logo-website
Selasa, 30 Jun 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Kapolda Maluku Pimpin Sidang Terbuka Kelulusan Akhir Bintara Brimob Polri 2026 Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, memimpin langsung Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026 Panda Maluku, yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa (23/12/2025) sore.Sidang terbuka ini menjadi tahapan akhir dari seluruh rangkaian seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri di wilayah Polda Maluku sekaligus mencerminkan komitmen Polri terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen personel.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Maluku, Karo SDM Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua/wali dan seluruh peserta seleksi Bintara Brimob Polri T.A. 2026 Panda Maluku.Sidang diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, dan pernyataan resmi pembukaan sidang oleh Kapolda Maluku. Selanjutnya, penayangan video selayang pandang yang menampilkan seluruh tahapan seleksi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik kepada peserta dan orang tua.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur atas kelancaran seluruh proses seleksi hingga tahap akhir penetapan kelulusan. Ia mengapresiasi semangat, disiplin, dan sportivitas para peserta selama mengikuti seleksi.Kapolda menegaskan bahwa kelulusan peserta murni berdasarkan kemampuan, prestasi, serta hasil penilaian objektif dari setiap tahapan seleksi yang telah dijalani.“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus. Kalian akan mengikuti pendidikan untuk dibentuk menjadi Bintara Brimob Polri. Ingat, Brimob adalah pasukan yang dituntut kuat, tangguh, disiplin, dan memiliki mental juang tinggi. Ikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” tegas Kapolda.Tak lupa, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga peserta yang selama ini memberikan dukungan moral dan doa. Menurutnya, peran keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter calon anggota Polri yang tangguh dan berintegritas.Kapolda juga memberikan penghargaan kepada seluruh panitia, pengawas internal dan eksternal, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan seleksi. Ia menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen melaksanakan rekrutmen Polri yang BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Tidak ada titipan, tidak ada intervensi. Semua peserta dinilai secara objektif berdasarkan kemampuan dan hasil yang dicapai. Ini komitmen kami untuk melahirkan anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.Usai sambutan Kapolda, Karo SDM Polda Maluku memaparkan hasil seluruh tahapan seleksi, termasuk perangkingan dan kuota penerimaan. Berdasarkan hasil sidang, tercatat 52 peserta pria mengikuti seleksi dan seluruhnya dinyatakan lulus terpilih, tanpa adanya peserta lulus tidak terpilih.Kapolda Maluku kemudian secara resmi menutup Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Akhir, yang ditandai dengan menyanyikan Lagu “Bagimu Negeri” sebagai simbol pengabdian kepada bangsa dan negara.Menutup rangkaian kegiatan, Kapolda kembali menegaskan harapannya agar para peserta yang lulus dapat menjadi anggota Brimob Polri yang berintegritas tinggi, menjunjung nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, serta siap mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.Pelaksanaan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir Bintara Brimob Polri T.A. 2026 Panda Maluku menunjukkan komitmen nyata Polda Maluku dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang profesional dan berintegritas. Kehadiran pengawas internal dan eksternal, keterlibatan orang tua, serta pemaparan terbuka seluruh tahapan seleksi memperkuat kepercayaan publik terhadap prinsip BETAH yang terus digaungkan Polri. Langkah ini dinilai strategis dalam melahirkan generasi Brimob Polri yang tangguh, humanis, dan siap menjawab tantangan tugas ke depan. PNO-12 24 Des 2025, 21:42 WIT
Tunjukkan Kepedulian, Polri Dukung Pemulihan Korban Banjir Papuanewsonline.com, Padang - Polri terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Hal tersebut tercermin dari kehadiran personel Polsek Kuranji dalam kegiatan bertajuk “Marandang, Pariwisata Pulih Bersama” yang digelar pada Selasa, 23 Desember 2025, di Lapangan Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial bagi para korban bencana banjir di Kota Padang, yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Pariwisata Kota Padang dan para pengusaha rendang setempat. Dalam kegiatan ini, proses memasak rendang dilakukan langsung di lokasi sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masa pemulihan pascabencana.Sebanyak 1.500 paket rendang yang telah dimasak kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir sebagai bentuk dukungan moril dan bantuan kebutuhan pangan. Kehadiran personel Polri dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan lancar.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa Polri senantiasa mendukung kegiatan kemanusiaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat."Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga aktif mendukung upaya pemulihan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kegiatan seperti ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya. PNO-12 24 Des 2025, 21:18 WIT
