Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pemkab Dogiyai Salurkan Dana Otsus: Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Masyarakat
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, kembali menunjukkan komitmennya terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan Dana Otonomi
Khusus (Otsus). Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan,
kelembagaan sosial, dan pengembangan usaha masyarakat kecil, dengan harapan
mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.Penyerahan bantuan dilakukan pada Senin, 27 Oktober 2025, di
Aula Koteka Moge, Moanemani, Kabupaten Dogiyai, dan dihadiri langsung oleh
Bupati Dogiyai Yudas Tebai, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD),
tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga penerima bantuan.Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, S.Pd., M.Si.,
menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah
daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Dogiyai.“Bantuan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka
pendek, tetapi untuk memperkuat fondasi masyarakat dalam bidang pendidikan,
sosial, dan ekonomi,” ujar Yudas.Menurutnya, dana Otsus yang disalurkan mencakup bantuan bagi
lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha kecil, serta sekitar
400 warga penerima bantuan pendidikan langsung.Bupati Yudas juga mengingatkan agar seluruh penerima
menggunakan bantuan tersebut secara tepat sasaran dan bertanggung jawab, guna
memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.Bupati menegaskan bahwa Pemkab Dogiyai berkomitmen
menjalankan pengelolaan dana Otsus secara transparan dan akuntabel, dengan
melibatkan pengawasan publik serta lembaga terkait.“Penyaluran ini kami lakukan secara terbuka. Semua lembaga
dan kelompok penerima sudah melalui proses verifikasi agar dana benar-benar
sampai kepada yang membutuhkan,” tegas Yudas Tebai.Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah
untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus,
yang sering menjadi sorotan di berbagai daerah di Papua.Melalui penyaluran dana Otsus ini, Pemkab Dogiyai berharap
dapat menghidupkan semangat pendidikan dan budaya kerja produktif di kalangan
masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kreatif serta
memperluas lapangan kerja lokal, terutama bagi generasi muda Dogiyai.Salah satu penerima bantuan, perwakilan dari Yayasan Kasih
Bara Enakbaboo, menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah daerah.“Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk mendukung
pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman. Kami akan manfaatkan dengan baik
demi masa depan generasi Dogiyai,” ungkapnya.Dalam penutupannya, Bupati Yudas menegaskan bahwa tujuan
akhir dari kebijakan ini adalah membangun Dogiyai dari akar masyarakat desa,
memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan kesejahteraan berkeadilan di
seluruh distrik.“Dana Otsus bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi wujud
kasih dan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan rakyatnya,” tutur Yudas
dengan tegas.Dengan semangat ini, Pemkab Dogiyai berkomitmen menjadikan
dana Otsus sebagai alat perubahan positif, bukan sekadar bantuan finansial,
tetapi investasi untuk masa depan generasi Dogiyai yang mandiri dan berdaya
saing.Penulis: Hendrik Editor: GF
31 Okt 2025, 03:38 WIT
Wakil Rakyat Suarakan Aspirasi Masyarakat: DPRD Paniai Tolak Penempatan Marinir di Distrik Ekadide
Papuanewsonline.com, Paniai — Gelombang
penolakan terhadap kehadiran pasukan Marinir di wilayah pegunungan Paniai kian
menguat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Yudas
Nawipa, secara tegas menyampaikan bahwa masyarakat Wilayah 3 Paniai, khususnya
di Distrik Ekadide, menolak penempatan pasukan Marinir di daerah mereka. Menurut Yudas, kehadiran Marinir
di wilayah pegunungan dinilai tidak relevan dengan kondisi geografis serta
berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai langkah
penempatan pasukan tersebut seharusnya mempertimbangkan karakteristik wilayah,
kebutuhan keamanan, dan aspek sosial budaya masyarakat setempat. “Saya meminta Panglima TNI untuk
meninjau ulang penempatan pasukan Marinir di Paniai karena tidak sesuai dengan
kondisi geografis daerah. Masyarakat Paniai hidup di wilayah pegunungan yang
damai dan memiliki dinamika tersendiri. Tidak ada alasan mendesak yang
mengharuskan kehadiran pasukan Marinir di sini,” ujar Yudas dalam
pernyataannya, Rabu (30/10/2025). Penolakan masyarakat bukan semata
karena kehadiran aparat militer, tetapi lebih pada ketidaksesuaian fungsi dan
tujuan penempatan pasukan Marinir di daerah tersebut. Yudas menjelaskan,
Marinir sejatinya memiliki kompetensi utama dalam operasi laut dan pantai,
bukan di medan pegunungan seperti Paniai. “Kalau di wilayah pantai mungkin
relevan, tetapi di Paniai yang merupakan wilayah pegunungan, tugas itu bisa
dijalankan oleh aparat keamanan setempat yang sudah memahami karakter sosial
dan medan,” tambahnya. Selain itu, menurut Yudas,
masyarakat Paniai selama ini telah hidup dalam suasana aman dan damai tanpa
kehadiran pasukan tambahan. Oleh karena itu, ia menilai langkah penempatan
Marinir justru dapat memicu kesalahpahaman antara aparat dan warga jika tidak
disosialisasikan dengan baik. Sikap Yudas Nawipa mendapat
dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda di Wilayah
3 Paniai. Mereka menilai bahwa pembangunan dan keamanan daerah seharusnya
diutamakan melalui pendekatan kesejahteraan, bukan militerisasi. Sejumlah tokoh menegaskan bahwa
masyarakat Paniai lebih membutuhkan peningkatan layanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar ketimbang penambahan pasukan
bersenjata. “Kami ingin pemerintah pusat
memahami bahwa keamanan sejati di Papua bukan hanya soal senjata, tetapi
bagaimana masyarakat sejahtera dan merasa dilibatkan dalam pembangunan,” ujar
salah satu tokoh masyarakat di Ekadide. Yudas Nawipa juga menyerukan agar
pemerintah daerah dan aparat keamanan duduk bersama untuk melakukan evaluasi
dan dialog terbuka dengan masyarakat terkait kebijakan penempatan pasukan di
Paniai. Ia berharap langkah ini dapat mencegah potensi kesalahpahaman serta
menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah tersebut. “Kita tidak ingin ada ketegangan
baru yang justru merugikan masyarakat. Saya percaya dengan komunikasi yang
baik, pemerintah dan TNI bisa memahami aspirasi warga,” tegas Yudas. Dengan pernyataan ini, DPRD
Paniai berharap agar Panglima TNI segera meninjau ulang kebijakan penempatan
pasukan Marinir di Distrik Ekadide, dan menggantinya dengan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat yang lebih humanis dan sesuai konteks lokal. Penulis: Hendrik Editor: GF
31 Okt 2025, 03:25 WIT
Provinsi Papua Raih Penghargaan Atas Kenaikan Signifikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Papuanewsonline.com, Jakarta — Provinsi
Papua kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini,
pemerintah provinsi tersebut menerima Penghargaan Pelayanan Kepemudaan dari Kementerian
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) berkat keberhasilan dalam
meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara signifikan dalam dua tahun
terakhir. Penghargaan bergengsi itu
diserahkan langsung oleh Kemenpora RI dalam malam apresiasi kepemudaan di
Jakarta, Selasa (28 Oktober 2025), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah
Pemuda ke-97. Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Alberto Ferdinand Rumaropen, hadir secara langsung mewakili Pemerintah Provinsi
Papua untuk menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Aryoko menegaskan
bahwa penghargaan ini bukan semata keberhasilan pemerintah daerah, tetapi hasil
kolaborasi seluruh elemen masyarakat — terutama generasi muda yang telah
menunjukkan semangat perubahan dan kemandirian. “Penghargaan ini menjadi bukti
bahwa anak muda Papua mampu bersaing, berprestasi, dan memberi warna positif
bagi Indonesia. Kami akan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk tumbuh,
berinovasi, dan memimpin di berbagai sektor pembangunan,” ujar Aryoko penuh
semangat. Peningkatan IPP Papua dalam dua
tahun terakhir dinilai sangat signifikan. Berdasarkan data Kemenpora RI, IPP
Papua tahun 2024 mencapai angka 56,33, naik tajam dari capaian tahun
sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan di berbagai aspek,
seperti: Pendidikan dan keterampilan: 70% Kesehatan dan kesejahteraan: 65% Gender dan
inklusi sosial: 53,33% Menurut Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Sonya Monim, keberhasilan ini merupakan buah
dari sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga
pendidikan, serta komunitas lokal melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan
Pemuda yang disusun secara berkelanjutan. “Kami tidak hanya fokus pada
angka statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi pemuda di akar rumput —
terutama di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan sosial,” jelas
Sonya. Pemerintah Provinsi Papua menilai
peningkatan IPP ini membawa manfaat strategis bagi daerah, antara lain meningkatkan
kepercayaan publik dan investor, terutama dalam sektor pendidikan dan
pengembangan SDM, mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah
melalui inovasi dan kolaborasi lintas komunitas dan membuka peluang dukungan
afirmatif dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan berbasis pemuda. Aryoko menegaskan, Pemerintah
Provinsi Papua berkomitmen untuk menjadikan pembangunan pemuda sebagai
prioritas strategis dalam memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat Papua di masa depan. “Generasi muda Papua bukan hanya
penerus, tetapi pelaku utama transformasi. Kami akan terus mendorong kebijakan
yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan mereka,” tutupnya. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 03:17 WIT
Skandal Korupsi Aerosport Mengguncang Mimika: Empat ASN Resmi Ditahan Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura — Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Papua resmi menahan empat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari
lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terkait dugaan korupsi proyek pembangunan
sarana dan prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Mimika tahun anggaran 2021. Keempat tersangka, masing-masing
berinisial DM, HW, RJW, dan M, merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja)
Pemilihan yang bertanggung jawab atas proses tender pengadaan barang dan jasa
di lingkungan Pemkab Mimika. Penahanan dilakukan usai
keempatnya menjalani pemeriksaan intensif selama lima jam di Kantor Kejati
Papua, Jayapura, pada Rabu malam, 29 Oktober 2025. Setelah ditetapkan sebagai
tersangka, mereka langsung digiring ke Rutan Abepura untuk menjalani penahanan
selama 20 hari ke depan. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)
Kejati Papua, Nixon Mahuse, mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menunjukkan
adanya pelanggaran serius dalam proses lelang proyek.
Menurutnya, keempat ASN tersebut secara sengaja memenangkan PT Karya Mandiri
Permai sebagai pelaksana proyek, meskipun perusahaan itu tidak memenuhi
persyaratan administratif maupun teknis sesuai ketentuan pengadaan. “Perusahaan tersebut secara hukum
tidak layak memenangkan tender, namun Pokja tetap memaksakan penetapan
pemenang. Ada indikasi kuat bahwa keputusan itu disengaja dan melibatkan
kepentingan tertentu,” tegas Nixon dalam konferensi persnya. Proyek pembangunan fasilitas
aerosport ini sendiri memiliki nilai kontrak sekitar Rp79 miliar, yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika
tahun 2021. Sementara itu, Kepala Seksi
Penyidikan Kejati Papua, Valeri Deddy Sawaki, menjelaskan bahwa proyek
aerosport tersebut meliputi pekerjaan timbunan tanah seluas 222.477 meter kubik.
Namun, hasil pemeriksaan teknis menunjukkan realisasi pekerjaan hanya mencapai
104.470 meter kubik, jauh dari volume yang ditetapkan dalam kontrak. “Selisih pekerjaan tersebut
menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp31,3 miliar,” ungkap
Valeri. Penyidik juga menduga terdapat penggelembungan
volume pekerjaan dan manipulasi laporan kemajuan proyek. Saat ini, tim penyidik
masih melakukan pendalaman terhadap peran pihak-pihak lain yang diduga ikut
menikmati hasil korupsi tersebut. Valeri menegaskan, penyidikan
tidak akan berhenti pada empat ASN ini saja. Sejumlah pihak lain yang terlibat
dalam proyek — mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), konsultan pengawas, hingga konsultan perencana — juga tengah
diperiksa secara intensif. “Kami akan dalami seluruh mata
rantai proyek ini. Siapa pun yang terbukti ikut serta dalam praktik korupsi,
akan diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya. Kasus ini, menurut Valeri,
menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak
menyalahgunakan jabatan dan wewenang demi keuntungan pribadi. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur ancaman hukuman minimal
empat tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara, serta denda hingga Rp1 miliar. Kejati Papua juga memastikan
bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional, demi
menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 03:11 WIT
Sambut Hari Kesehatan Nasional, Dinkes Mimika Targetkan 10 Ribu Warga Jalani MCU Gratis!
