Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Berkas P-21, Polisi Serahkan 2 Tersangka Kasus Penikaman Ketua DPC Golkar Malra Ke Jaksa
Papuanewsonline.com, Ambon - Penyidikan kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, telah rampung. Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.Buntut dari itu, penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (4/8/2026).Proses Tahap II RampungKasi Humas Polda Maluku membenarkan penyerahan tahap II dilakukan Unit II Tipidter Satreskrim Polres Maluku Tenggara.Dua tersangka yang diserahkan yakni Hendrikus Rahayaan alias Hendra dan Fenansius Ulukyanan alias Venix alias AN. Keduanya diduga sebagai pelaku penikaman yang menyebabkan meninggalnya korban di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.Perkara ini teregister dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/IV/2026/POLRES MALRA/POLDA MALUKU tanggal 19 April 2026.Status P-21 tertuang dalam Surat Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Nomor: B-1118/Q.1.19/Eoh.1/07/2026 tanggal 29 Juli 2026. Dengan demikian, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses hukum lebih lanjut.Kronologi Kejadian 19 April 2026Peristiwa terjadi pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 11.25 WIT. Saat itu korban baru tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kecamatan Kei Kecil, setelah perjalanan dari Jakarta.Di area pintu keluar bandara, korban diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri.Korban sempat dievakuasi ke fasilitas kesehatan. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka yang dialami.Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait jadwal pelimpahan berkas ke pengadilan masih dilakukan.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 22:30 WIT
"Timika Bukan Tanah Kosong": Tokoh Adat Tagih Janji Bupati Soal Direksi PT. MAS
Papaunewsonline.com, Mimika — Ketidakpuasan memuncak. Sejumlah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Amungme-Kamoro, dan HAPAK Kabupaten Mimika secara terbuka menagih janji Bupati Mimika, Johanes Retop, terkait pengisian kepengurusan PT. Mimika Abadi Sejahtera (PT. MAS).Pernyataan sikap itu disampaikan melalui video. Dalam video, Ketua Adat Pengusaha Amungme Kamoro, menyebut Bupati telah ingkar janji. "Kami ingin menagih janji Bapak Bupati. Dalam hal pelantikan pengurus karateker PT. MAS pada tanggal 20 Januari 2026 dan JANJI BAPAK BUPATI akan mengangkat pengurus definitif paling lambat Bulan Mei tahun 2026. Tetapi tanggal tersebut sudah lewat jauh dan ini bulan Agustus," tegas TENUS KUM.Ia menyoroti kinerja Direktur Karateker yang dinilai belum membuat PT. MAS "running" dan struktur pengurus yang beredar tidak sesuai mekanisme.Tuntutan Tegas: Buka Pendaftaran, Libatkan OAP 100%Ada 3 desakan utama yang disampaikan:1. Revisi dan Buka Secara Terbuka "Kami minta direvisi kembali. Calon Pengurus dibuka supaya betul-betul masyarakat lihat dari segi yang profesional," tenius. Ia menilai proses saat ini tidak sesuai mekanisme pernyataan Bupati.2. Wajib Libatkan Amungme-Kamoro"Perusahaan ini harus melibatkan, kami minta Amungme Kamoro juga harus ada di dalam. Tolong Bapak Bupati untuk perbaiki ini segera," desaknya. Slogan "Timika Bukan Tanah Kosong" berkali-kali diteriakkan.3. Transparan dan AkuntabelSenada, Ketua Aliansi Pemuda Amungme / Tokoh Pemuda Kabupaten Mimika menuntut PT. MAS "segera memberikan 100% kepada anak daerah". "Mimika adalah anak daerah. Amungme dan Kamoro pemilik hak ulayat... secara transparansi dan akuntabel terbuka, siapapun punya hak masuk tetapi harus anak daerah," ujarnya.Ultimatum: Akhir Bulan IniPara tokoh memberi batas waktu tegas. Jika tidak ada perekrutan profesional sesuai janji Bupati, mereka akan turun ke jalan."Kami minta itu dengan tegas. Kalau tidak ada perekrutan secara profesional mengikuti pernyataan bapak bupati, maka itu... agar bapak bupati segera mempertimbangkan kembali," ucap Kum.Pernyataan lebih keras datang dari Tokoh Pemuda. "Pak bupati kalau bapak menyetujui dan tipu kami, bohongi kami, itu sama saja penghianatan publik... kalau tidak, undang-undang otonomi khusus di Kabupaten Mimika tidak berlaku," ancamnya.Latar BelakangPT. MAS adalah BUMD milik Pemkab Mimika. Isu krusialnya adalah kekosongan pengurus definitif sejak pelantikan karateker 20 Januari 2026, dan minimnya keterwakilan Amungme-Kamoro di dalamnya.Hingga berita ini naik, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Johanes Retob maupun Pemkab Mimika.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 14:21 WIT
TPNPB Keluarkan Ultimatum Terkait Pembangunan dan Warga Sipil di Pegunungan Tengah Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan siaran pers pada Kamis (6/8/2026). Dalam rilis tersebut, TPNPB Kodap XXVIII Yambi menyampaikan pernyataan terkait operasi di wilayah pegunungan tengah Papua.Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom menyebut aksi 2-3 Agustus 2026 di Tolikara merupakan bagian dari perintah komando. Dalam rilis itu disebutkan Komandan Operasi Kodap XXVIII Yambi Mayor Lerimayu Enumbi dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. TPNPB mengklaim 5 orang yang menjadi sasaran adalah agen intelijen yang menyamar sebagai pekerja bangunan.Isi Ultimatum TPNPBDalam siaran pers yang diterima redaksi, TPNPB menyampaikan peringatan kepada warga yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, pedagang, dan profesi sipil lainnya yang masuk ke wilayah operasi mereka."Disampaikan kepada orang imigran Indonesia yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tukang bakso, penjual sayur dan sebagainya yang memasuki wilayah operasi TPNPB kami siap eksekusi," tulis rilis tersebut.TPNPB juga mengeluarkan peringatan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang berinteraksi dengan aparat TNI-Polri. Dalam rilis itu, mereka menyatakan akan menganggap sebagai mata-mata dan menjadi target jika ditemukan di wilayah konflik.TPNPB kembali menegaskan tuntutan penghentian seluruh pembangunan dari pemerintah Indonesia di Tanah Papua. "Seluruh pembangunan oleh pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua harus dihentikan," tulis rilis yang ditandatangani Jenderal Goliath Tabuni, Letjen Melkisedek Awom, Mayjen Terianus Satto, dan Mayjen Lekagak Telenggen.Dalam rilis yang sama, TPNPB juga menyebut program Bantuan Polisi (Banpol) dan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari jaringan intelijen berkedok sipil.Belum Ada Tanggapan ResmiHingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, maupun Pemerintah Kabupaten Puncak terkait isi siaran pers tersebut.Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi dan dampak dari pernyataan TPNPB kepada pihak terkait.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 13:26 WIT
Aksi Palang Jalan SP2: Keluarga Ulayat Minta Pemerintah Fasilitasi Dialog Adil
Papuanewsonline.com, Mimika – Perselisihan lahan adat di kawasan SP2, Kabupaten Mimika, kembali memuncak. Keluarga pemilik hak ulayat melakukan pemalangan akses jalan pada Kamis (6/8/2026) sebagai bentuk protes atas dugaan penerbitan sertifikat tanah yang mereka klaim dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Perwakilan keluarga Yohana Magay dan Anton Wandegau meminta pemerintah daerah, BPN, serta Pengadilan Negeri segera turun tangan menyelesaikan masalah ini melalui jalur dialog.Yohana menjelaskan perjuangan ini telah berlangsung hampir dua tahun. Ia mengaku telah berkali-kali mendatangi lembaga terkait, namun belum mendapatkan kejelasan yang memuaskan. “Kami baru mengetahui tanah adat kami sudah bersertifikat atas nama pihak lain. Padahal kami tidak pernah memberi izin atau tahu prosesnya,” ujarnya. Baginya, tanah bukan sekadar aset bernilai ekonomi, melainkan bagian jati diri dan kehidupan masyarakat adat yang harus dihormati.“Kami lahir, tumbuh, dan akan kembali ke tanah ini. Jangan biarkan tanah adat diperjualbelikan atau dimanfaatkan tanpa menghargai hak ulayat yang sudah ada sejak leluhur,” tegas Yohana. Ia meminta Bupati Mimika, BPN, Pengadilan Negeri, serta lembaga terkait lainnya segera mempertemukan semua pihak guna mencari jalan keluar yang adil dan damai.Senada dengan itu, Anton Wandegau mengingatkan agar tidak ada tindakan sepihak seperti pembangunan atau pembongkaran sebelum status kepemilikan diperjelas. “Kami hanya meminta pemerintah hadir, duduk bersama, dan menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Jangan ada keputusan yang merugikan kami sebelum hak kami dipastikan secara hukum,” tandasnya. Seluruh proses administrasi terkait lahan itu pun diminta ditangguhkan sementara hingga musyawarah menghasilkan kesepakatan bersama.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:09 WIT
Satgas Damai Cartenz Rajut Kedekatan: Patroli Berbalut Bantu Panen di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 terus menjadikan pendekatan humanis sebagai landasan utama menjaga keamanan di tanah Papua. Personel Sektor Puncak Jaya melaksanakannya lewat patroli jalan kaki sekaligus silaturahmi menyambangi warga Distrik Muara, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini bukan sekadar memantau situasi keamanan, melainkan mempererat ikatan persaudaraan antara aparat dan masyarakat.Selama di lapangan, personel menyapa warga yang sedang beraktivitas, berbincang santai, membagikan permen kepada anak-anak, hingga ikut turun tangan membantu memanen hasil kebun. Suasana terasa hangat dan penuh keakraban tanpa jarak. Warga setempat, Mama Samuel, menyambut baik kehadiran tersebut: “Kami sangat senang bapak-bapak polisi mau berbaur, bermain dengan anak-anak, dan ringan tangan membantu kami. Ini membuat kami merasa diperhatikan dan berani berkomunikasi dengan leluasa.”Kepala Operasi Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan keamanan yang abadi lahir dari rasa saling percaya. “Kami tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, melainkan pelindung, pengayom, dan sahabat yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Pendekatan ini dipilih agar kehadiran aparat benar-benar dirasakan melindungi, bukan menakutkan.Wakil Kepala Operasi Kombes Pol. Adarma Sinaga menambahkan pola patroli dialogis semacam ini akan digencarkan secara rutin. “Melalui tatap muka langsung, kami menyerap harapan dan kendala warga. Sinergi yang kokoh antara aparat dan masyarakat adalah kunci menjaga Papua tetap aman, damai, dan kondusif,” tegasnya.Hingga kegiatan usai, situasi terpantau aman dan aktivitas warga berjalan normal.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:54 WIT
Kejadian di Jayapura, kepala BGN Tegaskan Pelanggar Prosedur MBG Akan Diproses Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penyebab dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Jayapura dan Semarang pasca mengonsumsi Makan Bergizi Gratis. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan pelanggaran prosedur waktu memasak yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi akar masalah utama.Sudaryono menjelaskan di Jayapura, makanan justru dimasak sejak pukul 19.00 atau 19.30 malam sebelumnya, padahal baru disajikan ke siswa pada pukul 11.00 keesokan harinya. Hal serupa juga terjadi di Semarang, di mana proses memasak dimulai pukul 21.00 malam sebelum hari penyajian. “Ini murni masalah kedisiplinan, melanggar aturan standar keamanan pangan,” tegasnya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).Pihaknya kini sedang merumuskan mekanisme pengawasan ketat guna mencegah pelanggaran serupa terulang. Jika ditemukan indikasi kesengajaan atau sabotase, BGN tidak segan melaporkan pihak terkait ke kepolisian. “Kami tidak akan menutupi atau membela kesalahan. Namun kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan ada juga kasus yang terjadi karena makanan dibawa pulang,” tambahnya.Sebelumnya ratusan siswa di Distrik Depapre, Jayapura dilaporkan jatuh sakit usai menyantap menu program. Pemerintah berjanji akan memeriksa setiap tahapan pelayanan dan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang lalai agar keamanan pangan anak-anak benar-benar terjamin.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:45 WIT
TPNPB Klaim Tewaskan Tiga Aparat di Pusat Kota Dekai Yahukimo
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XVI Yahukimo mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 3-4 Agustus 2026 yang menewaskan tiga orang.Klaim tersebut disampaikan dalam Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Rabu, 5 Agustus 2026, yang diterima dan ditandatangani Juru Bicara Sebby Sambom, atas nama Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni dan jajaran komando pusat.Dalam siaran pers itu, TPNPB menyebut operasi dilakukan oleh Batalyon Sisibia dari Markas Kinbule di bawah Komandan Batalyon Mayor Yosua Sobolim dan Komandan Operasi Kempes Matuan, bersama pimpinan Kodap XVI Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka.Menurut laporan tersebut, pasukan TPNPB melakukan operasi di wilayah Yahukimo hingga pusat Kota Dekai sejak 22 Juli hingga 5 Agustus 2026. Mereka mengklaim melihat aparat militer dan agen intelijen Indonesia beraktivitas sebagai mata-mata terhadap pasukan mereka.Serangan pertama, klaim TPNPB, terjadi pada 3 Agustus 2026 sekitar pukul 07.30 WIT di Pasar Baru, pusat Kota Dekai, yang mengakibatkan satu aparat tewas.Serangan kedua berlanjut pada 4 Agustus di Kota Dekai, di area penjualan gorengan di pemukiman, yang mengakibatkan dua aparat tewas dan luka-luka."Mayor Yosua Sobolim, Kempes Matuan, bersama Kopitua Heluka dan Brigjend Elkius Kobak dan seluruh pasukan siap bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut," tulis siaran pers tersebut.Tantangan Terbuka dan Imbauan:Dalam pernyataan itu, TPNPB menantang aparat militer Indonesia untuk tidak melakukan serangan balasan ke kampung-kampung."Jika mau kejar kami silahkan datang ke markas TPNPB Kinbule di Jalan Gunung pusat Kota Dekai, kami siap hadapi," kata Mayor Yosua Sobolim dalam siaran pers tersebut.TPNPB juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk tidak melakukan serangan bom darat dan udara di kampung-kampung wilayah Yahukimo selama operasi balasan.Mereka juga meminta penghentian penembakan terhadap warga sipil yang sedang berkebun atau mengungsi di hutan akibat konflik bersenjata, dengan menegaskan bahwa di luar Markas Kinbule adalah pemukiman warga sipil.Ancaman Terhadap Agen Intelijen:Lebih jauh, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengeluarkan peringatan kepada warga Papua dan imigran yang disebut terlibat sebagai agen intelijen militer Indonesia.Siaran pers menyebutkan perintah operasi pembersihan agen intelijen telah dikeluarkan oleh Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen dari Markas di Puncak Ilaga, dan akan dilaksanakan oleh 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua."Jika hal tersebut tidak di indahkan maka warga Papua dan imigran Indonesia yang terlibat sebagai mata-mata aparat militer Indonesia siap di eksekusi mati," tulis siaran pers tersebut.Catatan Redaksi:Hingga berita ini disusun, klaim jumlah korban tewas dan kronologi serangan versi TPNPB Kodap XVI Yahukimo tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada pernyataan resmi dari TNI, Polri, maupun pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait insiden di Pasar Baru dan pemukiman Dekai pada 3-4 Agustus 2026.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 09:54 WIT
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Usai Tembak Mati 5 Pekerja, Botak Wanimbo Kirim Pesan Menohok Ke TNI dan Polri
Papuanewsonline.com, Tolikara - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim pasukannya masih bertahan di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, usai insiden penembakan terhadap 5 pekerja bangunan pada 2-3 Agustus 2026 lalu.Klaim tersebut disampaikan dalam Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB per Selasa, 4 Agustus 2026, yang diterima dari pimpinan lapangan Botak Wanimbo dan diteruskan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.Dalam rilis itu, TPNPB membantah narasi yang beredar di grup WhatsApp warga Tolikara yang menyebut pasukan mereka telah mundur dari Kanggime."Informasi yang beredar di grup WA yang menyatakan bahwa pasukan TPNPB telah meninggalkan wilayah Kanggime adalah informasi hoax atau tidak benar. Yang benar adalah kami masih berada di Kanggime untuk melakukan operasi," demikian kutipan laporan tersebut.Selain mengklarifikasi posisi pasukannya, Botak Wanimbo juga melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mereka curigai sebagai agen intelijen militer Indonesia. Menurut mereka, agen tersebut beroperasi dengan menyamar sebagai sopir taksi, tukang ojek, penjual kios, ASN, hingga tukang bangunan di sepanjang koridor Jalan Trans Papua Wamena - Tolikara.TPNPB meminta seluruh aktivitas pembangunan jalan dan jembatan di wilayah operasinya dihentikan. Kelompok tersebut melontarkan ancaman eksekusi mati bagi pekerja yang tetap melanjutkan pembangunan.TPNPB menyebut aksi penembakan 5 pekerja di Tolikara pekan ini sebagai bentuk peringatan, baik kepada pekerja pendatang untuk meninggalkan wilayah operasi mereka, maupun kepada Orang Asli Papua agar tidak bekerja sama dengan aparat dalam proyek pembangunan.Di akhir rilis, TPNPB kembali menyuarakan tuntutan politiknya, yakni menolak pembangunan oleh pemerintah Indonesia dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan apa yang mereka sebut akar konflik Papua selama 64 tahun, termasuk tuntutan pengakuan terhadap deklarasi 1 Desember 1961. Mereka menyatakan konflik bersenjata akan terus berlanjut hingga PBB turun tangan.Siaran pers tersebut mencantumkan nama-nama pimpinan Markas Pusat TPNPB-OPM sebagai penanggung jawab, yaitu Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kasum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.Hingga Selasa malam, 4 Agustus 2026, belum ada pernyataan resmi dari Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, maupun Satgas Damai Cartenz terkait situasi keamanan terkini di Kanggime dan ancaman terhadap pekerja Jalan Trans Papua.Penulis: HendrikEditor. : Of
05 Agu 2026, 00:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
