja, Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).Sebanyak 74 kendaraan bermotor terjaring razia karena ditemukan melanggar aturan lalulintas yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Kasatgas Gakkum Operasi Patuh Salawaku 2025, AKP Kafnes Molle S.Sos, mengatakan, dalam melaksanakan razia, ada tujuh jenis pelanggaran yang diprioritaskan. Diantaranya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengendara roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengendara di bawah umur, berkendara melebihi batas kecepatan, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, serta berkendara di bawah pengaruh alkohol."Hari ini kami kembali menindak sebanyak 74 pengendara yang melakukan pelanggaran lalulintas. 13 diantaranya pengendara roda dua, dan 61 pengemudi roda empat," ungkapnya.AKP Kafnes menegaskan, penindakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Tindakan ini juga untuk menekan angka kecelakaan. "Petugas di lapangan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di Kota Ambon," tegasnya.Polda Maluku mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi diri dengan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Operasi Patuh Salawaku 2025 akan terus dilaksanakan hingga batas waktu yang ditentukan untuk memastikan disiplin berlalu lintas yang lebih baik di seluruh wilayah hukum Polda Maluku. PNO-11
19 Jul 2025, 14:50 WIT
Kunjungi Korban Banjir Waesama, Kapolres Buru Selatan Salurkan Bantuan Sembako
Papuanewsonline.com, Bursel – Kapolres Buru Selatan AKBP. Andi P. Lorena, S.I.K., M.H, menunjukan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di kecamatan Waesama, kabupaten Buru Selatan.Bersama jajaran Forkopimda Buru Selatan (Bursel) diantaranya Wakil Bupati dan Ketua DPRD Bursel, selain melakukan peninjauan, Kapolres juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat pada Kamis (17/7/2025).Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako kepada warga di tiga desa terdampak di kecamatan Waesama. Diantaranya Desa Pohon Batu, Desa Persiapan Lehoni, dan Desa Wamsisi."Kami bersama Forkopimda turun langsung untuk memastikan kondisi warga yang terdampak serta menyalurkan bantuan. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini," kata Kapolres.AKBP Andi menegaskan, aksi sosial yang dilaksanakan merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi bencana banjir.Polres Bursel juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.’’Polri selalu siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana. Kami dari Polres Buru Selatan juga mengerahkan personel untuk membantu warga yang terdampak banjir," ujarnya.Banjir yang terjadi bebarapa hari lalu menyebabkan tanggul kali Walnawe Desa Persiapan Lehoni jebol. Peristiwa ini mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir serta sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan dan berlubang.Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bursel bersama jajaran Forkopimda Buru membagikan sebanyak 138 paket sembako. PNO-12
19 Jul 2025, 14:27 WIT
Pj Gubernur Tinjau Langsung Kinerja Bapenda Guna Dorong PAD Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura
– Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan peninjauan langsung ke Kantor Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Jumat (18/07/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau
kinerja Bapenda dan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta
pelayanan publik yang profesional. "Saya ingin memastikan
pelayanan publik di Bapenda berjalan baik, cepat, transparan, dan
akuntabel," tegasnya. Dalam kunjungannya, Fatoni menerima paparan
dari Plt. Kepala Bapenda, Yosefina Fransina Way, mengenai capaian realisasi
pendapatan hingga 18 Juli 2025 dan inovasi digitalisasi sistem pembayaran
pajak. Fatoni memberikan apresiasi atas
upaya yang telah dilakukan, namun menekankan pentingnya inovasi lebih
lanjut. "Jika perlu inovasi sampai
jemput bola, akan ada reward. Buka pelayanan di akhir pekan dan malam hari juga
bisa dipertimbangkan," imbuhnya. Fatoni menyoroti pentingnya
penguatan sistem digital, integrasi data, dan sinergi dengan instansi terkait
serta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah. "Perlu kerjasama, MoU, dan
sosialisasi dengan Bupati/Walikota karena melalui opsen, mereka akan langsung
menerima pendapatan. Kerjasama yang baik akan meningkatkan PAD," jelasnya. Pj Gubernur juga menekankan
pentingnya edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha
untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Fatoni mengingatkan masyarakat
akan relaksasi kebijakan pajak daerah berupa pembebasan denda dan pengurangan
pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 30 persen hingga 29 Agustus 2025.
