Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Klaim Aksi Bersenjata Hambat Kunjungan Wapres
Papuanewsonline.com, Yahukimo — Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo mengklaim telah menggagalkan rencana
kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke
Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Klaim tersebut disampaikan
melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) TPNPB
tertanggal Rabu (14/1/2026).Dalam siaran pers tersebut, pimpinan TPNPB Kodap XVI
Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak, melaporkan bahwa pasukannya melakukan
operasi bersenjata sejak Selasa (13/1/2026) di sekitar wilayah Kota Dekai.
Operasi itu diklaim sebagai bagian dari upaya mereka menolak kehadiran aparat
keamanan dan pejabat negara di wilayah tersebut.TPNPB menyebut telah melakukan penembakan terhadap pesawat
yang masuk ke wilayah Yahukimo serta terlibat baku tembak dengan aparat militer
Indonesia. Mereka juga mengklaim bahwa kontak senjata dengan aparat keamanan
masih berlangsung di wilayah Kota Dekai pada saat pernyataan resmi itu
dikeluarkan.Masih dalam pernyataan yang sama, Manajemen Markas Pusat
Komnas TPNPB melalui juru bicaranya menyebutkan bahwa sejumlah pejabat Papua
yang berada dalam rombongan Wakil Presiden dinilai tidak mewakili kepentingan
rakyat Papua. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari sikap politik
kelompok tersebut terhadap pemerintah Indonesia.Selain itu, TPNPB juga menyerukan kepada masyarakat Papua
agar tidak menyerahkan tanah adat kepada pemerintah Indonesia untuk kepentingan
pembangunan maupun proyek strategis nasional. Seruan tersebut diklaim sebagai
bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat.TPNPB menyatakan bahwa tuntutan tersebut berkaitan langsung
dengan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah adat di Papua. Mereka menilai
bahwa pembangunan yang berjalan selama ini tidak melibatkan persetujuan
masyarakat adat secara menyeluruh.Dalam pernyataan lanjutan, kelompok tersebut juga meminta
masyarakat Papua untuk melaporkan kepala suku yang terlibat dalam proses
penyerahan tanah adat kepada pemerintah atau pihak lain. Seruan itu disebut
sebagai bagian dari kontrol internal terhadap struktur adat di wilayah konflik.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi
dari pihak pemerintah maupun aparat keamanan terkait klaim TPNPB tersebut.
Situasi keamanan di wilayah Yahukimo masih menjadi perhatian serius menyusul
pembatalan kunjungan Wakil Presiden RI. Penulis: JidEditor: GF
15 Jan 2026, 17:10 WIT
Ringankan Derita Warga Terdampak Banjir, Polri Hadir Beri Layanan Kesehatan di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Pascabanjir bandang yang melanda wilayah Aceh Tamiang, kebutuhan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama. Menjawab kondisi tersebut, Polri hadir melalui langkah kemanusiaan dengan menyentuh langsung masyarakat, bahkan hingga ke pintu rumah warga yang membutuhkan perawatan khusus.Pusdokes Polri dan Bid Dokes Polda Aceh melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan dan vitamin, edukasi kesehatan, serta home visit kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Desa Tanjung Binjai dan Desa Kula Penaga, Kabupaten Aceh Tamiang Pada Rabu, (14/1/2026).Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu oleh Tim BKO Biddokkes Polda Metro Jaya, Tim BKO Biddokkes Polda Jawa Tengah, dokkes Polres Aceh Tamiang, serta Tim Biddokkes Polda Aceh, sebagai wujud sinergi lintas satuan dalam mendukung percepatan pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana.Kabid Dokkes Polda Aceh, Kombes Pol dr. Dafianto Arief, M. Si. dalam keterangannya, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pelayanan kesehatan terpadu Polri di wilayah terdampak bencana. “Pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga pascabencana. Kami fokus pada penanganan penyakit yang umum muncul setelah banjir, sekaligus melakukan edukasi dan home visit bagi warga dengan kondisi khusus,” ujar dr. Dafianto Arief.Ia menambahkan, kehadiran tim kesehatan dari berbagai Polda merupakan upaya memperkuat layanan agar menjangkau masyarakat secara merata.“Sinergi tim BKO dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, serta jajaran Polda Aceh memungkinkan pelayanan dilakukan secara optimal, cepat, dan tepat sasaran,” tambahnya.Salah satu dokter yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Penda I dr. Yuliantikha Nurul Qumariah, menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan warga berkaitan dengan penyakit pascabanjir.