Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
HEBOH: Pria Bersimbah Darah Tergeletak di Jalan Perumahan Raffles Residence 3, Diduga Ditembak
Papuanewsonline.com, Timika, - Warga Perumahan Raffles Residence 3, Kabupaten Mimika digegerkan dengan insiden berdarah pada Minggu, 2 Agustus 2026 siang. Seorang pria ditemukan tergeletak di tengah jalan perumahan dalam kondisi bersimbah darah.Dalam video amatir yang beredar di media sosial dan diterima redaksi, terlihat korban seorang pria dewasa mengenakan kaos hitam dan celana pendek biru tergeletak di atas jalan cor. Di sekitar tubuh korban terlihat ceceran darah. Tak jauh dari korban, tergeletak sebilah senjata tajam jenis parang.Sejumlah warga tampak berada di lokasi kejadian, namun tidak berani mendekati korban.Rekaman Percakapan WargaDari audio dalam video tersebut, warga menduga insiden ini melibatkan aparat."Usah dipegang dulu, suaminya polisi, dia sudah masuk tapi dia keluar, laki-lakinya tembak dari dalam," ucap seorang warga di lokasi.Berdasarkan percakapan itu, diduga korban sebelumnya sempat masuk ke dalam sebuah rumah dan kemudian terjadi penembakan dari dalam rumah. Narasi yang beredar di warga menyebut pelaku diduga adalah suami dari penghuni rumah yang berprofesi sebagai polisi.Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas korban, pelaku, maupun kronologi pasti kejadian tersebut.Kondisi korban dalam video tampak tewas di tempat. Belum diketahui apakah korban masih hidup atau telah meninggal dunia, serta apakah sudah mendapat penanganan medis.Lokasi kejadian terlihat berada di dalam kompleks perumahan yang masih dalam tahap pembangunan.Pihak kepolisian diharapkan segera turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.Penulis: HendrikEditor. : Of
02 Agu 2026, 12:20 WIT
Mayor Yabane Sonyap Resmi Pimpin Batalyon Yallenang, TPNPB Yahukimo Tetapkan Sejumlah Sikap
Papuanewsonline.com, Jayapura – Melalui hasil Sidang Istimewa Kedua yang digelar selama tiga hari pada 16–18 Juli 2026 di wilayah Yahukimo, Komando Nasional TPNPB Kodap XVI Yahukimo menetapkan Mayor Yabane Sonyap sebagai Komandan Batalyon Yallenang. Keputusan ini disampaikan dalam siaran pers Markas Pusat KOMNAS TPNPB tanggal 1 Agustus 2026, yang ditandatangani Jubir Sebby Sambom serta disahkan jajaran pimpinan tertinggi TPNPB-OPM.Bersama Yabane Sonyap, ditetapkan pula Sampo Magayang sebagai Wakil Komandan dan Korowai Sonyap sebagai Komandan Operasi. Sidang ini dihadiri perwakilan dari sembilan kompi di bawah naungan batalyon tersebut, serta dipantau langsung Panglima Kodap XVI Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka. Kegiatan ini juga menambah jumlah kompi dari sebelumnya delapan menjadi sembilan pasukan.Dalam sidang istimewa ke II tersebut, Komandan TPNPB Batalyon Yallenang, Mayor Yabane Sonyap bersama Wakilnya, Sampo Magayang dan Komandan Operasinya, Korowai Sonyap bersama pasukan TPNPB dari Batalyon Yallenang dan sembilan kompi TPNPB mengeluarkan pernyataan sikap bahwa;1. Setiap Banpol, BIN, BAIS atau mata - mata aparat militer kolonialisme Indonesia siap di bersihkan dari wilayah operasi Batalyon Yallenang 2. Wilayah operasi TPNPB dari Batalyon Yallenang dilarang dengan keras agar seluruh warga imigran Indonesia tidak melewati zona merah.3. Wilayah operasi TPNPB Batalyon Yallenag dilarang dengan keras agar pasukan lain tidak melewati batas wilayah operasi agar tidak terjadi kejadian yang tidak di inginkan dan patuhi batas wilayah operasi sesuai aturan yang berlaku.4. Menjaga aset di wilayah kerja Batalyon Yallenang dan tidak menganggu pelayanan publik jika tidak adanya intervensi dari aparat militer Indonesia di rana sipil seperti sekolah-sekolah, rumah sakit dan yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.Rekomendasi: 