Ketua Aliansi Pemuda Amungsa Desak DPRD Mimika Panggil Pengelola Pelabuhan Pumako

Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Aliansi Pemuda Amungsa menyampaikan sikap tegas terkait persoalan TKPM yang disuarakan masyarakat dalam aksi demonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Kamis (13/8/2026).

Ia mengaku kecewa terhadap pihak pengelola di Pelabuhan Pumako karena persoalan yang dialami masyarakat dinilai bukan baru pertama kali terjadi, melainkan telah berulang.

“Saya sangat kecewa terhadap pihak pengelola yang ada di Pelabuhan Pumako. Persoalan seperti ini bukan baru pertama kali kami dengar, tetapi sudah berulang kali terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Mimika harus segera memanggil pihak manajemen atau pengelola Pelabuhan Pumako bersama pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dan mencari solusi atas persoalan tersebut.

Ia menegaskan, masyarakat yang bekerja di kawasan pelabuhan tidak boleh diperlakukan seperti boneka. Mereka memiliki keluarga dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari.

“Mereka memiliki kehidupan, memiliki anak dan keluarga yang harus mereka biayai setiap hari. Saya melihat mereka yang bekerja tersebut adalah orang asli Timika yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari pekerjaan itu,” katanya.

Karena itu, ia memberikan teguran kepada pihak pengelola Pelabuhan Pumako agar tidak mempermainkan masyarakat. Pemerintah dan DPRD juga diminta hadir untuk memastikan hak serta kepentingan masyarakat diperhatikan.

Selain persoalan TKPM, Ketua Aliansi Pemuda Amungsa turut menyoroti keterbatasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Ia menilai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk keresahan akibat sulitnya mendapatkan kesempatan kerja di daerah sendiri.

“Kalau kita melihat video dan gambar aksi demonstrasi, sebagian besar yang menyampaikan aspirasi adalah orang Timika. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai melakukan aksi? Salah satu persoalannya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Padahal, lanjut dia, Kabupaten Mimika memiliki sumber daya alam yang besar. Karena itu, keberadaan industri pertambangan di Mimika, termasuk PT Freeport Indonesia, juga diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat lokal.

Ia meminta setiap pembukaan lapangan pekerjaan melibatkan anak-anak daerah, khususnya Orang Asli Papua (OAP) serta masyarakat pemilik hak ulayat atau pemilik hak wilayah.

“Masyarakat asli tidak boleh hanya menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri, sementara tenaga kerja dari luar daerah lebih banyak mendapatkan kesempatan bekerja. Masyarakat lokal harus diberikan ruang dan kesempatan untuk bekerja, hidup layak, serta membangun daerahnya sendiri,” tegasnya.

Ia berharap pertemuan DPRD Kabupaten Mimika dengan pihak manajemen Pelabuhan Pumako dan pihak terkait nantinya menghasilkan solusi konkret serta tidak berhenti pada pembahasan semata.

“Kita tidak ingin ada lagi keributan, pemalangan, aksi demonstrasi, ataupun kemiskinan di atas tanah yang kaya akan sumber daya alam,” katanya.

Menurutnya, pelibatan anak-anak daerah dalam dunia kerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Mimika.

“Orang Papua harus dilibatkan, lebih khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Mereka harus diberikan kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerahnya sendiri,” pungkasnya.

Penulis: Bim