Kembalinya Jabatan Wakil Panglima TNI Setelah Seperempat Abad

Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah vakum selama 25 tahun, Indonesia akhirnya akan kembali memiliki Wakil Panglima TNI, posisi strategis yang sempat dihapus dan kini dihidupkan kembali dalam kerangka transformasi besar Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan dijadwalkan berlangsung secara khidmat dalam format upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut. Ketika dikonfirmasi awak media pada Rabu (6/8), ia hanya memberikan jawaban singkat namun sarat makna: “Iya.” Jawaban ini cukup untuk mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara tengah bersiap menghidupkan kembali jabatan yang sudah lama "ditidurkan".

Reformasi Pertahanan: Kembalinya Figur Strategis untuk Panglima TNI

Terakhir kali jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa transisi reformasi, tepatnya dari 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Setelah masa itu, posisi ini ditiadakan karena dinilai tidak memiliki fungsi yang terdefinisi dengan baik dan rawan menjadi simbol semata.

Namun kini, konteks geopolitik dan kebutuhan institusi TNI telah berubah. Transformasi organisasi, penyesuaian postur kekuatan, hingga keterlibatan TNI dalam isu-isu lintas sektoral menjadi alasan kuat bahwa posisi Wakil Panglima bukan sekadar ‘figuran’ dalam tubuh komando tertinggi militer.

Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kehadiran Wakil Panglima di masa kini justru dapat menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI.

“Posisi Wakil Panglima bisa mengambil peran signifikan, tentu dengan prasyarat adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tidak menjadi pusat kekuasaan bayangan,” ujar Fahmi.

Fahmi juga menekankan bahwa jabatan ini harus dirancang secara fungsional, bukan seremonial. Ia menyarankan agar Wakil Panglima diberi peran strategis sebagai pendamping Panglima dalam urusan pengawasan internal, diplomasi militer, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penanganan isu pertahanan dan keamanan nasional.

Figur Kandidat Mulai Mengemuka, Siapa yang Pantas?

Meski TNI dan Kementerian Pertahanan belum secara resmi mengumumkan nama, sejumlah nama perwira tinggi mulai dikaitkan sebagai calon kuat Wakil Panglima. Dua nama yang paling santer dibicarakan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Tandyo Budi Revita.

Keduanya memiliki rekam jejak panjang dalam tubuh militer dan dikenal memiliki hubungan strategis dengan pemangku kebijakan pertahanan, termasuk Presiden dan Panglima TNI. Penunjukan siapa pun dari keduanya tentu akan menandai arah baru politik militer Indonesia.

Namun demikian, pemilihan ini bukan semata-mata tentang senioritas atau loyalitas, tetapi juga tentang visi reformasi dan kapasitas menjembatani dinamika internal TNI yang semakin kompleks.

“Yang dibutuhkan bukan hanya figur kuat, tapi juga negarawan dalam tubuh militer. Wakil Panglima harus mampu membaca arah politik pertahanan dan membawa TNI ke masa depan,” ujar Fahmi.

Simbol Baru, Harapan Baru

Upacara kehormatan militer di Batujajar nanti tidak hanya menjadi ajang pelantikan, tetapi juga simbolisasi lahirnya kembali jabatan strategis dengan semangat baru. Pelantikan ini juga akan dibarengi dengan validasi organisasi baru di lingkungan TNI, menandakan bahwa lembaga pertahanan terus berbenah dalam kerangka besar reformasi.

Langkah ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan multidimensi – mulai dari ancaman tradisional, siber, hingga bencana alam dan krisis kemanusiaan.

Dengan kehadiran Wakil Panglima TNI yang baru, diharapkan komando TNI dapat bekerja lebih efektif, solid, dan siap menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah. (GF)