Papuanewsonline.com, Timika — Dalam
rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika meluncurkan program besar yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat: Medical Check Up (MCU) gratis untuk 10 ribu warga.
Program ini akan dilaksanakan di tujuh Puskesmas dalam wilayah Kota Timika,
sebagai bagian dari implementasi program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG)
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langkah ambisius ini menjadi
salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat pelayanan
kesehatan dasar dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan
kesehatan rutin sebagai upaya deteksi dini penyakit. Kepala Seksi Pembiayaan Dinas
Kesehatan Mimika, Farida, menjelaskan bahwa program ini menargetkan 10.000
warga Mimika untuk mendapatkan pemeriksaan gratis.
“Syaratnya cukup sederhana, hanya menunjukkan KTP Mimika. Kami ingin seluruh
masyarakat, dari usia muda hingga lanjut usia, memiliki kesadaran untuk rutin
memeriksa kesehatan,” ujarnya, Kamis (30/10/2025). Farida menekankan bahwa kegiatan
ini bukan sekadar seremonial memperingati Hari Kesehatan Nasional, tetapi juga gerakan
nyata menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. “Di tahun 2024 usia harapan hidup
masyarakat Mimika baru sekitar 70 tahun. Harapan kami, dengan program MCU ini,
usia harapan hidup bisa meningkat hingga 75 tahun ke depan,” ungkapnya optimis. Program MCU gratis ini dirancang
untuk mendeteksi dini berbagai faktor risiko seperti tekanan darah tinggi,
diabetes, kolesterol, hingga gangguan fungsi hati dan ginjal. Dengan pemeriksaan rutin, masyarakat diharapkan bisa mengetahui kondisi
kesehatannya lebih awal dan mendapatkan penanganan yang tepat sebelum penyakit
berkembang lebih jauh. “Banyak orang baru tahu dirinya
sakit setelah kondisinya parah. Padahal, kalau dicek sejak awal, banyak
penyakit bisa dicegah atau dikontrol dengan baik,” jelas Farida. Selain itu, Dinas Kesehatan
Mimika juga akan memberikan edukasi kesehatan dan konseling gizi di setiap
lokasi pelaksanaan MCU untuk membantu masyarakat memahami gaya hidup sehat yang
berkelanjutan. Tujuh Puskesmas yang ditunjuk
sebagai lokasi pelaksanaan program ini meliputi Puskesmas Timika Jaya, Pasar
Sentral, Wania, Kwamki Lama, Mapurujaya, Karang Senang, dan Puskesmas SP2-SP5.
Seluruh fasilitas tersebut telah disiapkan dengan tenaga medis, alat
pemeriksaan standar, serta ruang layanan yang nyaman agar kegiatan berjalan
lancar. Dinkes Mimika juga memastikan
bahwa hasil pemeriksaan setiap peserta akan dicatat dan ditindaklanjuti dengan monitoring
kesehatan lanjutan di Puskesmas masing-masing. “Kami tidak hanya ingin
masyarakat datang cek kesehatan, tapi juga terus melakukan pemantauan secara
berkala agar kesehatannya benar-benar terjaga,” tambah Farida. Untuk memastikan seluruh warga
mengetahui dan berpartisipasi dalam program ini, Dinas Kesehatan Mimika telah
melakukan kampanye informasi publik melalui media sosial, selebaran, dan kerja
sama lintas instansi.
“Kami sudah minta semua Puskesmas untuk menyebarkan flyer dan informasi di
setiap wilayah. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat tahu manfaat dari MCU
dan tertarik ikut,” pungkas Farida. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Okt 2025, 03:07 WIT
Mimika Terus Bergerak, Dua Distrik Baru Diresmikan untuk Dekatkan Pelayanan hingga Perbatasan
Papuanewsonline.com, Timika
— Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mencatat langkah penting dalam sejarah
pembangunan daerah dengan membentuk dua distrik baru: Distrik Mimika Gunung dan
Distrik Mimika Utara.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan
dan perluasan jangkauan pelayanan publik hingga ke wilayah-wilayah perbatasan
dan pegunungan yang selama ini sulit dijangkau. Pengumuman pembentukan dua
distrik baru tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob,
di hadapan ratusan warga dari empat suku besar — Moni, Mee, Amungme, dan Kamoro
— dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Jalan Trans Timika–Wagete, Kamis
(30/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati
Rettob secara resmi menunjuk Primus Wamoni sebagai Pelaksana Kepala Distrik
Mimika Gunung, serta Jery Diwitou sebagai Pelaksana Kepala Distrik Mimika Utara.
Keduanya akan segera menjalankan tugas perdana dalam rangka memperkuat tata
kelola pemerintahan di wilayah hasil pemekaran dari Distrik Iwaka dan Kuala
Kencana. “Hari ini saya datang lihat kamu.
Saya mau bicara wilayah pemerintahan. Ini Kabupaten Mimika sampai di gunung.
Bapa ibu semua orang Mimika,” ujar Bupati Rettob disambut tepuk tangan warga. Bupati menegaskan bahwa
pembentukan dua distrik baru ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk mendekatkan
layanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Dalam dialog terbuka bersama
masyarakat, Bupati Rettob juga menyampaikan sejumlah rencana konkret pemerintah
untuk memperkuat pelayanan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan gratis,
pembuatan KTP di lapangan, serta pembentukan kampung-kampung persiapan sesuai
usulan warga. “Sebulan sekali pegawai kita akan
datang lakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sini, juga buka pendaftaran KTP
di tempat ini. Kita akan bentuk kampung-kampung persiapan sesuai masukan 22
kampung. Sementara akan dibangun satu pustu di wilayah ini,” jelas Rettob. Ia juga memastikan bahwa Distrik
Mimika Utara akan mencakup wilayah hingga Kapiraya, dengan fokus mempercepat
pembangunan infrastruktur jalan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah
pesisir dan pegunungan. Langkah Pemkab Mimika ini
disambut positif oleh para tokoh adat dan masyarakat yang hadir. Perwakilan
dari keempat suku menyampaikan apresiasi serta aspirasi terkait pemekaran
kampung, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan lahan adat. Mereka berharap, kehadiran
distrik baru ini tidak hanya memperpendek jarak layanan pemerintahan, tetapi
juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. “Kami senang akhirnya pemerintah
hadir langsung di sini. Dengan distrik baru, kami berharap pembangunan bisa
lebih cepat dan anak-anak kami bisa sekolah tanpa harus jauh-jauh,” ujar salah
satu tokoh masyarakat Moni. Pemekaran wilayah menjadi dua
distrik baru ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten Mimika
untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, Pemkab Mimika
menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Pemerintah hadir bukan hanya di
kota, tetapi juga di gunung dan pesisir. Semua warga berhak mendapatkan
pelayanan yang sama,” tegas Bupati Rettob. Dengan semangat kebersamaan dan
dukungan masyarakat, Mimika kini melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang
lebih efisien dan berkeadilan, menjangkau hingga pelosok dan perbatasan daerah. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 02:48 WIT
Danlanud Cup 2025: Aksi Gemilang Komandan Lanud YKU Bawa Dirgantara B Menang 2-0
Papuanewsonline.com, Timika — Sorak
sorai penonton menggema di GOR SP5 Mimika, Kamis (30/10/2025), ketika Komandan
Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika, Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, tampil
luar biasa di lapangan futsal. Dalam laga panas Danlanud Cup 2025, ia tidak
hanya memimpin secara taktis dari pinggir lapangan, tetapi juga turun langsung
dan memberikan dua assist brilian yang mengantarkan timnya, Dirgantara B,
meraih kemenangan gemilang 2–0 atas Eagle FC. Kemenangan tersebut menjadi bukti
nyata bahwa semangat kepemimpinan dan kekompakan bisa bersatu dalam satu
lapangan — menginspirasi sekaligus menghibur seluruh penonton yang hadir. Sejak peluit awal dibunyikan,
laga berlangsung cepat dan intens. Dirgantara B tampil agresif dengan permainan
bola pendek yang rapi dan koordinasi antar pemain yang solid. Kolonel Pnb Asri
Efendi Rangkuti, yang dikenal sebagai sosok berkarisma dan disiplin,
menunjukkan ketenangan dan ketajaman visi bermain. Pada menit pertengahan babak
pertama, ia melepaskan umpan terukur dari tengah lapangan yang berhasil
dimaksimalkan oleh Prada Hamid menjadi gol pembuka. Sorakan penonton menggema,
mengiringi perayaan gol yang penuh semangat. Tidak berhenti di situ, menjelang
akhir babak pertama, sang komandan kembali menunjukkan magisnya. Lewat
pergerakan cepat di sisi kanan, ia kembali mengirimkan assist manis kepada Sertu
Nuryadi, yang dengan dingin menggandakan keunggulan menjadi 2–0. Babak kedua berlangsung ketat,
dengan Eagle FC mencoba mengejar ketertinggalan. Namun, pertahanan Dirgantara B
tampil disiplin dan kokoh hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Kolonel Pnb
Asri Efendi Rangkuti menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal skor,
melainkan hasil dari semangat kebersamaan dan sportivitas yang menjadi jiwa
dalam setiap kegiatan olahraga TNI AU. “Suatu kebanggaan bisa
berkontribusi untuk tim Dirgantara B. Kemenangan ini bukan karena individu,
tapi karena kekompakan dan kerja sama tim. Inilah semangat Dirgantara sejati —
solid, sportif, dan pantang menyerah,” ujarnya penuh semangat. Ia juga mengapresiasi panitia
penyelenggara dan seluruh peserta Danlanud Cup 2025 yang telah menjaga
sportivitas dan kekeluargaan selama turnamen berlangsung. Dengan kemenangan kedua ini, Dirgantara
B kini memimpin puncak klasemen grup C dan semakin percaya diri menghadapi laga
selanjutnya. Tim ini menjadi salah satu kandidat kuat juara di ajang bergengsi
tahunan yang mempertemukan berbagai satuan di lingkungan Lanud YKU Timika. Danlanud Cup 2025 tidak hanya
menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan
antar personel TNI AU dan masyarakat sekitar, memperkuat solidaritas serta
semangat kebersamaan di Kabupaten Mimika. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 01:02 WIT
Mimika Siapkan Generasi Emas 2045: Pemkab dan UNCEN Luncurkan Grand Design Pendidikan
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika resmi meluncurkan Grand Design Pembangunan Pendidikan
(GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, sebagai tonggak penting dalam
menyiapkan generasi emas yang siap bersaing di era global. Program ambisius ini
dibuka dalam sebuah Workshop bertajuk “Urgensi Pengembangan Grand Design
Pembangunan Pendidikan Mimika 2025–2045”, yang digelar di Hotel Horison Ultima
Timika, pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika bekerja sama
dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih (Uncen) ini dihadiri
oleh sejumlah pejabat daerah, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Workshop dibuka secara simbolis
dengan pemukulan tifa bersama-sama, sebagai tanda komitmen seluruh peserta
untuk bergerak dalam harmoni menuju transformasi pendidikan yang berkelanjutan
dan berkeadilan di Bumi Amungsa. Mewakili Bupati Mimika, Asisten
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, menyampaikan bahwa
penyusunan Grand Design ini merupakan langkah strategis dan visioner untuk
menata arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terencana dan
berkesinambungan hingga dua dekade mendatang. “Grand Design Pembangunan
Pendidikan ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga peta jalan yang
akan menuntun Mimika menuju masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan
berkarakter,” ujar Frans Kambu dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya
pendidikan yang berbasis data, bukti, dan konteks lokal, sehingga kebijakan
yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Mimika secara menyeluruh. Menurutnya, arah kebijakan
pendidikan yang kuat akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi
besar Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera),
yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Frans
juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah,
dunia pendidikan, lembaga riset, serta masyarakat. Ia berharap GDPP dapat
menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif,
adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada pemerataan kesempatan
belajar. “Pemerintah tidak bisa bekerja
sendiri. Keberhasilan pendidikan di Mimika memerlukan sinergi seluruh komponen
masyarakat — dari dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga pemuda dan
perempuan. Semua punya peran penting,” tegasnya. Penyusunan GDPP 2025–2045 ini
juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari
kesenjangan akses pendidikan antara wilayah pesisir dan pegunungan, hingga
peningkatan mutu tenaga pendidik dan fasilitas belajar yang layak. Melalui workshop ini, Bappeda
Mimika dan Universitas Cenderawasih sepakat untuk membangun sistem pendidikan
yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan
karakter, keterampilan abad ke-21, serta kesiapan menghadapi perubahan sosial
dan ekonomi global. Dalam diskusi yang berlangsung
hangat, para peserta menyepakati pentingnya menjadikan GDPP sebagai acuan
lintas sektor dalam setiap program pembangunan, agar investasi di bidang
pendidikan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Mimika. “Jika kita ingin Mimika menjadi
daerah maju dan sejahtera di tahun 2045, maka kuncinya adalah pendidikan.
Inilah warisan terbaik untuk generasi penerus kita,” tutup Frans Kambu penuh
optimisme. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 00:21 WIT
Pemkab Mimika melalui Dinas Satpol PP Perkuat Sinergi penegakan Perda melalui Penyegaran PPNS
Papuanewsonline.com, Timika — Dalam
upaya memperkuat penegakan hukum dan ketertiban di wilayahnya, Pemerintah
Kabupaten Mimika melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar
kegiatan Penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2025. Kegiatan
ini berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Oktober 2025, bertempat di
Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, dengan tema “Sinergitas dan Kolaborasi
Pemerintah Daerah Bersama Stakeholder dalam Penegakan Peraturan Daerah Guna
Mewujudkan Mimika Rumah Kita yang Aman, Nyaman, dan Tertib.” Acara tersebut dibuka secara
resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu,
yang hadir mewakili Bupati Mimika. Dalam sambutannya, Frans menegaskan bahwa
kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat
kapasitas dan profesionalisme aparatur, khususnya para PPNS sebagai garda
terdepan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada). “PPNS adalah ujung tombak dalam
menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan
terhadap hak-hak warga yang dijamin dalam peraturan daerah,” tegas Frans Kambu
di hadapan para peserta. Menurut Frans, penyegaran ini
tidak hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai
integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya PPNS
untuk mampu bekerja profesional, berwibawa, serta menjunjung tinggi etika
pelayanan publik. “Peran PPNS bukan hanya
menegakkan hukum, tetapi juga memastikan kebijakan daerah berjalan secara adil
dan manusiawi. Integritas dan rasa tanggung jawab harus menjadi dasar dalam
setiap tindakan,” tambahnya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan
PPNS dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Mereka
mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber nasional yang berpengalaman di
bidang penegakan hukum daerah dan tata kelola pemerintahan. Dua narasumber utama yang hadir
dalam kegiatan ini adalah Kombes Pol. Endang Rasidin, S.I.K., Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Reskrim Polri Megamendung, serta Dr. Benhard
Rondonuwu, S.H., M.Si., Direktur Direktorat Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri. Keduanya menyoroti pentingnya
sinergi antara PPNS, Satpol PP, aparat kepolisian, dan lembaga hukum lainnya
dalam memastikan efektivitas penegakan peraturan daerah. Mereka juga menekankan
perlunya pembaruan pemahaman hukum dan kemampuan investigatif bagi para
penyidik agar dapat menghadapi dinamika penegakan hukum modern. “Koordinasi yang solid
antarinstansi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat daerah. PPNS
yang profesional dan berintegritas akan menciptakan iklim pemerintahan yang
tertib dan berkeadilan,” ujar Kombes Pol. Endang Rasidin. Dengan terselenggaranya kegiatan
ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap koordinasi lintas sektor dapat
semakin kuat, terutama dalam mendorong penegakan hukum daerah yang berpihak
kepada masyarakat. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi Mimika dalam
mewujudkan visi daerah yang aman, tertib, dan nyaman untuk semua. “Mimika adalah rumah kita
bersama. Untuk menjaganya tetap aman dan nyaman, PPNS harus menjadi pelindung
masyarakat sekaligus penegak aturan yang humanis,” tutup Frans Kambu. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 00:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