1. Kepada Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo untuk segera menyiapkan nasib pasukan di tingkat batalyon dan 9 kompi lainnya 2. Dalam sidang tersebut kami mekarkan satu kompi, sebelumnya ada 8 kompi menjadi 9 kompi dan merekomendasikan Komandan Operasi Batalyon Yallenang Korowai Sonyap kepada Kodap XVI Yahukimo untuk mendampingi Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo dan Komando Lapangan Kodap XVI Yahukimo4. Merekomendasikan kepada Tim untuk segera melakukan sidang pemberian tongkat komando kepada panglima Kodap XVI YahukimoPenulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 09:59 WIT
KNPB Serukan Aksi Damai 3 Agustus, Minta Massa Tak Terprovokasi Opini Miring
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada masyarakat Papua untuk mengikuti aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di sejumlah wilayah di Tanah Papua. Dalam pernyataan resminya, KNPB menyebut aksi tersebut akan dilaksanakan secara damai dan bermartabat.Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kossay, dalam imbauan tertulis yang diterbitkan di Holandia, Jumat (1/8/2026).KNPB menyatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi terkait situasi yang mereka sebut sebagai isu kemanusiaan di Papua. Organisasi itu juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh berbagai opini yang dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan aksi.Dalam pernyataannya, KNPB mengklaim terdapat berbagai opini yang berupaya mendiskreditkan rencana aksi tersebut. Organisasi itu menegaskan aksi yang akan digelar merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai.KNPB juga mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan, serta warga non-Papua di Papua untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut.Selain itu, KNPB kembali menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi politik yang selama ini mereka suarakan melalui aksi damai.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan terkait pernyataan dan rencana aksi yang disampaikan KNPB tersebut.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 09:55 WIT
Anggota Polri Patar Sihombing Diduga Jadi Rentenir Jerat Para Kepala Kampung di Keerom
Papuanewsonline.com, Keerom – Skandal memalukan mencoreng institusi Polri di Kabupaten Keerom, Papua. Seorang oknum anggota Polri bernama Ipda Patar Sihombing diduga menjalankan bisnis gelap rentenir dengan menjadikan para Kepala Kampung sebagai korbannya.Fakta mengejutkan ini dibongkar langsung oleh Kepala Kampung Onam Engelbertus Nabar. Ia menyebut para kepala kampung di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua harus terlilit utang dengan bunga mencekik leher yang dipatok oleh oknum polisi tersebut.Enggelbertus Nabar menjelaskan saat pencairan dana desa. Oknum Polri itu langsung ikut di BANK Papua dan mengambil uang dari para kepala kampung dan bendahara yang mengambil pinjaman dari yang bersangkutan.BUNGA 100%, TANPA BADAN HUKUM, AKSI PREMANISME BERKEDOK APARATMenurut pengakuan Engelbertus Nabar, Ipda Patar Sihombing memberikan pinjaman uang kepada para kepala kampung dengan bunga fantastis mencapai 100%.Diketahui Patar Sihombing Lebih beringas lagi karena dalam menjalankan bisnis haram ini diduga dijalankan secara ilegal tanpa mengantongi badan hukum resmi sebagai lembaga keuangan atau koperasi simpan pinjam.Murni praktik rentenir"Rentenir Ipda Patar Sihombing dia kasi pinjam uang ke para kepala kampung dengan bunga 100%. Beringasnya anggota Polri Patar Sihombing ini karena melakukan bisnis gelap ini tanpa badan hukum," tegas salah satu warga yang di Keerom.Sementara itu Praktik lintah darat yang diduga dilakukan oknum erseragam ini jelas-jelas melanggar etika dan aturan sebagai anggota Polri. Alih-alih menjadi pengayom, justru menjadi lintah yang