Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Dominasi Papua dalam Peta Upah Nasional, Tiga Provinsi Masuk Lima Besar UMP Tertinggi 2026
Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Tiga provinsi di wilayah
Papua berhasil menembus lima besar daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tertinggi di Indonesia tahun 2026. Papua Selatan, Papua, dan Papua Tengah
menempati peringkat dua hingga empat nasional, dan hanya kalah dari DKI Jakarta
yang kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Tanah Air.DKI Jakarta berada di posisi puncak dengan UMP 2026 sebesar
Rp5.729.876 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen atau
setara Rp333.115 dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peran Jakarta
sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional.Di bawah Jakarta, Papua Selatan menempati peringkat kedua
dengan UMP sebesar Rp4.508.850. Nilai ini naik 5,19 persen atau Rp222.221 dari
UMP 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp4.285.850, menandakan adanya
penyesuaian upah di provinsi tersebut.Posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Papua dengan UMP 2026
sebesar Rp4.436.283. Angka ini meningkat 3,51 persen atau Rp150.433
dibandingkan tahun lalu, memperkuat posisi Papua sebagai salah satu daerah
dengan standar upah tertinggi secara nasional.Sementara itu, Papua Tengah berada di urutan keempat dengan
UMP 2026 sebesar Rp4.285.848. Berbeda dengan dua provinsi Papua lainnya, nilai
ini tidak mengalami kenaikan sama sekali dan masih sama dengan UMP tahun 2025,
meskipun sebelumnya ketiga provinsi tersebut memiliki angka UMP yang setara.Tingginya UMP di wilayah Papua tidak dapat dilepaskan dari
realitas biaya hidup yang juga tergolong mahal. Keterbatasan infrastruktur dan
tingginya biaya logistik membuat harga kebutuhan pokok di Papua jauh lebih
tinggi dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia.Berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL),
rata-rata biaya hidup di Papua bahkan mencapai sekitar Rp5,3 juta per bulan.
Angka ini berada di atas UMP yang ditetapkan di ketiga provinsi Papua, sehingga
masih menyisakan tantangan bagi kesejahteraan pekerja.Secara nasional, penetapan UMP 2026 menunjukkan tren
kenaikan di hampir seluruh provinsi, dengan variasi persentase penyesuaian
sesuai kondisi ekonomi masing-masing daerah. Papua Barat dan Papua Barat Daya
juga tercatat memiliki UMP yang relatif tinggi dibandingkan banyak provinsi
lain di luar Papua.Dengan tiga provinsi masuk lima besar UMP tertinggi, Papua
kembali menegaskan posisinya sebagai wilayah dengan standar upah tinggi. Namun,
tantangan struktural berupa tingginya biaya hidup dan ketimpangan pembangunan
tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi agar kenaikan upah benar-benar
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penulis: JidEditor: GF
27 Des 2025, 15:31 WIT
Pemerintah Tetapkan Ump Papua Tengah 2026 Tetap Sama Dengan Tahun Lalu, Rp4.285.848
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah
Provinsi Papua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 tidak
mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp4.285.848. Nilai tersebut
sama dengan besaran UMP tahun 2025 dan berlaku di seluruh wilayah Papua Tengah.Penetapan UMP 2026 dilakukan berdasarkan regulasi terbaru
dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mengatur mekanisme
penetapan upah minimum provinsi dan sektoral. Keputusan ini diambil untuk
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus menjaga perlindungan hak
pekerja di daerah.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral Papua Tengah, Frets James Boray, menyampaikan bahwa penetapan UMP
yang tidak berubah diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengusaha dan
pekerja di seluruh provinsi. “Kita harap penetapan ini dapat memberikan
kejelasan bagi pengusaha dan pekerja di seluruh provinsi,” ujarnya.Frets menjelaskan bahwa dasar penetapan tersebut mengacu
pada Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/2344/HI.10.01/2/2025
yang memuat data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan nasional dan daerah.Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah
menetapkan UMP 2026 atas nama Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Papua
Tengah Nomor 100.3.3.1/334 Tahun 2025. Keputusan ini bersifat mengikat dan
wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi.Ia juga menegaskan bahwa para pengusaha diwajibkan mematuhi
ketentuan UMP yang telah ditetapkan. Perusahaan dilarang membayar upah di bawah
nilai UMP, dan pengajuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak boleh lebih rendah
dari UMP provinsi.“Kepatuhan terhadap UMP adalah kewajiban untuk melindungi
hak pekerja,” tambah Frets, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam
menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.Disnakertrans ESDM Papua Tengah memastikan akan melakukan
