logo-website
Selasa, 11 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Hukum Homepage
Pilkada Aman dan Lancar, Kapolda Maluku: Ucapkan Terima Kasih Atas Partisipasi Masyarakat Papuanewsonline.com, Ambon - Pesta demokrasi, pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024 telah berlangsung aman, damai dan lancar di provinsi Maluku.Terkait kondusifitas keamanan hingga saat ini, Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasianya kepada semua pihak terkait, khususnya masyarakat. "Pilkada serentak di Maluku telah berlangsung aman dan lancar. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya, sehingga sampai saat ini situasi tetap aman terkendali," kata Kapolda Irjen Eddy Tambunan, Minggu (1/12/2024).Kapolda mengatakan, pemilihan calon gubernur-wakil gubernur Maluku, calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota di 11 kabupaten/kota yang berjalan aman dan lancar, menandakan tingkat kedewasaan masyarakat."Masyarakat Maluku semakin dewasa dan cerdas dalam berdemokrasi, ini terlihat dari sejak awal sampai berakhirnya pemilihan kepala daerah tidak terjadi hal-hal yang menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," ungkapnya.Pilkada, lanjut Kapolda telah berakhir. KPU saat ini sedang menjalankan tugasnya. Siapapun kandidat kepala daerah yang ditetapkan terpilih, harus diterima secara legawa."Siapapun calon kepala daerah yang ditetapkan kita harus terima karena itulah pilihan masyarakat. Apabila ada yang tidak terima dengan keputusan KPU, gunakan prosedur hukum yang sudah ditentukan, jangan malah memprovokasi masyarakat yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum," ajaknya.Kepada seluruh elemen masyarakat, Kapolda mengaku Pilkada telah usai. Mari menjalankan rutinitas seperti sedia kala. Jangan karena perbedaan pilihan pada Pilkada kemarin, kemudian merusak persaudaraan dan kedamaian di bumi Maluku."Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua komponen masyarakat sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban di Maluku aman dan terkendali sampai saat ini," pungkasnya. PNO-12 02 Des 2024, 08:04 WIT
Wacana Pengalihan Polri Ke Kemendagri atau TNI Dinilai Ahistoris Papuanewsonline.com, Jakarta – Wacana untuk mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengemuka di ruang publik. Gagasan ini menuai kontroversi dan dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi institusi keamanan yang telah berlangsung sejak era reformasi.Pitra Nasution, S.H., M.H. seorang praktisi hukum, menegaskan bahwa ide tersebut tidak hanya ahistoris, tetapi juga bertentangan dengan realitas peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri. Menurutnya, keberadaan Polri sebagai institusi independen di bawah Presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan.“Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif. Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum,” ujar Pitra Nasution, Minggu (1/12).Pitra menambahkan, mengembalikan Polri di bawah Kemendagri atau TNI dikhawatirkan dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi. Menurutnya, Polri sebagai institusi sipil bersenjata dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari struktur kekuasaan tertentu.“Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi,” tegasnya.Lebih jauh, Pitra juga menyoroti potensi terganggunya supremasi hukum jika Polri dipindahkan ke bawah Kemendagri atau TNI. Ia mengingatkan bahwa reformasi institusi keamanan, termasuk Polri, adalah hasil perjuangan panjang yang tak boleh disia-siakan.“Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri adalah indikator keberhasilan reformasi yang harus kita jaga bersama. Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah,” kata Pitra.Sebagai masyarakat yang peduli pada demokrasi dan supremasi hukum, Pitra mengajak publik untuk bersikap kritis terhadap wacana ini. Menurutnya, mempertahankan Polri sebagai institusi independen di bawah kendali Presiden adalah langkah terbaik untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan keberlanjutan reformasi institusi.“Usulan untuk mengubah struktur Polri ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. PNO-12 02 Des 2024, 07:44 WIT
