Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Peringati Hari Guru Nasional, Rumkit Bhayangkara Beri Pemeriksaan Kesehatan Gratis di SMA LKMD Laha
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebagai bentuk apresiasi terhadap guru, pahlawan tanpa tanda jasa, para tenaga medis rumah sakit Bhayangkara Ambon menyambangi SMA LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) Laha, Kota Ambon, Selasa (25/11/2025).Dalam kunjungan yang dilakukan bertepatan Hari Guru Nasional ke-80 ini, tim nakes Rumkit Bhayangkara Ambon melakukan serangkaian kegiatan, salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis kepada para guru LMKD Laha."Personel Rumah Sakit Bhayangkara melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk apresiasi kepada para guru selaku pahlawan tanpa tanda jasa," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan meliputi tensi atau pengecekan tekanan darah, dan Lab sederhana (Cek gula darah, Asam Urat Kolestrol).Sebelum dilakukan pengecekan kesehatan, personel Rumkit Bhayangkara Ambon terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat hari guru kepada pihak sekolah yang dirangkai dengan pemberian kue ulang tahun.Aksi sosial yang dilaksanakan mendapatkan antusiasme dari dewan guru dan para siswa. "Selain itu juga personel Rumkit Bhayangkara Ambon menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para siswa," jelasnya.Tak hanya itu tim nakes Rumkit Bhayangkara Ambon juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan."Kegiatan dilaksanakan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru maupun para siswa SMA LKMD Laha," harapnya.Untuk diketahui, kegiatan sambang SMA LKMD Laha dipimpin oleh AKP Dr. FAISAL KASTELA., S.Kep., Ns.M.Kes.M.M.,AIFO. Ia didampingi IPTU dr. SELVI LEASA, AIPDA SUKRI OHORELLA, BRIPTU ANISA URA S.Tr.Keb, dan BRIPTU MARSEL LEWERISSA S.Tr.Kes. PNO-12
26 Nov 2025, 18:39 WIT
Gelar Apel Kasatwil 2025: Kadiv Humas Tekankan Komunikasi Publik adalah Fondasi Penting Polri
Papuanewsonline.com, Bogor - Kadiv Humas Polri mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat. Pesan ini disampaikan saat menjadi narasumber pada hari kedua Apel Kasatwil 2025, Selasa, 25 November 2025, di Mako Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor.Apel yang mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat” tersebut berlangsung selama 24–26 November 2025, dan diikuti oleh 36 Kapolda, 36 Karoops Polda, serta 508 Kapolres dari seluruh Indonesia.Dalam paparannya, Kadiv Humas menekankan bahwa komunikasi publik yang baik adalah fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat.“Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik, karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa kinerja kepolisian di seluruh Indonesia kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti SPIT Media Hub dan Policetube, sehingga menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.Selain memperkuat kanal informasi, Kadiv Humas juga mengajak seluruh satuan kewilayahan untuk membangun layanan informasi publik yang profesional melalui penguatan PPID.“Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya respon cepat terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital, serta perlunya komunikasi publik yang disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pasca aksi agar narasi tidak dikuasai rumor.“Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak,” tambahnya.Kadiv Humas menutup paparannya dengan mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres menjadi penggerak utama transformasi komunikasi Polri.“Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Dimanapun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar,” tutupnya. PNO-12
26 Nov 2025, 18:28 WIT
Polda Maluku Kerahkan Pesawat Beechcraft 1900D Cari Korban KM Maluku Prima Makmur 03
