Temuan BPK di Kabupaten Mimika, Inspektorat: Waktu 60 Hari Batas Awal Agustus
Untuk menghindari masalah hukum, maka seharusnya SKPD yang masuk dalam temuan BPK tahun 2024, mengikuti arahan dan rekomendasi dari BPK
Papuanewsonline.com - 23 Jul 2025, 23:11 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Timika-,
Berdasarkan Undang-Undang hasil temuan yang sudah ada di dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki waktu 60 hari untuk ditindaklanjuti, termasuk pengembalian kerugian negara, sejak laporan hasil pemeriksaan dalam hal ini LHP BPK diterima.
Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika Primus Lesomar saat ditemui di ruangan kerjanya, di Puspem SP3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (23/7/2025).
" Pihak-pihak terkait, dan SKPD yang terdapat dalam LHP BPK, baik terhadap LHP PDTT Belanja Daerah Tahun 2024, maupun LHP LKPD Tahun 2024 agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai jangka waktu yang ditentukan, karena waktu 60 hari sesuai amanat Undang-Undang batas waktu awal Agustus," Tegas Lesomar.
Kepala Inspektorat Primus Lesomar kembali mengingatkan SKPD yang masuk dalam temuan BPK agar koperatif segerah menyelesaikan hasil temuan BPK dengan menyetor kembali ke kas Daerah.
" Kami berharap peran penting SKPD yang masuk dalam temuan LHP BPK, agar secepatnya menyelesaikan tanggungjawab, karena ini perintah Undang-Undang, lagian batas waktu 60 hari tinggal beberapa hari masuk awal bulan Agustus," Jelasnya.
Disinggung terkait hasil temuan BPK tentang perjalanan dinas tipu-tipu pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika, Primus Lesomar menerangkan saat ini sesuai data ada dua OPD yang telah melunasi temuan tersebut.
" Bapenda dan Satpol PP sudah selesai lunas, sedangkan OPD yang lain juga sudah kembalikan dan yang lain dalam tahap proses pengembalian ke Kas Daerah," Ucapnya.
Ditambahkan Primus Lesomar bahwa bila lewat batas waktu awal Agustus sesuai amanat Undang-Undang maka itu menjadi tanggungjawab OPD yang bersangkutan.
" Kami selalu terus mengingatkan pimpinan OPD, tentang batas waktu yang direkomendasikan BPK, jadi kalau lewat batas waktu, dan tidak ada niat baik, maka APH bisa melakukan pemeriksaan," Terangnya.
Lanjut Lesomar untuk menghindari masalah hukum, maka seharusnya SKPD yang masuk dalam temuan BPK tahun 2024, mengikuti arahan dan rekomendasi dari BPK.(Fadli)