Kapolda Sumut Tinjau Langsung Lokasi Pasca Bencana di Tapanuli Tengah Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., meninjau langsung situasi pascabencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa, 23 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses penanganan dan pemulihan berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif bagi masyarakat terdampak.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumut didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sumut serta Kapolres Tapanuli Tengah. Kehadiran pimpinan Polri di lokasi bencana menjadi bentuk komitmen institusi dalam memberikan dukungan moril sekaligus memastikan setiap langkah penanganan pascabencana terlaksana secara optimal, khususnya bagi warga yang mengalami kerugian materiil.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa peninjauan langsung oleh Kapolda merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan respons cepat dan tepat di lapangan. “Kehadiran Kapolda di lokasi bencana bertujuan memastikan seluruh personel dan unsur terkait bekerja sesuai dengan rencana penanganan, sehingga pemulihan kondisi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan efektif,” ujarnya.Melalui koordinasi langsung di lapangan, Kapolda Sumut menegaskan bahwa fokus utama penanganan saat ini adalah percepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarana pendukung, agar warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing serta menjalankan aktivitas secara normal.Polri, bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait, terus berkomitmen untuk hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan pascabencana alam. PNO-12 24 Des 2025, 21:05 WIT
Terlibat Skandal, Aspidsus Kejati Papua Masuk Daftar Mutasi Jaksa Agung Papunewsonline.com, Jakarta — Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Nilla, S.H., M.H., resmi masuk dalam daftar mutasi jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada penghujung tahun 2025, pasca dikabarkan terlibat skandal dugaan TPPU dan Gratifikasi yang menyeret sejumlah Jaksa di Kejati Papua. Informasi yang dihimpun Papuanewsonline.com pada  Kamis (24/12/2025), mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI : Nomor: KEP-IV-1734/C/12/2025 tanggal: 24 Desember 2025, tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum, atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam SK tersebut, Nixon Nikolaus Nilla mendapat penugasan baru sebagai Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat D Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejaksaan Agung. Sementara itu, posisi Aspidsus Kejati Papua kini dijabat  Adyantana Meru Herlambang, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Jawa Timur. Namun demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan Kejaksaan Agung, mantan Aspidsus Kejati Papua tersebut dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)  terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi bernilai puluhan miliaran rupiah sepanjang tahun 2025. Sementara itu diketahui, dalam SK mutasi tersebut, tercantum Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Conny Novita Sahetapy Engel, S.H., M.H, mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan. Jabatan yang ditinggalkan akan ditempati Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dr. I Putu Eka Suyantha, S.H., M.H. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai status hukum maupun materi pemeriksaan dari Nikxon Nila Mahuse. Pihak Kejagung juga belum memberikan pernyataan terbuka apakah pemeriksaan tersebut berkaitan langsung dengan mutasi jabatan yang bersangkutan. Redaksi Papuanewsonline.com akan terus memantau dan mengonfirmasi perkembangan kasus ini kepada pihak-pihak berwenang untuk memastikan informasi yang berimbang dan akurat. Penulis: Hendrik Editor: Gf 24 Des 2025, 19:32 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Rakor Lintas Sektoral Bersama Menko Polhukam secara Virtual Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Kesiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.Rakor yang berlangsung secara virtual ini diikuti Kapolda, bersama Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura dan Kabinda Maluku dari Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Selasa (23/12/2025).Menko Polhukam dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi luar biasa dalam membantu penanganan korban bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh.Terkait kesiapan Nataru, Ia menekankan beberapa hal penting. Di antaranya Keselamatan Transportasi. Djamari mengimbau masyarakat yang melaksanakan mudik agar tidak memaksakan kapasitas kendaraan. "Jika kendaraan sudah penuh, jangan melampaui kapasitas demi keselamatan bersama," tegasnya.Sorotan lainnya yakni antisipasi gangguan di bandara. Djamari menekankan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh keterlambatan penerbangan (delay). Hal ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.Sinergi Forkopimda, juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Ia meminta seluruh Forkopimda di daerah untuk menjaga kerja sama dan soliditas demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam juga mendengarkan paparan dari seluruh Kapolda se-Indonesia mengenai kesiapan personel dan pemetaan titik rawan. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengantisipasi potensi gangguan jelang perayaan Nataru di wilayah Maluku."Kami telah menyiapkan langkah-langkah preventif dan preemtif guna memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal dan perayaan pergantian tahun berjalan aman dan damai. Sinergi dengan TNI dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama," kata Kapolda.Polri akan fokus pada pengamanan rumah ibadah, objek vital, pusat keramaian, serta jalur transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi mobilisasi masyarakat di kepulauan Maluku. PNO-12 24 Des 2025, 10:58 WIT
Menko Yusril: Pemerintah Pilih Terbitkan PP untuk Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memilih untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan polemik terkait terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa penyusunan PP ini dianggap lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Yusril menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah hukum dengan segera dan menghindari perdebatan yang lebih panjang. "Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU, oleh karena itu Presiden memilih pengaturan melalui PP," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya.Penyusunan PP ini, lanjut Yusril, juga merupakan respons terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang menyebutkan bahwa jabatan-jabatan tertentu di Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, dengan pengaturan lebih lanjut yang harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, PP ini akan menjadi dasar hukum yang jelas dan konstitusional terkait penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.Sementara itu, Yusril juga mengutip Pasal 28 ayat (4) UU Polri, yang mengatur bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, setelah Putusan MK, muncul pertanyaan terkait jabatan mana yang dapat diisi oleh anggota Polri. "Jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri akan diatur lebih lanjut dalam PP," jelas Yusril.PP yang sedang disusun ini diharapkan dapat menggantikan dan merapikan pengaturan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri, yang sebelumnya tercantum dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Ini akan memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa penugasan anggota Polri di jabatan sipil tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.Menanggapi perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Yusril menjelaskan bahwa pilihan instrumen hukum untuk mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian berbeda dengan yang diterapkan pada TNI. "UU TNI memilih mengaturnya langsung dalam undang-undang. Dengan PP juga tidak ada masalah, karena berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden berwenang untuk menetapkan PP dalam menjalankan undang-undang," ujar Yusril.Keputusan apakah UU Polri akan direvisi atau tidak akan sepenuhnya bergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. "Apakah ke depan UU Polri akan diubah atau tidak, itu tergantung pada hasil kerja komisi dan kebijakan Presiden setelah menerima rekomendasi dari komisi tersebut," tegas Yusril.Penyusunan PP ini sudah dimulai sejak dua hari lalu, melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kumham Imipas. Presiden telah menyetujui pengaturan penugasan anggota Polri di jabatan sipil dilakukan melalui PP, dan diharapkan PP ini sudah dapat diselesaikan pada akhir Januari 2026. Penulis: PNO-1Editor: GF 23 Des 2025, 18:14 WIT
WASPADA! TPNPB Siap Hadapi Pengiriman Pasukan Militer Indonesia ke Yahukimo Papuanewsonline.com, Yahukimo – Markas Pusat KOMNAS TPNPB menerima laporan penting mengenai langkah militer Indonesia yang semakin intensif di wilayah Yahukimo, Papua. Menurut laporan dari Panglima TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak, militer Indonesia telah melakukan pengiriman logistik dan kendaraan taktis (rantis) dengan menggunakan pesawat Hercules milik Angkatan Udara Indonesia, yang mendarat di Bandar Udara Nop Goliath Dekai, Yahukimo. Tindakan ini semakin memanaskan ketegangan yang sudah berlangsung lama di wilayah tersebut.Pendoropan logistik ini turut disertai dengan operasi udara menggunakan pesawat nirawak (drone) yang dilengkapi dengan granat, yang terus dilakukan ke seluruh wilayah Yahukimo. TPNPB, dalam hal ini, menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan perlawanan jika aparat militer Indonesia masuk lebih jauh ke wilayah markas mereka. Pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo, yang kini berada dalam status siaga penuh, mengingatkan agar aparat militer dan warga sipil tidak memasuki wilayah yang telah dikendalikan oleh pasukan TPNPB.Sebby Sambom, Jubir Komnas TPNPB, menegaskan bahwa pasukan TPNPB yang terdiri dari Batalyon HSSBY siap melaksanakan operasi dan perlawanan terhadap militer Indonesia jika mereka memasuki markas utama TPNPB. Pasukan yang tersebar di sekitar Kota Dekai telah memperketat keamanan dan mengimbau warga untuk menghindari wilayah zona merah yang kini berada di bawah kendali penuh TPNPB.Di tengah eskalasi ketegangan tersebut, TPNPB juga mengumumkan duka nasional atas gugurnya Lea Sobolim, salah seorang prajurit aktif TPNPB dari Batalyon Sisiba, yang meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Lea Sobolim tertembak pada 13 Desember 2025 saat terlibat dalam pertempuran sengit melawan aparat militer Indonesia. Ia meninggal dunia pada 21 Desember setelah berjuang melawan luka yang dideritanya, khususnya tembakan di bagian paha.Prajurit Lea Sobolim telah dimakamkan dengan penghormatan militer di Markas TPNPB Kodap XVI Yahukimo pada 22 Desember 2025 dini hari. Brigjen Elkius Kobak mengimbau seluruh pasukan TPNPB untuk tetap waspada dan meningkatkan patroli, terutama di sekitar Kota Dekai, guna menjaga ketertiban dan kesiapsiagaan pasukan dalam menghadapi potensi ancaman lebih lanjut.Dalam pernyataan resmi, TPNPB juga menegaskan bahwa meski militer Indonesia melakukan pengiriman pasukan ke Yahukimo, hal ini tidak akan melemahkan semangat perjuangan mereka. TPNPB tetap teguh pada komitmen untuk melawan segala bentuk ancaman yang datang dari pasukan militer Indonesia. TPNPB mengingatkan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, serta Panglima TNI Agus Subiyanto dan Pangdam XVII Cenderawasih bahwa mereka siap menghadapi setiap tantangan yang ada di medan perang.Pemberitahuan ini juga menjadi pesan kuat kepada masyarakat internasional bahwa situasi di Yahukimo tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Pasukan TPNPB menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-hak masyarakat setempat, serta menuntut agar penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan dijaga dalam setiap tindakan yang diambil oleh pihak militer. Penulis: HendrikEditor: GF 23 Des 2025, 18:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT