Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Krayon Ajaib Pijar Mimika: Lomba Mewarnai Jadi Magnet Keceriaan Anak-Anak TK di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Keceriaan memadati halaman
Mulia Mini Mall Gelael pada Minggu (23/11/2025), ketika Pijar Mimika kembali
menggelar Lomba Mewarnai bagi anak-anak TK dari berbagai sekolah di Kabupaten
Mimika. Sebanyak 80 peserta meramaikan kegiatan yang berlangsung penuh semangat
dan kreativitas.Suasana semakin hidup ketika anak-anak mulai menorehkan
warna pada kertas gambar mereka. Dengan ekspresi penuh antusias, para peserta
tampak menikmati proses berkarya, sementara orang tua dan guru memberikan
dukungan dari kejauhan.Ketua Pijar Mimika, Lalu Hiskam Hanadi, menyampaikan bahwa
kegiatan ini telah menjadi agenda yang selalu ditunggu-tunggu. Ia menegaskan
bahwa Lomba Mewarnai merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan ruang edukasi
yang mendorong kreativitas anak-anak di Mimika. "Ini telah menjadi
kegiatan rutin yang selalu dinantikan, sebagai bentuk komitmen menghadirkan
ruang edukasi dan kreativitas bagi anak-anak di Kabupaten Mimika,"
ujarnya.Kemeriahan acara semakin terasa dengan dukungan penuh dari
pengelola Mulia Mini Mall. Kolaborasi berbagai pihak membuat kegiatan ini tidak
hanya berlangsung lancar, tetapi juga memberikan pengalaman positif bagi
seluruh peserta yang hadir.Setelah melalui proses penilaian, panitia mengumumkan para
pemenang dari berbagai kategori. Ekspresi bangga terlihat dari wajah-wajah
kecil yang menerima penghargaan atas karya mereka. Selain piala, para juara
juga mendapatkan voucher belanja dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi.Momen pengumuman pemenang menjadi puncak acara yang disambut
sorak-sorai gembira. Tidak hanya para juara, seluruh peserta terlihat antusias
dan merasa bangga dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.Dalam kesempatan itu, Lalu Hiskam juga menyampaikan
harapannya agar kegiatan serupa terus memberikan dampak positif bagi
perkembangan anak-anak Mimika. "Pijar Mimika akan terus hadir memberi
ruang kreativitas bagi mereka," ungkapnya.Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak
seperti Mulia Mini Mall, JAC, Gelael, KFC, Mace Beauty Bar, Indoprima, dan Toko
Putri Salju menjadikan agenda tahunan ini semakin bermanfaat dan penuh warna.Melalui kegiatan seperti ini, Pijar Mimika ingin memastikan
bahwa anak-anak memiliki wadah untuk mengembangkan imajinasi dan keberanian
mereka berkarya. Antusiasme peserta menjadi bukti bahwa ruang kreativitas
sangat dibutuhkan generasi muda di Mimika. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:56 WIT
Lemasa Kepung Kantor Bupati Mimika: Pemerintah Dinilai Bersembunyi di Balik Isu Persatuan
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika kembali menjadi pusat perhatian setelah Lembaga Musyawarah
Adat Suku Amungme (Lemasa) menggelar demonstrasi pada Senin (24/11/2025). Aksi
ini menandai akumulasi kekecewaan masyarakat adat Amungme terhadap pemerintah
daerah yang dinilai tidak menunjukkan sikap tegas terkait pengakuan Lemasa.Massa aksi datang dengan tuntutan jelas: meminta Bupati
Johannes Rettob memberikan pengakuan sah terhadap Lemasa sebagai lembaga adat
yang mewakili masyarakat Amungme. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum
mengambil langkah konkret, yang memicu ketegangan antara lembaga adat dan
pejabat pemerintah.Dalam demonstrasi tersebut, Direktur Lemasa, Manuel John
Magal, mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah dianggap menutup pintu
komunikasi. Ia menyebut bahwa selama ini tidak ada ruang dialog terbuka yang
disediakan pemerintah, sehingga masyarakat memilih turun ke jalan untuk
menyampaikan tuntutan mereka. “Jadi selama ini kami didiamkan, pemerintah tidak
membuka ruang dialog, sehingga masyarakat datang aksi hari ini,” ujarnya.Di tengah desakan tersebut, Lemasa berharap agar Bupati
bersikap bijaksana dalam menyikapi persoalan adat yang sudah berlangsung lama.
Namun, harapan itu tampaknya menghadapi tantangan besar karena pemerintah masih
bersandar pada alasan perlunya penyatuan semua unsur masyarakat Amungme sebelum
mengambil keputusan.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa
pemerintah menghargai keberadaan suku Amungme dan Kamoro serta lembaga adatnya.
Namun ia menolak menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengakuan Lemasa sebelum
diadakan musyawarah adat yang menyatukan seluruh masyarakat Amungme. “SK tidak
bisa dikeluarkan sebelum Musdat dengan kumpulkan semua anak Amungme. Amungme
harus utuh, jangan ada perpecahan,” tegasnya.Bupati Johannes Rettob memberikan pernyataan yang sejalan
dengan wakilnya. Ia menekankan bahwa pembentukan lembaga masyarakat hukum adat
harus melalui proses kolektif yang melibatkan seluruh pihak. Namun dengan
kondisi masyarakat Amungme yang saat ini belum sepenuhnya solid, langkah
tersebut justru menempatkan masyarakat dalam posisi menunggu tanpa kepastian.Situasi ini membuat banyak peserta aksi menilai bahwa
pemerintah sedang berupaya menunda pengakuan Lemasa dengan menggunakan isu
persatuan sebagai alasan. Penundaan tersebut dianggap hanya memperkuat status
quo dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang selama ini memiliki akses lebih
dekat ke pemerintah daerah.Akibatnya, masyarakat adat Amungme kembali berhadapan dengan
jalan buntu. Mereka menuntut pengakuan, sementara pemerintah menuntut penyatuan
terlebih dahulu. Namun tanpa upaya nyata untuk membuka ruang dialog yang
inklusif, jurang ketidakpastian akan semakin melebar.Hingga aksi berakhir, belum ada keputusan resmi dari
pemerintah daerah. Masyarakat pun pulang dengan pertanyaan besar: apakah suara
mereka benar-benar didengar, atau sekadar ditenangkan dengan janji yang belum
tentu terwujud. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:54 WIT
Serapan APBD Mimika Seret: Teguran Bupati Picu Sorotan Publik soal Lemahnya Koordinasi Pemda
Papuanewsonline.com, Timika – Serapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2025 menunjukkan kinerja yang
jauh dari memuaskan. Hingga akhir November, realisasi keuangan baru menyentuh
angka 50 persen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas
pemerintah daerah dalam menjalankan program dan menjawab kebutuhan masyarakat.Situasi tersebut mencuat dalam apel pagi di Kantor Pusat
Pemerintahan pada Senin (24/11/2025), ketika Bupati Mimika, Johanes Rettob,
menyampaikan teguran tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia
menyoroti lambannya penyerapan anggaran yang dinilai dapat menghambat berbagai
kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun.“Realisasi ini baru 50 persen, jadi masih ada 50 persen lagi
yang harus kita kejar! Dana hibah jangan ditahan-tahan, segera disalurkan,”
tegasnya di hadapan jajaran OPD. Instruksi tersebut menandai kegelisahan
pemerintah daerah terhadap risiko gugurnya sejumlah program jika realisasi
tidak dipercepat.Akan tetapi, teguran terbuka tersebut justru memperlihatkan
adanya masalah yang lebih mendasar dalam birokrasi Mimika. Rendahnya penyerapan
anggaran mengindikasikan bahwa perencanaan, koordinasi, serta pengawasan
internal tidak berjalan optimal sepanjang tahun anggaran 2025. Banyak kalangan
menilai bahwa peringatan keras tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan
struktural yang sudah berulang.Di sisi lain, publik menilai bahwa lambannya realisasi bukan
sekadar tanggung jawab OPD, tetapi juga mencerminkan lemahnya kendali dan
arahan dari pucuk pimpinan daerah. Bupati semestinya tidak hanya memberikan
teguran di akhir tahun, tetapi memastikan seluruh proses mulai dari
perencanaan, penetapan program, hingga pelaksanaan berjalan sesuai target.Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi
gagalnya sejumlah program yang bersumber dari APBD. Masyarakat yang selama ini
menunggu realisasi kegiatan pembangunan—baik hibah, bantuan sosial, maupun
layanan publik lainnya—berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan oleh
buruknya manajemen anggaran.Serapan yang macet juga dapat memicu ketidakpercayaan publik
terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Mimika.
Apalagi, persoalan keterlambatan anggaran bukanlah hal baru melainkan pola yang
berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi yang signifikan.Pada akhirnya, rendahnya kinerja penyerapan anggaran ini
membuka kembali diskusi soal pentingnya reformasi birokrasi di Kabupaten
Mimika. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat
koordinasi antar-OPD, masalah serupa berpotensi terulang dan kembali
menyulitkan masyarakat yang bergantung pada realisasi APBD. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:51 WIT
APBD Mimika Merosot Rp 1 Triliun: Prioritas Pemerintah atau Kebutuhan Rakyat?
Papuanewsonline.com, Timika – Masyarakat Mimika dikejutkan
oleh kabar bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026
dipastikan merosot drastis. Penurunannya mencapai hampir Rp 1 triliun dari
total APBD tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 6,3 triliun. Kondisi ini
memicu rasa pesimistis publik terhadap kemampuan pemerintah daerah
mempertahankan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyebab
utama penurunan anggaran berasal dari efisiensi pada Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut
berdampak langsung terhadap komposisi anggaran daerah untuk tahun mendatang.“APBD Mimika 2026 turun karena terjadi efisiensi terkait
Dana Bagi Hasil, DAK, dan Otsus,” ujar Bupati Rettob, merespons kekhawatiran
publik mengenai arah pembangunan daerah di tengah pengetatan anggaran.Di tengah kondisi serba terbatas ini, Bupati Rettob
menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan program berdasarkan
kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang digunakan bukan sekadar
memenuhi keinginan pemerintah, tetapi merujuk pada aspirasi warga yang selama
ini disampaikan dalam berbagai kesempatan.“Kita memakai pendekatan mendengar kebutuhan masyarakat,
bukan hanya apa yang kita inginkan,” klaim Rettob. Namun, pernyataan ini
mendapat sorotan publik yang mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut dapat
diwujudkan dalam kondisi anggaran yang menyusut signifikan.Dalam penjelasannya, Rettob memastikan bahwa setiap program
dalam APBD 2026 disusun berdasarkan skala prioritas dan tetap berpedoman pada
visi-misi pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada
program-program yang dianggap paling penting untuk pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.Meski demikian, kekhawatiran tetap mencuat dari berbagai
kalangan. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil, muncul dugaan bahwa
program-program yang paling dibutuhkan masyarakat mungkin akan tersisih oleh
proyek-proyek yang lebih menguntungkan secara politis. Publik menilai bahwa
pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketimpangan dalam
realisasi anggaran.Kondisi ini membuat masyarakat Mimika kini berada pada
posisi menunggu, mengamati apakah janji prioritas rakyat benar-benar akan
diwujudkan. Banyak pihak berharap agar pemerintah daerah tidak terjebak pada
retorika, melainkan menjalankan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada
kebutuhan warga.Bagi sebagian masyarakat, penurunan anggaran ini bukan hanya
persoalan teknis fiskal, tetapi juga ujian bagi transparansi, kepekaan sosial,
dan integritas pemerintah daerah dalam memimpin pembangunan. Waktu akan
membuktikan, apakah janji Bupati dan jajaran mampu menjadi kenyataan atau
justru menjadi kekecewaan baru bagi rakyat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:47 WIT
Wagub Papua Buka Rakornas Gercin Indonesia, Tekankan Peran Ormas dalam Penguatan Kebangsaan
Papuanewsonline.com, Jayapura - Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Alberto Rumaropen, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan
Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) yang mempertemukan kepengurusan dari
enam provinsi di Tanah Papua. Acara ini digelar di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor
Gubernur Papua, Dok II Jayapura, pada Jumat (21/11/25), dan menjadi momentum
penting bagi konsolidasi ormas di Papua.Dalam pembukaannya, Wagub Aryoko menegaskan bahwa Gercin
Indonesia memiliki peran strategis sebagai organisasi masyarakat yang ikut
memperkuat semangat kebangsaan dan komitmen terhadap NKRI. Menurutnya,
kehadiran ormas seperti Gercin dapat mengisi ruang sosial dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tanah Papua.Ia menilai visi Gercin Indonesia sejalan dengan upaya
pemerintah daerah memperkuat kebersamaan dan mendorong kontribusi masyarakat
terhadap pembangunan daerah. Melalui rilis resminya, Wagub menyebut organisasi
ini sebagai wadah penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air
sekaligus memperkuat integrasi sosial di Papua.Rakornas ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan
internal organisasi, tetapi juga ruang untuk melahirkan rekomendasi kebijakan
yang dapat mendukung pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua menilai forum ini relevan dengan arah Transformasi
Papua Baru yang berfokus pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi daerah,
percepatan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang modern.Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting,
termasuk Dr. Lenis Kogoya selaku Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, perwakilan
Kementerian Dalam Negeri RI, serta unsur Forkopimda. Pengurus DPN, DPD, dan DPC
Gercin Indonesia dari seluruh wilayah Tanah Papua juga hadir memperkuat agenda
besar organisasi tersebut.Dalam kesempatan itu, Wagub memberikan apresiasi kepada
seluruh jajaran Gercin Indonesia yang telah konsisten mendorong wawasan
kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat Papua. Ia menilai keberadaan ormas
ini memberikan ruang bagi anak-anak Papua untuk berperan aktif dalam gerakan
sosial dan kebangsaan.Wagub menegaskan bahwa Papua bukan hanya objek pembangunan,
tetapi juga pelaku utama yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Oleh karena
itu, ia mengajak seluruh peserta Rakornas untuk menjadikan forum ini sebagai
pijakan memperkuat persatuan dalam membangun enam provinsi di Tanah Papua.Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh elemen
masyarakat merawat semangat persaudaraan demi masa depan yang damai dan
sejahtera. Ia berharap Rakornas ini membawa manfaat yang nyata dan menjadi
bagian dari langkah besar menuju Papua yang lebih maju dan harmonis.(GF)
24 Nov 2025, 17:30 WIT
Egois dan Tidak Komunikatif: Pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong Dihujani Kritik
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan Kabupaten Mimika
yang dipimpin oleh Bupati Johanes Retob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tengah
menghadapi kritik pedas dari masyarakat. Beberapa isu yang menjadi sorotan
termasuk janji kuota CPNS untuk anak Amungme dan Kamoro yang belum terealisasi,
rencana pelantikan yang tidak jelas, dan kurangnya komunikasi dengan pemuda
Mimika.Edoardus Rahawadan, seorang tokoh pemuda, menyatakan bahwa
pemerintahan saat ini terlalu egois dan tidak komunikatif. "Pembangunan
harus komunikatif, bukan egois. Tidak semua hal penting untuk pemerintah, namun
komunikasi adalah hal yang sangat penting," katanya.Masyarakat Mimika juga mengkritik pemerintahan karena tidak
merangkul semua pihak, termasuk pemuda dan lembaga masyarakat adat.
"Pemuda Mimika mati suri karena pemerintah tidak punya daya upaya untuk
membangkitkan semangat pemuda," kata Edo.Kritik juga dilontarkan terhadap pemerintahan karena tidak
transparan dalam pengelolaan proyek dan anggaran. "Lembaga masyarakat adat
Amungme dan Kamoro yang merupakan lembaga yang harusnya dibina pemerintah juga
dibiarkan bermasalah dan pemerintah tidak berdaya untuk merangkul mereka,"
kata Edo.Edo juga menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati Mimika
segera membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk tim
pemenangan dan masyarakat. "Jangan melihat kami mengkritik lalu kemudian
menganggap kami ini musuh. Kami hanya ingin pemerintahan yang baik dan
transparan," katanya.Pemerintahan Mimika telah didesak untuk melakukan evaluasi
dan koreksi terhadap kinerja mereka dan memperbaiki komunikasi dengan
masyarakat. Apakah pemerintahan Johanes Retob dan Emanuel Kemong dapat menjawab
tantangan ini? Penulis: Hendrik
Editor: GF
24 Nov 2025, 17:23 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Bagikan Buku Bacaan Untuk Anak SD di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Dalam rangka mendukung peningkatan minat baca dan pembangunan sumber daya manusia di masa depan, sebanyak 18 personel Satgas Operasi Damai Cartenz melaksanakan kegiatan mengajar dan pembagian buku bacaan kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas di wilayah Intan Jaya, pada Minggu (23/11/2025).Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIT ini diisi dengan sesi mengajar yang interaktif dan pemberian buku bacaan kepada anak-anak sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak Papua, sekaligus mendorong tumbuhnya generasi muda yang cerdas dan berdaya saing di masa depan.Personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Bripda Ramadhan Dalif Makaminan dan Bripda Alex Logo dan 16 Personel lainya. Kehadiran mereka di tengah-tengah anak-anak memberikan nuansa hangat dan penuh semangat belajar, sekaligus mempererat hubungan baik antara aparat keamanan dan masyarakat setempat.Kepala Operasi Damai Cartenz menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis yang menjadi prioritas utama dalam membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat Papua. “Kami percaya bahwa pendidikan dan literasi adalah fondasi utama untuk masa depan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Melalui kegiatan ini, kami berharap anak-anak Papua termotivasi untuk membaca dan belajar lebih semangat,” ujar Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H.Selain itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. juga mengapresiasi inisiatif personel yang terus aktif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui kegiatan sosial dan edukatif di lapangan. “Pendekatan ini adalah bagian dari strategi keberlanjutan dalam menjaga stabilitas dan pembangunan sosial di wilayah ini,” ungkapnya.Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Operasi Damai Cartenz tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat Papua, demi masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing. PNO-12
