Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
4 Terdakwa Kasus AeroSport Mimika Jilid II Divonis Bebas, Jaksa Pertimbangkan Upaya Hukum Lanjutan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jayapura menggelar sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi
AeroSport Jilid II Kabupaten Mimika pada Kamis (11/6/2026) sore. Dalam
persidangan yang dipimpin Majelis Hakim, hadir Tim Jaksa Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Timika, yaitu Natalia Ramma dan Febiana Wilma Sorbu.Melalui amar putusannya, majelis memutuskan keempat
terdakwa, Dominggus, Harun, Masmur, dan Ricardo, dinyatakan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan. Oleh sebab itu, mereka dibebaskan dari segala tuntutan
hukum. Pertimbangan hakim didasarkan pada penilaian bahwa unsur-unsur tindak
pidana yang diajukan penuntut umum tidak dapat dibuktikan sepenuhnya di
persidangan.Menanggapi putusan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum
menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan yang disampaikan majelis. Untuk tiga dari empat terdakwa, jaksa telah menyatakan akan
mengajukan upaya hukum kasasi. Sementara untuk satu sisanya, pihak penuntut
masih memanfaatkan tenggat waktu tujuh hari guna mempertimbangkan langkah hukum
selanjutnya.Sidang yang berlangsung sejak sore itu akhirnya ditutup
secara resmi oleh Majelis Hakim pada pukul 19.26 WIT. Putusan ini menjadi momen penting dalam penanganan kasus
yang telah lama menjadi sorotan masyarakat di Mimika. Namun, arah akhir penyelesaian perkara ini masih menunggu
keputusan lebih lanjut dari pihak kejaksaan. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:24 WIT
Yusril Hormati Putusan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta
terhadap empat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras
terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS), Andrie Yunus.Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Rabu (10/6/2026), menyusul putusan yang telah dijatuhkan
oleh majelis hakim kepada para terdakwa dalam perkara tersebut.Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya
putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan militer. Menurutnya, putusan
tersebut merupakan wujud independensi lembaga peradilan dalam menjalankan
fungsi penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses
persidangan."Pemerintah menghormati penuh putusan yang telah
dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut merupakan wujud independensi
peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan tanpa intervensi dari pihak manapun," ujar Yusril.Ia menilai majelis hakim telah mempertimbangkan secara
cermat tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa sebelum
menjatuhkan vonis.Menurut Yusril, variasi hukuman yang dijatuhkan kepada para
terdakwa menunjukkan adanya penyesuaian dengan tingkat kesalahan masing-masing
individu.Ia juga mengapresiasi putusan hakim yang dalam salah satu
kasus menjatuhkan hukuman lebih berat dibanding tuntutan Oditur Militer atau
dikenal sebagai putusan ultra petita."Saya menghargai putusan majelis hakim yang menjatuhkan
hukuman bervariasi dengan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer sesuai
berat-ringannya kesalahan para terdakwa. Bahkan ada putusan yang bersifat ultra
petita dengan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada salah satu
terdakwa," katanya.Yusril menilai putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran
bagi seluruh prajurit TNI agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan
dengan hukum maupun disiplin militer.Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan
hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap dua terdakwa.Yusril menyambut baik keputusan tersebut dan menilai langkah
itu menjadi sinyal kuat bahwa institusi negara tidak memberikan toleransi
terhadap penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan kekerasan.Menurutnya, aparat negara harus menjadi teladan dalam
menaati hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara."Tidak ada tempat bagi oknum aparat yang melakukan
tindakan anarkis, melanggar hukum, atau menggunakan kekerasan untuk membungkam
pihak lain. Institusi negara harus bersih dari perilaku yang mencederai
kepercayaan masyarakat dan prinsip negara hukum," tegasnya.Dalam keterangannya, Yusril juga menegaskan komitmen
pemerintah untuk melindungi kebebasan berpendapat dan menjaga ruang demokrasi
yang sehat bagi seluruh warga negara.Ia menyebut aktivis masyarakat sipil dan organisasi hak
asasi manusia memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi serta
memastikan penegakan hukum berjalan secara akuntabel.Menurut Yusril, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan
bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan tidak boleh dibalas
dengan tindakan intimidasi maupun kekerasan."Para aktivis, termasuk saudara Andrie Yunus dan
organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, merupakan bagian dari ekosistem
demokrasi yang harus dihormati. Pemerintah menolak segala bentuk intimidasi,
kekerasan fisik, maupun tindakan balas dendam di luar mekanisme hukum terhadap
warga negara yang menyampaikan kritik atau pendapatnya," ujarnya.Yusril juga menyampaikan keprihatinannya atas dampak yang
dialami korban akibat peristiwa penyiraman air keras tersebut.Ia menyoroti cedera serius yang menyebabkan gangguan
permanen pada salah satu mata korban sebagai konsekuensi yang tidak dapat
dianggap ringan.Menurutnya, keadilan tidak hanya tercermin dari hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari perhatian negara terhadap pemulihan
hak-hak korban."Keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari perhatian terhadap pemulihan korban.
Pemerintah berharap hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan dan perlindungan
dapat terus diperhatikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku," kata Yusril.Di akhir keterangannya, Yusril menegaskan bahwa pemerintah
akan terus mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel tanpa
memandang latar belakang pelaku.Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang
menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum."Setiap pelanggaran harus diproses melalui mekanisme
hukum yang berlaku. Putusan ini menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan dan
main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang
menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia," tutupnya.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut
menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan terhadap pembela hak
asasi manusia serta komitmen negara dalam menjamin kebebasan berekspresi dan
menyampaikan pendapat di ruang demokrasi. (GF)
11 Jun 2026, 05:55 WIT
Kejari Mimika Intensifkan Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Lahan Rp22,5 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Kejaksaan Negeri (Kejari)
Mimika kini tengah mengintensifkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana
korupsi dalam proyek pembukaan lahan seluas 150 hektare milik Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika. Proyek yang
dikerjakan pada tahun anggaran 2024 ini memiliki nilai kontrak mencapai Rp22,5
miliar dan telah resmi masuk tahap penyidikan sejak diterbitkannya Surat
Perintah Penyidikan tertanggal 27 Maret 2026 lalu.Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika, Nobertus Dhendy Restu
Prayogo, menyatakan perkara ini menjadi salah satu prioritas utama penanganan. Ia menjelaskan penetapan status tersangka akan segera
dilakukan secepatnya, namun tetap menunggu seluruh unsur dan alat bukti
dinyatakan cukup serta lengkap. “Segera ditetapkan setelah pembuktian terpenuhi, saat ini
kami terus mendalami setiap rangkaian kegiatan proyek,” ujarnya.Hingga saat ini, tim penyidik Pidana Khusus telah memeriksa
sekitar tujuh orang Aparatur Sipil Negara sebagai saksi, dengan kemungkinan
jumlah tersebut masih bertambah sesuai kebutuhan pengembangan kasus. Penyelidikan juga dibarengi pengecekan langsung ke lokasi
proyek di wilayah SP 5 pada 21 Mei 2026, guna memastikan realisasi pekerjaan.
Hasilnya ditemukan fakta bahwa sebagian lahan sudah ditanami, namun masih ada
area lain yang belum dikerjakan sesuai rencana.Meski berbagai keterangan dan bukti telah dikumpulkan,
Kejari Mimika masih menunggu hasil audit resmi untuk memastikan besaran
kerugian negara yang terjadi. Perhitungan rinci sedang dilakukan oleh tim auditor dari
Inspektorat, BPK, BPKP, serta lembaga berwenang lainnya guna mendukung
kelengkapan berkas perkara. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:41 WIT
Lemhannas Tutup P3N XXVII, 85 Peserta TNI-Polri hingga Kementerian Jadi Alumni
Papuanewsonline.com, Jakarta - Lemhannas RI menutup Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan XXVII Tahun 2026. Sebanyak 85 peserta dari unsur TNI, Polri, kementerian, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi resmi dikukuhkan sebagai alumni. Upacara penutupan digelar di Gedung Pancagatra Lantai 1, Lemhannas RI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily mengatakan pendidikan P3N berlangsung selama tiga setengah bulan. Para peserta dibekali materi kepemimpinan nasional, wawasan kebangsaan, hingga kajian strategis menghadapi dinamika global.“Hari ini Lemhannas RI menyelenggarakan penutupan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional atau P3N Angkatan XXVII Tahun 2026. Pendidikan ini dilaksanakan selama tiga bulan setengah dan diikuti 85 peserta,” ujar Ace Hasan.Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily mengatakan Lemhannas ingin mencetak pemimpin nasional yang berkarakter negarawan, berjiwa patriotik, serta mampu berpikir strategis, komprehensif, dan holistik. Menurutnya, pemimpin nasional juga harus mampu beradaptasi dengan situasi geopolitik dan geoekonomi global yang berpengaruh terhadap Indonesia.Para peserta, kata Ace, digembleng dengan nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka juga mendapatkan penguatan ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, serta kajian strategis di tingkat global, regional, dan nasional. “Harapannya, ketika kembali ke instansi masing-masing, para alumni memiliki bekal yang cukup untuk mengambil kebijakan. Mereka juga diharapkan punya cara pandang yang lebih visioner untuk bangsa ini,” katanya.Dalam acara tersebut, Lemhannas memberikan dua penghargaan kepada peserta terbaik. Penghargaan bidang akademik diberikan kepada Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, sedangkan penghargaan penulisan Kertas Kerja Perorangan atau KKP diberikan kepada Laksma TNI Ignatius Bayu.Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily menegaskan integritas menjadi salah satu nilai penting yang ditekankan dalam pendidikan P3N. Para peserta juga mendapatkan penguatan antikorupsi dan komunikasi publik agar mampu menjadi pemimpin nasional yang berintegritas serta dekat dengan masyarakat. PNO-12
07 Jun 2026, 22:14 WIT
Pasca Aksi Memanas di Dusun Katapang dan Olas, Polisi Himbau Warga Agar Menahan Diri
Papuanewsonline.com, SBB – Kepolisian Daerah Maluku bergerak cepat menangani konsentrasi massa antara warga Dusun Katapang dan Dusun Olas, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pasca insiden dugaan pelecehan dan penganiayaan. langkah cepat aparat gabungan Polri dan TNI, situasi yang sempat memanas berhasil dikendalikan sehingga bentrokan yang lebih luas dapat dicegah.Kapolda Maluku Irjen Pol Prof.Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari dugaan pelecehan terhadap seorang perempuan warga Dusun Katapang, kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam, akan ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.“Kami memastikan seluruh peristiwa yang terjadi akan ditangani secara profesional, objektif, dan transparan. Setiap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana, baik penganiayaan, pelecehan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, kami terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog untuk mencegah bentrokan susulan, tegas Kapolda Maluku.Peristiwa bermula pada Minggu (31/5/2026) ketika seorang perempuan warga Dusun Katapang inisial "N" yang berboncengan dengan suaminya, diduga menjadi korban pelecehan oleh orang tak dikenal saat melintas di wilayah Dusun Olas.Sebagai upaya penyelesaian, pada Jumat (5/6/2026) malam, bertempat di Rumah sekertaris Dusun Olas, perwakilan warga Dusun Katapang bersama Kepala Dusun mendatangi Dusun Olas untuk melakukan mediasi terkait insiden dugaan pelecehan warga ketapang, Namun situasi berkembang tidak kondusif sehingga warga ketapang kembali ke dusunnya di kawal pers pospam Laala.Beberapa saat kemudian, di ujung kampung dusun olas melintas menggunakan sepeda motor, dua warga yang berboncengan yakni Y.A dan H.U , namun tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis.Insiden tersebut memicu konsentrasi massa dari kedua dusun namun berhasil dibubarkan oleh pers pospam Laala serta bhabinsa dusun ketapang.Pada Sabtu (6/6/2026) : Pukul 09.20 wit warga Dusun Katapang melakukan aksi pemalangan jalan menggunakan batu sebagai bentuk protes dan menuntut aparat segera menangkap pelaku penganiayaan maupun dugaan pelecehan.Pada pukul 09.40 wit bertempat di perbatasan Olas dan Jakarta Baru terjadi penganiayaan terhadap seorang warga berinisial IR.Sekitar pukul 12.10 WIT massa dari Dusun Katapang yang diperkirakan berjumlah sekitar 400 orang bergerak menuju Dusun Olas Massa dilaporkan membawa senjata tajam dan senapan angin. Personel Polres Seram Bagian Barat, Polsek Huamual, dan unsur TNI berupaya menghalau massa guna mencegah terjadinya bentrokan terbuka antara kedua kelompok masyarakat.Dalam upaya pengendalian massa, aparat melakukan tindakan tegas terukur sesuai prosedur untuk mencegah eskalasi meningkat namun karena ketidakpuasan, ada warga ketapang yang melakukan pembakaran terhadap satu unit kendaraan dinas operasional Bag Ops Polres Seram Bagian Barat dan 1 unit sepeda motor operasional bhabinkamtibmas.Sekitar pukul 12.40 WIT, personel bantuan Brimob Kompi II Batalyon B Pelopor di bawah pimpinan IPDA Hasbullah tiba di lokasi dan langsung bergabung dengan personel pengamanan gabungan untuk memperkuat langkah pencegahan terjadinya bentrokan.Berkat langkah cepat aparat gabungan Polri dan TNI, situasi berhasil dikendalikan sekitar pukul 14.00 WIT. Massa dari kedua dusun secara bertahap membubarkan diri dan kembali ke wilayah masing-masing. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut saat ini terpantau kondusif.Guna mencegah terjadi bentrok susulan. sebanyak 115 personel gabungan diterjunkan oleh Kapolres SBB untuk melaksanakan pengamanan, terdiri dari personel Polres Seram Bagian Barat, Polsek Huamual, Koramil, Pos Pengamanan Laala, dan Brimob.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa tim penyidik saat ini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam, dugaan pelecehan yang menjadi pemicu awal bentrokan.“Tim penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, menahan diri serta mempercayakan proses penegakan hukum kepada aparat kepolisian,” ujar Kombes Pol Rositah Umasugi.Menurutnya, selain fokus pada aspek penegakan hukum, Polda Maluku juga terus membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat guna menjaga situasi tetap aman serta mendorong upaya rekonsiliasi sosial.“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi sert menjaga persaudaraan, dan bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Penyelesaian setiap persoalan harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan musyawarah, bukan dengan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan,” tambahnya.Polda Maluku memastikan situasi di Dusun Katapang dan Dusun Olas saat ini dalam kondisi terkendali. Aparat keamanan tetap bersiaga guna menjamin keamanan masyarakat serta memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. PNO-12
07 Jun 2026, 21:57 WIT
Kunker ke Ambon, Kapolda Maluku Sambut Kedatangan Wakasal
Papuanewsonline.com, Ambon – Kunjungan kerja Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Edwin, S.H., M.H., M.Han ke Provinsi Maluku menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga untuk mendukung pembangunan sektor maritim, menjaga keamanan laut, dan memperkokoh posisi Indonesia Timur sebagai kawasan strategis nasional.Kedatangan Wakasal di Bandara Pattimura Ambon, Kamis (4/6/2026), disambut Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan sejumlah pejabat lintas instansi.Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri sejumlah agenda strategis di Maluku, termasuk pelantikan Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Provinsi Maluku, sekaligus memperkuat koordinasi berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan kemaritiman dan pembinaan potensi daerah berbasis kelautan.Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Gubernur Maluku, Duta Besar Republik Seychelles untuk ASEAN dan Indonesia, Kabinda Maluku, Dankodaeral IX, Danrem 151/Binaiya, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, TNI Angkatan Laut, Bakamla, pengurus PODSI Provinsi Maluku, serta sejumlah pejabat daerah dan tamu undangan lainnya.Kapolda Maluku menegaskan bahwa Maluku memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional sebagai provinsi kepulauan yang didominasi wilayah perairan dan menjadi bagian penting dari jalur kemaritiman Indonesia.Menurutnya, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan kawasan maritim sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia Timur.“Maluku memiliki potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat besar. Karena itu sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, dan stakeholder terkait harus terus diperkuat agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional,” kata Kapolda.Ia menjelaskan bahwa keamanan dan pembangunan maritim merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Potensi sumber daya kelautan yang besar memerlukan dukungan stabilitas keamanan yang kuat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Karena itu, Polda Maluku berkomitmen mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan penguatan sektor kemaritiman, pembangunan wilayah kepulauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.“Kami menyambut baik kunjungan kerja Wakasal di Provinsi Maluku. Kehadiran beliau menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung kemajuan Maluku sebagai salah satu daerah maritim terpenting di Indonesia,” ujarnya.Selain agenda kemaritiman, kunjungan Wakasal juga berkaitan dengan pelantikan Pengurus PODSI Provinsi Maluku yang dinilai memiliki nilai strategis dalam pembinaan olahraga sekaligus penguatan karakter generasi muda di daerah kepulauan.Kapolda menilai olahraga dayung memiliki keterkaitan erat dengan identitas masyarakat Maluku sebagai masyarakat bahari yang hidup dan berkembang di lingkungan kepulauan.“Olahraga dayung tidak hanya menjadi sarana prestasi, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda, memperkuat semangat sportivitas, disiplin, serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya maritim yang menjadi identitas masyarakat Maluku,” jelasnya.Menurut Kapolda, pembinaan olahraga berbasis kemaritiman juga dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang sehat, tangguh, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap potensi kelautan daerahnya.Kehadiran Wakasal di Maluku sekaligus mencerminkan kuatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan Indonesia Timur yang memiliki peran penting dalam mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, dan berdaya saing.Soliditas yang ditunjukkan oleh Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam penyambutan tersebut menjadi gambaran kuatnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan, mempercepat pembangunan, dan mengoptimalkan potensi kemaritiman Maluku sebagai salah satu gerbang strategis Indonesia di kawasan timur.Melalui sinergi yang semakin kuat antara institusi pertahanan, keamanan, dan pemerintah daerah, Maluku diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan maritim, mendukung ketahanan nasional, serta menjadi salah satu motor penggerak pembangunan Indonesia Timur di masa mendatang. PNO-12
07 Jun 2026, 21:32 WIT
Siapkan Operasi Patuh Salawaku 2026, Kombes Ronald Tekankan Profesionalisme dan Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026 dengan menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) yang diikuti personel lintas satuan tugas di ruang rapat utama Basudara Manise, Markas Polda Malu ku, Rabu (3/6/2026).Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.Latpraops dibuka oleh Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald R. Rumondor, didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Maluku. Kegiatan diikuti personel Direktorat Lalu Lintas, Bidang Propam, Direktorat Intelkam, serta satuan-satuan kerja lain yang merupakan unsur satuan tugas yang akan terlibat dalam pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026.Dalam arahannya, Kombes Pol Ronald Rumondor menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang profesional dan humanis di lapangan."Operasi Patuh Salawaku 2026 harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jangan sampai ada tindakan kontraproduktif yang justru merusak tujuan operasi maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri," tegas Ronald.Menurutnya, setiap personel yang terlibat harus mampu menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, terutama menjelang peringatan Hari Bhayangkara yang menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat."Momentum menjelang Hari Bhayangkara harus menjadi kesempatan bagi seluruh personel untuk menunjukkan dedikasi terbaik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan publik harus dijaga melalui tindakan nyata di lapangan," ujarnya.Selain menekankan profesionalisme personel, Karoops juga meminta satuan tugas deteksi dan intelijen untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perkembangan situasi dan potensi kerawanan di lapangan. Analisis serta perkiraan keadaan yang akurat dinilai penting guna mendukung efektivitas pelaksanaan operasi.Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar-satuan tugas agar seluruh tahapan operasi dapat berjalan secara terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan Latpraops menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh personel memahami sasaran operasi, pola bertindak, serta standar operasional yang harus diterapkan selama pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026."Latihan Pra Operasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh personel memahami sasaran, pola bertindak, dan standar operasional yang harus dijalankan selama Operasi Patuh Salawaku 2026," kata Rositah.Ia menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis dalam pelaksanaan operasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas."Polda Maluku berkomitmen mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas serta mendukung terwujudnya budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan," ungkapnya.Menurut Rositah, keberhasilan Operasi Patuh tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pelayanan Polri."Keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari meningkatnya disiplin masyarakat dan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pelayanan Polri," tambahnya.Melalui Latpraops ini, Polda Maluku berharap seluruh personel yang terlibat memiliki kesiapan teknis, taktis, dan mental yang optimal sehingga Operasi Patuh Salawaku 2026 dapat berjalan efektif dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. PNO-12
07 Jun 2026, 21:20 WIT
Skandal Hibah Kpu Mimika: Rp4 Miliar Nyasar Ke Rekening Pribadi, Spk Diduga Rekayasa
Papuanewsonline.com, Mimika - Dugaan penyimpangan dana hibah
kembali mencoreng KPU Kabupaten Mimika. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2024
membongkar alur uang negara yang janggal. Rp4 miliar pengadaan poster pemilu
justru masuk ke rekening pribadi, bukan ke perusahaan pemenang kontrak.Uang Negara, Rekening Pribadi Kontrak resmi diteken dengan CV MP, direktur berinisial AL,
lengkap dengan rekening perusahaan. Tapi Bendahara KPU mentransfer Rp1 miliar
pada 13 Februari 2024 dan Rp3 miliar pada 16 Februari 2024 ke rekening pribadi
atas nama JA. Total Rp4 miliar melenggang tanpa hambatan.Alasan Bendahara ke BPK: JA “terafiliasi” dengan CV MP,
dikonfirmasi lewat Zoom. Dalih yang justru menelanjangi pelanggaran fatal.
Aturan keuangan negara tegas: bayar ke penyedia sesuai kontrak. Bukan ke orang
lain yang tidak ada di dokumen.Saat Rp4 miliar cair, PPN tidak dipungut, PPh tidak
dipotong. Pajak Rp396.396.396 baru disetor 10 Juli 2025, melewati tahun
anggaran 2024. Transaksi jalan dulu, aturan belakangan. Pola klasik “dirapikan”
setelah jadi temuan BPK.Pengakuan Mengejutkan: SPK Dibuat untuk Tutup
Transfer Sekretaris KPU Mimika selaku PPK mengakui ke BPK: pengadaan
tidak dijalankan sesuai SPK. Lebih parah, SPK justru dibuat untuk menutup
pengeluaran yang sudah telanjur ditransfer ke JA. Alurnya terbalik total: uang keluar dulu, kontrak menyusul.
BPK tegas: ini bukan kelalaian administratif. Ini indikasi rekayasa dokumen
keuangan.Sampai audit selesai, PPK dan Bendahara bungkam soal
penggunaan uang. Tidak ada BKU, tidak ada bukti, tidak ada pengembalian.
Hasilnya: Rp3.603.603.000 dana pengadaan poster tidak bisa diyakini
keterjadiannya. Uang rakyat Rp3,6 miliar menguap tanpa jejak.Seminar Kit Rp111 Juta: Dibayar Lunas, Barang Nihil Skenario serupa terulang. Debat pertama dan kedua
dianggarkan seminar kit Rp111.819.000 lewat CV SJM. SPK 20 September 2024,
dibayar 100%. Hasil konfirmasi BPK: CV SJM mengaku tidak pernah kerja,
tidak pernah dibayar, pajak tidak ada. Penanggung jawab debat juga mengakui:
tidak pernah ada pembagian souvenir ke peserta. Anggaran lunas, barang tidak pernah adaPola Busuk Berulang: Rp3,7 Miliar Bermasalah 1. Bayar 100% di muka
2. Transfer ke pihak yang salah 3. Pajak telat atau nihil
4. Penyedia membantah
5. Barang/jasa fiktif
6. Dokumen tidak transparan
Total dana hibah APBD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan:
Rp3,6 miliar poster + Rp111,8 juta seminar kit = Rp3,7 miliar lebih.Penanganan Kasus Mandek, Tanpa Kejelasan Resmi LHP BPK RI sudah terbit. Tapi sampai hari ini, belum ada
satu pun pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Mimika, Polres Mimika, atau KPU
Kabupaten Mimika soal status penanganan kasus ini. Publik tidak tahu: sudah masuk tahap penyelidikan?
Penyidikan? Atau masih di meja klarifikasi BPK? KPU Mimika juga bungkam soal
langkah pengembalian kerugian negara Rp3,7 miliar tersebut.Pertaruhannya Kredibilitas Pemilu Dana hibah seharusnya untuk pemilu yang transparan. Yang
terjadi: uang miliaran keluar tanpa dokumen, ditutup dengan SPK belakangan,
kegiatan dibayar tanpa bukti.Ketika uang rakyat bisa hilang tanpa jejak, dokumen bisa
disulap, dan APH belum bersuara, yang hancur bukan cuma kas daerah.
Kredibilitas penyelenggara pemilu ikut ambruk.BPK sudah bicara. Bola kini di APH. Tapi diamnya aparat
justru memunculkan tanda tanya baru: akankah Rp3,7 miliar ini berhenti sebagai
catatan audit, atau berlanjut ke meja hijau?Publik Mimika menunggu. Diam bukan lagi pilihan. Penulis: Hend
Editor: GF
07 Jun 2026, 12:02 WIT
Pesawat APBD Mimika Membusuk, Ketua Pemuda Kei Teriak: KPK, Seret Bupati dan Bos Maskapai
Papuanewsonline.com, Timika – Bau busuk dugaan korupsi
menguat dari hanggar Pemda Mimika. Armada udara yang dibeli pakai uang pajak
rakyat kini jadi bangkai besi tak terurus. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika,
Edoardus Rahawadan, tak tahan lagi. Ia resmi berteriak ke KPK: panggil dan
periksa Bupati Mimika serta petinggi Asia One Air.Bom Utang Puluhan Miliar
Ledakan pertama datang dari rilis Edoardus ke
Papuanewsonline.com, Jumat (5/6/2026). Ia menuding ada utang-piutang gelap
antara Pemda Mimika dengan operator penerbangan Asia One Air. Nilainya tak
main-main: ditaksir puluhan miliar rupiah. “Kalau tidak diaudit sekarang, APBD
Mimika bocor. Rakyat yang nombok,” tegas Edoardus.Pesawat Rakyat Jadi Monumen Di lapangan, pemandangan lebih ngeri. Pesawat dan helikopter
milik Pemda Mimika yang seharusnya jadi ambulans udara dan angkutan logistik
warga pedalaman kini sekarat. Rusak, tak terawat, hanya terparkir jadi sarang
debu. Padahal, kata Edoardus, satu-satunya jalan ke distrik pegunungan dan
pesisir Mimika adalah lewat udara.Warga Terisolasi, Pajak MubazirDampaknya berdarah-darah. Warga distrik Tembagapura, Jila,
Agimuga, hingga pesisir Mimika Timur kini terisolasi. Guru tak bisa mengajar,
pasien gawat tak bisa dirujuk, sembako tak masuk. “Pesawat dibeli dari keringat
rakyat, tapi rakyatnya sendiri nggak bisa terbang. Ini pengkhianatan,” kata
Edoardus dengan nada tinggi.Desakan Keras ke Gedung Merah Putih Karena itu, Pemuda Kei melayangkan tantangan terbuka ke KPK.
Isinya singkat: seret Bupati Mimika dan direksi Asia One Air ke meja hijau.
Periksa semua kontrak, lacak aliran duit, audit total aset. “Jangan tunggu
pesawat itu jadi besi tua semua. Jangan tunggu rakyat mati di gunung,” desak
Edoardus.Jejak APBD yang Misterius
Edoardus mencium aroma tak sedap dari pengelolaan aset udara
Pemda. Menurut dia, publik berhak tahu: berapa harga beli pesawat, berapa biaya
sewa ke maskapai, berapa utang yang belum dibayar, dan kenapa bisa mangkrak.
Tanpa transparansi, kata dia, APBD Mimika cuma jadi ATM pribadi.Luka Lama Transportasi Papua Kasus ini menambah luka panjang transportasi di Papua. Sudah
puluhan tahun warga pedalaman menggantungkan nyawa ke pesawat perintis. Ketika
armada milik pemda sendiri lumpuh karena dugaan utang, kepercayaan publik
rontok. “Ini bukan lagi maladministrasi. Ini pembunuhan pelan-pelan terhadap
akses rakyat,” ucap Edoardus.Bola Panas di Tangan KPK
Kini bola panas ada di KPK. Akankah lembaga antirasuah itu
turun ke Timika membongkar dugaan utang puluhan miliar ini? Hingga berita ini
diturunkan Jumat (5/6/2026), Pemda Mimika dan manajemen Asia One Air belum
memberi klarifikasi. Papuanewsonline.com masih berupaya mengonfirmasi nilai
kontrak, status utang, dan kondisi aset ke BPKAD Mimika serta BPK RI Perwakilan
Papua. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. Penulis: Hend
Editor: GF
06 Jun 2026, 07:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