"Pemerintah Provinsi Papua
telah memberikan relaksasi kebijakan pajak daerah," pungkasnya. (Red.)
19 Jul 2025, 01:13 WIT
Perkuat Birokrasi Papua, Muhammad Musaad Dilantik sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama
Papuanewsonline.com, Jayapura
– Pemerintah Provinsi Papua resmi memperkuat jajarannya dengan melantik
Muhammad Musaad sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Umum dan
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Pelantikan yang dipimpin langsung
oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, ini dilaksanakan di Kantor
Gubernur Jayapura dan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh
Musaad. Pelantikan tersebut berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.3.3-7600 tertanggal 17 Juli 2025. Pj Gubernur Fatoni dalam
sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Musaad dan berharap agar ia
dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. "Selamat kepada Dr. Drs.
Muhammad Musaad, M.Si., atas pelantikannya sebagai Analis Kebijakan Ahli
Utama. Kehadiran Bapak Musaad diharapkan
dapat memperkuat kinerja Pemprov Papua," ungkap Fatoni dalam sambutannya
18 juli 2025. Ia menekankan pentingnya
kontribusi Musaad dalam mewujudkan visi pembangunan Papua yang lebih maju dan
sejahtera. Fatoni juga menekankan pentingnya
kolaborasi dan koordinasi yang erat antar berbagai instansi pemerintahan. "Keberhasilan pembangunan
Papua membutuhkan kerja sama yang solid, Baik di tingkat internal Pemprov
Papua, Pemerintah Daerah, maupun dengan pemerintah pusat. Kita harus bahu-membahu dan saling mendukung
demi mencapai tujuan bersama." Tegasnya. Lebih lanjut, Pj Gubernur Fatoni
berharap agar Musaad dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi positif
bagi kemajuan Papua. "Semoga Bapak Musaad dapat
memberikan ide-ide inovatif dan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan
pembangunan di Papua," tutupnya.
Ia berharap dengan kehadiran
Musaad, berbagai program pembangunan di Papua akan berjalan lebih efektif dan
efisien. ( Jidan )
19 Jul 2025, 00:35 WIT
Pj Gubernur Papua : "Netralitas ASN Jadi Kunci Sukses PSU Pilgub Papua"
Papuanewsonline.com, Jayapura
– Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua pada 6 Agustus 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) untuk senantiasa menjaga netralitas.
Hal ini disampaikan Fatoni dalam memberikan sambutannya saat pelantikan
pejabat fungsional baru Muhammad Musaad sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama di
Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua. "Saya berpesan kepada
seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua dan instansi terkait untuk tetap
menjaga netralitas," tegasnya. (18/7/25)
"Netralitas ASN sangat
penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan,
terutama dalam proses demokrasi seperti PSU Pilgub ini. ASN harus fokus pada tugas pokok dan
fungsinya, melayani masyarakat tanpa berpihak kepada kandidat tertentu."
Imbuhnya. Fatoni menekankan pentingnya
profesionalisme dan loyalitas ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. "Tetaplah profesional,
bekerja sesuai aturan, dan jangan sampai terlibat dalam kegiatan yang dapat
menggoyahkan netralitas ASN. Khususnya
dalam menghadapi PSU ini, netralitas dan profesionalisme ASN menjadi sangat
krusial." Tekan Fatoni. Pj Gubernur Fatoni berharap
seluruh ASN dapat mendukung penuh kesuksesan PSU Pilgub Papua dengan tetap
menjaga netralitas dan profesionalisme.
Ia mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah dan
memastikan PSU Pilgub Papua berjalan lancar, aman, dan demokratis.
"Komitmen ASN untuk menjaga
netralitas akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan PSU dan
terciptanya iklim demokrasi yang sehat di Papua." Pungkasnya. (Jidan)
19 Jul 2025, 00:21 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