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam upaya pencarian korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Maluku Prima Makmur 03 yang tenggelam di perairan Laut Banda pada 21 November 2025. Melalui operasi Search and Rescue (SAR) dari udara, Kepolisian Daerah Maluku mengerahkan seluruh kemampuan terbaik, sesuai instruksi tegas Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., untuk memaksimalkan seluruh sumber daya demi menemukan korban.Perintah Tegas Kapolda Maluku: “Keselamatan Warga adalah Prioritas Utama”Kapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh jajaran harus bergerak cepat, terukur, dan mengutamakan keselamatan dalam operasi pencarian.“Saya perintahkan seluruh jajaran Polda Maluku untuk all out dalam pencarian korban KM Maluku Prima Makmur 03. Tidak ada upaya yang setengah-setengah. Keselamatan dan keselamatan warga adalah prioritas utama. Kita akan terus bekerja sampai korban ditemukan dan keluarga mendapatkan kepastian,” tegas Kapolda Maluku.“Pencarian dari udara, laut, dan darat harus berjalan terpadu. Koordinasi dengan Basarnas dan pihak terkait menjadi kunci. Semua sumber daya Polri saya minta dimaksimalkan,” tambahnya.Instruksi tersebut menjadi dasar pengerahan alutsista udara, termasuk pesawat Beechcraft 1900D milik Polri.Menindaklanjuti perintah Kapolda, Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, SIK., memimpin langsung operasi pencarian menggunakan pesawat Beechcraft 1900D registrasi P-4301memimpin langsung operasi pencarian menggunakan pesawat Beechcraft 1900D registrasi P-4301. Sarana udara ini digunakan untuk memperluas jangkauan pemantauan serta mempercepat proses identifikasi visual pada titik-titik prioritas.Dalam briefing sebelum keberangkatan, Kombes Handoyo menegaskan pentingnya disiplin dan ketelitian:“Sesuai perintah Bapak Kapolda Maluku, area pencarian sudah dirumuskan secara terukur berdasarkan analisis arah angin dan arus. Kita harus bekerja disiplin, profesional, dan tetap memegang prosedur,” ujarnya.Operasi SAR yang berlangsung sekitar dua jam menyisir area prioritas yang telah ditentukan berdasarkan pemodelan arus. Namun, korban belum ditemukan pada hari pertama operasi udara.Rute pencarian pesawat Beechcraft 1900D (P-4301) juga terekam melalui pantauan Flightradar24. Dari Bandara Pattimura Ambon (AMQ), terlihat jelas pesawat lepas landas menuju selatan, melintasi perairan antara Pulau Ambon dan Pulau Seram sebelum mengambil jalur lurus ke arah utara Laut Banda.Pesawat kemudian melakukan pola penyisiran memanjang (long sweeping track) pada area selatan Pulau Seram dan barat laut Banda Neira. Di titik yang telah dipetakan sebagai wilayah potensial keberadaan korban, pesawat melakukan manuver S-pattern serta zig-zag search pattern, sebagaimana terlihat dari jalur berwarna kuning pada peta. Pola tersebut digunakan untuk memperoleh cakupan visual yang lebih luas dan meningkatkan peluang observasi dari udara.Setelah menyisir sisi barat Banda Neira, pesawat kembali melakukan track memanjang ke arah barat laut sebelum mengambil rute pulang menuju Ambon. Seluruh jalur pencarian yang terekam mengonfirmasi bahwa area prioritas telah dipindai sesuai analisis arus dan angin yang ditetapkan tim SAR gabungan.Operasi ini melibatkan Tim Gabungan Polda Maluku dan Kantor SAR Ambon (Basarnas). Selain itu, perwakilan keluarga korban serta perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku turut serta dalam penerbangan pencarian sebagai bentuk transparansi dan empati.Keikutsertaan mereka menegaskan bahwa operasi ini bukan hanya bertumpu pada teknis penyelamatan, tetapi juga nilai kemanusiaan.Menurut Kombes Handoyo, usai operasi hari ini, tim akan melakukan evaluasi mendalam berdasarkan data meteorologi terbaru, termasuk arah angin, kondisi gelombang, dan arus bawah laut. Operasi SAR udara dan laut akan kembali dilanjutkan pada Rabu, 26 November 2025 dengan pola pencarian yang disesuaikan.“Kami berkomitmen memberikan kepastian bagi keluarga. Operasi akan terus dilakukan sampai korban ditemukan,” tutup Dirpolairud.Pengerahan pesawat Beechcraft 1900D menunjukkan kesiapan alutsista Polri dalam menghadapi kondisi perairan terpencil. Pengawasan dari udara memberikan efisiensi tinggi dalam pencarian area luas yang sulit dijangkau kapal.Keikutsertaan keluarga korban dan perwakilan Gubernur memperlihatkan pendekatan humanis Polda Maluku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keterbukaan, serta kepedulian terhadap keluarga yang menunggu kepastian.Sinergi Polri–Basarnas menjadi bukti kerja sama kuat dalam merespons insiden maritim di wilayah kepulauan Indonesia. PNO-12
26 Nov 2025, 18:17 WIT
Menko Yusril Tegaskan Rehabilitasi Tiga Mantan Direksi ASDP oleh Presiden Telah Konstitusional
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi
kepada tiga mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah ditempuh
melalui mekanisme hukum yang benar. Ia memastikan tidak ada langkah yang
bertentangan dengan aturan konstitusional maupun konvensi ketatanegaraan yang
berlaku.Yusril menjelaskan bahwa sebelum Keputusan Presiden
(Keppres) tersebut diterbitkan, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan
resmi dari Mahkamah Agung. Pertimbangan tertulis itu kemudian dicantumkan dalam
konsiderans Keppres, menandakan bahwa setiap tahapan administratif telah
dipenuhi. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Presiden menjalankan kewenangan
rehabilitasi sesuai Pasal 14 UUD 1945.Rehabilitasi tersebut diberikan kepada mantan Direktur Utama
PT ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan 2019–2024 M. Yusuf
Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan 2020–2024 Harry Muhammad Adhi
Caksono. Ketiganya sebelumnya dijatuhi hukuman penjara terkait kasus akuisisi
PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.Menko Yusril menegaskan bahwa putusan terhadap ketiga mantan
direksi tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Baik para terpidana maupun
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak mengajukan upaya banding, sehingga putusan
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat otomatis inkracht.
Dalam situasi demikian, Presiden memiliki ruang konstitusional untuk
menggunakan kewenangan rehabilitasinya.Dengan terbitnya Keppres Rehabilitasi pada 25 November 2025,
ketiganya secara resmi tidak perlu menjalani pidana yang sebelumnya dijatuhkan
pengadilan. Melalui keputusan tersebut, seluruh hak, kedudukan, dan kemampuan
hukum mereka sebagai warga negara kembali dipulihkan sebagaimana sebelum adanya
vonis.Yusril menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen
yang sah dan telah beberapa kali digunakan dalam perjalanan ketatanegaraan
Indonesia. Ia mencontohkan bahwa pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie pernah
memberikan rehabilitasi kepada Letjen TNI (Purn) H.R. Dharsono melalui Keppres
Nomor 124 Tahun 1998. Kebijakan tersebut kala itu menjadi bagian penting dari
agenda Reformasi untuk memulihkan keadilan bagi mereka yang dinilai
dikriminalisasi oleh rezim sebelumnya.Yusril juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo tidak baru
pertama kali menggunakan kewenangan rehabilitasi. Sebelumnya, dua guru di
Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan—Abdul Muis dan Rasnal—juga telah
memperoleh rehabilitasi dan kembali mengajar setelah menyelesaikan proses hukum
hingga tingkat Mahkamah Agung.Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa setiap keputusan
rehabilitasi tetap melalui mekanisme ketat, termasuk adanya pertimbangan
lembaga peradilan. Dengan demikian, publik diharapkan memahami bahwa keputusan
tersebut bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari sistem hukum yang telah
berlangsung sejak era Reformasi.Rehabilitasi terhadap tiga mantan Direksi ASDP ini pun
dinilai sebagai langkah untuk memastikan keadilan berjalan berimbang, terutama
ketika proses hukum telah berkekuatan tetap dan tidak ada lagi upaya hukum
lanjutan dari kedua belah pihak. Pemerintah, kata Yusril, meyakini bahwa
pemulihan martabat para mantan direksi tersebut merupakan tindakan yang
berdasar dan sesuai konstitusi.Hingga kini, pemerintah menegaskan tetap berkomitmen menjaga
integritas proses hukum sekaligus memastikan setiap warga negara memperoleh
haknya secara seimbang, termasuk hak rehabilitasi yang dijamin oleh konstitusi.(GF)
26 Nov 2025, 14:13 WIT
Cinta Bersemi di Tongkonan: 52 Pasangan Mimika Sah dalam Nikah Massal Gratis
Papuanewsonline.com, Timika - Sebanyak 52 pasangan di
Kabupaten Mimika mengikat janji suci pernikahan dalam acara nikah massal yang
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Mimika pada Selasa (25/11/2025). Acara yang berlangsung di Gedung Tongkonan
Timika ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, memastikan pernikahan sah secara agama dan negara.Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa
setelah akad nikah, para pasangan langsung menerima dokumen pernikahan,
termasuk KTP dengan status perkawinan yang telah diperbarui."Setelah nikah
ini pasangan langsung terima dokumen pernikahan berupa KTP sebagai suami istri
dengan status kawin dan tercatat secara sah di negara," ujarnya.Selain itu,
Disdukcapil juga memberikan hadiah berupa voucher menginap gratis di hotel
berbintang di Mimika.Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menyampaikan bahwa
pelayanan terpadu itsbat dan nikah massal adalah bukti nyata kehadiran
pemerintah di tengah masyarakat. "Saya menyampaikan selamat kepada semua pasangan yang
dinikahkan disahkan hari ini, semoga keluarga yang dibangun menjadi keluarga
yang sakinah, rukun, penuh kasih, dan mampu menghadirkan teladan serta masa
depan yang baik bagi anak-anak," pesannya.Ananias juga menegaskan bahwa legalitas perkawinan merupakan
dasar penting untuk mengakses berbagai layanan negara, seperti administrasi
kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus
mendukung program pelayanan terpadu seperti nikah massal, karena keluarga yang
kuat adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah. Diketahui, acara nikah
massal ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Nov 2025, 01:47 WIT
Bupati Roni Omba Ikuti Rapat Vidcom Nasional Bersama Presiden RI Bahas Percepatan KDKMP
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, S.IP, pada Selasa (25/11/2025) mengikuti rapat video konferensi
(vidcom) nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Rapat tersebut juga diikuti Menhan RI, Panglima TNI, Wamendagri, Dandim
1711/BVD, serta seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Fokus
pembahasan diarahkan pada perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih (KDKMP), termasuk pelaksanaannya di Kabupaten Boven Digoel.Program KDKMP disusun sebagai upaya memperkuat kemandirian
ekonomi masyarakat, terutama di daerah perbatasan. Melalui kolaborasi antara
TNI dan pemerintah daerah, program ini dirancang untuk menggerakkan potensi
koperasi desa dan kelurahan agar mampu memberikan dampak nyata bagi
kesejahteraan warga.Dalam sesi laporan daerah, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa
rapat tersebut memiliki arti penting bagi Boven Digoel. Ia menyampaikan bahwa
pembahasan mengenai progres KDKMP menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan
program yang saat ini sedang berjalan di daerahnya. Menurutnya, sinergi lintas
lembaga merupakan faktor kunci agar manfaat KDKMP dapat dirasakan secara merata
oleh masyarakat.Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam forum itu
kembali menunjukkan komitmen TNI terhadap pengembangan program KDKMP. Beliau
sebelumnya telah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto
untuk menyoroti berbagai isu strategis, termasuk penanganan judi online dan
perlindungan anak di ruang digital. Keterlibatan TNI diharapkan memperkuat
konsistensi pelaksanaan program di lapangan.Melalui rapat ini, pemerintah pusat menekankan pentingnya
percepatan implementasi KDKMP agar mampu mendukung stabilitas ekonomi lokal,
terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Boven Digoel.
Pemda diminta untuk memastikan program tetap berjalan sesuai jalur dan
memberikan laporan berkala tentang perkembangan yang dicapai.Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa pihaknya siap
menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia memastikan Boven Digoel terus
memperkuat kerja sama dengan Kodim 1711/BVD dalam mendampingi pengembangan
koperasi desa sehingga mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.Selain membahas progres KDKMP, rapat vidcom tersebut juga
menjadi kesempatan bagi seluruh daerah untuk menyampaikan tantangan di
lapangan, terutama terkait penguatan ekonomi dan peningkatan pelayanan
masyarakat. Boven Digoel menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian
karena posisinya sebagai wilayah perbatasan yang strategis.Pemerintah daerah berharap hasil dari rapat nasional ini
dapat menjadi dorongan baru bagi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat,
khususnya melalui penguatan koperasi sebagai motor pertumbuhan di tingkat desa
dan kelurahan.Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut ditutup
dengan harapan agar seluruh daerah dapat bekerja lebih efektif dalam
menjalankan program prioritas nasional. Pemerintah pusat menegaskan bahwa
keberhasilan KDKMP akan menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong
kemandirian ekonomi masyarakat di masa mendatang. Penulis: HendrikEditor: GF
26 Nov 2025, 01:45 WIT
Bupati Roni Omba Puji Demo Damai Sopir: Janji Benahi Birokrasi dan Atasi Kelangkaan Solar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Suasana di Boven Digoel
pada Selasa (25/11/2025) berlangsung hangat ketika para sopir menggelar aksi
demo damai untuk menuntut penyelesaian kelangkaan BBM solar yang kembali
terjadi di daerah tersebut. Aksi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Boven Digoel, Roni Omba, yang menilai langkah para sopir sebagai bentuk
kepedulian terhadap kondisi daerah.Dalam pernyataannya, Roni Omba menyampaikan bahwa aspirasi
yang disampaikan secara tertib menunjukkan kepedulian kuat masyarakat terhadap
pelayanan publik. Menurutnya, kritik dan tuntutan seperti ini justru menjadi
masukan penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.Bupati juga menyoroti dugaan adanya oknum nakal yang
memainkan distribusi solar hingga menimbulkan kelangkaan. Ia memastikan
pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan
ini agar tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat, terutama para sopir yang
bergantung pada BBM untuk bekerja.Dalam kesempatan yang sama, Roni Omba menegaskan bahwa
kepemimpinan di daerah ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh
masyarakat Boven Digoel. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama agar
pembangunan berjalan merata dan tidak terhambat persoalan internal birokrasi.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi birokrasi
yang selama ini dinilai bermasalah. Peningkatan pelayanan publik disebut
menjadi fokus utama, termasuk memastikan agar distribusi solar kembali normal
dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.Para peserta aksi berharap demo damai ini menjadi titik awal
penyelesaian kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi. Mereka menilai
bahwa tanpa penindakan tegas dan pengawasan ketat, masalah distribusi solar
hanya akan menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja
sama lebih erat untuk memetakan akar permasalahan dan mengatur ulang pola
distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Langkah
konkret seperti pengawasan distribusi dan penataan kembali rantai suplai
dianggap penting untuk mencegah permainan oknum.Menanggapi hal itu, Roni Omba memastikan bahwa pemerintah
tidak akan bekerja sendiri. Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan Pertamina
dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan
transparan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel.Di tengah berbagai harapan yang muncul, masyarakat kini
menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Demo yang berlangsung
tertib tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat perlu didengar dan
direspons dengan tindakan konkret.Dengan komitmen yang telah diutarakan, publik berharap
persoalan kelangkaan solar dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas
ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal di Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
25 Nov 2025, 21:21 WIT
Hak Ulayat Tak Bisa Dinego, Masyarakat Mimikawe Ultimatum Pemerintah Soal Batas Wilayah
Papuanewsonline.com, Timika - Ratusan masyarakat adat
Mimikawe menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Mimika pada Selasa
(25/11/2025), menyuarakan penolakan terhadap klaim wilayah adat yang diduga
dilakukan oleh Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran
masyarakat terkait upaya pemekaran kampung di wilayah administrasi kedua
kabupaten tersebut, yang dianggap mengancam hak ulayat mereka di Kabupaten
Mimika.Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan agenda sidang
paripurna RAPBD yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan daerah.Rafael Taorekeyau, juru bicara aksi, menegaskan bahwa
gerakan ini murni berasal dari masyarakat adat Mimikawe sebagai pemilik hak
ulayat Kabupaten Mimika. "Kami tidak terima wilayah adat Mimikawe diklaim oleh
kabupaten tetangga. Ini dilakukan demi kepentingan administratif pemekaran
Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi
kami secara langsung," tegas Rafael di sela-sela aksi. Ia juga menyoroti kurangnya keterbukaan dari Pemerintah
Kabupaten Mimika terkait informasi batas wilayah, yang justru diketahui
masyarakat melalui pernyataan Bupati Deiyai di media sosial.Massa aksi mendesak pemerintah daerah untuk segera
memfasilitasi pertemuan resmi antara pemerintah dengan Front Pemilik Hak Ulayat
Mimika. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang transparan dan
konstruktif untuk membahas persoalan batas wilayah secara komprehensif, mulai
dari tingkat daerah hingga pusat. "Pemerintah Mimika sampai hari ini belum terbuka.