menghisap dana kampung yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.Para kepala kampung yang notabene adalah ujung tombak pembangunan di kampung kini tercekik dan tidak berdaya di bawah tekanan utang berbunga monster.DESAKAN KERAS KEPADA PROPAM POLDA PAPUA HARUS BERTINDAKPublik Keerom kini mendesak keras agar Bidang Propam Polda Papua dan Kapolres Keerom segera turun tangan dan memeriksa Ipda Patar Sihombing.Tindakan rentenir dengan bunga 100% tanpa badan hukum adalah kejahatan. Jika dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, ini adalah kejahatan ganda dan penghinaan terhadap institusi Polri.Jika terbukti, bukan hanya sanksi etik, tapi harus dipidana. Tidak ada tempat bagi rentenir berseragam di tanah Papua.Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ipda Patar Sihombing dan pihak Polres Keerom.Penulis: HendrikEditor. : Of
01 Agu 2026, 23:54 WIT
KNPB Umumkan Aksi Nasional Serentak 3 Agustus: Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan
Papuanewsonline.com, Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi mengeluarkan himbauan terkait rencana Aksi Nasional yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Papua Barat dan 2 Konsulat Indonesia di luar negeri serta Timor Leste pada tanggal 3 Agustus 2026 mendatang.Aksi tersebut merupakan aksi tahap ke-I sesuai keputusan Rapat Nasional KNPB. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo dalam rilis resminya yang diterima media ini.Menurut KNPB, aksi ini mengangkat isu kemanusiaan sesuai status yang dikeluarkan KNPB bahwa PAPUA ZONA DARURAT MILITER DAN KEMANUSIAAN. Aksi akan terus berlanjut ke tahap-tahap berikutnya sebagai bagian dari mobilisasi massa."KNPB sebagai media Rakyat Papua akan terus mengkampanyekan isu kemanusiaan di Papua dan mendorong penyelesaian konflik politik di Tanah Papua yang masih berlangsung hingga saat ini," ujar Ogram Wanimbo, melalui keterangan tertulis kepada Media Papuanewsonline.com, Sabtu (1/8/2026).Tuntut Penyelesaian Konflik TPNPB vs TNIKNPB bersama rakyat, kata Ogram, akan terus turun ke jalan untuk menuntut penyelesaian konflik dan mendorong solusi atas konflik yang terjadi antara kedua kombatan, yaitu TPNPB dan TNI yang terus memakan korban jiwa rakyat sipil Orang Asli Papua dan Non Papua.KNPB menyoroti jumlah pendropan militer di Papua yang disebut melebihi jumlah penduduk Orang Asli Papua, baik organik dan non-organik, serta jumlah transmigran non-Papua yang melebihi jumlah penduduk asli."Jakarta harus membuka diri untuk menerima perundingan serta mendudukan kedua kombatan yang berperang yaitu TPNPB dan TNI-Polri guna mencari solusi penyelesaian konflik sesuai mekanisme internasional yang ada," tegasnya.KNPB juga mendesak pemerintah Indonesia membuka akses bagi Palang Merah Internasional dan Investigasi HAM ke Tanah Papua.Minta Ruang Demokrasi DibukaKNPB meminta kepada aparat penegak hukum, DPR, DPRD, DPRP yang menjamin demokrasi sesuai UU untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi rakyat Papua menyampaikan aspirasi secara terbuka di muka umum."Apabila terjadi tindak pembungkaman, penghadangan, pemukulan, penangkapan dan kriminalisasi maka jelas bahwa Pemerintah Negara Indonesia sedang menutupi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan HAM yang sedang terjadi di atas Tanah Papua," kata Ogram.Ia juga menyoroti operasi militer di wilayah Puncak, Intan Jaya, dan Korowai-Yahukimo serta berbagai daerah lainnya dalam kurun waktu 7 bulan terakhir tahun 2026 yang disebutnya membantai warga sipil dan menjadi catatan penting status Darurat Kemanusiaan dan Darurat Militer."Jika ruang demokrasi tidak dibuka maka KNPB secara tegas memvonis Pemerintah Negara Indonesia telah gagal menjalankan Hukum Demokrasi dan HAM," ujarnya.Jamin Aksi Damai dan BermartabatUntuk