“Penyakit yang paling banyak kami temukan adalah hipertensi, dermatitis, ISPA, diare, serta hiperkolesterolemia. Selain pengobatan, kami juga memberikan edukasi agar masyarakat memahami cara menjaga kesehatan di lingkungan pascabanjir,” jelasnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan, tercatat 193 warga menerima layanan kesehatan. Penyakit yang paling dominan antara lain hipertensi sebanyak 70 pasien, dermatitis 50 pasien, hiperkolesterolemia 30 pasien, ISPA 15 pasien, diare 10 pasien, diabetes melitus 5 pasien, serta keluhan sakit gigi 3 pasien.Tim juga melaksanakan home visit terhadap warga dengan kondisi suspek psoriasis vulgaris dan stroke non hemoragik. Perwakilan dokkes Polres Aceh Tamiang, APITU Faisal Riza Syahputra, AMK, menyampaikan bahwa pendekatan jemput bola menjadi kunci dalam pelayanan kesehatan pascabencana.“Kami tidak hanya menunggu masyarakat datang ke pos kesehatan, tetapi juga mendatangi langsung rumah warga yang membutuhkan penanganan khusus. Ini adalah bentuk kehadiran Polri yang humanis,” ujarnya.Kehadiran tim kesehatan Polri disambut hangat oleh masyarakat. Sulaiman (52), warga Desa Tanjung Binjai, mengaku sangat terbantu dengan layanan yang diberikan.“Sejak banjir, banyak warga yang mengeluh sakit. Alhamdulillah polisi datang memeriksa kesehatan, memberi obat dan vitamin. Kami merasa diperhatikan,” ungkapnya.Sementara itu, Nur Aisyah (40), warga Desa Kula Penaga, menilai kegiatan home visit sangat membantu warga lanjut usia dan pasien dengan keterbatasan mobilitas.“Petugas datang langsung ke rumah warga yang tidak bisa berjalan jauh. Ini sangat membantu dan membuat kami merasa tidak sendirian,” tuturnya.Melalui kegiatan ini, Polri berharap dapat mencegah peningkatan penyakit pascabencana, sekaligus mempercepat pemulihan kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang. Aksi kemanusiaan tersebut menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir, melayani, dan melindungi masyarakat bukan hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat. PNO-12
15 Jan 2026, 14:48 WIT
Brimob Polda Sumut Bersihkan Lumpur di SMP Negeri 2 Pandan Nauli
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pemulihan fasilitas publik pascabencana alam. Pada Rabu (14/1/2026), Personel SAR Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan pembersihan material lumpur di lingkungan SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.Kegiatan yang dipimpin Brigpol Robin Sumantri Siahaan tersebut menyasar area halaman sekolah, ruang kelas, serta sejumlah fasilitas pendukung yang tertutup endapan lumpur akibat bencana. Pembersihan dilakukan untuk mempercepat normalisasi lingkungan sekolah agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, khususnya dalam memastikan fasilitas pendidikan segera pulih.“Sekolah merupakan ruang penting bagi masa depan generasi muda. Kehadiran Polri di tengah masyarakat, termasuk membantu membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana, adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung pemulihan kehidupan sosial dan pendidikan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, langkah cepat membersihkan lingkungan sekolah juga bertujuan mencegah risiko kesehatan dan keselamatan bagi para siswa serta tenaga pendidik.Proses pembersihan dilakukan secara gotong royong bersama pihak sekolah dan masyarakat setempat menggunakan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan alat kebersihan lainnya. Material lumpur dikumpulkan dan dibuang ke lokasi yang telah ditentukan.Selain pembersihan fisik, personel Brimob juga memberikan imbauan kepada pihak sekolah dan warga sekitar agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran personel Brimob. Upaya tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. PNO-12
15 Jan 2026, 14:42 WIT
Kasad: Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan, Melainkan Memberi Arah dan Solusi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangdam XII/Tanjungpura, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad), dan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (14/1/2026).Jabatan Pangdam XII/Tanjungpura diserahterimakan dari Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si., kepada Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. Sementara itu, jabatan Danpuspenerbad diserahterimakan dari Mayjen TNI Zainuddin kepada Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han., serta jabatan Kadisjarahad dari Brigjen TNI Veri Sudijianto Sudin, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja, S.I.P., M.M., M.Han.Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasad menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja satuan.Kasad juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan kemampuan untuk memberi arah, membentuk karakter satuan, serta menghadirkan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi. Pergantian kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan semangat dan perspektif baru dalam menjawab dinamika tugas TNI AD yang semakin kompleks.“Di tengah perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat, setiap pemimpin dituntut untuk mampu bergerak cepat, berpikir adaptif, dan bertindak tepat,” kutip Wakasad.Kasad juga memberikan penekanan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menghadirkan inovasi yang solutif dan aplikatif. Kepemimpinan yang dibangun diharapkan tetap berpegang pada prinsip, tegas dalam pelaksanaan tugas, serta bijak dalam pembinaan personel.Selain itu, para pejabat diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan melalui latihan yang intensif dan realistis, serta mengelola potensi sumber daya secara optimal dengan membangun sistem kerja yang adaptif dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna.Melalui estafet kepemimpinan ini, Kasad berharap seluruh satuan dapat terus meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. PNO-12
15 Jan 2026, 14:34 WIT
Kapolda Sambut Kedatangan Audiensi FPTI Maluku: Dukung Pembinaan Atlet Muda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan audiensi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FTPI) Provinsi Maluku.Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku pada Rabu (14/01/2025) ini berjalan hangat dan penuh semangat membangun keolahragawan khususnya pada bidang panjat tembing.Audiensi yang berlangsung merupakan wujud penguatan sinergi antara Polda Maluku dan organisasi olahraga khususnya FPTI dalam rangka pembinaan generasi muda, peningkatan prestasi atlet daerah, serta pembangunan karakter masyarakat melalui olahraga.Dalam pertemuan itu, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam, Dansat Brimob dan Kepala Bidang Humas Polda Maluku. Sementara dari FTPI Provinsi Maluku hadir Ketua Harian Mohdar Wattiheluw, Sekretaris Umum Dadang S. Udjur, Wakil Bendahara Rizki Amalia, Bidang Pembinaan Prestasi Nuzul Lulang, Bidang Litbang Adit Sella, serta Bidang Vertical Rescue Yusriandi Narahaubun.Ketua Harian FTPI Provinsi Maluku Mohdar Wattiheluw menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas kesediaannya menerima kedatangan pihaknya. Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan sekaligus membawa Surat Keputusan (SK) kepengurusan, di mana Kapolda Maluku tercantum sebagai salah satu Dewan Pembina FTPI Provinsi Maluku, bersama Gubernur Maluku dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku.FTPI Maluku, kata Wattiheluw, rencananya akan melaksanakan kegiatan pelantikan kepengurusan dalam waktu dekat. Pelantikan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum FTPI Pusat. "Kami berharap dukungan dan suport dari Bapak Kapolda Maluku terhadap agenda organisasi ke depan," pintanya.Wattiheluw juga memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, baik pada level daerah maupun nasional, termasuk partisipasi atlet panjat tebing Maluku dalam Kejuaraan Nasional di Semarang. Pada tahun 2026 ini, Wattiheluw mengaku cabang olahraga panjat tebing akan dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku (POPMAL). Sehingga diperlukan dukungan lintas sektor untuk memaksimalkan pembinaan atlet.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Dewan Pembina FTPI Provinsi Maluku. Kapolda menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk turut mendorong kemajuan olahraga panjat tebing di Maluku.“Saya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Dewan Pembina FTPI Provinsi Maluku. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mendukung kemajuan olahraga khususnya panjat tebing di Maluku,” ujar Kapolda.Lebih lanjut Kapolda menyatakan dukungannya terhadap rencana pelantikan kepengurusan FTPI Provinsi Maluku, serta berharap momentum tersebut dapat memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan prestasi atlet panjat tebing Maluku di tingkat regional maupun nasional.“Saya berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang membanggakan Maluku,” harapnya.Kapolda juga memberikan apresiasi atas berbagai kegiatan dan event yang telah dilaksanakan FTPI Maluku, serta partisipasi atlet Maluku dalam kejuaraan nasional. Menjelang POPMAL Tahun 2026, Kapolda berharap FTPI Maluku dapat melakukan persiapan secara matang dan terencana.Kapolda juga menegaskan bahwa olahraga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter generasi muda, seperti disiplin, sportivitas, kerja keras, dan mental juara. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana positif dalam mencegah perilaku menyimpang dan menjaga stabilitas kamtibmas.“Seni dan olahraga merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Olahraga tidak hanya berbicara tentang prestasi, tetapi juga tentang nilai-nilai positif yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan aman,” tegas Kapolda.Secara khusus, Kapolda melihat cabang olahraga panjat tebing memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Maluku, baik dari sisi kekayaan alam maupun sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan bahwa di internal Polri terdapat potensi atlet panjat tebing yang dapat dibina dan disinergikan melalui kerja sama dengan FTPI Maluku.“Saya berharap ke depan dapat terbangun kolaborasi yang lebih terstruktur antara FTPI, Polda Maluku, dan pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga panjat tebing, sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya. PNO-12
15 Jan 2026, 14:19 WIT
Terima Kunjungan OJK Maluku, Kapolda: Kolaborasi Lindungi Masyarakat dari Penipuan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala OJK provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf yang bertempat di ruang tamu Kapolda, Rabu (14/1/2026).Ajang silaturahmi ini sekaligus penguatan sinergi antara Polda dan OJK Maluku dalam upaya pengawasan sektor jasa keuangan, edukasi literasi keuangan, serta pencegahan investasi ilegal dan pinjaman online bermasalah.Pertemuan yang berlangsung santai ini juga menjadi momen koordinasi lintas sektor untuk memperkuat melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.Hadir dalam pertemuan itu Direktur Binmas, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kabid Keuangan, dan Kabid Hukum Polda Maluku. Sementara dari OJK hadir Wakil Kepala OJK Maluku Novian Suhardi, serta Staf Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Maluku Marlia Halyanti.Kepala OJK Andi Muhammad Yusuf menyampaikan maksud kedatangan pihaknya selain ingin bersilaturahmi juga berbincang terkait kondisi sektor jasa keuangan di Maluku."Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Kapolda yang telah menerima kedatangan kami," kata Andi.Selain fungsi keuangan, Andi menjelaskan OJK juga memiliki tugas edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya investasi ilegal dan praktik keuangan yang merugikan.Andi juga menyorot adanya kasus investasi ilegal yang terjadi pada tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan modus kerja paruh waktu, yang menelan korban ratusan orang. Berkat langkah cepat dan koordinasi lintas sektor, OJK telah melakukan penutupan terhadap investasi ilegal tersebut dan proses hukumnya telah ditangani oleh aparat penegak hukum setempat.Andi juga menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai perpanjangan tangan negara dalam membantu edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini penting untuk mencegah masyarakat terjerat investasi ilegal, gadai ilegal, maupun pinjaman pribadi yang menyesatkan. Secara nasional, Andi menyebutkan terdapat lebih dari 14.000 investasi ilegal dengan kerugian mencapai sekitar Rp150 triliun.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto memberikan apresiasi atas kinerja OJK Provinsi Maluku yang telah menjalankan fungsi pengawasan, edukasi, dan perlindungan konsumen secara aktif. Kapolda berharap pertemuan ini dapat menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam menangani potensi kerawanan di sektor jasa keuangan.“Kita perlu memiliki data dan pemetaan bersama terkait potensi kerawanan di Maluku, seperti pinjaman online dan investasi ilegal. Hal-hal ini perlu menjadi atensi bersama karena korbannya tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga anggota Polri,” kata Kapolda.Kapolda juga menyoroti fenomena pinjaman yang melibatkan anggota Polri tanpa mekanisme pengawasan pimpinan. Ia menegaskan, setiap pembiayaan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kemampuan membayar (5C), serta perlunya koordinasi antara pihak pemberi pinjaman dengan pimpinan instansi terkait.“Jika anggota terlilit utang, hal ini akan berdampak pada kinerja dan mencoreng institusi. Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi menjadi sangat penting,” ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolda menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program edukasi dan sosialisasi OJK, termasuk program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan). Menurutnya, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat merupakan langkah strategis, mengingat keterbatasan akses jasa keuangan di sejumlah kecamatan di Maluku.“Polda Maluku membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Edukasi keuangan harus menjangkau hingga ke pelosok agar masyarakat semakin cerdas, waspada, dan tidak mudah terjerat praktik keuangan ilegal,” pungkasnya. PNO-12
15 Jan 2026, 14:01 WIT
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Penyelundupan Roti Berisi Sabu ke Lapas Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon berhasil digagalkan berkat ketelitian petugas dan respons cepat aparat penegak hukum. Seorang pria berinisial AP berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus yang menegaskan bahwa lapas masih menjadi sasaran empuk jaringan peredaran narkotika.Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, (4/1/2026), saat petugas Lapas Kelas IIA Ambon melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang titipan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam roti.Namun, pelaku yang menitipkan roti tersebut sempat melarikan diri sebelum petugas menyadari adanya narkotika di dalam barang titipan. Temuan tersebut kemudian segera dilaporkan pihak Lapas kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk ditindaklanjuti secara hukum.Penanganan kasus selanjutnya dilakukan melalui investigasi gabungan antara Polresta Ambon dan Polda Maluku, sebagai bagian dari penguatan sinergi dalam pemberantasan peredaran narkotika.Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol. Indra Gunawan, S.I.K., MH, membenarkan bahwa pelaku pengantar narkotika telah berhasil diamankan.“Betul sekali, namun lebih tepatnya ini merupakan investigasi gabungan antara Polda dan Polresta. Untuk tersangka yang mengantarkan barang tersebut sudah berhasil kami amankan,” ujar Kombes Pol. Indra Gunawan, Rabu (14/1/2026).Tersangka diketahui berinisial AP, pria kelahiran 1993, yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa dan berdomisili di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. AP diamankan di salah satu wilayah yang masih berada dalam kawasan hukum Polresta Ambon.“Saat ini proses penyidikan dan pengembangan terhadap kasus tersebut masih terus dilakukan,” tambah Kombes Pol. Indra Gunawan.Kasus ini kembali menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan masih menjadi target peredaran narkotika, meskipun sistem pengawasan terus diperketat. Diperlukan kerja sama lintas institusi serta penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan agar peredaran narkotika dapat diputus hingga ke akar jaringannya. PNO-12
15 Jan 2026, 13:47 WIT
Senator Papua Interupsi Rapat DPD RI: "Butuh Sekolah Dan RS, Bukan Markas Tentara"
Papuanewsonline.com, Jakarta — Senator Papua Barat Daya,
Paul Finsen Mayor, menginterupsi jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI pada Rabu (14/1/2026). Interupsi tersebut dilakukan untuk
menyampaikan penolakan masyarakat Papua terhadap rencana pembangunan batalion
terkait program ketahanan pangan di wilayah Papua.Dalam forum resmi tersebut, Paul menegaskan bahwa masyarakat
Papua memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibanding kehadiran markas
militer. “Itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua
butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara,” ujarnya di hadapan
pimpinan dan anggota DPD RI.Ia mengingatkan bahwa Papua memiliki status Otonomi Khusus
(Otsus) yang semestinya menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan
pembangunan. Menurutnya, prioritas utama yang harus dibahas dan direalisasikan