Sementara dari pihak lain justru terus bersuara melalui Facebook, WhatsApp, dan
TikTok. Masyarakat jadi bertanya-tanya dan merasa perlu tahu kondisi
sebenarnya," ungkap Rafael.Selain itu, masyarakat adat juga menuntut kehadiran aparat
keamanan, khususnya pos TNI dan Polri, di wilayah yang tengah disengketakan,
yang saat ini masih berada di bawah pengawasan Polsek Kokonau. Hal ini
bertujuan untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi konflik
berkepanjangan. "Kami minta kehadiran pos TNI dan Polri untuk
memastikan keamanan di wilayah adat yang sedang disengketakan," tegas
Rafael. Aksi ini turut didukung oleh komunitas anak cucu perintis
yang telah lama bermukim di Mimika sejak 1921, yang merasa memiliki ikatan
sejarah yang kuat dengan masyarakat Mimikawe. Mereka berharap agar pemerintah
segera merespons tuntutan ini dengan langkah-langkah konkret demi menghindari
terjadinya gesekan yang lebih besar di kemudian hari.
Penulis: Abim
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:04 WIT
DPRK Mimika Gelar Sidang Paripurna Bahas RAPBD 2026 : Akankah Aspirasi Masyarakat Terakomodasi?
Papuanewsonline.com, Timika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III untuk
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2026. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna
DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025) ini menjadi landasan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyerahkan
langsung dokumen RAPBD kepada pihak DPRK dalam sidang tersebut.Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD
telah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRK dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penandatanganan KUA–PPAS pada 20
November 2025 menjadi dasar penyusunan RKA OPD hingga terbentuknya rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD 2026. "Rancangan APBD ini telah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan informasi resmi dari Kementerian
Keuangan," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan penyusunan telah
mengikuti amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 serta menggunakan sistem
elektronik yang terintegrasi dalam SIPD–RI sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun
2019.Dalam pemaparannya, Bupati membeberkan gambaran umum RAPBD
2026 yang mencakup pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 3,25 triliun dari
dana transfer serta Rp 1,8 triliun dari lain–lain pendapatan yang sah. Belanja
daerah direncanakan sebesar Rp5,63 triliun yang meliputi berbagai sektor
seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja
transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri
dari pengeluaran pembiayaan, termasuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD. "Kami berharap rancangan Perda APBD 2026 ini dapat
dibahas secara konstruktif sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sesuai
amanat perundang-undangan," tegasnya.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, menekankan
pentingnya pembahasan RAPBD sebagai agenda konstitusional yang menentukan arah
pembangunan Mimika satu tahun ke depan."Rapat paripurna ini merupakan wujud nyata pelaksanaan
fungsi anggaran DPRK. Kita tidak sekadar membahas angka-angka, tetapi membahas
harapan dan masa depan masyarakat Mimika," ujarnya. Ia juga menyoroti beberapa sektor prioritas seperti
peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan
infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan transparan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda
mendengarkan pandangan umum dari delapan fraksi terhadap RAPBD Mimika Tahun
Anggaran 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
