Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kesehatan
Homepage
Kapolri Resmikan 32 dan Groundbreaking 27 SPPG di Jawa Tengah: Perkuat Program MBG Pemerintah
Papuanewsonline.com, Semarang – Dalam
upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis
(MBG) bagi masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 32
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta melakukan groundbreaking 27 SPPG
baru di wilayah Polda Jawa Tengah, Jumat (17/10/2025). Acara yang berlangsung di salah
satu lokasi SPPG di Jawa Tengah ini dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri,
Forkopimda Jateng, perwakilan TNI, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan
tersebut menjadi simbol kuat bahwa Polri bukan hanya hadir sebagai penegak
hukum, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Jenderal
Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berkomitmen mengawal seluruh
kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk program MBG (Makan
Bergizi Gratis) yang menjadi salah satu prioritas nasional. “Baru saja kita melaksanakan
kegiatan groundbreaking terhadap kurang lebih 27 SPPG, sekaligus meresmikan 32
SPPG yang mulai beroperasi hari ini. Total, ada 100 SPPG di wilayah Polda Jawa
Tengah, menjadikannya provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak di Indonesia,”
jelas Kapolri. Hingga saat ini, Polri telah
memiliki 672 SPPG di berbagai daerah dengan total estimasi penerima manfaat
mencapai 2.352.000 orang dan menyerap 33.600 tenaga kerja. Dari jumlah
tersebut, 159 SPPG telah beroperasi penuh, 115 dalam tahap persiapan, 371 masih
dibangun, dan 27 baru memulai groundbreaking. Kapolri menargetkan agar pada
tahun-tahun mendatang, jumlah total SPPG dapat mencapai 1.500 unit di seluruh
wilayah Indonesia. Peresmian 32 SPPG baru di Jawa
Tengah ini diharapkan mampu melayani 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541
tenaga kerja lokal. Tidak hanya itu, secara keseluruhan, Polri memproyeksikan
keberadaan SPPG di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat kepada lebih dari
400.000 orang serta menciptakan lapangan kerja bagi 5.000 masyarakat lokal. “Harapan kita, dari SPPG yang
dibangun oleh Polda Jawa Tengah ini bisa memberikan manfaat yang nyata — tidak
hanya dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan masyarakat kurang
mampu, tapi juga membuka peluang kerja dan ekonomi baru bagi warga sekitar,”
ujar Kapolri. Dalam arahannya, Kapolri Sigit menekankan
pentingnya standar operasional (SOP) dalam pengelolaan dapur SPPG. Ia
mengingatkan seluruh petugas Polri yang bertugas agar memperhatikan higienitas,
kualitas bahan makanan, serta distribusi yang tepat waktu. “Saya minta setiap personel
benar-benar mengawal prosesnya, mulai dari distribusi bahan makanan, proses
masak, hingga pembagian kepada penerima manfaat. Ini penting agar anak-anak
yang menerima bantuan gizi selalu dalam kondisi sehat dan aman,” tegasnya. Selain itu, Kapolri juga
menginstruksikan adanya checklist evaluasi harian di setiap SPPG.
“Checklist ini digunakan untuk menanyakan kondisi makanan, kualitas rasa, dan
umpan balik dari penerima manfaat. Dengan begitu, setiap hari kita bisa
melakukan kontrol dan perbaikan agar kualitas layanan semakin meningkat,”
tambahnya. Program SPPG merupakan salah satu
bentuk sinergi antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia
yang sehat dan cerdas. Melalui penyediaan makanan bergizi, Polri ingin
memastikan anak-anak di seluruh pelosok negeri mendapatkan asupan yang layak,
terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kapolri menegaskan bahwa
pembangunan SPPG bukan sekadar proyek infrastruktur sosial, melainkan investasi
jangka panjang untuk masa depan bangsa.
“Polri akan terus hadir bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjadi
bagian dari solusi terhadap persoalan sosial masyarakat. Dengan gizi yang baik,
kita siapkan generasi emas Indonesia 2045,” tutup Jenderal Sigit dengan
optimistis.(GF)
18 Okt 2025, 00:15 WIT
Gempabumi Tektonik M6,4 Guncang Sarmi: BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Papuanewsonline.com, Sarmi – Kamis
siang, 16 Oktober 2025, warga Kabupaten Sarmi, Papua, dikejutkan oleh guncangan
kuat yang terjadi sekitar pukul 12.48 WIB. Berdasarkan analisis Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut memiliki magnitudo
M6,4 dan berpusat di darat, sekitar 42 kilometer tenggara Sarmi, dengan
kedalaman 16 kilometer. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami
BMKG, Dr. Daryono, menjelaskan bahwa gempa ini termasuk dalam kategori gempa
tektonik dangkal akibat aktivitas Sesar Anjak Mamberamo yang dikenal aktif
memicu pergeseran kerak bumi di wilayah utara Papua.
“Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas Sesar Anjak Mamberamo
dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkapnya dalam keterangan
resmi, Kamis (16/10/2025). BMKG mencatat, gempa dirasakan
cukup kuat di Sarmi dengan skala intensitas V MMI, yang berarti guncangan dapat
dirasakan oleh hampir seluruh warga dan mampu menggeser benda-benda ringan di
dalam rumah.
Sementara itu, getaran juga dirasakan lebih lemah di beberapa daerah sekitar,
seperti Jayapura dan Kasonaweja dengan intensitas III MMI, serta Wamena,
Timika, dan Nabire dengan intensitas II MMI. Beberapa warga di Sarmi mengaku
panik dan segera keluar dari rumah begitu merasakan guncangan. Meski begitu,
hingga berita ini diturunkan belum ada laporan mengenai kerusakan signifikan
atau korban jiwa. Menurut hasil analisis BMKG,
gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami karena pusat gempa
berada di daratan dan tidak menyebabkan deformasi dasar laut yang signifikan.
“Hingga pukul 13.12 WIB, belum terdeteksi adanya aktivitas gempa susulan (aftershock),”
tambah Dr. Daryono. BMKG juga mengimbau agar
masyarakat tetap tenang dan waspada, serta tidak mempercayai isu-isu
menyesatkan yang beredar di media sosial. Warga diminta untuk memastikan
kondisi rumah atau bangunan aman sebelum kembali ke dalam ruangan, terutama di
wilayah yang merasakan guncangan cukup kuat. Papua dikenal sebagai salah satu
wilayah paling aktif secara tektonik di Indonesia. Aktivitas sesar dan tumbukan
lempeng di wilayah ini sering memicu gempa bumi dengan magnitudo sedang hingga
kuat. BMKG pun terus memantau
perkembangan aktivitas seismik di kawasan utara Papua, termasuk di sekitar
jalur Sesar Mamberamo dan Sesar Yapen, yang memiliki sejarah gempa besar. “Papua adalah wilayah yang
dinamis secara geologi, jadi kesiapsiagaan masyarakat perlu terus
ditingkatkan,” pungkas Dr. Daryono. Penulis: Jidan Editor: GF
16 Okt 2025, 23:51 WIT
Petugas Palang Puskesmas Atuka! Tuntut Transparansi Anggaran dan Pergantian Kepala Puskesmas
Papuanewsonline.com, Timika —Suasana
tegang menyelimuti Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Tengah, pada Rabu
(15/10/2025). Sejumlah petugas kesehatan melakukan aksi pemalangan kantor
sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan mereka. Aksi ini menjadi sorotan
publik karena menyinggung isu sensitif: transparansi anggaran dan ketimpangan
kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Para petugas menempelkan sejumlah
poster dan karton bertuliskan tuntutan di dinding dan jendela puskesmas.
Tertulis antara lain, “Kepala Puskesmas Harus Diganti,” dan “Kami
Minta Penjelasan Kenapa Uang TPP Dipotong.” Tulisan-tulisan itu menjadi
simbol kemarahan dan keputusasaan para tenaga medis yang merasa tidak dihargai. Para petugas mengaku kecewa
dengan kebijakan pimpinan puskesmas yang dianggap tidak transparan dalam
pengelolaan dana operasional dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mereka menilai, tidak ada penjelasan resmi mengenai pemotongan tunjangan yang
mereka alami, padahal seluruh staf tetap aktif melaksanakan tugas di lapangan. “Kami sudah bekerja sesuai
tanggung jawab, tapi gaji dan tunjangan kami justru dipotong tanpa alasan yang
jelas,” ujar salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, mereka mendesak agar semua
dana operasional puskesmas diumumkan secara terbuka, sehingga setiap petugas
mengetahui alokasi dan penggunaannya. Bagi mereka, transparansi adalah kunci
untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja layanan kesehatan di
wilayah pedalaman. Isu lain yang turut disorot
adalah keberadaan Sekretariat Puskesmas Atuka yang berada di Kota Timika, jauh
dari lokasi pelayanan masyarakat. Para petugas menilai hal ini tidak efisien
dan hanya memboroskan anggaran. “Sekretariat di kota tidak ada
manfaatnya bagi pelayanan di kampung. Kami butuh fasilitas yang langsung
mendukung masyarakat, bukan birokrasi di kota,” kata salah seorang petugas
lainnya. Mereka juga meminta agar speedboat
puskesmas selalu tersedia dan berada di lokasi kerja, karena transportasi air
merupakan sarana utama untuk menjangkau warga di wilayah terpencil. Sering
kali, pelayanan kesehatan terhambat karena speedboat tidak berada di tempat
atau tidak berfungsi dengan baik. Sebagai puncak tuntutan, para
petugas mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika, untuk segera mengganti Kepala Puskesmas Atuka, Lia Tahitu. Mereka menilai, pergantian
pimpinan adalah langkah paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan dan
memperbaiki sistem kerja yang dinilai sudah tidak sehat. “Kami tidak ingin konflik terus
berlarut. Kami hanya ingin pimpinan yang bisa mendengarkan, jujur, dan mau
melibatkan semua pihak, termasuk OAP,” tegas perwakilan petugas dalam aksi
tersebut. Aksi ini juga menjadi refleksi
dari tuntutan Orang Asli Papua (OAP) agar lebih dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala
Puskesmas Atuka, Lia Tahitu, belum memberikan tanggapan resmi atas aksi
pemalangan dan berbagai tuntutan tersebut.
Tim Papua News Online masih berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih
lanjut.
Sementara itu, suasana di lokasi
pemalangan masih kondusif. Para petugas tetap berjaga di area puskesmas sambil
menunggu respons dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Okt 2025, 01:47 WIT
Kondisi Puskesmas Atuka Kian Memprihatinkan, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan Segera
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
di Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, kini tampak jauh dari kata layak.
Bangunan puskesmas yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah
tersebut mengalami kerusakan parah. Atap bocor di berbagai ruangan, dinding
retak, hingga fasilitas penunjang yang tidak lagi memadai, membuat pelayanan
kesehatan menjadi terhambat. Keluhan datang dari tenaga medis
yang setiap hari harus berjuang memberikan layanan di tengah kondisi sarana
yang tidak mendukung. Air hujan yang masuk melalui atap bocor sering membasahi
ruangan perawatan dan ruang tunggu pasien, sementara beberapa peralatan medis
tak lagi bisa digunakan dengan optimal akibat lembab dan rusak. “Kami tidak bisa memberikan
pelayanan kesehatan yang maksimal dengan kondisi bangunan seperti ini,” ungkap Karel
Mapupia, perawat Puskesmas Atuka, kepada Papua News Online.
“Atap bocor, dinding retak, bahkan beberapa bagian plafon sudah hampir roboh.
Kami khawatir ini membahayakan pasien maupun petugas.” Puskesmas Atuka selama ini
menjadi tumpuan masyarakat dari berbagai kampung di wilayah sekitar. Namun,
kondisi bangunan yang kian rusak membuat aktivitas pelayanan sering kali
terganggu, terutama saat musim hujan. Petugas medis terpaksa harus memindahkan
pasien dan peralatan setiap kali hujan deras mengguyur. Dalam beberapa
kesempatan, kegiatan imunisasi dan pelayanan ibu hamil pun tertunda karena
ruangan tak bisa digunakan. “Kami sering kesulitan saat
melakukan tindakan medis, karena ruangan bocor dan air masuk ke mana-mana.
Kadang listrik juga padam, jadi kami harus pakai senter untuk melayani pasien,”
tambah salah satu bidan yang enggan disebutkan namanya. Kondisi ini memicu keprihatinan
masyarakat Atuka. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan
kebutuhan dasar kesehatan di wilayah terpencil seperti Atuka. Warga berharap
agar Pemkab Mimika segera mengalokasikan anggaran renovasi dan memperbaiki
seluruh fasilitas yang rusak. “Kami masyarakat Atuka hanya
ingin tempat berobat yang layak. Jangan tunggu sampai bangunannya roboh baru
diperbaiki,” ujar Yulianus Kobak, tokoh masyarakat Atuka. Selain perbaikan fisik, warga
juga meminta agar pemerintah meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan
peralatan medis yang memadai. Menurut mereka, pelayanan kesehatan yang layak
adalah hak setiap warga negara tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Puskesmas Atuka menjadi contoh
nyata ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah kota dan pedalaman. Padahal,
tenaga medis di sana telah bekerja keras untuk tetap melayani masyarakat dengan
segala keterbatasan. Aktivis kesehatan lokal bahkan
menilai bahwa kondisi seperti ini menunjukkan perlunya pengawasan anggaran
kesehatan yang lebih ketat. Mereka menekankan bahwa pemerintah pusat maupun
daerah harus memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan merata dan
tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan. “Kesehatan adalah kebutuhan
dasar. Kalau puskesmas saja bocor dan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa
mendapatkan layanan yang baik?” ujar seorang aktivis dari komunitas kesehatan
Mimika. Hingga berita ini diterbitkan,
belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika terkait
rencana renovasi Puskesmas Atuka. Namun masyarakat berharap agar pemerintah
segera melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah konkret. Warga Atuka percaya, dengan
perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah, pelayanan kesehatan dapat kembali
berjalan dengan baik dan masyarakat bisa merasa aman serta nyaman saat berobat. Penulis: Hendrik Editor: GF
16 Okt 2025, 01:34 WIT
Karyawan Puskesmas Atuka Protes Potongan Tunjangan, Tuntut Keadilan dan Transparansi Manajemen
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketegangan
terasa di halaman Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, ketika sejumlah tenaga
kesehatan dan karyawan puskesmas menggelar aksi protes menuntut keadilan atas pemotongan
tunjangan yang mereka nilai tidak transparan. Dalam aksi damai yang dilakukan
di depan kantor puskesmas itu, para tenaga kesehatan membawa papan tuntutan
bertuliskan aspirasi mereka dan menyerukan agar hak-hak mereka segera
dikembalikan. Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan
mendalam para karyawan terhadap manajemen Puskesmas Atuka yang dianggap tidak
memberikan penjelasan jelas terkait pemotongan tunjangan tanpa dasar yang kuat. “Kami merasa terpinggirkan dan
tidak dihargai. Tunjangan kami dipotong tanpa alasan yang jelas, dan kami juga
tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan program Puskesmas,” ujar Karel Mapupia,
salah satu perawat Puskesmas Atuka, dengan nada kecewa. Karel bersama rekan-rekannya
menilai, kebijakan pemotongan tunjangan tersebut sangat merugikan mereka yang
selama ini bekerja keras di lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Mereka menuntut agar pihak Kepala
Puskesmas Atuka dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera turun tangan untuk
memberikan penjelasan serta mengembalikan tunjangan mereka seperti semula. Selain meminta pemulihan hak,
para tenaga kesehatan juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh
terhadap pengelolaan dana tunjangan dan insentif tenaga kesehatan di Puskesmas
Atuka. Mereka khawatir, ada maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang
menyebabkan hak mereka tidak tersalurkan secara penuh. “Kami tidak menolak kebijakan
jika memang ada alasan yang kuat dan sesuai aturan. Tapi selama ini kami tidak
pernah diberi penjelasan. Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan,” tambah
Karel. Para karyawan juga menyerukan
agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana
kesehatan, baik yang bersumber dari APBD maupun program pusat. Menurut mereka,
ketidakjelasan seperti ini bisa menurunkan semangat kerja dan berdampak pada
kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Protes yang dilakukan para tenaga
kesehatan Puskesmas Atuka menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah
tentang kesejahteraan tenaga medis yang selama ini menjadi ujung tombak
pelayanan publik. Mereka menegaskan bahwa motivasi dan dedikasi tenaga
kesehatan akan sangat bergantung pada kepastian hak-hak mereka. “Kami tidak hanya bekerja untuk
gaji, tapi juga untuk pengabdian. Namun, ketika hak kami diabaikan, semangat
kerja kami juga menurun,” ujar salah satu tenaga bidan yang enggan disebutkan
namanya. Masyarakat sekitar juga turut
memberikan dukungan moral terhadap aksi ini. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan
persoalan secara adil dan terbuka, agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Atuka
tetap berjalan optimal. Hingga berita ini diterbitkan,
pihak manajemen Puskesmas Atuka belum memberikan keterangan resmi terkait
alasan pemotongan tunjangan tersebut. Namun, sejumlah pihak di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika disebut telah mengetahui persoalan ini dan tengah
mengupayakan mediasi antara karyawan dan manajemen puskesmas. Pemerintah Kabupaten Mimika
diharapkan segera menindaklanjuti keluhan ini agar tidak terjadi gejolak di
lingkungan tenaga kesehatan lainnya. Transparansi dan komunikasi terbuka
dianggap sebagai solusi utama untuk mengembalikan kepercayaan para petugas
medis yang selama ini mengabdikan diri di wilayah pedalaman. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 20:44 WIT
Sambut HUT Ke-54 KORPRI Polri, Bidang Kesjas Korbrimob Gelar Donor Darah
Papuanewsonline.com, Depok - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Polri, Bidang Kesehatan dan Jasmani (Kesjas) Korbrimob Polri menyelenggarakan kegiatan donor darah yang berlangsung di Gedung Fasilitas Umum Lantai 3, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Kelapadua, Cimanggis, Depok.Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kabid Kesjas Korbrimob Polri Kombes Pol. Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Polri Pembina Utama Muda dr. Niken Manohara, Ketua Panitia HUT Korpri Polri TK. 1 dr. Jekson Surung Simanjuntak, Ketua Sie Bakti Sosial Pembina Utama Muda Dr. Drg. Rike Rayanti, para Dewan Pengurus Korpri Polri, serta Ibu Bhayangkari PG06 Korbrimob Polri.KORPRI merupakan wadah yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, persatuan, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun ini, KORPRI Polri telah menunjukkan kiprahnya dalam berbagai kegiatan besar, termasuk ajang Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XVII 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, dengan tema “KORPRI Bersinergi dalam Prestasi.”Dalam amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih dapat berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama melalui kegiatan donor darah ini.“Tentunya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri tatkala kita masih menjadi hamba yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain,” pernyataan Kabid Kesjas.Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 KORPRI Polri, tetapi juga bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat serta wujud kepedulian terhadap sesama.Menutup amanatnya, Kabid Kesjas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan donor darah ini.“Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah SWT, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani,” lanjutan pernyataan Kabid Kesjas.Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat pengabdian, kepedulian sosial, dan rasa kemanusiaan anggota Polri dalam melayani masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi dan nilai-nilai luhur Korps Brimob Polri. PNO-12
15 Okt 2025, 14:37 WIT
Jamin Kualitas MBG, SPPG Polres Inhil Dilengkapi Fasilitas Rapid Test
Papuanewsonline.com, Inhil – Polres Indragiri Hilir (Inhil) resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilengkapi fasilitas rapid test guna memastikan kualitas Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar. Inovasi ini menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi kasus keracunan massal seperti yang pernah menimpa sejumlah daerah.Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, rapid test menjadi bagian dari transparansi dan pengawasan Polri dalam menjamin mutu gizi bagi anak-anak.“Rapid test untuk security food, dan ini dilakukan bersama-sama dan transparan. Publik pun boleh melakukan pengawasan dengan melibatkan dari Puskesmas maupun tenaga medis yang sudah ditunjuk,” ujar Herry Heryawan, Senin (13/10/2025).Herry menegaskan, makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar kualitas dan keamanan. Menurutnya, kegagalan menjaga mutu MBG bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri maupun pemerintah.“Seperti yang kita ketahui kejadian beberapa waktu lalu itu akan mendegradasi kepercayaan terhadap pemerintah dan kita semua,” tegasnya.Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga tahap distribusi.“Mulai dari pada masuknya bahan makanan, memasak, penyimpanan, sampai kepada pembagian dan terakhir food security atau rapid test. Setelah itu disiapkan di dalam ompreng atau food tray, baru kemudian didistribusikan,” jelasnya.Menurut Kapolda, SPPG bukan sekadar dapur, melainkan investasi nyata Polri untuk membangun generasi sehat, kuat, dan berdaya.“Ibarat menanam pohon, kalau dirawat dengan baik dan diberi pupuk akan mempunyai batang kuat tempat bersandar, dahan yang kuat tempat bergantung, daun yang lebat tempat bernaung, dan akar yang kuat tempat bersila. Demikian pula pemberian gizi yang baik dapat menjamin tumbuh kembang generasi penerus kita dan memberikan manfaat bagi kita semua,” tuturnya.SPPG Inhil berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektare di Jalan Baru Yusuf Parit, Kelurahan Tembilahan Hulu. Dapur ini dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Polres Inhil dengan dukungan 39 relawan.Fasilitas yang tersedia mencakup dapur, peralatan masak, food tray, hingga kendaraan distribusi. Setiap hari, dapur ini menyiapkan MBG untuk 2.438 siswa dari 12 sekolah di Kabupaten Inhil. PNO-12
14 Okt 2025, 14:08 WIT
Dukung Program MBG, Kapolda Riau Resmikan SPPG di Inhil
Papuanewsonline.com, Inhil - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Indragiri Hilir (Inhil). Peluncuran dapur SPPG Polres Inhil ini merupakan wujud komitmen Polda Riau dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Kegiatan ini dalam rangka mendukung program nasional pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas," ujar Irjen Pol Herry Heryawan, Senin (13/10/2025).Dalam sambutannya, Irjen Herry Heryawan menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Inhil dan jajaran Forkopimda. SPPG Polres Inhil ini menyediakan MBG untuk 2.438 siswa penerima manfaat dari 12 sekolah di wilayah Kabupaten Inhil.Pada kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan beserta jajaran pejabat utama (PJU) Polda Riau dan juga Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora meninjau secara langsung dapur SPPG. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses pembuatan MBG di dapur SPPG Polres Inhil sesuai dengan standar keamanan makanan.Irjen Herry Heryawan memastikan dari mulai pemilihan bahan baku makanan, pengolahan, sampai ke tahap distribusi dilakukan dengan standar keamanan untuk memastikan MBG yang bergizi dan berkualitas."Mulai dari pada masuknya bahan makanan, memasak, penyimpanan, sampai kepada pembagian dan terakhir food security atau rapid test. Setelah itu disiapkan di dalam ompreng atau foodtray, baru kemudian didistribusikan," jelasnya.Jenderal bintang dua ini mengatakan bahan makanan dipilih sesuai standar pangan dan mutu kualitas yang baik. SPPG Polres Inhil juga melakukan rapid test terhadap makanan untuk menguji keamanan MBG itu sendiri."Rapid test untuk security food, dan ini dilakukan bersama-sama dan transparan. Publik pun boleh melakukan pengawasan dengan melibatkan dari Puskesmas maupun tenaga medis yang sudah ditunjuk," jelasnya.Lebih lanjut, Herry Heryawan menyoroti masalah kamera pengawas yang belum tersedia di SPPG. Herry Heryawan meminta agar Polres Inhil menyiapkan CCTV untuk merekam aktivitas mulai dari masuknya bahan makanan sampai ke dapur dan keluar untuk didistribusi."Agar Polres memantau 24 jam. Dan tadi polres juga menyiapkan tenaga pengantar untuk mendirstribusikan sampai makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita," katanya. PNO-12