di Papua adalah sektor pendidikan dan kesehatan. “Itu penting, karena kita di
otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,”
jelas Paul.Selain menyoroti rencana pembangunan batalion, Paul juga
menyampaikan aspirasi masyarakat adat Papua yang menolak wacana pengembangan
perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua. Ia menyebut penolakan tersebut datang
langsung dari masyarakat adat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan
sosial.“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit
di Papua,” ungkap Paul sambil menyampaikan berbagai masukan yang ia terima dari
masyarakat di daerah pemilihannya.Lebih lanjut, Paul meminta agar pimpinan DPD RI meneruskan
aspirasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. “Jadi nanti sampaikan
ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak
suka,” pungkasnya.Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B
Najamuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang
disampaikan oleh Senator Papua Barat Daya. Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki
komitmen untuk menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan
Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” pungkas Sultan
B Najamuddin.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan
harapan agar Papua turut mengembangkan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian
dari program swasembada energi nasional. Pernyataan tersebut kini menuai
penolakan terbuka dari perwakilan daerah Papua di forum parlemen. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 23:09 WIT
Ancaman Keamanan Menguat, Kunjungan Wapres Gibran ke Yahukimo Dibatalkan Mendadak
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Presiden Republik
Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, membatalkan secara mendadak kunjungan
kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu
(14/1/2026). Keputusan tersebut diambil menyusul adanya ancaman keamanan yang
dinilai serius terhadap keselamatan VVIP.Pembatalan dilakukan ketika Wapres beserta rombongan telah
berada di dalam pesawat Hercules di Bandara Wamena sekitar pukul 10.20 WIT.
Seluruh penumpang telah duduk dan bagasi tersusun rapi, sementara salah satu
agenda utama kunjungan adalah peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Yahukimo.Namun, pada saat-saat terakhir sebelum lepas landas, Tim
Pengamanan Wapres melakukan evaluasi lanjutan terhadap situasi keamanan di
wilayah tujuan. Hasilnya, pesawat diputuskan untuk tidak melanjutkan
penerbangan dan berbalik arah menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua,
Biak, Papua.Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim
menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keamanan
terkini di Yahukimo. “Melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan
pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan
ke Yahukimo. Kami menyarankan untuk dilakukan penjadwalan kembali,” ujarnya
kepada wartawan.Ia menambahkan, “Dari pertimbangan intelijen, kami melihat
ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana
yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak
memungkinkan.” Pernyataan tersebut disampaikan bersama Kepala Staf Angkatan
Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.Meski tidak dirinci secara detail, beredar informasi adanya
kontak senjata di sekitar Bandara Yahukimo pada pagi hari sebelum rencana
kedatangan Wapres. Kelompok yang diduga berafiliasi dengan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) disebut melakukan penembakan terhadap pesawat militer dan sipil.Kabupaten Yahukimo memang dikenal sebagai salah satu wilayah
dengan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi. Sepanjang tahun 2025, kelompok
bersenjata yang berafiliasi dengan OPM mengklaim telah melakukan sejumlah aksi
di daerah tersebut, termasuk pernyataan kesiapan perang terhadap aparat
keamanan.Situasi tersebut menjadi dasar kuat bagi aparat keamanan
untuk tidak mengambil risiko terhadap keselamatan Wapres dan rombongan. Langkah
pembatalan dinilai sebagai keputusan strategis untuk menghindari potensi
gangguan keamanan yang lebih besar.“Kami akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar
kunjungan dapat dilakukan di kemudian hari dengan kondisi yang aman dan
kondusif,” pungkas Mayjen TNI Amrin Ibrahim. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 22:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
