Papuanewsonline.com
Jaga Keseimbangan Kewenangan: Polri Ingatkan Risiko Jika Hanya BPK Diakui Berwenang Audit
Pj Sekda Abraham Kateyau Serahkan Bantuan di Mimika Barat, Semangat Kemerdekaan Dijalin
76 Peserta Ikuti Turnamen Biliar Kapolres Cup, Polres Mimika Jalin Kedekatan Lewat Olahraga
Pimpinan DPR, Mensesneg, Panglima TNI, dan Kapolri Bahas Kesiapan Keamanan Agustus
Pasca Longsor, Freeport Targetkan Tambang GBC Beroperasi Penuh Kembali Akhir 2027
Kemensos dan Komnas HAM Sepakat Percepat Penanganan Ribuan Pengungsi di Kabupaten Puncak
DPN Tinjau Papua Selatan: Perkuat Pertahanan, Percepat Pembangunan di Beranda Depan Indonesia
Wasekjen PB HMI: Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Masih Ideal, Belum Ada Alasan Pergantian
Pj Sekda Abraham Kateyau: Perkuat Pelayanan, Tanam Nasionalisme di Setiap Langkah, Jaga Keamanan
Bapenda Mimika Hadirkan Layanan Pajak Keliling di Festival UMKM, Memudahkan Warga Berkontribusi
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Ini Pendapat Hukum Pengacara Muda Terkait Polemik Status Tersangka Plt Bupati Mimika
Papuanewsonline.com, Timika- Proses penegakan hukum
dugaan korupsi pengadaan serta pengelolaan Pesawat dan Helikopter Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2015, yang berujung Penetapan tersangka dari Kejaksaan
Tinggi Papua, yang dialamatkan terhadap Plt Bupati Mimika JR, menuai pro dan
kontra di kalangan masyarakat.Menanggapi hal ini, pengacara muda Bily Erubun. SH mengatakan, Masyarakat dan kelompok, serta lembaga
tertentu dalam menilai, bahkan menuding
penegak hukum dalam hal ini, Kejaksaan
Tinggi Papua melakukan kriminalisasi dan
terlibat kepentingan dalam proses penegakan hukum kasus tersebut, merupakan kesesatan berpikir dan tidak berlandaskan
hukum. “ Kejaksaan Tinggi Papua , memiliki kewenangan melakukan
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan perundang-undangan,
artinya upaya penindakan tersebut sah secara konstitusional,” Jelas Bily Erubun di
Timika, Kamis (2/3/2023).Pengacara Muda ini menyebutkan, harus digarisbawahi bahwa
kasus yang menimpa PLT Bupati Mimika bukan lagi kasus baru yang pernah terjadi
di Indonesia dalam catatan penting
peradaban dunia penegakan Hukum ( law enforcement). “ Sebagai anotasi contoh kasus yang sama pernah di tangani
Kejagung RI yaitu , Hotasi Nababan dalam pengadaan pesawat di tahun 2014 silam,
dimana kasus tersebut di tangani oleh tiga
institusi penegak hukum yaitu institusi Polri, Kejaksaan RI dan KPK RI, yakni perjalanan kasus ini, KPK
dan Bareskrim Polri secara bersama-sama menyelidiki perkara ini dan sampai pada
kesimpulan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara ,
(pidana korupsi pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi), sementara
penyidik kejaksaan agung RI menyatakan sebaliknya ada kerugian negara, dan
hingga sampai persidangan terbukti, " Jelasnya. Lanjut Bily, dalam perkara Hotasi Nababan waktu itu cukup
viral, karena hingga Komisi Yudisial dan
Ahli Hukum Tata Negara, hingga hukum pidana semua turun gunung berpendapat
bahwa kasus tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan dihentikan KPK
dan Bareskrim, berarti tidak layak untuk masuk ke meja hijau.“ Dalam kasus ini banyak ahli yang berpendapat, sala satunya
pakar
hukum tata negara yang kredibilitasnya tidak diragukan yaitu, Hikmawanto Juwana
yang saat itu berpendapat bahwa seharusnya kasus yang menjerat Hotasi Nababan,
dibebaskan sejak penyidikan dan kasus ini bukan tindak pidana korupsi, sehingga
tidak layak naik ke Pengadilan, karena sudah diperiksa KPK dan Bareskrim, Namun
karna semangat upaya pemberantasan korupsi, dengan tetap berada pada rel
koridor hukum , Kejaksaan RI tetap melimpahkan perkara tersebut ke meja hijau,
Dan akhir dari proses ini Hotasi Nababan di vonis oleh Mahkamah Agung RI
terbukti bersalah , melakukan tindak
pidana korupsi sehingga di hukum 4 tahun penjara, vide putusan nomor : 417 K/Pid.Sus/2014
Mahkamah Agung RI, jadi harus dipahami bahwa sudah ada yurespondensi penegakan
hukum yang sama,” Jelasnya.Lanjut Pengacara Flamboyan ini, Dari ilustrasi case hukum di
atas , maka elemen masyarakat Papua tengah , lebih khusus masyarakat kabupaten Mimika , diharapkan agar mengeluarkan
argument atau komentar di public harus memberikan edukasi yang baik dan benar.“ Masyarakat atau tokoh yang berargumen di Media harus
selektif dan obyektif sehingga memberikan edukasi yang baik dan benar kepada public,
karena Jika ada pertanyaan prinsipal mengenai mengapa kasus PLT Bupati Mimika JR, pernah di tangani KPK dan
Polda Papua namun tidak di temukan
adanya kerugian negara , maka jawabannya singkat, tinjau
ulang contoh kasus Hotasi Nababan,” Ujarnya.
Lanjut Bily, Disisi
lain jika Kejati Papua dalam melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan,
ternyata menggunakan perhitungan kerugian Negara dari pihak inspektorat , maka rangkaian proses
penyidikan menjadi cacat dan dapat di batalkan melalui forum praperadilan.“ Diketahui Mahkmah Agung telah menerbitkan Surat Edaran MA
(SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 , Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Salah
satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare
kerugian keuangan negara , Kecuali
institusi KPK yang di perbolehkan, hal
ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan :
bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP , dan BPK , melainkan
juga dapat berkoordinasi dengan instansi
lain,” Pungkasnya.Inti dari penjelasan tersebut (konstruksi fakta) maka Bily
melanjutkan, pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor : 003/PUU-III/2006 maka secara
sadar terbentuk undang-undang yang melahirkan
UU AP dengan maksud mengubah cara pandang pemberantasan tindak pidana korupsi ,
yang selama ini di lakukan dengan pendekatan penindakan, menjadi pendekatan administratif dan cara
penyelesaian berdasarkan hukum administrasi ,
sehingga bila audit kerugian negara di peroleh dari pihak inspektorat,
maka mestinya merujuk pada pasal 20 UUAP,
yaitu pengembalian uang negara dan bukan tindak pidana korupsi.“ Hal ini Tinggal bagaimana tim hukum plt bupati Mimika JR,
dalam proses praperadilan dalam menggunakan hak pembelaan dapat membangun
sebuah konstruksi hukum merujuk pada
perkembangan putusan PMK,” Pungkasnya. Kata Dia, Pro kontra atau silang pendapat antara masyarakat terkait
kasus hukum Plt Bupati Mimika JR, merupakan keniscayaan yang wajar, namun cara membangun persangkaan buruk yang tdk berlandaskan
hukum kepada Kejati Papua, adalah kostruksi berpikir yang tidak wajar.
“ Diharapkan agar ASN
dan honorer Pemkab Mimika wajib hukum menjaga netralitas, karena mencampuradukkan kebijakan yang harus
diamankan dan proses hukum merupakan dua hal yang sangat berbeda secara diameteral,”
Tutupnya.(Redaksi)
02 Mar 2023, 18:26 WIT
Hadiri Pelantikan Pengurus KPKM, Ini Pesan Fangnanan Kepala Suku Besar Kei di Mimika
Papuanewsonline.com, MIMIKA - Pelantikan Komunitas Pemuda Kei Mimika (KPKM) periode 2022-2025 siang tadi, mendapat perhatian khusus dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Kei Mimika (IK3M) Anton Welerubun, atau yang biasa disebut Kepala Suku besar Kei di Kabupaten Mimika.Pada sambutannya sebagai Orang Tua, dan juga Pemimpin Besar Suku Kei di Mimika, Anton Welerubun berkesempatan memberikan pesan fangnanan kepada anak-anaknya yang tergabung dalam Organisasi KPKM untuk memperhatikan beberapa hal sebagai pegangan dalam menjalankan organisasi KPKM kedepan. "Pertama, Komunitas Pemuda Kei harus bisa menjaga nama baik Kei, menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga harga diri dan martabat orang Kei di kabupaten Mimika," kata Anton. Karena apa yang telah diwariskan oleh para leluhur dan perintis di kabupaten Mimika ini wajib untuk kita jaga sebagai generasi Evav.Kedua, kata Welerubun, Komunitas Pemuda Kei Mimika wilayahnya terbatas, sebagai organisasi Pemuda diatasnya ada Kerukunan atau IK3M, sehingga diharapkan ada sinergitas, demi menjaga marwah Kei di Kabupaten Mimika." Jadi KPKM harus memahami wilayah kerjanya dimana agar tidak bersinggungan dan melampaui batas IK3M," Terangnya.Ketua Kerukunan Kei ini berharap Pengurus KPKM segera berkoordinasi dg ketua kerukunan Ohoi masing-masing untuk mempererat silaturahmi dan menghilangkan sekat antara kerukunan Ohoi dengan Organisasi lainnya. "Pesan saya yang ketiga atau terakhir, bahwa organisasi manapun memiliki syarat-syarat untuk menjadi anggota Apalagi organisasi ini membawa nama Kei di dalamnya. Maka semua harus bermuara dan dikomunikasikan dg Ketua Kerukunan Besar supaya apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat berjalan dengan baik," Pungkas Welerubun diakhir sambutannya. (Fauzia)
01 Mar 2023, 17:16 WIT
Penjabat Gubernur PPT Minta Pj Sekda Kendalikan Situasi Pemerintahan di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika- Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk meminta Pj Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte untuk mengendalikan dan mengawasi jalanya pemerintahan.Permintaaan Pj Gubernur Papua Tengah ini lantaran Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob sedang berhadapan dengan masalah hukum." Sudah minta kepada Pak Sekda untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang sementara berjalan, terkait keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2023 dan meningkatkan pengawasan internal dalam pemerintahan Kabupaten Mimika," Ucap Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, usai memimpin Rapat tertutup bersama Forkopimda Kabupaten Mimika di Balliroom hotel Horizon Diana Timika, Selasa (28/2/2023).Ribka Haluk Menyebutkan, proses hukum terhadap dua pimpinan Kabupaten Mimika itu tak boleh mempengaruhi kinerja dan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika." Bapa berdua ini sementara hadapi masalah hukum, Tetapi pelayanan pemerintahan tetap harus seperti biasa dan lebih ditingkatkan dan pengawasannya harus lebih efektif," Ungapknya.Pj Gubernur yang juga sebagai Sosok Ibu bagi Orang Papua ini mengatakan, Rapat kordinasi ini membahas berbagai masalah diantaranya, Pemerintahan, Keamanan, agenda Pemilu dan Infalsi Daerah.(Redaksi)
28 Feb 2023, 16:27 WIT
Besok Pengurus Komunitas Pemuda Kei Mimika Dilantik
Papuanewsonline.com, Mimika - Pengurus Komunitas Pemuda Kei (KPK) Kabupaten Mimika, masa bakti 2023-2026 besok dilantik, di Timika.Ketua Panitia Pelantikan Hendrikus Kirwelakubun mengatakan pelantikan sekaligus rapat kerja ini akan dilangsungkan di hotel Grand Tembaga Timika pada Rabu (1/03/2023). Hendrik mengatakan, sejumlah persiapan telah dilaksanakan panitia pelantikan sejak Desember 2022, sehingga acara pelantikan sekaligus dengan rapat kerja Komunitas Pemuda Kei Mimika akan berjalan dengan lancar." Persiapan sudah matang 100% untuk pelaksanaannya. Jadi selesai pelantikan langsung dilanjutkan dengan rapat kerja," ungkap Hendrikus di Sekretariat KPK Mimika, jalan Yos Sudarso, Selasa (28/02/2023). Tokoh pemuda yang sering disapa bung Aken ini menyebutkan, pelantikan dan rapat kerja Komunitas pemuda Kei Mimika kali mengusung tema, " Membangkitkan Spirit Generasi Muda Yang Kreatif dan Bermartabat Menuju Emeneme Yauware"." Acara pelantikan ini akan dihadiri juga oleh forkopimda, Lemasko dan Lemasa, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mimika, para sesepuh, dan sejumlah pihak lain," Ujarnya.Terpisah Ketua KPK terpilih periode 2023-2026, bung Edoard Rahawadan mengatakan, momentum pelantikan KPK Mimika adalah momentum awal bagi generasi muda Kei di Mimika untuk melanjutkan cita-cita luhur orang tua Kei di tanah Mimika. "Kami sebagai generasi muda Kei saat ini dituntut untuk berani menghadapi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar dalam rangka melanjutkan cita-cita luhur orang tua Kei, berubah sesuai dengan masa," Jelasnya.Bung Edoardus juga mengatakan, Komunitas Pemuda Kei Mimika, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan untuk menghimpun generasi muda Kei di Kabupaten Mimika."Kekuatan pemuda dasyatnya begitu besar, sehingga ini awal kami pemuda Kei turut berperan dalam pembangunan Kabupaten Mimika dengan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan di Mimika," kata Bung EdoBung Edoardus mengajak pemuda dan Pemudi Kei yang ada di Kabupaten Mimika untuk terlibat dan bersama-sama menyukseskan pelantikan KPK Kabupaten Mimika dan selanjutnya menyukseskan program kerja KPK periode 2023-2026, yang akan dilaksanakan besok.Diketahui Bung Edoardus Rahawadan terpilih sebagai ketua KPK Kabupaten Mimika periode 2023-2026 pada musyawarah besar KPK Kabupaten Mimika, 22 Oktober 2022 lalu di Hotel Serayu Kabupaten Mimika.(Redaksi)
28 Feb 2023, 13:19 WIT
Breaking News: Plt Bupati Mimika JR Ajukan Praperadilan Terhadap Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura- Marwah Institusi Kejaksaan di Papua kembali diuji independesi dan Profesionalnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pasalnya Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob dan Direktur Asian One Air, Silvi Herawaty kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi Papua, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan pesawat serta helikopter Pemkab Mimika tahun 2015, yang diumumkan Kejaksaan Tinggi Papua 26 Januari 2023 lalu.Padahal diketahui Kejaksaan Tinggi Papua usai mengumumkan JR dan SH sebagai tersangka tidak disertai dengan penahanan karena dianggap kooperatif.Permohonan Praperadilan JR dan SH terlihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jayapura yang ditelusuri Media ini, Senin (27/2/2023).Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2023/PN Jayapura yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jayapura Jumat Tgl 24 Februari 2023.Dalam SIPP Pengadilan Negeri Jayapura disebutkan bahwa Johanes Rettob dan Silvi Herawaty berstatus sebagai pemohon dengan termohon Kejaksaan Tinggi Papua. Dalam permohonan itu juga disebutkan klasifikasi perkaranya adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.Sementara itu ahli hukum acara pidana Yahya Harahap berpendapat bahwa hakim praperadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji pembuktian dari alat bukti. Hal itu tidak dapat diuji di praperadilan lantaran sudah masuk ke masalah substansial.Mantan Hakim Agung ini mengatakan, kalau sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. dikatakan Yahya kalau untuk menetapkan orang sebagai tersangka dalam KUHAP harus didukung dengan 2 alat bukti yang cukup. Alat bukti itu penjelasan di pasal 1 angka 14, pasal 17, penjelasan pasal 17.Menurut Yahya, hakim praperadilan hanya menguji persyaratan mengenai alat bukti. Persyaratan yang dimaksud yaitu mengenai syarat formil jadi tahap praperadilan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa.Yahya mengatakan, hakim praperadilan cukup melihat apakah alat bukti yang dipermasalahkan sudah memenuhi syarat administratif atau belum. Jadi, Penegak hukum sebagai termohon hanya cukup membuktikan bahwa dalam menetapkan seorang tersangka alat bukti yang diserahkan telah cukup memenuhi syarat.Menurut Yahya, hakim praperadilan hanya menguji persyaratan mengenai alat bukti. Persyaratan yang dimaksud yaitu mengenai syarat formil dan materiil.Kata Yahya, hakim tidak berwenang menilai-nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti tersebut. Jadi penegak hukum Cukup menunjukkan " ini alat bukti sudah mempunyai syarat formil dan materiil, untuk tetapkan orang sebagai tersangka. (Redaksi)
27 Feb 2023, 13:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
