Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kejagung Belum Buka Seluruh Informasi Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah Demi Jaga Proses Pembuktian
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih menahan sejumlah informasi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kelancaran proses penyidikan dan pembuktian.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya telah menyampaikan perkembangan kasus kepada publik. Namun, tidak semua materi penyidikan dapat dibuka saat ini."Kita sudah sangat terbuka. Namun demikian, ada beberapa hal yang penyidik tidak bisa terbuka," ujar Anang di Jakarta, Selasa (4/8/2026).Anang menjelaskan, penyidik masih mendalami keterangan para saksi, alat bukti, serta barang bukti yang telah disita. Termasuk di antaranya kepemilikan emas dan uang yang sebelumnya diamankan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.Ia menegaskan, seluruh fakta yang relevan dengan perkara akan dibuka secara utuh pada tahap persidangan nanti.Sebelumnya, penyidik menemukan sebuah brankas tersembunyi di sebuah rumah di kawasan Sentul City. Di dalam brankas tersebut ditemukan 74 kilogram emas batangan, mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan jumlah jutaan, serta uang tunai sebesar Rp100 juta. Total temuan tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp476 miliar.Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU. Hingga saat ini, Kejagung belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun modus yang diduga digunakan, karena masih menjadi bagian dari materi pembuktian dalam proses penyidikan yang berjalan. (OF)
04 Agu 2026, 21:30 WIT
Jenderal TPNPB-OPM Paling Dicari TNI-Polri: Mengenal Sosok Goliath Namaan Tabuni
Papuanewsonline.com, Jayapura - Redaksi Papuanewsonline.com menerima informasi terkait profil pimpinan tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliath Namaan Tabuni, pada Selasa (4/8/2026).Pria yang disebut lahir sekitar tahun 1959 atau 1960 tersebut tercatat sebagai Jenderal dan pemimpin tertinggi TPNPB-OPM yang sebagian besar kelompoknya bermarkas di sekitar Kabupaten Puncak Jaya.Berdasarkan data yang dihimpun, Goliath Tabuni selama ini dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.Posisinya sebagai Panglima Tinggi dikukuhkan dalam konferensi OPM pada 11 Desember 2012. Dalam pelantikan tersebut, Goliath Tabuni resmi menyandang pangkat Jenderal sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM, bersamaan dengan dilantiknya Wakil Panglima Letjen Gabriel Melkizedek Awom dan Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto.Basis di Tingginambut, Puncak JayaInformasi yang diterima menyebutkan, kelompok di bawah komando Jenderal Goliath Tabuni sebagian besar bermarkas di wilayah pegunungan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.Dari wilayah tersebut, kelompoknya dikenal aktif dan kerap melancarkan serangan serta penyergapan terhadap pasukan pemerintah Indonesia. Aktivitas tersebut menjadikan wilayah Puncak Jaya sebagai salah satu titik fokus operasi keamanan TNI-Polri selama lebih dari satu dekade terakhir.Aparat keamanan menilai kelompok Tingginambut sebagai salah satu kelompok bersenjata yang paling aktif dan paling lama beroperasi di Papua. Sejumlah aksi bersenjata di jalur logistik, pos keamanan, hingga insiden yang melibatkan warga sipil di wilayah Puncak Jaya dikaitkan dengan kelompok pimpinan Goliath Tabuni.Hingga laporan ini diturunkan, Goliath Tabuni masih masuk dalam daftar pimpinan TPNPB-OPM yang paling dicari oleh aparat TNI-Polri. (OF)
04 Agu 2026, 21:25 WIT
Honai Adat Pengusaha Mimika Tegas: Tim Sukses Stop Klaim Proyek di Semua OPD
Papuanewsonline.com, Mimika - Sebuah video pernyataan keras yang beredar di media sosial TikTok akun @andwj memicu perhatian publik Mimika. Dalam video tersebut, seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Antonius, Ketua Bidang SDM Honai Adat Pengusaha Kabupaten Mimika, melayangkan teguran terbuka kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Antonius dengan tegas meminta agar praktik penguasaan proyek-proyek di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihentikan."Selamat siang, saya Antonius ketua bidang SDM Honai Adat Pengusaha Kabupaten Mimika. Di sini saya tegaskan kepada tim-tim sukses bahwa Anda cukup memperoleh paket pekerjaan di satu OPD saja. Jangan Anda klaim proyek dari OPD satu pergi ke OPD satu sampai Anda kuasai setiap proyek-proyek di setiap OPD," ujar Antonius dalam video yang direkam di dalam mobil tersebut, Selasa (4/8).Ia mengecam keras oknum yang mengaku sebagai tim pemenangan dan berkeliling dari dinas ke dinas untuk mengklaim jatah proyek."Saya tegas sekali lagi, Anda yang mengaku diri sebagai tim-tim sukses klaim proyek dari dinas A sampai Z itu stop. Stop ya untuk tim-tim sukses yang mengaku diri tim sukses dan jalan klaim proyek di setiap OPD itu stop, berhenti," lanjutnya.Menurut Antonius, pihaknya sudah mendengar dan melihat sendiri praktik tersebut di lapangan. Ia mempertanyakan besaran uang yang telah dikeluarkan untuk mendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga merasa berhak menguasai semua proyek."Kami sudah mendengar sendiri, kami sudah melihat sendiri cara-cara ini. Anda kasih keluar uang berapa untuk mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk jadi. Kami yang lain juga punya hak yang sama untuk bekerja untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan OPD," tegasnya.Ia menekankan bahwa penghargaan terhadap tim sukses cukup diberikan pada satu atau dua OPD saja, tidak boleh memonopoli hingga A sampai Z."Cukup mereka dihargai diberikan paket satu dua OPD itu cukup. Jangan A sampai Z itu mereka diberikan paket, satu orang itu saja yang kuasai di setiap OPD," kata Antonius.Atas nama Honai Adat Pengusaha yang mewakili seluruh pengusaha asli Papua di Kabupaten Mimika, Antonius meminta agar tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa nama Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk kepentingan mengklaim proyek."Oleh karena itu kami Honai Adat Pengusaha mewakili semua pengusaha Papua yang ada di Kabupaten Mimika bahwa tim-tim sukses Anda-Anda stop bawa-bawa nama Bupati dan Wakil Bupati, stop bawa-bawa diri sebagai tim sukses klaim proyek dari OPD satu ke OPD yang lain dan seterusnya, stop," tutupnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait pernyataan tersebut. Video pernyataan Antonius sendiri terus mendapat respon luas dari warganet dan kalangan pengusaha lokal di Mimika. (OF)
04 Agu 2026, 20:51 WIT
Wakapolri: Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo Resmi Bergabung Ke UBISA
Papuanewsonline.com, Jakarta – Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, resmi bergabung sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8/2026).Bergabungnya salah satu penggerak pengembangan Pusat Studi Kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya bentuk kepedulian terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi Polri dengan perguruan tinggi.“Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian yang terus kita bangun bersama perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia,” ujar Wakapolri.Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri. Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di berbagai daerah di Indonesia.Dari jumlah tersebut, 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, 5 dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya dalam proses menuju pembentukan dan kerja sama.“Ini bukan sekadar soal jumlah. Yang lebih penting adalah bagaimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita ingin lahir riset, inovasi dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Wakapolri.Menurut Wakapolri, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science yang semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing dan menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital.Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya bergabung dengan UBISA dilandasi semangat untuk ikut mendukung perguruan tinggi yang sedang tumbuh dan berkembang.“Mendukung perguruan tinggi yang sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam benih masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, inovasi, dan berbagai solusi bagi persoalan bangsa,” ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, dukungan pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jajaran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T. menyambut kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo dan berharap pengalaman serta jejaring akademiknya dapat memberikan energi baru bagi perkembangan universitas.“Selamat bergabung di Universitas Bima Sakapenta. Semoga kehadiran beliau menginspirasi sekaligus memperkuat langkah UBISA dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudi luhur, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Rektor UBISA.Dengan semangat “Mlesat Mabur Duwur, Nggayuh Adab Luhur”, kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem akademik UBISA, tetapi juga membuka ruang yang semakin luas bagi sinergi perguruan tinggi dengan Polri.Bagi Polri, berkembangnya jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai kampus menjadi investasi jangka panjang untuk membangun kepolisian yang semakin berbasis ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.“Polri masa depan harus semakin dekat dengan ilmu pengetahuan. Kampus adalah mitra strategis kita. Semakin kuat kolaborasi Polri dan perguruan tinggi, semakin kuat pula fondasi transformasi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Wakapolri. PNO-12
04 Agu 2026, 14:20 WIT
Tanggapi Sistem Pengamanan di Sejumlah Mal, Polri Tekankan Aktivitas Masyarakat Tetap Aman
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun daerah lainnya.Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan langkah-langkah preventif guna memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional berjalan dengan baik."Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Senin (3/8/2026).Langkah antisipatif tersebut dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek. Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.Selain itu, Polri juga terus melakukan pemantauan secara real time melalui berbagai sistem yang dimiliki, termasuk Daily Operational Reporting System (DORS) yang menjadi sarana pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.Berdasarkan data DORS, situasi keamanan secara umum berada dalam kondisi terkendali dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun aktivitas perekonomian masyarakat."Data yang kami peroleh melalui DORS menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini masih terkendali. Tidak terdapat kejadian menonjol yang berdampak terhadap stabilitas keamanan secara nasional. Seluruh personel di lapangan juga terus melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara maksimal," kata Johnny.Menurutnya, peningkatan pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan maupun pengelola kawasan usaha merupakan langkah antisipatif yang lazim dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja, perlindungan aset, dan kelancaran operasional perusahaan.Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat."Pengalaman dari berbagai peristiwa pada masa lalu menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap potensi gangguan akan ditangani secara cepat, tepat, dan profesional sehingga situasi yang kondusif dapat terus terjaga," ujarnya.Polri menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan kesiapan personel, dukungan teknologi, serta koordinasi yang terus diperkuat dengan berbagai pihak, masyarakat diharapkan dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan."Masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Polri akan terus bekerja untuk menjaga keamanan dan memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," tutup Johnny. PNO-12
04 Agu 2026, 14:04 WIT
Perketat Keamanan Kota Ambon, Polda Maluku Gencarkan Patroli Blue Light
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan Kota Ambon pada malam akhir pekan. Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., memimpin langsung apel kesiapan sekaligus pelaksanaan Patroli Blue Light, Sabtu (1/8/2026) malam.Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIT tersebut melibatkan personel gabungan Polda Maluku dan Polresta Ambon. Kekuatan patroli terdiri dari personel Dit Samapta Polda Maluku, Dit Lantas Polda Maluku, Sat Brimobda Maluku, Sat Samapta Polresta Ambon, dan Sat Lantas Polresta Ambon.Patroli Blue Light menjadi salah satu langkah kepolisian untuk meningkatkan kehadiran personel di tengah masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama pada malam akhir pekan ketika aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan Kota Ambon meningkat.Dalam arahannya sebelum patroli, Wakapolda Maluku meminta seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita yang sedang melaksanakan aktivitas di malam minggu ini,” tegas Arif.Wakapolda menekankan bahwa patroli harus dilaksanakan secara profesional dan tidak boleh disertai tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Ia meminta seluruh personel menghindari segala bentuk pelanggaran selama bertugas serta menjaga sikap, perilaku, dan nama baik institusi.“Saya minta kepada seluruh personel yang melaksanakan patroli agar menghindari segala bentuk pelanggaran. Tetap jaga perilaku dan nama baik institusi Polri,” ujarnya.Selain menjaga situasi kamtibmas, personel juga diminta peka terhadap berbagai potensi gangguan yang ditemukan selama patroli. Apabila menemukan benda atau barang yang dinilai dapat memicu gangguan keamanan, personel diminta segera mengamankan dan membawanya ke kantor kepolisian untuk ditangani sesuai prosedur.“Jika rekan-rekan dalam patroli menemukan benda atau barang yang dianggap dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas, segera diamankan dan dibawa ke kantor,” kata Arif.Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan patroli, Wakapolda juga menekankan pentingnya soliditas personel. Seluruh unsur yang terlibat diminta bergerak bersama dan tidak melakukan patroli secara sendiri-sendiri.“Dalam pelaksanaan patroli nanti tetap bergerak bersama-sama dan jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri. Saya juga minta agar tetap mengutamakan keselamatan diri saat melaksanakan tugas,” tegasnya.Patroli gabungan tersebut kemudian bergerak menyusuri sejumlah wilayah dan ruas jalan di Kota Ambon yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kehadiran kendaraan patroli dengan lampu biru diharapkan memberikan efek pencegahan sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari.Turut hadir dalam apel kesiapan tersebut Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol. Agus Pujianto, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Adrianus Susanto Nugroho, S.I.K., Kasubdit Gasum Dit Samapta Polda Maluku AKBP Aries Tiku, Kabag Bin Ops Dit Lantas Polda Maluku AKBP Yani Parinussa, Wakapolresta Ambon AKP Nur Rohman, S.I.K., Danyon A Satbrimob Polda Maluku Kompol Ahmad Saleh, Kabag Ops Polresta Ambon Kompol Morlan Hutahaean, Kasat Binmas Polresta Ambon AKP Jafar Lessy, serta Kasat Intelkam Polresta Ambon AKP Darmawan.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, Patroli Blue Light merupakan bagian dari strategi kepolisian untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap potensi gangguan kamtibmas.“Polri hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan. Kehadiran personel di lapangan merupakan bagian dari upaya mencegah potensi gangguan sejak dini sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Rositah.Menurutnya, patroli malam tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan pelayanan kepada masyarakat.“Patroli ini mengedepankan langkah preventif, preemtif, humanis dan responsif. Kami ingin masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman, sementara potensi gangguan dapat segera diantisipasi,” ujarnya.Rositah menambahkan, pengamanan malam akhir pekan membutuhkan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. Karena itu, Polda Maluku mengajak warga untuk turut menjaga lingkungan serta segera memberikan informasi apabila menemukan aktivitas maupun situasi yang berpotensi mengganggu keamanan.“Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Jika menemukan potensi gangguan atau sesuatu yang mencurigakan, segera informasikan kepada petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” jelasnya.Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban selama beraktivitas pada malam hari, termasuk mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan kamtibmas.“Harapan kami masyarakat dapat menikmati malam akhir pekan dengan aman dan nyaman. Polisi akan terus hadir untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Rositah.Polda Maluku memastikan penguatan patroli akan terus dilakukan secara terukur sesuai dinamika kamtibmas di lapangan. Kehadiran personel diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap gangguan yang telah terjadi, tetapi menjadi langkah pencegahan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.Pelaksanaan Patroli Blue Light Polda Maluku di wilayah Kota Ambon berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. PNO-12
04 Agu 2026, 09:22 WIT
9 Helikopter Kawal Operasi Darat TNI di Intan Jaya, TPNPB Klaim Warga Terganggu Ibadah Minggu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (KOMNAS TPNPB-OPM) melaporkan adanya operasi udara besar-besaran yang melibatkan 9 unit helikopter militer dan sipil di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.Laporan tersebut tertuang dalam Siaran Pers resmi yang dikeluarkan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Senin, 3 Agustus 2026, yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam siaran pers tersebut, KOMNAS TPNPB menyebut menerima laporan langsung dari Pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya. Disebutkan, operasi udara dilakukan pada Minggu, 2 Agustus 2026, mulai pukul 05.00 WIT hingga sore hari, dengan rute penerbangan dari Distrik Sugapa menuju wilayah Distrik Ugimba."9 unit helikopter militer dan sipil telah melakukan operasi udara dari Distrik Sugapa ke wilayah Distrik Ugimba," tulis laporan PIS TPNPB yang dikutip dalam siaran pers tersebut.Ibadah Minggu Terganggu, Pendoropan di Halaman GerejaTPNPB mengklaim, manuver belasan kali keluar-masuk helikopter di wilayah tersebut mengakibatkan aktivitas warga sipil terganggu. Warga di kampung-kampung di Distrik Sugapa dan Distrik Ugimba disebut tidak dapat melaksanakan ibadah hari Minggu dengan baik.Pihak TPNPB juga melaporkan adanya aktivitas pendoropan pasukan dan logistik militer di halaman Gereja Wanibugi, Distrik Ugimba, sebagai bagian dari pengawalan operasi darat yang digelar aparat militer Indonesia."Di halaman Gereja Wanibugi, di wilayah Distrik Ugimba aparat militer Indonesia berulangkali melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer sambil pengawalan operasi darat," bunyi laporan tersebut.Pasukan Darat Sudah Masuk KampungSelain operasi udara, TPNPB melaporkan bahwa aparat militer Indonesia yang melakukan operasi darat dari Sugapa ke Distrik Ugimba telah menempuh perjalanan selama satu hari sejak 2 Agustus dan telah memasuki wilayah kampung-kampung di Distrik Ugimba.Disebutkan, sebagian besar pasukan masih berada di hutan-hutan sambil mendirikan kamp-kamp militer.Menanggapi situasi tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan imbauan kepada aparat militer Indonesia untuk tidak melakukan penembakan dan penangkapan terhadap warga sipil di seluruh wilayah Distrik Ugimba.Mereka juga mendesak agar seluruh pos-pos militer yang berada di pemukiman warga sipil segera dicabut karena dinilai berdampak langsung terhadap rasa aman warga sipil.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI/Polri maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim operasi udara dan darat tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
03 Agu 2026, 23:29 WIT
Lantik 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Ketua MA Ingatkan Pentingnya Keteladanan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, hingga peradilan militer.Pelantikan berlangsung khidmat pada Senin, 03 Agustus 2026, bertempat di Ruang Koesoemah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan.Sebanyak 13 pimpinan pengadilan yang dilantik tersebut akan mengemban amanah baru sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Militer di berbagai wilayah di Indonesia.Dalam amanatnya, Prof. Sunarto menegaskan bahwa jabatan yang baru diemban bukanlah sekadar kewenangan struktural atau posisi administratif semata. Lebih dari itu, jabatan merupakan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dan menghadirkan semangat melayani di setiap satuan kerja yang dipimpin.Ketua MA menekankan bahwa seorang pimpinan pengadilan tingkat banding memiliki peran strategis sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di daerah. Pimpinan banding tidak hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, tetapi juga menjadi cerminan wajah peradilan Indonesia di mata masyarakat."Jabatan memang dapat membuat seseorang dipatuhi, namun hanya keteladanan yang akan melahirkan kepercayaan. Jabatan dapat menghadirkan penghormatan secara formal, tetapi keteladananlah yang akan menumbuhkan penghormatan yang diberikan secara tulus," ujar Prof. Sunarto.Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut mengingatkan agar para pimpinan yang baru dilantik senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan kesederhanaan dalam menjalankan tugas. Ia meminta agar para pimpinan menjauhi segala bentuk transaksional dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak dibangun melalui gedung yang megah atau sistem yang canggih saja, melainkan melalui perilaku dan putusan hakim yang adil, yang lahir dari keteladanan pimpinannya.Di akhir amanatnya, Prof. Sunarto mengucapkan selamat kepada para pimpinan pengadilan yang baru dilantik dan berharap mereka dapat segera beradaptasi serta membawa inovasi untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern di wilayah masing-masing. (OF)
03 Agu 2026, 23:25 WIT
Oknum Polisi Bertindak Seperti Preman, Pukul Hp Wartawan Jubi Saat Liputan Aksi di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Arogansi aparat kembali mencoreng kerja jurnalistik di Papua. Seorang jurnalis mengaku menjadi korban kekerasan oleh oknum personel polisi saat meliput aksi massa di Jayapura, Senin (3/8/2026).Korban adalah Wartawan Jubi atas nama Silpester Kasipka. Handphone miliknya dipukul hingga layarnya retak hanya karena berusaha mengambil gambar.Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menaikkan seorang massa aksi ke mobil Dalmas. Kasipka yang berada di lokasi untuk tugas liputan, mengabadikan momen tersebut.Itu yang memicu emosi oknum polisi tersebut.“Saya berusaha mengambil gambar (seorang massa aksi yang hendak dinaikkan ke mobil Dalmas) maka itu dia (oknum polisi itu) emosi dan merusak HP saya. Satu polisi saja larang saya ambil gambar lalu toki (pukul) HP saya pakai tangan,” kata Silpester Kasipka, menirukan kejadian.Kasipka menegaskan, ia sudah menjelaskan identitasnya sebagai jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, sama seperti polisi yang sedang bertugas melakukan pengamanan.Namun penjelasan itu tak digubris.“Namun tidak digubris, lalu dengan emosinya memukul HP saya sambil berkata yo tong (kita) tahu ko (kamu) kerja, tapi jangan terlalu berlebihan,” ucap Kasipka mengulang pernyataan oknum polisi itu.Tindakan tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan kerja jurnalistik dan pelanggaran terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas oknum dan kerusakan HP milik jurnalis tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Of
03 Agu 2026, 21:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
