Papuanewsonline.com
Pickup Pengangkut Air Terguling Di Pertigaan Hasanuddin, Pengendara Baru Belajar Mengemudi
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Lima Warga Diklaim Tewas di Kali Kabur, TPNPB Soroti Operasi Militer di Tembagapura
BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital
Enam Warga Sipil Ditembak Di Tembagapura, Aktivis Deby Santoso Desak Proses Hukum Transparan
Direktur Law Firm Golda: Transaksi Perkara Di Timika Semakin Subur, Masyarakat Miskin Jadi Korban
BADKO HMI Papua Dukung Penertiban Tambang Ilegal oleh Gubernur Papua Tengah
DPR Papua Tengah, Mimika dan Puncak Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kwamki Narama
Kejati Papua Mandul Tetapkan Yunus Wonda Jadi Tersangka, Mahasiswa Kembali Geruduk Kejagung
BERITA TAG Hukum
Homepage
Polda Maluku Bongkar Perdagangan Emas Ilegal di Buru, Tiga Pelaku Diamankan dengan Barang Bukti
Papuanewsonline.com, Buru – Polda Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara berupa aktivitas jual beli emas ilegal di Kabupaten Pulau Buru. Dalam operasi yang digelar pada Rabu (15/4/2026), tiga orang pelaku diamankan bersama barang bukti uang tunai lebih dari Rp121 juta dan ratusan gram logam emas.Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar pukul 15.10 WIT di wilayah Unit 17, Desa Parbulu, Kecamatan Wailata, Kabupaten Pulau Buru. Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S.R (31), M.F (20), dan R.K (44), yang diduga berperan sebagai pembeli dan penjual emas hasil pertambangan tanpa izin (PETI).Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Piter Yanotama, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan.“Para pelaku diduga terlibat dalam aktivitas jual beli logam emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan serta hilangnya potensi penerimaan negara,” ungkapnya.Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp121.200.000, logam emas seberat kurang lebih 622,81 gram, lima unit telepon genggam, satu buku catatan transaksi, kalkulator, timbangan digital, serta dua wadah penyimpanan emas.Sementara itu Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., dalam keterangannya menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan implementasi langsung dari perintah Kapolda Maluku dalam menertibkan dan membersihkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru.“Ini adalah bagian dari perintah tegas Bapak Kapolda Maluku agar seluruh aktivitas PETI, terutama di Gunung Botak, harus ditertibkan dan dibersihkan secara menyeluruh. Tidak boleh ada lagi praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Polda Maluku akan bertindak konsisten, terukur, dan berkelanjutan dalam melakukan penegakan hukum,” tegas Kabidhumas.Ia menambahkan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan emas ilegal.“Kami tidak berhenti pada penindakan di lokasi tambang, tetapi juga menelusuri alur distribusi hingga ke penampung dan pembeli. Ini bagian dari strategi untuk memutus mata rantai praktik PETI secara menyeluruh,” tambahnya.Kasus ini berawal dari laporan polisi yang diterima pada 16 April 2026 dan langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku. Saat ini, penyidik masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan dan alur distribusi emas ilegal tersebut.Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 5 tahun.Polda Maluku menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus peringatan keras bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik serupa.Pengungkapan kasus ini memperlihatkan keseriusan aparat dalam menindak praktik pertambangan ilegal yang selama ini menjadi persoalan nasional, khususnya di wilayah kaya sumber daya seperti Maluku. Selain merugikan negara dari sisi ekonomi, aktivitas PETI juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Langkah tegas aparat diharapkan diikuti dengan pengawasan berkelanjutan serta penanganan menyeluruh hingga ke akar jaringan distribusi ilegal. PNO-12
29 Apr 2026, 10:29 WIT
Polisi Amankan 2 Terduga Pengedar Sabu di Ambon, 16 Paket Narkotika Disita
Papuanewsonline.com, Ambon - Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Tim Opsnal Subdit III berhasil mengamankan dua terduga pelaku yang diduga menguasai narkotika golongan I jenis sabu di kawasan Teluk Ambon, Sabtu malam (25/4/2026).Kedua terduga masing-masing berinisial VAL (20) dan HM (15) diamankan sekitar pukul 23.20 WIT di Jalan Ir. M. Putuhena, tepatnya di depan Dealer Honda Astra Motor, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.“Tim Opsnal menerima informasi sekitar pukul 18.00 WIT, kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan dua terduga pelaku pada malam hari di lokasi yang dimaksud,” ujarnya.Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 16 paket kecil diduga sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana salah satu terduga. Selain itu, turut diamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.Barang bukti yang diamankan antara lain 38 plastik klip kosong, satu unit ponsel iPhone 13, dua kaca pireks, dua sedotan, satu alat hisap (bong), serta dua korek api gas.“Seluruh barang bukti bersama kedua terduga telah diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga, termasuk kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas. Polisi juga akan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti untuk memastikan kandungan narkotika tersebut.Dalam kasus ini, kedua terduga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana berat, tergantung pada hasil pengembangan penyidikan, termasuk dugaan kepemilikan, penguasaan, maupun peredaran.Polda Maluku menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap peredaran narkotika, khususnya di wilayah rawan, serta mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi.“Kami mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran gelap narkotika,” tegas Rositah.Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan aparat dalam menekan peredaran narkotika di daerah. Respons cepat atas informasi masyarakat menunjukkan pentingnya kolaborasi antara warga dan aparat penegak hukum.Namun, fakta keterlibatan pelaku usia muda juga menjadi perhatian serius. Selain penegakan hukum, diperlukan pendekatan preventif yang lebih masif melalui edukasi dan pengawasan lingkungan guna mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.Langkah tegas yang diambil aparat diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan narkotika di wilayah Maluku. PNO-12
29 Apr 2026, 10:18 WIT
Polres Malra Redam Potensi Konflik Kasus Kematian di Bandara Langgur
Papuanewsonline.com, Malra - Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Marga Holath dan Marga Tuatrean guna meredam potensi konflik pasca peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia di Bandara Karel Satsuitubun, Langgur. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa insiden yang terjadi pada 19 April 2026 merupakan persoalan pribadi, bukan konflik antar kelompok atau marga.Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) pukul 10.30 WIT di Ruang SPKT Polres Maluku Tenggara itu dihadiri sekitar 30 perwakilan keluarga dari kedua belah pihak, serta disaksikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara, IPTU Zaenal, S.H.Sejumlah tokoh keluarga yang hadir antara lain Antonius Rumatora (kakak almarhum), Elegiud Rahayaan, Filipus Ulukyanan, Efraim Rumatora, Atus Ulukyanan, Roni Ulukyanan, H.J.S. Dumatubun, Noho Silubun, serta perwakilan keluarga besar dari Marga Holath dan Marga Tuatrean.Dalam forum tersebut, para pihak menyepakati beberapa poin penting. Selain menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan masalah individu, kedua belah pihak juga sepakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Mereka juga berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, serta menahan diri dari tindakan yang berpotensi memicu konflik lanjutan.Kesepakatan itu juga memuat komitmen bersama untuk menyosialisasikan hasil pertemuan kepada seluruh anggota keluarga di wilayah Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Para pihak menegaskan bahwa apabila di kemudian hari terdapat pihak yang mengatasnamakan kelompok tertentu dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan, maka hal tersebut berada di luar tanggung jawab pihak yang telah menandatangani kesepakatan.Kabidhumas Polda MalukuKombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., dalam keterangannya mengapresiasi langkah pertemuan yang dilakukan serta sikap kooperatif kedua belah pihak.“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara. Kesepakatan yang dicapai menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi persoalan hukum secara bijak dan tidak melebar menjadi konflik komunal. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 14.19 WIT tersebut berjalan dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Aparat kepolisian menegaskan akan terus mengawal proses hukum secara profesional sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap stabil di wilayah Maluku.Langkah mediasi ini dinilai sebagai bagian penting dari pendekatan preventif Polri dalam mencegah eskalasi konflik sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. PNO-12
29 Apr 2026, 09:53 WIT
Berani Laporkan Kekerasan, DP3A Mimika Tegaskan Perlindungan Korban Jadi Prioritas Utama
Papuanrwsonline.com, Mimika — Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mimika, Yohana Arwam,
mengimbau masyarakat, khususnya korban maupun saksi kekerasan, agar berani
melapor dan tidak mendiamkan kasus yang terjadi.Menurutnya, sejumlah kasus kekerasan yang tidak ditangani
dengan baik dapat berujung fatal. “Ada korban yang sampai mengakhiri hidup,
mengalami gangguan kejiwaan, bahkan anak-anak yang akhirnya putus sekolah,”
ujarnya, Senin (27/4/2026).Ia menjelaskan, kasus kekerasan saat ini banyak terjadi,
baik terhadap anak maupun perempuan. Namun, korban dan keluarga kerap enggan
melapor karena takut mengalami intimidasi. Padahal, pihaknya menjamin bahwa
korban maupun saksi akan mendapatkan perlindungan.Terkait penyebab, Yohana mengungkapkan bahwa sebagian besar
kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh konsumsi minuman keras
(miras). Oleh karena itu, ia berharap regulasi terkait peredaran miras dapat
menjadi perhatian serius. Selain itu, peran agama juga dinilai penting dalam
menekan angka kekerasan.Faktor ekonomi juga menjadi pemicu lainnya. Kondisi keluarga
yang tidak mencukupi kerap memicu terjadinya kekerasan, baik dalam rumah tangga
maupun terhadap anak.Di sisi lain, penggunaan media sosial turut berpengaruh,
terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Untuk itu,
Yohana menekankan pentingnya peran sekolah dalam memberikan edukasi kepada
siswa.Ia juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan (bullying)
di lingkungan sekolah yang kini tidak lagi sekadar gangguan ringan, melainkan
sudah mengarah pada tindakan kejahatan. “Ini sangat disayangkan, apalagi
terjadi di lingkungan pendidikan,” katanya.DP3A Mimika berharap pihak sekolah dapat lebih serius
menangani persoalan tersebut agar tidak terus berulang. Dampak bullying tidak
hanya merusak mental korban, tetapi juga berpotensi membuat pelaku berhadapan
dengan sanksi hukum.Ke depan, DP3A berencana melakukan sosialisasi secara
intensif ke sekolah-sekolah terkait bullying dan berbagai bentuk kekerasan.
Pendekatan “jemput bola” juga akan diterapkan mengingat masih banyak kasus yang
belum dilaporkan.Terkait penggunaan media sosial oleh anak, pihaknya
menyambut baik adanya regulasi pembatasan. Dalam waktu dekat, DP3A akan
berkoordinasi dengan kementerian terkait dan instansi lainnya guna memastikan
aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif.Beberapa langkah juga telah dilakukan di sekolah, seperti
penitipan ponsel siswa kepada guru selama jam pelajaran. Namun demikian,
pengawasan di rumah dinilai tetap menjadi kunci.“Peran orang tua sangat penting. Jika pengawasan dilakukan
dengan baik, anak akan lebih terarah. Sebaliknya, tanpa kontrol, penggunaan
media sosial bisa berlebihan,” ujarnya.Sebagai langkah lanjutan, DP3A Mimika juga akan
berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait untuk memperkuat
penanganan kasus kekerasan. Mengingat luasnya wilayah, upaya tersebut
membutuhkan proses, koordinasi, serta dukungan anggaran yang memadai. Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 18:32 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Launching Quick Wins Presisi Triwulan II 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, mengikuti launching Program Quick Wins Presisi Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Jumat (24/4/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Dir Pamobvit Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, para pejabat utama, serta perwakilan satuan kerja (satker) dan Kapolres/ta jajaran.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan, seluruh jajaran Polda Maluku harus mampu menerjemahkan program Quick Wins Presisi ke dalam langkah nyata di lapangan.“Program Quick Wins Presisi ini bukan hanya seremonial, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh personel dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Kami mendorong seluruh satuan kerja dan jajaran kewilayahan untuk bekerja lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel.Launching ini juga menjadi momentum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan Polri pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran dapat bergerak secara terarah dan terukur.Program Quick Wins Presisi sendiri menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik. PNO-12
26 Apr 2026, 13:54 WIT
Jumat Berjamaah, Kapolda Maluku Ajak Warga Hitu Perkuat Persatuan di Tengah Dinamika Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengajak masyarakat Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di tengah dinamika sosial yang berkembang di wilayah Maluku.Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan Sholat Jumat berjamaah sekaligus silaturahmi kamtibmas di Masjid Raya Hitumesing, Jumat (24/4/2026).Maluku sebagai daerah yang memiliki keberagaman sosial, budaya, dan sejarah konflik komunal di masa lalu, dinilai membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi gesekan sosial.“Kita harus terus menjaga silaturahmi agar hubungan sosial tetap kuat. Dengan kebersamaan, berbagai potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” kata Dadang.Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Polairud, Dir Reskrimsus, Dir Samapta, serta Kabid Propam Polda Maluku. Hadir pula Raja Negeri Hitumesing, Raja Negeri Hitu Lama, para tokoh agama, tokoh adat, serta jamaah Masjid Raya Negeri Hitu.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan menghindari sikap egoisme yang dapat memicu konflik di tengah kehidupan bermasyarakat.“Jangan merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Sikap egois justru menjadi awal dari permasalahan,” ujarnya.Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melindungi pelaku kejahatan dan menyerahkan setiap persoalan hukum kepada aparat.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.Kegiatan berlangsung aman dan kondusif serta menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Maluku. PNO-12
26 Apr 2026, 13:45 WIT
Hadiri Wisuda IAKN Ambon, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perubahan dan Penjaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seiring meningkatnya dinamika sosial di tengah masyarakat.Hal itu disampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka wisuda sarjana dan pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon periode I tahun 2026, Jumat (24/4/2026).Menurut Dadang, lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan dan kerukunan.“Para wisudawan adalah generasi penerus yang akan menjadi motor penggerak pembangunan. Karena itu, selain kompetensi akademik, penting memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab menjaga persatuan serta keamanan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.Kegiatan yang berlangsung di auditorium kampus tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Kodam XV/Pattimura, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, pimpinan dan civitas akademika IAKN Ambon, serta para wisudawan dan undangan lainnya.Kapolda juga mengingatkan generasi muda untuk bersikap bijak dalam menghadapi arus informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.“Generasi muda harus mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu konflik sosial,” katanya.Ia menambahkan, sinergi antara dunia pendidikan dan aparat keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.Kegiatan wisuda berlangsung khidmat dan menjadi momentum bagi para lulusan untuk memasuki dunia pengabdian di tengah masyarakat. PNO-12
26 Apr 2026, 13:36 WIT
Terlibat Skandal Korupsi Dana PON, Mahasiswa Geruduk Kejagung Minta Yunus Wonda Dipenjarakan
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Ratusan Mahsiswa dari Universitas Jayabaya menggeruduk Gedung Kejaksaan Agung pada, Jumat (24/4/2026).Aksi mahasiswa ini mempertanyakan penanganan perkara mega korupsi dana PON Papua yang menyeret Yunus Wonda (Bupati Jayapura), namun tak kunjung dijadikan tersangka dalam perkara ini.Marero selaku Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya (LEMJ) menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Papua sebagai pihak yang melaksanakan proses hukum perkara skandal korupsi tersebut terkesan melindungi Yunus Wonda dan diduga menjadikanya sebagai ATM berjalan." Dalam perkara ini terlihat sekali ada tebang pilih, bahkan ada yang dibinah dan ada yang dibinasakan, contoh sudah jelas keterlibatan Yunus Wonda yang saat ini sebagai Bupati Jayapura, tapi tak kunjung jadi tersangka, padahal fakta persidangan dan sudah ada bukti pengembalian 15 Miliar oleh yang bersangkutan," tegas Marero.Marero menegaskan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya akan kembali menggelar aksi di Kejaksaan Agung untuk meminta Jaksa Agung ST. Burhanudin mengundurkan diri, bilah kasus ini tetap berjalan di tempat dan tidak ada kepastian hukum bagi publik." Publik berhak untuk memperoleh informasi terkait penanganan perkara ini, dan ada alasan apa sehingga Kejaksaan Tinggi Papua belum menetapkan Yunus Wonda sebagai tersangka," Ujarnya.Kata Marero publik menduga Yunus Wonda sengaja dijadikan ATM berjalan oleh Kejaksaan Tinggi Papua, karena lambanya proses penegakan hukum kasus tersebut merupakan unsur yang disengaja." Dalam satu perkara itu harus ada keadilan dan kepastian hukum, sehingga bila Yunus Wonda belum dijadikan tersangka, maka tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum dalam kasus ini," Ungkapnya.Lanjut Marero bayangkan orang lain sudah jadi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam kasus korupsi ini, tapi Yunus Wonda belum tersentu oleh hukum." Apakah ini yang disebut keadilan dan kepastian hukum yang sering didengung-dengungkan oleh ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung," Sorot Marero.Marero berharap agar tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut segerah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, agar secepatnya menetapkan Yunus Wonda sebagai tersangka." Kami menduga ini sengaja diperlambat proses penetapan tersangka, padahal dalam fakta persidangan sudah terungkap peran dari Yunus Wonda ini merupakan aktor intelektual dalam mega korupsi ini," Ucapnya.Marero mengatakan keterlambatan pengumuman tersangka dalam babak kedua perkara korupsi dana PON Papua, menjadi tamparan keras bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam semangat pemberantasan korupsi." Publik menanti, apakah Kejaksaan mampu menuntaskan perkara perampokan anggaran rakyat ini atau tidak, karena sudah menjadi rahasis umum kalau Yunus Wonda merupakan straiker yang belum tersentu hukum dalam mega korupsi ini," Terangnya.Marero mengakui bahwa secara konstruksi perkara korupsi dana PON Papua, sudah terungkap ke publik, dimana dalam fakta persidangan para terdakwa secara jelas dan terang benderang mengungkap peran keterlibatan Yunus Wonda dan Kenius Kogoya dalam penyalaguaan anggaran dana PON Papua.Sementara itu diketahui, pada tahun kemarin Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali membuka babak kedua dalam proses penegakan hukum perkara skandal Korupsi Dana PON XX Papua dengan memeriksa 12 orang sebagai saksi.Dari 12 orang saksi yang sudah diperiksa diantaranya, Yunus Wonda sebagai Pengguna Anggaran dan Kenius Kogoya sebagai Ketua KONI Papua.Skandal korupsi ini mengakibatkan kerugian negara 205 Miliar Rupiah.Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Valery Dedy Sawaki, mengatakan terkait dengan penanganan perkara korupsi PON XX Papua yang disidik untuk part I atau babak pertama sudah disidangkan 4 orang terdakwa dan sudah vonis di Pengadilan Tipikor Jayapura.Dedi Sawaki menyatakan saat ini Kejati Papua masuk babak kedua dan sudah memeriksa 12 orang saksi termasuk Yunus Wonda dan Kenius Kogoya.Dedi menyebutkan untuk Yunus Wonda dan Kenius Kogoya baru satu kali dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.Kata Dia, Dalam babak kedua proses penyidikan kasus ini, jumlah tersangka masih menunggu hasil pemeriksaan saksi.Penulis: HendrikEditor. : GF
25 Apr 2026, 23:32 WIT
Babak Baru Kasus Penipuan CPNS, Polda Maluku Tahan Tersangka; Pastikan Proses Hukum Berjalan Efektif
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku resmi menahan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku. Tersangka berinisial FS alias Ibu Ika kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Maluku setelah melalui rangkaian proses hukum yang berjalan bertahap dan sesuai prosedur.Penahanan dilakukan pada Kamis, 23 April 2026 sekitar pukul 18.45 WIT oleh penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda Maluku, sebagai bagian dari tindak lanjut penyidikan atas laporan masyarakat.Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.“Penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap, mulai dari laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dan penahanan. Semua proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada Desember 2025 terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari pelapor dan saksi-saksi, serta menelusuri fakta-fakta hukum untuk memastikan adanya unsur tindak pidana.Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta meminta keterangan dari terlapor. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa dokumen perjanjian dan kwitansi yang kemudian diperkuat melalui mekanisme penyitaan sesuai ketentuan hukum.Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menggelar perkara dan meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara. Selanjutnya, melalui gelar perkara lanjutan, FS ditetapkan sebagai tersangka setelah dinilai telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah.Setelah penetapan tersangka, penyidik melaksanakan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, penyidik kemudian melakukan langkah penegakan hukum berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan guna kepentingan penyidikan.“Penahanan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” tambah Rositah.Tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP dan Pasal 486 KUHP juncto Pasal 126 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.Saat dilakukan penahanan, tersangka dalam kondisi sehat dan telah ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Maluku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara transparan, profesional, dan akuntabel tanpa pandang bulu.“Kami pastikan setiap proses berjalan objektif dan sesuai aturan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan,” tegasnya.Dengan penahanan ini, penanganan kasus dugaan penipuan CPNS tersebut memasuki tahap lanjutan dalam proses penyidikan guna kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya. PNO-12
25 Apr 2026, 14:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