Aksi Nasional pada 3 Agustus mendatang, KNPB menjamin seluruh aksi di Tanah Papua akan berjalan dengan aman dan damai tanpa gesekan.KNPB menghimbau seluruh rakyat Papua dan Indonesia agar jangan terprovokasi dan jangan terpengaruh dengan informasi hoax yang beredar melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan platform digital lainnya yang menyebarkan hasutan terkait Aksi Nasional."Aksi Nasional KNPB adalah aksi damai dan bermartabat. Rakyat Papua jika tidak bersuara maka kita akan habis, musnah di atas tanah ini," tutup Ogram Wanimbo.Ia menegaskan jika ada gesekan dan kekacauan dalam aksi damai tersebut, maka hal itu sudah disiapkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan situasi penyampaian aspirasi yang demokratis.Penulis: HendrikEditor: OF
01 Agu 2026, 22:07 WIT
Warga Tewas Tertancap Puluhan Anak Panah di Kwamki Narama Kabupaten Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Peristiwa pembunuhan dengan cara sadis menggegerkan warga di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Sabtu (1/8/2026)Seorang warga dilaporkan tewas mengenaskan di sebuah area hutan di wilayah Kwamki Narama. Informasi yang diterima media ini menyebutkan kejadian naas tersebut terjadi di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.Dalam foto yang beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp, korban terlihat tergeletak di tanah pada malam hari dengan kondisi tubuh tertancap puluhan anak panah dan tombak tradisional dari berbagai arah.Lokasi kejadian tampak sepi, gelap, dan berada di area perkebunan atau hutan, hanya diterangi cahaya senter. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).Warga setempat yang pertama kali menemukan korban langsung heboh. Foto korban yang mengenaskan itu kemudian viral dan menyebar cepat di Media sosial.Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti identitas korban, kronologi lengkap kejadian, maupun motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Dugaan sementara korban menjadi sasaran pengeroyokan sekelompok orang dengan menggunakan senjata tradisional.Atas peristiwa ini aparat keamanan dari Polres Mimika dilaporkan bergerak cepat turun ke TKP di Kwamki Narama untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, evakuasi jenazah korban, dan melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku.Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa berdarah tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
01 Agu 2026, 21:44 WIT
Pansus DPRK Kuliti PT Freeport: Mogok Sah Dibilang Mangkir
Papuanewsonline.com, Mimika - Pansus DPRK Mimika bongkar habis borok PT Freeport Indonesia!Klaim Freeport soal pekerja mogok 2017 yang dicap mangkir, sudah dipanggil patut, dan diberi bantuan kemanusiaan, dikuliti habis karena Tidak ada dasar hukum.Aser dari Pansus DPRK Mimika yang bicara blak-blakan.MOGOK SAH, BUKAN MANGKIR!"Selama pekerja masih menjalankan mogok kerja yang sah akibat gagalnya perundingan dan kondisi tidak aman di lokasi kerja, perusahaan tidak dapat memperlakukan mereka sebagai pekerja mangkir," tegas Aser melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu (1/8/2026)Komunikasi mogok wajib lewat serikat pekerja sesuai PKB. "Bukan main panggil sepihak," Ujarnya.PEMANGGILAN FIKTIF?Freeport klaim sudah panggil semua pekerja secara patut. Pansus bilang: BOHONG."Faktanya, menurut dokumen yang kami pelajari, tidak semua pekerja menerima pemanggilan sebagaimana diklaim perusahaan," ungkap Aser.BANTUAN KEMANUSIAAN GAIBYang paling parah, bantuan kemanusiaan 2017 yang diklaim Freeport itu TIDAK ADA BUKTINYA!"Yang kami ketahui adalah adanya berbagai tawaran penyelesaian dari perusahaan. Namun, hal itu bukan merupakan kesepakatan yang lahir dari perundingan dengan para pekerja mogok sebagai pihak yang terdampak langsung," katanya.TUNTUTAN PEKERJA TETAP SAMAKepastian hukum status kerja dan hak normatif yang digantung bertahun-tahun.Pansus juga soroti pelanggaran fatal Freeport: mengganti pekerja mogok sah dengan tenaga kerja lain."Karena yang kami pahami adalah bahwa ini adalah pelanggaran," tegas Aser.Pansus janji kaji tuntas semua dokumen sebelum keluarkan rekomendasi resmi. (OF)
01 Agu 2026, 20:23 WIT
Kejagung Sita Dokumen TPPU dari Rumah Mantan Jampidsus FA di Kebayoran Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Tim Sembilan Kejaksaan Agung menggeledah rumah Tersangka FA di Jalan Radio I No.15, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7/2026).Penggeledahan berlangsung selama tiga jam, pukul 18.30 - 21.30 WIB. Penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU)."Yang disita adalah dokumen-dokumen berkaitan dengan TPPU," kata sala satu tim Penyidik di lokasi.Diketahui Penggeledahan ini merupakan pengembangan setelah Kejagung menetapkan FA, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), sebagai tersangka TPPU. FA telah ditahan di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur selama 20 hari sejak 24 Juli 2026.Kejagung menegaskan penyidikan belum berhenti. Tim masih menelusuri aliran dana dan aset FA untuk membongkar tuntas dugaan pencucian uang tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
01 Agu 2026, 16:09 WIT
Koops Habema Evakuasi Jenazah Terakhir Korban Penembakan di Yahukimo, Medan Longsor Jadi Tantangan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Personel Komando Operasi (Koops) TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah terakhir dari tiga warga sipil yang menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.Korban diketahui bernama Teina Alya, warga Kampung Unaukam, yang ditemukan di dasar longsoran Kali Kolof, Distrik Seradala, Jumat (31/7/2026).Proses evakuasi dilakukan setelah keluarga korban melalui Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale, Bison Male, mengajukan permohonan kepada Kodim Yahukimo pada 27 Juli 2026 agar jenazah dapat dievakuasi dan dimakamkan sesuai adat.Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan pesawat nirawak (drone), jenazah berada di dasar jurang sedalam sekitar 50 meter dan berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan, tepatnya di kawasan tebing curam Kali Kolof.Karena kondisi medan yang ekstrem, tim Koops Habema melakukan proses evakuasi menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling. Sebelum proses berlangsung, personel terlebih dahulu mengamankan sejumlah titik di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.Setelah dinyatakan aman, tiga personel diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dievakuasi secara bertahap ke atas tebing.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Dekai untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku guna dimakamkan sesuai tradisi setempat.Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan operasi tersebut merupakan bentuk komitmen kemanusiaan TNI dalam membantu masyarakat di Papua."Evakuasi ini sebagai bentuk penghormatan kepada korban dan kepedulian terhadap keluarga yang ingin segera memakamkan almarhumah secara layak. Meski medan sangat sulit dan berisiko tinggi, personel tetap mengedepankan profesionalisme, kehati-hatian, dan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.Ia menambahkan, kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada pengamanan wilayah, tetapi juga memberikan perlindungan serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Wirya juga mengajak seluruh pihak menghentikan aksi kekerasan dan mengedepankan penyelesaian konflik melalui jalur damai.Penulis: JidEditor: OF
01 Agu 2026, 00:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