pengawasan terhadap penerapan UMP di lapangan. Perusahaan yang terbukti
melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,
mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha.Pemerintah berharap penetapan UMP 2026 ini dapat menjaga
stabilitas ekonomi daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta
menjamin kesejahteraan pekerja sesuai dengan kondisi ekonomi Papua Tengah saat
ini.Penulis: JidEditor: GF
27 Des 2025, 15:28 WIT
Usai Perayaan Natal, Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Sentral Timika Masih Bertahan Tinggi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pasca perayaan Hari Raya
Natal, harga sejumlah bahan pangan pokok di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah,
masih terpantau tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini
mulai dirasakan sejak 24 Desember 2025 dan terus berlanjut hingga akhir pekan.Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh pembeli karena
berdampak langsung pada pengeluaran harian rumah tangga. “Kami harap harga bisa
kembali normal segera, karena ini mempengaruhi belanja sehari-hari,” ujar Bayu,
salah satu pembeli yang berbelanja di pasar, Sabtu (27/12/2025).Dari sisi pedagang, Irma menjelaskan bahwa lonjakan harga
terjadi pada sejumlah kebutuhan dapur utama seperti bawang merah, bawang putih,
cabai, dan jeruk. Harga bawang merah naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu per
kilogram, bawang putih dari Rp50 ribu menjadi Rp65 ribu per kilogram, sementara
cabai lokal kini dijual Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram dari
sebelumnya Rp80 ribu.Selain itu, jeruk juga mengalami kenaikan signifikan dan
kini dijual Rp80 ribu per kilogram, padahal pada hari biasa harga jeruk
berkisar Rp5.000 per buah.Sementara itu, penjual telur dan daging ayam di kawasan
Jalan Hasanuddin menyebutkan bahwa harga daging ayam turut mengalami kenaikan
dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut dipicu oleh
meningkatnya permintaan menjelang dan pasca Natal, di tengah stok dari
distributor yang menipis.Harga daging sapi juga tercatat naik dari Rp135 ribu menjadi
Rp145 ribu per kilogram. Meski demikian, sebagian pedagang menilai kenaikan
tersebut masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan lonjakan pada periode
tertentu sebelumnya.Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, beberapa bahan pangan
lainnya seperti bawang bombai, kentang, wortel, dan tomat lokal masih dijual
dengan harga relatif stabil. Stabilnya harga tersebut ditopang oleh pasokan
yang masih lancar dari luar daerah.Meskipun sebagian pembeli menilai harga saat ini masih lebih
baik dibandingkan saat terjadi kelangkaan, baik pedagang maupun konsumen
berharap kondisi ini tidak berlangsung lama. “Kita membutuhkan kestabilan harga
agar belanja masyarakat tidak terbebani terlalu berat pasca perayaan,”
pungkasnya, seraya mengharapkan dukungan dari pihak terkait untuk menjaga
kelancaran distribusi bahan pangan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Des 2025, 15:24 WIT
Tunjukkan Kepedulian, Polri Dukung Pemulihan Korban Banjir
Papuanewsonline.com, Padang - Polri terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Hal tersebut tercermin dari kehadiran personel Polsek Kuranji dalam kegiatan bertajuk “Marandang, Pariwisata Pulih Bersama” yang digelar pada Selasa, 23 Desember 2025, di Lapangan Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial bagi para korban bencana banjir di Kota Padang, yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Pariwisata Kota Padang dan para pengusaha rendang setempat. Dalam kegiatan ini, proses memasak rendang dilakukan langsung di lokasi sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masa pemulihan pascabencana.Sebanyak 1.500 paket rendang yang telah dimasak kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir sebagai bentuk dukungan moril dan bantuan kebutuhan pangan. Kehadiran personel Polri dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan lancar.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa Polri senantiasa mendukung kegiatan kemanusiaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat."Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga aktif mendukung upaya pemulihan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kegiatan seperti ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya. PNO-12
24 Des 2025, 21:18 WIT
Beban Kerja di Kebun Sawit Mimika: Edoardus Angkat Suara Soal Upah dan Kekhawatiran Lingkungan
Papuanewsonline.com, Timika — Pekerja di perkebunan
kelapa sawit disebut menghadapi berbagai tantangan saat menjalankan tugas
harian di lapangan. Hal ini disampaikan Edoardus Rahawadan, Ketua Komunitas
Pemuda Kei (KPK) di Timika, yang membagikan pengalaman serta persoalan yang
kerap ditemui pekerja kebun dalam diskusi yang diadakan baru-baru ini.Menurut Edoardus, pekerja ditugaskan untuk membersihkan dan
merawat pohon kelapa sawit, dengan pembayaran berdasarkan jumlah pohon yang
diproses. Skema tersebut membuat pekerja harus mengejar capaian tertentu setiap
hari, sementara beban kerja yang menuntut fisik sering kali membuat target
sulit dipenuhi.“Gagal memenuhi target mengakibatkan bayaran yang lebih
rendah, yang merupakan masalah umum mengingat pekerjaan yang melelahkan dalam
membersihkan dan merawat pohon,” kata Edoardus dalam diskusi tersebut.Ia menilai situasi itu menjadi lebih berat ketika pendapatan
pekerja bergantung pada capaian, sementara kondisi kerja di lapangan menuntut
stamina dan ketahanan fisik. Dalam praktiknya, pekerja harus menyelesaikan
pekerjaan pembersihan dan perawatan yang intens, sehingga fluktuasi bayaran
menjadi keluhan yang kerap muncul.Edoardus juga menyatakan ketidakpuasan atas janji perusahaan
mengenai upah dan stabilitas pekerjaan yang tidak terpen, yang menimbulkan
kekhawatiran di kalangan pekerja. Ia menyebut harapan pekerja sederhana:
kejelasan dan kepastian terhadap apa yang sudah disampaikan perusahaan.“Kami berharap perusahaan dapat memenuhi janji-janjinya dan
memberikan kompensasi yang adil untuk pekerjaan yang menuntut ini,” tambah
Edoardus.Kondisi tersebut memicu protes dari Edoardus Rahawadan,
Ketua Pemuda di Timika, yang juga memprotes PT Belavita yang sebelumnya bernama
PT PAL di Kabupaten Mimika. Protes itu dikaitkan dengan kekhawatiran masyarakat
dan organisasi pemuda setempat mengenai dampak lingkungan dan ketenagakerjaan
yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.Dalam keterangannya, Edoardus turut menyinggung komitmen
perusahaan yang menyatakan akan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja Orang
Asli Papua (OAP). Namun, ia menegaskan masih ada kekhawatiran terkait
implementasi janji tersebut di lapangan, sehingga isu ini terus menjadi
perhatian masyarakat setempat. Penulis: HendrikEditor: GF
21 Des 2025, 18:58 WIT
Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Aceh Tamiang, Polri Siap Membangun 300 Titik Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Polri berencana membangun sebanyak 300 titik sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat. Program ini akan menjangkau 216 desa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan sasaran utama masjid dan musholla, puskesmas, sekolah, lokasi pengungsian, serta berbagai fasilitas umum lainnya.Hingga Jumat, 19 Desember 2025, progres pembangunan sumur bor telah mencapai 23 titik yang sudah operasional. Rinciannya meliputi pembangunan sumur bor baru di Polres Aceh Tamiang, 14 titik di masjid dan musholla, 1 titik di Posko Terminal Kuala Simpang, 1 titik di pesantren, 1 titik di sekolah, 1 titik di lokasi pengungsian, serta 2 titik di perumahan warga. Selain itu, Polri juga merehabilitasi 2 titik sumur bor milik warga agar kembali dapat dimanfaatkan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa program pembangunan sumur bor ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya pascabencana.“Pembangunan sumur bor ini adalah bentuk komitmen Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, terutama di wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar seluruh target pembangunan 300 titik sumur bor dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.Program ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang pasca musibah banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November lalu, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam penanggulangan dampak bencana. PNO-12
20 Des 2025, 18:23 WIT
Baznas Mimika Perkuat UPZ dan Resmikan Aplikasi Menara Masjid untuk Tata Kelola Zakat
Papuanewsonline.com, Mimika - Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Penguatan Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) yang dirangkaikan dengan Launching Aplikasi Menara Masjid pada Sabtu, 20
Desember 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Tata Kelola Zakat yang
Amanah, Transparan, dan Profesional.”Ketua Baznas Kabupaten Mimika, Juma Aziz, menegaskan peran
UPZ sebagai ujung tombak Baznas dalam menghimpun serta mengelola zakat, infak,
dan sedekah di tingkat masjid. Ia menilai potensi zakat di Kabupaten Mimika
sangat besar, lalu potensi itu hanya bisa dikelola secara optimal saat UPZ
bekerja aktif dan profesional.“UPZ adalah ujung tombak Baznas. Tanpa UPZ yang aktif dan
profesional, potensi zakat yang besar di Kabupaten Mimika tidak akan terkelola
dengan baik,” ujar Juma Aziz.Juma Aziz juga menekankan prinsip kerja 3A yang harus
dipegang seluruh UPZ, yaitu aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman
dalam bingkai NKRI. Ia mengarahkan setiap dana yang masyarakat titipkan agar
dipakai tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong peningkatan
kesejahteraan umat.Pada kesempatan yang sama, Baznas Mimika melaunching
Aplikasi Menara Masjid yang akan dipakai oleh seluruh UPZ di masjid-masjid.
Aplikasi ini terintegrasi dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas),
sehingga proses perencanaan, pengumpulan, dan penyaluran zakat tercatat secara
digital dan berbasis data.“Aplikasi ini memudahkan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat dapat melihat pengelolaan dana secara terbuka, sementara Baznas
dapat memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran,” jelasnya.Baznas Mimika juga mengarahkan pola penyaluran agar tidak
berhenti di bantuan konsumtif. Juma Aziz menyampaikan Baznas lebih
mengedepankan program produktif, dengan sekitar 70 persen dana diarahkan untuk
pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, agar mustahik dapat berkembang
dan mandiri.Melalui penguatan UPZ dan penerapan Aplikasi Menara Masjid,
Baznas Kabupaten Mimika menargetkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah
berjalan semakin profesional, terintegrasi, dan memberi dampak nyata bagi
kesejahteraan masyarakat di Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
20 Des 2025, 17:23 WIT
Untuk Kelancaran Pembangunan: Pangdam XIII/Merdeka dan Pangkoops HABEMA Sinergi di Timika
Papuanewsonline.com, Timika — Panglima Komando Daerah
Militer (Pangdam) XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, melaksanakan kunjungan
kerja ke Papua dan menggelar audiensi bersama Panglima Komando Operasi
(Pangkoops) HABEMA, Mayjen TNI Lucky Avianto, di Timika, Kamis (18/12/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda strategis TNI dalam memperkuat
koordinasi pengamanan wilayah Papua.Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Operasi (Asops)
Kasdam XIII/Merdeka, Kolonel Inf Elvino Yudha Kurniawan. Kehadiran para
pimpinan ini mencerminkan keseriusan TNI dalam membangun komunikasi langsung
lintas satuan guna menyikapi dinamika keamanan yang berkembang di wilayah
Papua.Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Dialog tatap muka dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi untuk mempererat
hubungan kerja sekaligus memperkuat solidaritas antarjajaran pimpinan TNI dalam
menjalankan tugas negara.Dalam audiensi tersebut, kedua pimpinan membahas berbagai
isu strategis terkait stabilitas keamanan dan situasi terkini di Papua.
Penyamaan persepsi menjadi fokus utama guna memastikan setiap langkah
operasional berjalan searah dan saling mendukung.Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus menegaskan
komitmen Kodam XIII/Merdeka dalam mendukung penuh pelaksanaan tugas Koops
HABEMA. Dukungan tersebut diarahkan untuk menjaga keamanan, menciptakan rasa
aman di tengah masyarakat, serta mendukung program pembangunan yang dijalankan
pemerintah pusat dan daerah.Ia juga menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan
fondasi utama bagi kelancaran pembangunan dan pencapaian visi Indonesia Emas
2045, khususnya di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial
tersendiri.Sementara itu, Pangkoops HABEMA Mayjen TNI Lucky Avianto
menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam XIII/Merdeka beserta jajaran.
Menurutnya, sinergitas, komunikasi yang intensif, serta koordinasi
berkelanjutan antar satuan TNI menjadi kunci utama dalam menjaga situasi
keamanan tetap kondusif.Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat soliditas TNI
dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah Papua, sekaligus memberikan
kontribusi nyata bagi terciptanya stabilitas, rasa aman masyarakat, dan
keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.Penulis: JidEditor: GF
18 Des 2025, 23:52 WIT
Komitmen Bantu Masyarakat, Brimob Polda Aceh Bangun MCK Umum di Kuala Simpang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Personel Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Pada Rabu (17/12/2025), Satgas Aman Nusa II Aceh Tamiang melaksanakan pembangunan dan penyaluran fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum di bawah Jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga selesai tersebut melibatkan 5 personel Satbrimob Polda Aceh dan 20 personel PAS Brimob 1. Seluruh rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh IPDA Heri Yulizar, S.H., selaku perwira pengendali di lapangan.IPDA Heri Yulizar menyampaikan bahwa pembangunan MCK umum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak.“Pembangunan MCK umum ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian Brimob terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar Kuala Simpang,” ujar IPDA Heri Yulizar.Ia menambahkan, kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks pengamanan, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, serta kondusif. Kehadiran personel Brimob disambut positif oleh masyarakat setempat, yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan fasilitas MCK umum tersebut.Melalui kegiatan ini, Satgas Aman Nusa II Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir, melayani, dan mengabdi kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Polri yang Presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. PNO-12
18 Des 2025, 20:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