14 Okt 2025, 14:02 WIT
Polisi dan Warga Gerak Cepat Padamkan Kebakaran Rumah Dinas Kepala Puskesmas Arwala
Papuanewsonline.com, Maluku Barat Daya – Kepolisian dari Pospol Wetar Timur Polres Maluku Barat Daya (MBD) bersama warga setempat bergerak cepat membantu memadamkan kebakaran yang melanda rumah dinas Kepala UPTD Puskesmas Arwala, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Minggu pagi (12/10/2025)Peristiwa tersebut menimpa Noke Naskay, S.Kep., Ns., (47), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Arwala. Akibat insiden ini, korban mengalami luka bakar serius pada bagian tangan dan wajah, sementara rumah dinas berukuran 6 x 7 meter persegi hangus terbakar bersama seluruh isinya.Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi, kebakaran berawal saat korban tengah menggoreng ikan di dapur. Saat melihat minyak di kompor hampir habis, korban mencoba menambah minyak tanah ke kompor yang masih menyala. Api kemudian menyambar jerigen berisi minyak yang dipegang korban dan menimbulkan ledakan kecil disertai kobaran api besar.Kobaran api dengan cepat menjalar ke rak telur dan tumpukan karton di sekitar dapur hingga melalap seluruh bangunan rumah. Warga yang melihat kepulan asap tebal segera berdatangan untuk membantu dan melaporkan kejadian ke Pospol Wetar Timur.Personel Pospol bersama masyarakat kemudian melakukan pemadaman manual menggunakan air dan peralatan seadanya. Berkat kesigapan petugas dan warga, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke rumah-rumah sekitar.Korban berhasil diselamatkan dan langsung diberikan pertolongan pertama, kemudian dievakuasi ke rumah warga terdekat untuk perawatan lanjutan.Akibat peristiwa ini, i unit rumah dinas beserta isinya habis dilahap si jago merah sehingga menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai Rp 200 juta, meliputiKapolsek Wetar, Iptu Giovani B. M. Toffy, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.“Begitu kami menerima informasi adanya kebakaran, personel langsung menuju lokasi kejadian bersama masyarakat untuk melakukan pemadaman secara manual. Fokus utama kami saat itu adalah menyelamatkan korban dan mencegah api menjalar ke rumah warga lain,” ujar Kapolsek.Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta mengumpulkan keterangan saksi. Dugaan sementara, penyebab kebakaran berasal dari kompor minyak tanah yang tersambar api saat korban menambah bahan bakar.Sementara itu, Kapolres Maluku Barat Daya, AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K., memberikan apresiasi terhadap respons cepat personel Pospol Wetar Timur dalam membantu masyarakat.“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada anggota Pospol Wetar Timur yang tanggap dan hadir di tengah masyarakat saat kejadian. Kecepatan bertindak sangat penting dalam situasi darurat seperti ini,” ungkap Kapolres.Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran rumah tangga, terutama yang disebabkan oleh penggunaan kompor minyak tanah.“Kebakaran akibat kelalaian saat memasak masih sering terjadi. Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak menambah bahan bakar ketika api masih menyala dan memastikan dapur bebas dari bahan yang mudah terbakar,” tegas AKBP Budhi.Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Polres MBD menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum demi terciptanya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, terutama di wilayah terpencil seperti Wetar Timur.Kegiatan tanggap darurat ini juga memperlihatkan sinergi nyata antara kepolisian dan masyarakat dalam menghadapi musibah, sebagai wujud kehadiran Polri yang humanis dan responsif di tengah masyarakat. PNO-12
13 Okt 2025, 20:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