24 Nov 2025, 14:25 WIT
Gelar Apel Kasatwil 2025, Polri: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri akan menggelar Apel Kasatwil Tahun 2025 pada 24–26 November 2025 di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor. Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 607 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah Indonesia.Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”. Selama kegiatan berlangsung, peserta akan mendapatkan paparan dari berbagai narasumber strategis, baik internal maupun eksternal, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, PJU Mabes Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri, serta sejumlah pakar dan ahli.Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat arah kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” jelas Brigjen Trunoyudo, Minggu (23/11/25).Ia menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.“Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan dapat berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri sejumlah perwakilan Atase Kepolisian dari berbagai negara sahabat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan internasional terhadap komitmen Polri dalam memperkuat profesionalisme.“Acara ini juga akan dihadiri sejumlah perwakilan Atase Kepolisian dari berbagai negara sahabat,” tutup Brigjen Trunoyudo. PNO-12
24 Nov 2025, 14:15 WIT
Empat Hamba Tuhan Siap Dipulangkan ke Sorong Setelah Vonis Usai
Papuanewsonline.com, Makassar – Setelah hampir delapan bulan
terjebak dalam proses hukum yang panjang, empat hamba Tuhan—Penatua Abraham
Goram Gaman, Penatua Piter Robaha, Nikson May, dan Maksi Sangkek—akhirnya akan
dipulangkan ke Sorong, Papua Barat Daya. Keempatnya telah menyelesaikan vonis
tujuh bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A
Khusus.Kabar rencana pemulangan ini disampaikan Tim Advokasi
Keadilan untuk Rakyat Papua dari LP3BH. Yan Christian Warinussy, melalui
keterangan tertulis yang diterima Minggu (23/11/2025), menyebut keputusan
tersebut menjadi angin segar bagi keluarga, meski luka sosial dan psikologis
akibat proses hukum panjang tidak mudah dilupakan.Keempat terdakwa dituduh melakukan tindak pidana makar sejak
April 2025, sebuah pasal berat yang umumnya digunakan untuk tindakan yang
mengarah pada penggulingan pemerintahan. Namun vonis hanya tujuh bulan
memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara dakwaan dan putusan
pengadilan.Yan Christian Warinussy menilai bahwa ironi tersebut membuka
ruang diskusi tentang penggunaan pasal makar. Ia mempertanyakan bagaimana pasal
berat bisa berakhir dengan hukuman singkat dan apa makna tuduhan tersebut jika
hukumannya tidak mencerminkan bobot dakwaannya.Vonis tujuh bulan tersebut bahkan satu bulan lebih ringan
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini, menurut para pemerhati hukum,
menambah daftar pertanyaan mengenai apakah pasal makar benar-benar diterapkan
secara tepat atau justru menjadi instrumen penekan terhadap tokoh agama dan
masyarakat Papua.LP3BH menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Negeri
Sorong yang telah menyiapkan proses pemindahan empat hamba Tuhan tersebut.
Namun tim advokasi menegaskan bahwa pemulangan bukan akhir dari persoalan,
karena proses hukum yang dialami para terdakwa tetap menyisakan catatan panjang
untuk evaluasi.Tim advokasi berkomitmen mengawal perjalanan para hamba
Tuhan sejak dari Makassar hingga tiba di Sorong. Langkah ini dilakukan demi
memastikan keselamatan mereka dan sebagai pengingat bahwa penegakan hukum harus
dilakukan secara adil terhadap seluruh warga negara, termasuk masyarakat Papua.Di Sorong, rencana penyambutan empat hamba Tuhan
diperkirakan akan mengundang perhatian publik. Tim advokasi menyerukan agar
seluruh rangkaian penyambutan dilakukan secara damai, tertib, dan bermartabat
sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah menjalani proses hukum
tersebut.Sementara itu, Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah
telah menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Undangan rapat bertanggal 21 November 2025 tersebut memuat instruksi kepada
Gubernur, Wakil Gubernur, dan unsur Forkopimda untuk mempersiapkan berbagai
langkah guna menyambut kepulangan empat hamba Tuhan dari Makassar ke Sorong.Rapat koordinasi ini diharapkan memastikan seluruh tahapan
pemulangan berlangsung aman, tertata, dan memberikan kepastian bagi keluarga
yang telah menantikan kehadiran empat hamba Tuhan tersebut setelah
berbulan-bulan menghadapi ketidakpastian.(GF)
24 Nov 2025, 02:13 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
