Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Wakapolda Tegaskan Setiap Personel Reserse Maluku Wajib Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menekankan kepada personel Reserse (Krimum, Krimsus, dan Narkoba) Polda Maluku agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku.Penekanan ini disampaikan saat Wakapolda memimpin langsung apel pagi gabungan personel Reserse yang terdiri dari Direktorat Reskrimum, Reskrimsus dan Resnarkoba Polda Maluku. Apel gabungan berlangsung di halaman gedung Reserse (Polda Lama), Jalan Rijali, Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).Brigjen Imam Thobroni menegaskan peran reserse sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Peran ini menuntut komitmen tinggi setiap personel terhadap integritas, moralitas, dan profesionalitas. "Setiap penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku," tegasnya.Reserse, kata Wakapolda, adalah ujung tombak penegakan hukum. Komitmen, integritas, dan moralitas adalah nilai-nilai yang tidak boleh ditawar.Wakapolda juga mengingatkan pentingnya memahami dan mengimplementasikan berbagai regulasi hukum, mulai dari KUHP, KUHAP, hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang menjadi dasar operasional penyidikan. Brigjen Imam mendorong personel untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan kejuruan (Dikjur) dan pelatihan teknis yang mendukung penguasaan bidang tugas secara spesifik.Dalam konteks tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Wakapolda juga menekankan pentingnya membangun jejaring dan sinergi lintas lembaga, terutama dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pengawasan lainnya.“Banyak peluang untuk berkembang. Tinggal bagaimana rekan-rekan memutuskan, ingin menjadi reserse yang handal dan berintegritas, atau justru menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.Apel pagi yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit tersebut berjalan aman dan tertib. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Maluku dalam memperkuat kualitas dan karakter personel reserse, agar mampu menjawab dinamika hukum dan ekspektasi masyarakat. PNO-12
17 Jul 2025, 18:34 WIT
Kapolri Resmikan 28 SPPG Polri, Instruksikan Perkuat Quality Control
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Polri dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menghadiri secara langsung peresmian simbolis di SPPG Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/7/2025). Sementara untuk wilayah lainnya dilakukan secara virtual. "Alhamdulillah hari ini baru saja kita melaksanakan kegiatan peresmian 28 SPPG, termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang SPPG Korbrimob Polri," kata Sigit kepada awak media usai meresmikan 28 SPPG.Sigit menegaskan kepada seluruh dapur SPPG Polri untuk betul-betul memperhatikan Quality Control khususnya Food Security. Sehingga, saat didistribusikan ke penerima manfaat dari segi keamanan dan kebersihan dapat terjaga ataupun terjamin dengan baik. "Dan saya selalu berpesan agar khusus seluruh SPPG yang ada betul-betul memperhatikan Quality Control khususnya Food Security sehingga pada saat didistrubisikan kondisi makanan betul-betul fresh dan higienis. Tentunya ini betul bisa bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi dari anak-anak kita," ujar mantan Kabareskrim Polri itu. Menurut Sigit, pembangunan SPPG Polri ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi Visi Indonesia Emas tahun 2045.Lebih dalam, Sigit memaparkan peresmian 28 SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak 96.000 orang. "Dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar SPPG 1.300 orang," ucap eks Kapolda Banten itu. Di sisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, sampai dengan saat ini, total sudah ada 195 SPPG Polri di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut baik yang sudah beroperasi, tahap verifikasi hingga proses pembangunan. "Tentunya kita harapkan dari 195 ini bisa mencover 682.500 penerima manfaat. Dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang," tutur Sigit. Dengan adanya ratusan SPPG Polri, Sigit berharap, program Presiden Prabowo terkait MBG dapat berjalan dengan maksimal."Harapannya tentunya sebagaimana apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden bahwa makan bergizi gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM mulai yang masih ada di dalam kandungan baik sekolah TK, SD, SMP, dan juga ada menyentuh beberapa selevel dengan sekolah menengah atas," tutup Sigit. PNO-12
17 Jul 2025, 18:15 WIT
Pemprov Papua Gelar Bimtek e-Walidata, Perkuat Pengelolaan Data Statistik Sektoral
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) e-Walidata bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua, di Jayapura, Rabu (16/7/2025).Bimtek yang sudah berlangsung pada 15 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dan mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.1/1236/Bangda tanggal 25 Februari 2026. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto, menekankan peran strategis setiap SKPD sebagai produsen data dan walidata pembantu. “Proses bisnis e-Walidata dimulai dari perencanaan pengumpulan, pemeriksaan hingga penyebarluasan data. SKPD tak hanya memasukkan angka ke aplikasi, tapi juga wajib memastikan keakuratan metadata karena akan divalidasi sebelum disebarluaskan,” Ucapnya.Jeri menambahkan pentingnya kerja sama dengan Pusdalisbang Bappeda selaku sekretariat Forum Satu Data Papua dan BPS sebagai Pembina Data untuk mendukung penginputan e-Walidata dan pelaporan berkala. Jeri Yudianto menjelaskan bahwa Bimtek ini sangat penting untuk mencegah hambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang semakin dekat. " Seluruh peserta Bimtek, yang terdiri dari Kasubag dan staf program di tiap SKPD, diharapkan mengikuti pelatihan dengan seksama dan melakukan penginputan data sesuai timeline yang telah ditetapkan," Tegasnya.Jeri menyebutkan bahwa Tidak ada kata terlambat untuk belajar. "Data yang berkualitas adalah kunci untuk perencanaan yang cerdas dan pembangunan yang menyejahterakan,” tutupnya.Melalui kolaborasi antara Dinas Kominfo dan Bappeda, Pemerintah Provinsi Papua berharap seluruh pemangku kepentingan semakin menyadari pentingnya data sebagai fondasi pembangunan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Bimtek e-Walidata ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SKPD dalam mengelola data, sehingga perencanaan dan evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. ( Jidan )
17 Jul 2025, 14:51 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Sambangi Sejumlah Media Di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK melakukan silaturahmi dengan sejumlah media di kota Ambon.Setelah menyambangi RRI Ambon, Kombes Rositah yang didampingi para Perwira Senior masing-masing Subbid Humas Polda Maluku, Rabu (16/7/2025) kembali menyambangi Direktur Ambon Ekspres, Nasri Dumula, didampingi Pimpinan Redaksi, Hadia Wally."Sebagai pejabat baru kami berharap adanya kerja sama yang berkesinambungan yang selama ini telah terjalin antara Humas Polda Maluku dengan Ambon Ekspres," kata Kombes Rositah. Kombes Rositah berharap Ambon Ekspres dapat membantu mempublikasikan kegiatan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku."Kami mohon dukungan dalam membantu mempublikasikan dan memberitakan kegiatan kepolisian kepada masyarakat" harapnya.Kedatangan Kabid Humas dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Direktur dan Pimpinan Redaksi Ambon Ekspres. Nasri Dumula memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Polda Maluku dan Ambon Ekspres. Nasri mengakui kerja sama selama ini sangat bermanfaat, terutama dengan adanya grup WhatsApp yang dibentuk Humas Polda Maluku dalam membagikan informasi kegiatan kepolisian yang dapat menjadi bahan pemberitaan."Dengan adanya kerja sama ini, kami sangat terbantu dalam memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan kepolisian," ungkap Nasri Dumula.Ia juga berharap pemberitaan ke depan dapat semakin berkualitas dengan kerja sama yang terus terjalin antara Polda Maluku dan Ambon Ekspres. PNO-11
17 Jul 2025, 14:18 WIT
Satgas Operasi Damai Cartenz Sambangi Mama-mama di Distrik Kulirik,Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz kembali melaksanakan kunjungan humanis dengan mama-mama di Distrik Kulirik, Puncak Jaya, sebagai wujud pendekatan persuasif dan pembangunan kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat pada Rabu (16/7/2025) pukul 11.00 WIT.Kunjungan tersebut diwarnai suasana hangat dan penuh keakraban. Kehadiran personel Satgas Ops Damai Cartenz disambut dengan senyum tulus dan tawa ceria oleh mama-mama setempat yang dengan antusias berdialog dan menerima pesan-pesan persatuan serta perdamaian. Kebersamaan ini menjadi bukti komitmen Satgas Operasi Damai Cartenz tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum namun juga sebagai pendamping bagi masyarakat Papua untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Wakaops Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan pentingnya pendekatan humanis yang terus diterapkan di seluruh wilayah Papua.“Satgas Operasi Damai Cartenz hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang menyentuh hati. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga merasa aman, diperhatikan, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan humanis bersama mama-mama di Distrik Kulirik merupakan salah satu bentuk nyata upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat sejak akar rumput.“Melalui pendekatan seperti ini, kami ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Kehadiran kami untuk merangkul, mendengarkan, dan bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, dan penuh harapan,” tegas Kombes Pol. Yusuf Sutejo.Satgas Operasi Damai Cartenz berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat Papua dengan program-program humanis yang mengedepankan nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan demi terwujudnya Papua yang aman, sejuk, dan bermartabat. PNO-11
17 Jul 2025, 14:12 WIT
Kemenko Polkam: SPPT-TI Wujudkan Pentingnya Digitalisasi Dalam Penegakan Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Di era globalisasi saat ini, proses digitalisasi sangat penting khususnya dalam penerapan hukum pidana. Hal ini untuk memonitoring penanganan perkara sehingga lebih transparan dan akuntabel.Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jaenal Ahmadi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi (SPPT-TI) di Jakarta, Rabu (16/7/2025)."Dalam RPJMN 2025-2029 telah mengamanatkan untuk diterapkannya penegakan hukum pidana dengan dukungan teknologi informasi. Salah satunya melalui Sistem Peradilan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan SPPT-TI," kata Asep.Asep mengatakan SPPT-TI merupakan sistem yang mengintegrasikan aplikasi penanganan perkara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK dan Ditjen Pemasyarakatan, dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penangan perkara pidana." Melalui SPPT-TI pertukaran data dan dokumen administrasi penanganan perkara antara LPH, mulai dari tahap SPDP hingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat termonitor dengan media Dashboard yang telah berhasil dikembangkan Kemkomdigi," ujar Asep.Kata Dia, Pada tahun ini, Menko Polkam Budi Gunawan mengamanatkan agar SPPT-TI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga SPPT-TI harus diberlakukan oleh semua perwakilan LPH.Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Mayarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen Pol. M. Syafrial mengatakan, SPPT-TI menggunakan jaringan Intra-Government Secure Network (IGSN) dan dilengkapi dengan High Availability sistem sehingga memiliki tingkat proteksi keamanan yang tinggi."Target kami di tahun 2025 ini implementasi tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi di semua LPH. Kami tegaskan bahwa Polkam tidak ikut campur dalam proses penanganan perkara, tapi mendorong dalam digitalisasinya sehingga transparan, akuntabel, dan sebagainya," kata Syafrial.Sebagai informasi, pengembangan dan implementasi SPPT TI telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Adapun manfaat SPPT TI dalam penanganan perkara diantaranya identifikasi bottleneck penanganan perkara, tertib administrasi APH dalam penanganan perkara, mengukur kinerja penanganan perkara, Zero Overstay pada Lapas/Rutan, perencanaan penganggaran, dan keterbukaan informasi publik.(Ning)
17 Jul 2025, 13:57 WIT
Tunjuk Plt Kepala Dinas PUPR, Bupati Mimika Pastikan Kelancaran Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika
– Guna kelancaran pemerintahan, Bupati Mimika menunjuk Inosensius Yoga Pribadi
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Mimika menyusul kasus pidana yang menyeret Kadis PUPR sebelumnya. Surat Keputusan (SK) penunjukan
telah diberikan kepada Yoga Pribadi pada Selasa (15/07/2025). Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya
Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengisi sejumlah kekosongan di berbagai
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita sudah tunjuk Plt Kadis PUPR
Pak Yoga dan masih ada beberapa jabatan lainnya,” ujarnya. Rettob menambahkan bahwa terdapat
sekitar 40 posisi yang akan diisi untuk memastikan kelancaran operasional
pemerintahan. Proses pengisian jabatan
ini akan terus berlanjut untuk memastikan seluruh sektor pemerintahan berjalan
optimal. Masa jabatan Plt Kepala Dinas
PUPR, Bapak Inosensius Yoga Pribadi, akan berlangsung maksimal enam bulan
sesuai aturan yang berlaku. Namun, Rettob menekankan bahwa penugasan ini
bersifat evaluatif dan dapat diganti sewaktu-waktu, tergantung pada kinerja
yang ditunjukkan. "Plt ini masa jabatan sesuai
aturan maksimum enam bulan, tapi kita bisa copot sewaktu-waktu, bisa satu dua
bulan tergantung kinerja," tegasnya.
Hal ini menunjukkan komitmen
Bupati untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Penunjukan
Plt Kepala Dinas PUPR ini juga diharapkan dapat segera mengatasi kekosongan
jabatan dan memastikan kelancaran program-program pembangunan infrastruktur dan
penataan ruang di Kabupaten Mimika.
Langkah ini juga merupakan bagian
dari upaya Bupati Rettob dalam melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan
kinerja pemerintahan daerah. (Jidan)
16 Jul 2025, 21:59 WIT
Laksanakan Anev Kinerja, Propam Dorong Penguatan Internal yang Modern dan Berkeadilan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja di Gedung Presisi Polri lantai 10 pada Selasa, (15/7/2025). Kegiatan tersebut sekaligus memberikan penghargaan terhadap Kabid Propam Polda se-Indonesia.Kegiatan tersebut berlangsung mulai 09.00 hingga 17.00 WIB dan diikuti oleh seluruh jajaran Bidang Propam Polda se-Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat utama di lingkungan Divpropam juga memberikan menyampaikan arahannya.Dalam arahannya, Kepala Divisi Propam Polri Irjen. Pol. Abdul Karim menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan internal. Karim juga mendorong seluruh personel adaptif terhadap dinamika serta meningkatkan sinergitas antar unit."Seluruh personel harus adaptif terhadap dinamika tugas dan meningkatkan sinergitas antar unit pengawasan, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan," tegasnya.Sementara itu, Kepala Biro Paminal, Brigjen Pol Yudo Hermanto, menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, termasuk penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Yudho juga menekankan strategi pencegahan melalui pembinaan berkelanjutan sebagai langkah kunci dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Provos, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, menyoroti peran vital Provos sebagai garda terdepan dalam penegakan disiplin dan tata tertib di lapangan. Ia memaparkan sejumlah langkah konkret guna meningkatkan kehadiran dan peran aktif Provos di tiap satuan kerja.Selain itu, Kepala Biro Wabprof Brigjen Pol Agus Wijayanto yang diwakili oleh Sesro Wabprof Kombes Pol Armaini, turut menjelaskan upaya penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri. mendorong peningkatan kapasitas personel Wabprof dalam menyelenggarakan sidang kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel.Melalui kegiatan ini, seluruh personel Propam diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, sekaligus mewujudkan sistem pengawasan internal Polri yang lebih modern, terpercaya, dan berkeadilan. PNO-12
16 Jul 2025, 20:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