Polisi Evakuasi Penemuan Mayat Di Keerom Papuanewsonline.com, Keerom – Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Keerom, Lakukan Olah TKP Penemuan Mayat seorang Pria, di Kampung Wulukubun Arso 14, Kab. Keerom. Sabtu (30/11/24).Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Keerom, yang dipimpin Padal AKP Darwis M turun menuju TKP di Kampung Wulukubun setelah siang tadi, setelah mendapatkan laporan dari Masyarakat telah ditemukannya mayat pria dengan kondisi isi perut yang telah terurai keluar.Kasat Reskrim Polres Keerom AKP Jetny L. Sohilait,SH.,MH menjelaskan bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan hasil identifikasi bahwa mayat yang ditemukan merupakan seorang Pria berinisial AT yang merupakan Warga Kampung Wulukubun, yang bekerja sebagai penjaga Kolam milik seorang Warga di Kampung Wulukubun."Mayat ditemukan didekat kolam tempat dia bekerja, saksi yang berada di TKP pertama kali menemukan, melihat kondisi Mayat sudah dalam Isi perut yang terurai keluar, Tim Ident kami sudah melakukan olah TKP tadi lgsung, meminta keterangan Saksi-saksi, dan bertemu dengan Pihak keluarga dari AT juga," kata Kasat Reskrim.Berdasarkan keterangan dari salah satu saksi mengungkapkan bahwa pada hari Senin (25/11) masih bertemu dan tidur bersama AT di Pondok Kamp Karyawan dekat Kolam ikan tempat AT bekerja bersama, keesokan harinya menemukan AT di Pondok dengan Kondisi sakit Malaria.“Pihak dari Keluarga AT juga telah memberikan ijin dan menyerahkan Kepada Kepolisian untuk melakukan Visum Et Repertmum terkait penyebab kematian dari AT, dan jenasah dibawa ke Rumah Sakit Kwaingga Arso, untuk dilakukan Visum Et Repertmum, sebab Polisi belum dapat memastikan penyebab kematian dari Mayat yang ditemukan” tutupnya. PNO-12 01 Des 2024, 12:07 WIT
Razia TNI-Polri di Uwapa, 7 Sajam dan 24 Botol Alkohol Diamankan Papuanewsonline.com, Uwapa – Dalam rangka memastikan kelancaran proses penetapan pleno dan pergeseran logistik Pilkada dari Distrik Uwapa/Topo ke Gudang Logistik KPU Provinsi Papua Tengah, aparat gabungan TNI-Polri melaksanakan razia intensif. Kegiatan ini dilakukan oleh personel Pos Sinergitas Topo Uwapa bersama Polsek Uwapa, dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024 Wilayah Papua Tengah, AKBP Achmad Fauzan, S.Ag., dan Kasubsatgas BKO, AKP Abdul Razak, A.Md.Dalam operasi tersebut, 47 personel dikerahkan untuk memeriksa kendaraan dan individu di depan Kantor Polsek Uwapa. Razia difokuskan pada pencarian senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), senjata lainnya, serta barang-barang terlarang.“Hari ini kami berhasil mengamankan 7 buah senjata tajam, 1 ketapel, dan 24 botol alkohol 70% yang diduga akan disalahgunakan. Barang bukti tersebut telah diamankan di Gudang Barang Bukti Polsek Uwapa,” ujar AKBP Achmad Fauzan dalam keterangannya.Razia ini merupakan bagian dari upaya aparat untuk menciptakan situasi yang kondusif di Distrik Uwapa, khususnya menjelang pleno penetapan hasil Pilkada dan pengiriman logistik ke gudang KPU Provinsi Papua Tengah.“Operasi ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses pleno maupun distribusi logistik. Kami tidak ingin ada hal-hal yang mengancam kelancaran pesta demokrasi ini,” tambah AKBP Achmad Fauzan.Setelah razia selesai, personel gabungan melanjutkan pengamanan pleno di Kantor Distrik Uwapa. Kehadiran aparat di lokasi memberikan rasa aman bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat setempat.AKBP Achmad Fauzan juga mengimbau masyarakat untuk mendukung terciptanya suasana damai selama tahapan Pilkada. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada berlangsung lancar dan damai,” tuturnya.Dengan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan aparat gabungan, situasi di Distrik Uwapa sejauh ini terpantau aman dan terkendali. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti komitmen TNI-Polri dalam mengawal proses demokrasi di Papua Tengah. PNO-12 01 Des 2024, 11:51 WIT
Lakukan Pengamanan Ketat, Personel Gabungan Polres Kepulauan Tanimbar Kawal Kotak Suara Ke KPU Papuanewsonline.com, Tanimbar - Dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran pendistribusian logistik hasil Pilkada, Personel gabungan Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku 2024 Polres Kepulauan Tanimbar lakukan pengawalan dan pengamanan ketat, Sabtu (30/11/24).Pengawalan dan pengamanan ketat yang melibatkan Personel Polres Kepulauan Tanimbar bersama Personel Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor tersebut dikawal dari PPK Kecamatan Selaru menuju ke kantor KPUD, Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Giat pendistribusian tersebut harus melewati Lautan dengan kondisi cuaca yang kadang berubah-ubah. Kotak suara beserta dokumen Pemilu yang telah terbungkus oleh plastik tersebut bertolak dari Desa Adaut, Kecamatan Selaru menuju kota Saumlaki yang diangkut dengan menggunakan Speed Boat milik Sat Polairud Polres Kepulauan Tanimbar.Materil Logistik hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berupa, Kotak suara sebanyak 40 (empat puluh) buah yang terisi dokumen penting hasil Pemilu maupun Kotak suara kosong sebanyak 2 (dua) buah akhirnya tiba di Pelabuhan Yos Sudarso untuk selanjutnya didistribusikan ke KPU menggunakan kendaraan Dinas milik Polri.Sementara itu di tempat terpisah, Kapolres kepulauan Tanimbar AKBP UMAR WIJAYA, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Iptu OLOF BATLAYERI mengatakan, Pengawalan dan Pengamanan ketat pergeseran logistik hasil Pilkada ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman kejahatan maupun gangguan keamanan yang dapat menghambat kelancaran distribusi logistik hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut.“Oleh sebab itu lewat pengawalan dan pengamanan yang ketat ini, setiap elemen logistik harus Kami pastikan hingga sampai dan tiba dengan aman tanpa adanya gangguan” terangnya.Lebih lanjut Iptu OLOF BATLAYERI mengungkapkan bahwa, Pengawalan maupun pengamanan yang ketat dilakukan tersebut tentunya merupakan fondasi yang dibutuhkan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar dan bermartabat.Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas ini, lanjut Kasi Humas, tentunya mencerminkan komitmen Polri dalam hal ini Polres Kepulauan Tanimbar dalam upaya untuk terus mendukung dan menjaga integritas proses Demokrasi khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga dapat berlangsung dengan sejuk, adil dan demokratis. PNO-12 30 Nov 2024, 20:19 WIT
Kolaborasi TNI-Polri di Kepulauan Tanimbar Amankan Aksi Unjuk Rasa Papuanewsonline.com, Tanimbar - Puluhan personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah simpatisan dan pendukung pasangan calon nomor urut 1 (Barsih Bro), nomor urut 2 (MK), nomor urut 4 (Juara), dan nomor urut 5 (Projo).Dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung KPUD dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada, Sabtu (30/11/24) tersebut melibatkan Personel Polres Kepulauan Tanimbar bersama Personel Polsek Tanimbar Selatan beserta jajaran TNI dari Kodim 1507 Saumlaki.Melalui pantauan Media Humas, tampak para pengunjuk rasa melakukan aksi membakar Ban bekas di depan Gedung Kantor KPUD maupun di depan Gedung Kantor Bawaslu Kepulauan Tanimbar sambil menyampaikan tuntutan mereka dengan cara berorasi.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP UMAR WIJAYA, S.I.K., M.H., melalaui Kasi Humas Iptu OLOF BATLAYERI mengatakan, Kegiatan pengamanan dan pengawalan ini adalah merupakan tanggung jawab Aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dalam setiap aksi unjuk rasa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan damai. Terlebih lagi, saat ini sedang berlangsungnya Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku 2024 yang difokuskan pada pengamanan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.“Langkah ini merupakan bentuk pelayanan Polri dalam mendukung setiap kegiatan Masyarakat, dan memastikan aksi unjuk rasa tersebut bisa berjalan aman, damai dan tertib, serta tidak mengganggu ketertiban umum” ungkapnya.Kasi Humas pun mengingatkan sekaligus mengajak seluruh Pihak untuk dapat melakukan aksi unjuk rasa secara tertib, dan membawa suasana yang damai, serta pentingnya mengedepankan dialog dan pendekatan yang damai dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif.Lebih lanjut Iptu OLOF BATLAYERI juga menambahkan bahwa, Personel Polres Kepulauan Tanimbar akan terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, dan siap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Selain itu, seluruh Personel yang terlibat pengamanan terhadap aksi unjuk rasa ini pula diingatkan untuk tetap bertindak persuasif, tidak terprovokasi serta mengedepankan negosiasi dan memberikan pelayanan dengan humanis.“Lewat kehadiran Personel Kepolisian yang berkolaborasi dengan jajaran TNI di lapangan ini, diharapkan Masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa adanya rasa takut dan khawatir akan timbulnya gangguan keamanan” terangnya.Berdasarkan laporan yang diterima, para Peserta aksi unjuk rasa mengancam akan membuat tenda dan menduduki Kantor Bawaslu hingga pihak Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi penghentian Rekapitulasi Perhitungan Suara yang sementara dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Seluruh rangkaian kegiatan aksi unjuk rasa terkait dugaan Money Politic yang berlangsung pada Kantor KPUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini pun berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Sampai dengan saat ini, Personel Kepolisian masih melakukan siaga penuh. PNO-12 30 Nov 2024, 19:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT