Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Serapan APBD Mimika 2025 Belum Maksimal, Realisasi Keuangan Bertahan di Bawah 80 Persen
Papuanewsonline.com, Mimika – Realisasi belanja anggaran
Kabupaten Mimika tahun 2025 belum mencapai target maksimal, baik dari sisi
keuangan maupun fisik. Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika
Johannes Rettob saat memberikan keterangan di Kantor Bupati Mimika, Senin
(5/1/2026).“Kita menyadari bahwa capaian tahun ini belum maksimal,
namun berbagai tantangan yang dihadapi menjadi faktor penentu kondisi
tersebut,” ujarnya.Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi keuangan
tercatat berada pada angka 75,73 persen. Capaian ini dinilai masih rendah
karena belum menyentuh ambang 80 persen sebagaimana yang diharapkan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Banyak pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak dapat dilelang maupun dikerjakan
akibat situasi yang tidak mendukung,” jelasnya.Selain sektor infrastruktur, rendahnya serapan anggaran juga
terjadi di Dinas Pendidikan yang realisasinya tergolong sangat kecil. Sementara
itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya hanya mampu
menyelesaikan pekerjaan di kisaran 70 hingga 80 persen.Bupati Mimika juga menyampaikan bahwa realisasi fisik secara
keseluruhan diperkirakan berada di angka sekitar 80 persen. Laporan resmi dari
masing-masing OPD terkait capaian fisik tersebut masih menunggu penyampaian
secara lengkap.“Realisasi fisik tahun ini belum 100 persen sekitar 80
persen, saya akan dapat laporan resmi dari OPD terkait,” katanya.Ia menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang berbasis progres
pekerjaan turut memengaruhi rendahnya serapan keuangan. Sejumlah proyek fisik
yang belum rampung sepenuhnya belum dapat dibayarkan sesuai dengan pagu
anggaran yang tersedia.Selain faktor internal daerah, kebijakan dari pemerintah
pusat juga berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan.“Ada perintah Presiden yang memerintahkan agar pelaksanaan
kontrak pekerjaan fisik harus menunggu pelantikan kepala daerah definitif,”
ungkap Bupati.Pelantikan kepala daerah definitif yang baru berlangsung
pada Maret 2025 membuat pekerjaan fisik baru dapat dimulai pada April.
Akibatnya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya tersisa sekitar tujuh bulan
dari total satu tahun anggaran. “Kita akan evaluasi secara menyeluruh untuk
memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan agar tahun depan capaiannya
lebih optimal,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
05 Jan 2026, 19:43 WIT
Tim SAR Korpolairud Bangun Jembatan Sementara di Korong Maranci
Papuanewsonline.com, Padang Pariaman - Tim SAR Korpolairud melaksanakan kegiatan gotong royong pembuatan jembatan sementara di Korong Maranci, Nagari Seulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat setempat sebagai upaya membantu pemulihan akses penghubung antar desa yang sempat terputus.Pembangunan jembatan sementara tersebut melibatkan 25 personel SAR Korpolairud yang didukung 5 personel Unit K9, dipimpin oleh AKBP Ferry Setiawan, serta partisipasi aktif masyarakat Korong Maranci. Jembatan dibangun menggunakan bahan swadaya masyarakat berupa kayu kelapa dan papan bekas yang tersedia di lokasi.Jembatan sementara ini difungsikan sebagai lintasan penghubung antar desa dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki serta kendaraan roda dua dan roda tiga, mengingat keterbatasan kekuatan konstruksi.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.“Gotong royong pembangunan jembatan sementara ini menunjukkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat maupun keterbatasan akses. Sinergi antara personel Korpolairud dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan aktivitas warga,” ujar Kombes Pol Erdi.Pekerjaan pembangunan dimulai pada pukul 11.15 WIB dan berhasil diselesaikan pada pukul 22.35 WIB di hari yang sama. Meski dikerjakan dalam waktu yang cukup panjang, proses pembangunan berjalan lancar berkat kerja sama dan kebersamaan antara personel SAR Korpolairud dan masyarakat setempat.Kehadiran jembatan sementara ini diharapkan dapat membantu kelancaran aktivitas warga sehari-hari serta meningkatkan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. PNO-12
04 Jan 2026, 15:00 WIT
Dukung Pemulihan Pascabencana Sumatra, Polri Targetkan Bangun 569 Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri melalui Divisi Humas terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah. Hingga hari ini, pembangunan sumur bor direncanakan pada 569 titik di tiga provinsi, dengan 249 titik telah terealisasi, terdiri atas 236 titik aktif dan 13 titik masih dalam proses pembangunan.Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya terkait ketersediaan air bersih.“Pembangunan sumur bor ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar tetap memiliki akses terhadap air bersih. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.Di Provinsi Aceh, dari rencana pembangunan 389 titik, sebanyak 171 titik telah terealisasi, dengan 167 titik berstatus aktif dan 4 titik masih dalam proses pembangunan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan realisasi terbanyak, yakni 132 titik aktif, dari target khusus 300 titik sumur bor. Pembangunan lainnya tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Pidie, Nagan Raya, dan Singkil.Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, seluruh rencana pembangunan sebanyak 30 titik telah terealisasi dan seluruhnya berstatus aktif. Titik-titik tersebut berada di Kabupaten Langkat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.Adapun di Provinsi Sumatera Barat, dari total rencana 150 titik, hingga kini 48 titik telah terealisasi, terdiri atas 39 titik aktif dan 9 titik masih dalam proses pembangunan. Pembangunan dilakukan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang Panjang, Bukittinggi, dan Kota Solok.Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri terus mendorong percepatan pembangunan di titik-titik yang masih berjalan melalui koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait.“Diharapkan keberadaan sumur bor ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” pungkasnya. PNO-12
04 Jan 2026, 14:48 WIT
Komitmen Polri dalam Pemulihan Pascabanjir, SD Negeri di Aceh Tamiang Siap Digunakan
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmennya dalam pemulihan pascabencana dengan membantu pembersihan fasilitas pendidikan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui pengerahan personel Korps Brimob, Polri melaksanakan bakti sosial di SD Negeri 1 Karang Baru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru.Kegiatan pembersihan dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah kembali bersih dan layak digunakan setelah terdampak banjir. Personel Brimob membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal.Kepala SD Negeri 1 Karang Baru, Neti Suriyah, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Polri.“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah mengirimkan pasukan Brimob ke sekolah kami untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah kami,” ujarnya.Neti menambahkan bahwa langkah cepat tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam menyiapkan sarana pendidikan menjelang hari pertama masuk sekolah.“Sehingga nanti pada tanggal 5 Januari 2026, kami bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kami seperti biasanya,” kata Neti.Dengan selesainya kegiatan pembersihan, SD Negeri 1 Karang Baru dipastikan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada hari pertama masuk sekolah. Bantuan ini juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi guru, siswa, serta orang tua murid.Aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, khususnya di sektor pendidikan. Sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dan sosial di wilayah terdampak bencana. PNO-12
03 Jan 2026, 18:55 WIT
Maksimalkan Bantuan dengan Kerahkan Alat Berat, Polri Percepat Pemulihan Bencana di Sumatra
Papuanewsonline.com, Sumatra - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memaksimalkan bantuan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Hingga saat ini, Polri telah mengerahkan total 86 unit alat berat dan 18 unit dump truck yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pengerahan tersebut dilakukan secara terbuka dan terukur untuk membersihkan lumpur dan material banjir, membuka akses jalan dan jembatan, menormalisasi aliran sungai, serta memulihkan fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, dan permukiman warga agar dapat kembali digunakan secepat mungkin.Di wilayah Aceh, alat berat Polri dikerahkan secara luas di berbagai kabupaten, mulai dari Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Tenggara. Sedikitnya 27 unit alat berat bekerja setiap hari untuk membuka akses desa dan kecamatan yang sempat terisolasi, membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur, membangun serta memperkuat tanggul sungai, hingga mengamankan harta benda masyarakat. Di sejumlah lokasi, personel Polri bersama warga bahu membahu mengoperasikan alat berat demi mempercepat pemulihan lingkungan tempat tinggal.Sementara itu, di Sumatera Barat, Polri mengerahkan 12 unit alat berat dan 10 unit dump truck di Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Alat berat difokuskan untuk membuka kembali akses nagari dan korong, membersihkan pemukiman dan fasilitas layanan publik, serta memastikan jalur distribusi logistik masyarakat dapat kembali berjalan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan seiring masih ditemukannya lumpur tebal dan material banjir di sejumlah titik.Di Sumatera Utara, pengerahan 47 unit alat berat dilakukan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Fokus utama diarahkan pada pembukaan jalur transportasi yang tertutup longsor, pembersihan material banjir di kawasan padat penduduk, serta pemulihan akses antarwilayah agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat segera pulih.Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa Polri memahami betul beratnya situasi yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.“Kami merasakan langsung duka dan kelelahan masyarakat yang rumah, lingkungan, dan akses hidupnya tertimbun lumpur serta material. Polri tidak akan berhenti hingga seluruh akses di lokasi bencana benar-benar pulih. Masih ada desa, kecamatan, dan permukiman warga yang membutuhkan bantuan, dan kami terus berupaya maksimal untuk menjangkau semuanya,” ujar Trunoyudo dengan penuh empati.Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kesabaran serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit ini.“Kami sangat salut atas kesabaran, ketabahan, dan kerja sama masyarakat. Polri mengajak para relawan dan seluruh elemen untuk terus bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Dengan kebersamaan, proses pemulihan akan jauh lebih cepat dan lebih kuat,” tambahnya.Polri menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat, mengerahkan alat berat dan seluruh kemampuan yang dimiliki, serta memastikan setiap upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan warga, hingga kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatra benar-benar kembali pulih. PNO-12
02 Jan 2026, 21:54 WIT
Pemerintah Dorong Beras Satu Harga, Papua Ditargetkan Setara Jawa Mulai 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan
kebijakan beras satu harga mulai efektif diberlakukan pada tahun 2026 sebagai
langkah strategis mengakhiri kesenjangan harga pangan nasional, khususnya
antara wilayah barat dan timur Indonesia.Melalui kebijakan ini, harga beras di Papua ditargetkan sama
dengan harga di Pulau Jawa, menggantikan sistem zonasi harga eceran tertinggi
yang selama ini menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antarwilayah.Saat ini, harga beras di wilayah ujung timur Indonesia masih
tergolong tinggi dan di sejumlah daerah bahkan menembus angka lebih dari
Rp15.000 per kilogram, jauh di atas rata-rata harga di wilayah barat.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan
bahwa kebijakan beras satu harga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
mengakhiri disparitas harga pangan yang selama ini dirasakan masyarakat di
wilayah timur Indonesia.Dalam penerapannya, kebijakan ini membutuhkan revisi aturan
terkait peran dan margin penjualan Bulog. Saat ini, Bulog hanya memperoleh
keuntungan sekitar Rp150 miliar dari penjualan 3 juta ton Cadangan Beras
Pemerintah dengan margin sekitar Rp50 per kilogram.Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menutup biaya
logistik distribusi beras ke wilayah timur, sehingga pemerintah akan membahas
peningkatan margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).Saat ini, sistem harga beras nasional masih dibagi ke dalam
tiga zona, yakni Zona 1 sebesar Rp13.092 per kilogram, Zona 2 Rp13.740 per
kilogram, dan Zona 3 Rp15.558 per kilogram, dengan rata-rata nasional harga
beras medium mencapai Rp13.536 per kilogram.Rencana kebijakan beras satu harga akan difinalkan melalui
rapat koordinasi terbatas sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto
untuk kemudian ditetapkan dalam regulasi resmi.Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I
Gusti Ketut Astawa, menyebut kebijakan ini diharapkan mendorong industri pangan
untuk lebih fokus memproduksi beras medium dengan harga yang stabil di kisaran
Rp13.500 per kilogram, sehingga akses masyarakat terhadap beras dapat lebih
merata di seluruh Indonesia. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:40 WIT
Polri Bantu Perbaikan 91 Jembatan, Perkuat Konektivitas Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional. Melalui Korps Brimob Polri, Polri membantu perbaikan 91 jembatan di berbagai wilayah guna meningkatkan konektivitas antardaerah di pelosok negeri.Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan, upaya tersebut merupakan bagian dari penguatan konektivitas nasional. “Korps Brimob Polri terus memperkuat konektivitas nasional melalui 91 jembatan,” ujarnya dalam konferensi pers rilis akhir tahun di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).Menurutnya, dari total 91 unit jembatan yang dibangun dengan bantuan Brimob Polri, sebanyak 19 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, 13 jembatan masih dalam tahap progres pembangunan dan 59 unit lainnya berada pada tahap persiapan.“Program ini adalah langkah nyata Polri mendukung mobilitas warga dan menjamin keamanan wilayah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.Komjen Fadil menegaskan, Brimob merupakan garda terdepan yang menjadi tumpuan Polri dalam penanganan situasi berisiko tinggi. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya Brimob mengerahkan 4.085 personel untuk mendukung berbagai operasi besar. Pada 2025, sebanyak 1.951 personel Brimob difokuskan pada Operasi Damai Cartenz serta pengamanan hari raya.Selain itu, Brimob Polri juga mengerahkan ribuan personel untuk mengawal berbagai agenda internasional, mulai dari ajang olahraga, konferensi tingkat tinggi, hingga kunjungan diplomatik. “Polri memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan kondusif bagi komunitas internasional,” katanya.Sepanjang 2025, Korps Brimob juga mencatat keberhasilan dalam penanganan sejumlah kejadian menonjol, termasuk penindakan tegas terhadap DPO KKB dan sindikat senjata, operasi anti-narkoba, serta penanganan insiden radiasi di Cikande.“Kami juga merespons cepat ledakan di Jakarta, evakuasi WNA di Gunung Rinjani, serta penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” pungkasnya. PNO-12
31 Des 2025, 08:49 WIT
Kapolri Jabarkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh penjuru negeri.Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. PNO-12
31 Des 2025, 08:25 WIT
Pemkab Boven Digoel Arahkan Bantuan Alsintan untuk Perkuat Pertanian Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendorong peningkatan
produktivitas sektor pertanian di wilayah Papua Selatan.Dalam sambutannya, Edoardus Kaize, S.S. menegaskan bahwa
bantuan alsintan yang disalurkan saat ini tidak disertai intervensi, namun
mulai tahun mendatang pemerintah daerah akan memprioritaskan bantuan tersebut
khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).“Ke depan, kita akan fokus pada peningkatan produksi
pertanian di daerah, dan bantuan alsintan ini akan diprioritaskan untuk OAP,”
kata Edoardus Kaize, S.S. dalam sambutannya di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, Selasa (30/12/2025).Ia juga mengingatkan agar alat dan mesin pertanian yang
diberikan tidak disewakan maupun diperjualbelikan, karena bantuan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat, bukan untuk
kepentingan komersial pribadi.Selain itu, Edoardus Kaize mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten Boven Digoel agar mengusulkan anggaran perawatan, perbaikan, serta
pengadaan suku cadang alsintan kepada Kementerian Pertanian, sehingga alat yang
diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Sementara itu, Bupati Boven Digoel Roni Omba menekankan
pentingnya peran Dinas Pertanian dalam menyiapkan data yang akurat, valid, dan
terintegrasi, agar pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ke depan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.“Program bantuan tidak hanya tersedia di sektor pertanian,
tetapi juga mencakup peternakan, perikanan, perkebunan, serta sektor lainnya.
Kita harus memanfaatkan peluang ini secara optimal,” kata Roni Omba.Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas
dukungan dan perhatian dari anggota DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan Papua
Selatan yang terus mendorong pembangunan daerah.Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat meningkatkan koordinasi
lintas sektor, meninggalkan ego sektoral, serta bekerja sama secara solid demi
percejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
