Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Bupati Herry Ario Tata Rapi Lokasi Penduduk Dekat Kantor Dinas Sosial
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Bupati Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd kembali mengunjungi warga yang ada di sepanjang pantai belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Senin (29/05/2023) sore. Bupati yang berdiskusi langsung dengan warga mengatakan, rumah-rumah warga dikawasan pantai belakang Sosial itu akan ditata baik supaya terlihat rapih dan tidak kelihatan kumuh. “Kita akan tata rapih, kita akan perbaiki supaya terlihat sejajar, rapih, supaya pemandangannya jangan terlihat kumuh. Kawasan ini kan merupakan pintu masuk di Pelabuhan Laut Biak, ketika baru ada kapal sandar di Pelabuhan Biak. Jadi kita rapikan, supaya masyarakat juga merasa nyaman,” ujarnya. Setelah mengunjungi warga di kawasan belakang Sosial, Bupati juga melihat dari dekat suasana jual beli di Pasar Ikan. Bupati berharap supaya kebersihan di Pasar Ikan tetap menjadi perhatian serius dari para penjual dan semua warga. “Mari kita jaga Pasar Ikan ini supaya tetap bersih, kalau bersih yang menjual dan membeli tentunya merasa nyaman ya, jadi mari kita jaga kebersihan itu setiap hari,” pungkasnya. (PNO-11)
30 Mei 2023, 13:55 WIT
Program Biak Pintar (GASING) Diikuti 100 Siswa Dan 35 Guru
Papuanewsonline.com, Biak
Numfor - Pelatihan
berhitung dasar dengan metode Gampang, Asyik dan Menyenangkan (GASING) terus
digulirkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Kali ini pelatihan Pengimbasan dipusatkan di wilayah
kelulauan, khususnya di wilayah Klasis Kepulauan Aimando dan Padaido, dan
dibuka dengan resmi, Senin (29/05/2023). Pelatihan pengimbasan dengan metode GASING di wilayah
Kepulauan Aimando dan Padaido diikuti sebanyak 100 murid/siswa dan 35 guru dari
12 SD dengan 3 SMP. Program Biak Pintar dengan menghitung dasar ini merupakan
tindak lanjut kerja sama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Yayasan
Teknologi Indonesia Jaya (Surya Institute) yang dipimpin oleh Prof. Yohanes
Surya, Ph.D. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor,
Kamaruddin, S.Pd mengatakan, kegiatan pengimbasan akan berlangsung selama tujuh
hari itu melibatkan langsung 8 trainer dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Biak Numfor yang telah disiapkan bekerja sama dengan Yayasan Teknologi
Indonesia Jaya (Surya Institute) beberapa waktu sebelumnya, “Ini adalah tindaklanjut dari kerja sama Prof. Yohanes Surya,
intinya bahwa program pengimbasan dengan menyiapkan guru-guru dan anak-anak
didik mahir berhitung akan dilakukan berkelanjutan, dan saat ini dilakukan di
wilayah kepulauan,” kata Kamaruddin kepada Humaspro Biak via pesan singkatnya
whatsapp. Menurutnya, selama program pengimbasan berlangsung, para
trainer wajib tinggal bersama-sama peserta trainer baik siswa/murid maupun para
guru di Pasi. Para peserta belajar di SD YPK Pasi dan Balai Desa Pasi. Secara terpisah, Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd
mengatakan, program pelatihan atau pengimbasan dengan metoder GASING terus akan dilaksanakan secara
bertahap dan berkelanjutan bagi anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. “Program ini langsung akan berlanjut, tahap kedua dan ketiga
nanti akan melibatkan anak-anak yang ada di Kepulauan Padaido, Aimando dan
Numfor. Intinya pemerataan pembelajaran akan dilakukan di semua sekolah, tidak
hanya di kota saja tetapi sampai ke seluruh pelosok Kabupaten Biak Numfor,”
ucapnya. “Saya berharap setelah selesainya pelatihan ini, ilmu yang
didapatkan terus dikembangkan, apalagi guru-guru yang telah mengikuti
pengimbasan nantinya agar dikembangkan itu ilmu yang didapatkan di masing-masing
sekolahnya,” pesan Bupati. “Didalam pengibasan ini, kita akan menyasar 166 SD yang ada
di Biak, dan 232 guru. Jika skenario ini berjalan dengan baik dengan dukungan
dari pemda, maka di akhir tahun 2023 akan ada 1992 siswa yang pintar berhitung
cepat dengan metode GASING,”kata Kamaruddin.
Sekedar diketahui, pelatihan atau pengimbasan akan
dilaksanakan di seluruh distrik dengan 6 klaster, klaster 1 di Biak Kota dan
Samofa, Klaster 2 di Biak Utara dan Warsa, Klaster 3 di Biak Timur dan Oridek,
Klaster 4 di Biak Barat dan swandiwe, Klaster 5 di Padaido dan Aimando, Klaster
6 di Pulau Numfor. (PNO-12)
30 Mei 2023, 13:24 WIT
Mencari Solusi, Pj Bupati Mappi Menerima Aspirasi Aliansi Honorer Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Polemik terkait honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menemui
titik terang, setelah Pj Bupati, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si menerima
aspirasi dan berdiskusi langsung dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN)
Kabupaten Mappi pada Senin (29/5/2023) di Pendopo. Ketua AHN Mappi, Jack Wallcoth P.
Oku menyampaikan beberapa poin aspirasi. Diantaranya meminta kepada Pj Bupati
agar mengusulkan tambahan kuota pengangkatan honorer menjadi CPNS kepada Plh
Gubernur Provinsi Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan agar dilanjutkan ke
Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya kuota 450 belum bisa
mengakomodir semua. Apalagi ada yang tidak pernah honor atau ada yang honor
belum sampai setahun. Sementara syarat pengangkatan harus minimal lima tahun
bekerja. Sementara ada yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun
namun tidak terakomodir. Juga masih ada honorer K2 yang tidak masuk dalam
daftar padahal itu masuk dalam prioritas. Untuk itu BKPSDM diminta
melibatkan aliansi agar turut mengawal proses seleksi perekrutan. Aliansi juga
meminta Pemkab Mappi tidak membuka CPNS formasi umum sebelum formasi honorer
selesai. Menjawab aspirasi honorer, Pj
Bupati Michael Gomar menjelaskan bahwa persoalan honorer ini tidak hanya di
Mappi, tapi terjadi secara nasional. Dimana DPR RI, Kemenpan RB dan BKN sedang
membahas kebijakan untuk mencari solusi nasib honorer yang mulai November 2023
akan dialihkan statusnya jadi outsourcing. Sehingga Pj Bupati pun juga
mendukung aspirasi aliansi honorer di Mappi agar tidak ada pemberhentian secara
massal. Pemprov Papua melalui alm Wakil
Gubernur Klemen Tinal telah berjuang dan pusat menjawab dengan memberikan 20
ribu kuota untuk Papua. Kabupaten Mappi mendapat kuota 450. Mulai Tahun 2021,
Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar
pengajuan formasi ke Kemenpan RB dan BKN. Pemerintah kata Pj Bupati,
menetapkan sejumlah persyaratan. Pengangkatan diprioritaskan pada masa kerja,
minimal 5 tahun. Kalaupun ada yang tepat 5 tahun tetap didiskualifikasi apalagi
kurang dari lima tahun. Honorer dengan masa kerja terlama yang prioritas tapi
juga mempertimbangkan usia tidak lebih dari 58 tahun. Untuk itu Pj Bupati memerintahkan
BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Pj Bupati
memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak
memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya. "Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan
ataupun BKN," tegas Pj Bupati. BKPSDM juga diminta menyusun
analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya
2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer
berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan. Pj Bupati juga memastikan, dalam
pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki
ijazah SMA maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C. Pada kesempatan itu juga Pj
Bupati mengungkapkan bahwa gaji honorer masih sangat kecil sementara biaya
hidup di Mappi, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai
keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka bukan
tidak mungkin bisa dinaikkan. Tapi Pj Bupati menegaskan kepada
seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak
banyak tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi
dan kemampuan.
Selain terkait formasi untuk
honorer, Pj Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius
dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada
dan siap diserahkan. (Redaksi)
30 Mei 2023, 00:59 WIT
Pelaksanaan Penerimaan Anggota, Polri Optimalkan Monitoring Center Cat Pertama Kali Digunakan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Sumber Daya Manusia
(ASSDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa jajarannya terus
mengopotimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk penguatan prinsip
BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) dalam penerimaan anggota
Polri. “Pertama kalinya, Polri membentuk posko monitoring center CAT
akademik dan psikologi,” kata Irjen Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Senin (29/5). Mantan Kadiv Humas Polri ini membeberkan, pelaksanaan tes
dilakukan secara realtime dengan CAT (computer assisted test) yang diawasi oleh
pengawas internal antara lain Itwasum, Divpropam Polri, Direktorat Siber
Bareskrim, Inteltek Baintelkam Polri. Tidak hanya pihak internal, pelaksanaan tes penerimaan dengan
menggunakan CAT ini juga diawasi eksternal yaitu BSSN, ahli IT dari Universitas
Gunadarma dan LSM Pesdam (peningkatan sumber daya manusia). “Memberdayakan teknologi komunikasi yang telah dimiliki dan
menyebar di 34 Satuan Wilayah, termasuk Papua dan Papua Barat,” kata Dedi. Dengan menggunakan CAT yang bisa dipantau secara realtime,
kata Dedi hasilnya langsung dapat diketahui oleh peserta seleksi dan
mengantisipasi adanya kerjasama antar peserta seleksi maupun pihak lain yang
akan membantu peserta, karena soal yang tampil di layar PC masing- masing
peserta seleksi berbeda. Kemudian, sambung Dedi, ketika terjadi permasalahan dalam
proses seleksi, seketika dapat diselesaikan karena adanya keputusan langsung
dari pengampu kebijakan. Melalui posko monitoring center ini, terdapat interaksi
secara langsung antara Panitia Pusat dengan seluruh Panitia Wilayah dan sebagai
mitigasi cepat atas permasalahan-permasalahan.
“Seperti kendala login ke server, ganguan perangkat komputer,
ganguan jaringan listrik/internet,” pungkas Dedi. (PNO-12)
29 Mei 2023, 19:31 WIT
Bangun Pura di Mapolda, Wakapolda Maluku Berkunjung ke Umat Hindu
Papuanewsonline.com, Maluku - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, melakukan kunjungan silaturahmi dengan umat Hindu di Kota Ambon, Minggu (28/5/2023).Orang nomor 2 Polda Maluku ini, juga mengunjungi pembangunan Pura Universitas Pattimura, Pura Sura Yudha Mandala Denkav 5/BLC, dan Pura Siwa Stana Giri.Dalam lawatannya tersebut, Brigjen Napiun didampingi Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Maluku, I Wayan Sutapa, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Bonni J.S Sirait, Direktur Intelkam Kombes Pol. I Gede Arsana, Kapolresta Ambon Kombes Pol Raja Arthur Lumongga Simamora, dan sejumlah tokoh umat Hindu lainnya."Kunjungan kami hari ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan umat Hindu yang ada di Maluku khususnya di Kota Ambon," kata Brigjen Napiun.Selain melaksanakan silaturahmi, kunjungan Wakapolda juga ingin mendengar saran, masukan dan pendapat terkait rencana pembangunan Pura di Markas Polda Maluku. "Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Wakapolda Maluku di Pura Siwa Stana Giri," kata Ida Bawati, Pembimas Hindu.Ida Bawati pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi yang tinggi atas rencana pembangunan Pura di Mapolda Maluku. "Kami mendukung rencana dibangunnya Pura di Mapolda Maluku," ungkapnya.Senada dengan Ida Bawati, salah satu tokoh umat Hindu, Nugroho berharap dengan dibangunnya Pura di Mapolda Maluku, dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap anggota, khususnya umat Hindu."Kami juga menyarankan agar dalam proses pembangunan Pura di Mapolda Maluku, ada hal-hal yang mutlak dan tidak boleh dihilangkan demi pembangunan Pura itu sendiri," harapnya.Terkait dengan dukungan para tokoh agama umat Hindu tersebut, Wakapolda menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi."Kami akan melaporkan ke Bapak Kapolda Maluku terkait apa yang menjadi saran dan pendapat bapak-bapak sekalian," katanya. Terkait dengan rencana pembangunan Pura, Wakapolda mengaku pihaknya juga akan melibatkan seluruh pihak dalam kepanitiaan."Kami sangat antusias untuk membangun Pura di Mapolda Maluku sebagai wujud toleransi beragama di Provinsi Maluku yang dapat menjadi laboratorium toleransi beragama bagi Indonesia," harapnya. (PNO-12)
29 Mei 2023, 09:02 WIT
Satgas Pamtas RI - Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti Pos Mentari Menangkap PMI Ilegal
Papuanewsonline.com, Kapuas
Hulu - Satgas Pamtas
RI - Malaysia Yonarmed 10/Bradjamusti kembali menggagalkan 4 orang PMI ( Pekerja Migran Indonesia ) tanpa
melalui prosedur yang sah di jalan
tikus, Dsn. Badau II, Desa Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan
Barat. Aksi penggagalan tersebut dilakukan oleh personel di Pos
Mentari pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 19.30 WIB di Desa Badau, Kecamatan
Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Dalam keterangan tertulis Penerangan Satgas, kejadian tersebut bermula saat personel jaga
Pos 2 sedang melaksanakan Patroli sekitar Pos yang dipimpin oleh Praka Abdullah melihat 4 orang WNI yang
hendak melintasi semak semak. Berdasarkan pengamatan dari personel jaga pos
terlihat gerak-gerik yang mencurigakan dari kelompok orang tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 4
orang tersebut serta melaksanakan pengecekan kelengkapan surat-surat dan barang
bawaan. Didapatkan informasi bahwa keempat orang tersebut hendak menuju ke
Malaysia melalui jalan tikus untuk bekerja sebagai PMI illegal. Setelah melaksanakan pemeriksaan di tempat, Praka Abdullah
melaporkan kejadian tersebut ke Dan SSK 1 Kapten Arm Rizal Karisna, S.T.Han
yang dimana dilanjutkan ke Dansatgas. Dansatgas Pamtas Yonarmed 10/Bradjamusti Mayor Arm Ady Kurniawan, M. Han menegaskan
" Dalam hal penanganan PMI non prosedural mengingat pelintasan PMI non
prosedural salah satu kerawanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Kami terus
memperketat pengawasan jalan-jalan tikus untuk mencegah kegiatan ilegal, baik
penyeludupan barang maupun manusia di wilayah perbatasan ini," ujarnya. Adapun 4 Orang Identitas PMI Ilegal yang diamankan yakni, A
(26) , F (30) , AR(20), MM (47) ketiganya merupakan warga Kab Lombok
Tengah.(Yonarmed 10/Bradjamusti. (PNO-12)
28 Mei 2023, 21:03 WIT
Rayakan HUT R.A Kartini Ke 144, Bupati Asmat: Perempuan Miliki Peran Penting Dalam Pembangunan
Papuanewsonline.com, Asmat - Organisasi Perempuan Se-Kabupaten Asmat menggelar Acara Syukuran Resepsi Hari R.A Kartini Ke-144 di gedung Tongkonana Agats, Asmat, Papua Selatan, pada Sabtu, (27/5/2023).Pantauan Papuanewsonline.com, Acara ini melibatkan semua Organisasi Perempuan Se-Kabupaten Asmat, dimana pada Tahun 2023 HUT Kartini di Kabupaten Asmat, dipercayakan kepada Organisasi Persit Kartika Candra Kirana dari Koramil 1707-08 Agats.Acara syukuran ini dihadiri oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Asmat, Kapolres Asmat yang di Wakilkan oleh Kasat Binmas Polres Asmat, AKP Sudirman, Perwira Penghubung Kodim 1707 Merauke untuk Asmat Letnan Satu, Agus dan Jajaran Forkopimda yang ada di Kabupaten Asmat.Ny. Rony K. Retraubun selaku Ketua Panitia dalam sambutanya mengatakan, acara syukuran Resepsi baru di adakan, karena Hut Kartini Ke-144 Tahun 2023 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada bulan April Tahun 2023."Kami menyampaikan permohonan maaf jika acaranya baru diksanakan hari ini, dikarenakan resepsi Hut Kartini ke 144 di tahun 2023, karena bertepatan dengan saudara-saudara kita yang muslim dalam merayakan hari raya lebaran, jadi acara syukuran ditunda hingga baru dilaksanakan," ungkap Ketua Panitia.Sementara itu Bupati Asmat, Elisa Kambu dalam sambutanya menyebutkan, Sesuai dengan sejarah singkat tentang R.A Kartini, maka harus berbangga bahwa dalam kehidupan selalu hadir sosok perempuan yang hebat."Perempuan hebat selalu hadir dalam hidup kita, dimana perempuan memiliki peran ganda didalam dunia kerja sebagai karyawan, pegawai, dalam rumah tangga, sebagai ibu dan seorang istri, kita harus bersyukur memiliki perempuan yang hebat, seperti sekarang ada di Asmat," Ucapnya.Bupati Elisa mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada perempuan di Asmat, sehingga perempuan diberikan ruang yang sama, untuk bisa berprestasi, bisa berkarya, dan bisa berkreasi."Perempuan-perempuan di Asmat, sangat berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan di asmat, sehingga diakhir kata, saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat mengucapakan selamat hari Kartini ke 144, untuk perempuan-perempuan Indonesia terkhususnya di Asmat," Terangnya.Acarapun ini-pun dilanjutkan dengan berbagai agenda, dinataranya pemberian hadiah kepada pemenang lomba dan penampilan tarian dari anak-anak SMP Negeri 2 Agats, yang akan mewakili Provinsi Papua Selatan di ajang Nasional.(PNO-12)
28 Mei 2023, 16:36 WIT
Polda Papua Selidiki Kelompok KKB Yang Mengancam Pilot Susi Air
Papuanewsonline.com, Jayapura - Polda Papua melalui operasi damai cartenz tengah menyelidiki terkait video beredar yang menyebutkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens jika dalam dua bulan tidak ada dialog tentang Papua Merdeka pada Jumat (26/5).Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki terkait video tersebut. Dalam Video yang beredar, tampak Pilot Susi Air Kapten Philip tengah menyebut KKB akan menembak dirinya jika dalam 2 bulan tak ada dialog soal Papua Merdeka.Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri juga mengatakan akan memaksimalkan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehrtens yang di sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Irjen Mathius akan berupaya melakukan negosiasi kepada pimpinan Egianus Kogoya agar melepaskan Philip."Saya berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini termasuk dengan pihak Gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja dan Uskup yang akan semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya untuk bisa melepas pilot yang dibawanya," kata Mathius, Kamis (25/5/2023).Mathius menjelaskan saat ini Satgas Damai Cartenz sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum. Dirinya akan membuka negosiasi kepada siapa pun termasuk pihak pemerintah Nduga hingga Komnas HAM."Tentunya negosiasi bisa dilakukan dengan siapa saja, saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak pemerintah Nduga bekerja sama dengan Kapolres kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima," tuturnya.Mathius juga menyebutkan pihaknya sudah mengirimkan tim khusus sebagai upaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak. Dia berharap upaya tersebut bisa berjalan dan pilot Susi Air bisa dilepaskan."Saya berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik, kita memberikan kesempatan kepada kelompok Egianus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik," terangnya.Untuk diketahui, KKB menawan sandera Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu. (PNO-12)
28 Mei 2023, 11:29 WIT
Kasus Penembakan 2 Korban Di Saparua Masih Terus Diselidiki Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Maluku - Kecepatan dalam mengungkap setiap kasus
tindak pidana pasti memiliki perbedaan. Ada yang cepat, sedang, bahkan butuh
waktu lama agar terungkap.Terkait kasus tertembaknya warga di kecamatan
Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (15/5/2023) lalu, Polda Maluku
bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, hingga saat ini masih terus
melakukan penyelidikan.Tim gabungan yang terdiri dari Reskrimum Polda
dan Polresta Ambon masih terus berupaya mengungkap siapa orang dibalik
tertembaknya dua orang korban, satu diantaranya meninggal dunia di RSUD
Saparua. "Kasus ini ditangani tim gabungan dari
Reskrimum Polda Maluku dan Polresta Ambon. Tim kami sampai saat ini masih di
lapangan untuk melakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Maluku,
Kombes Pol M. Rum Ohoirat di Ambon, Sabtu (27/5/2023).Sampai saat ini tim penyidik telah meminta
keterangan dari 7 orang warga sebagai saksi. Sementara proyektil peluru yang
bersarang di tubuh korban telah dikirim ke laboratorium forensik Polri untuk uji
balestik."Untuk proyekti sudah kami ambil dan
kirim untuk uji balestik," kata juru bicara Polda Maluku ini.Terkait dengan adanya desakan dari berbagai
pihak yang meminta Polda Maluku segera mengungkap kasus tersebut, Ohoirat
mengaku pihaknya tidak pernah main-main dalam mengusut setiap kasus yang
terjadi. Penanganan setiap kasus kejahatan tidak semudah membalikan telapak
tangan. Penanganannya selalu berbeda-beda karena tidak semuanya sama. Ada kasus
yang dalam waktu 1x24 jam bisa diungkap, seperti di Seram Bagian Barat (SBB).
Juga seperti kasus penemuan mayat di Jembatan Merah Putih (JMP). Yang mana
awalnya semua orang menduga kalau korban tewas karena bunuh diri dengan cara
melompat. Namun penyelidikan polisi berkata lain karena ditemukan alat bukti yang
mengarah pada peristiwa pidana. Ternyata korban meninggal karena dibuang oleh
teman-temannya setelah dianiaya dan pelakunya dapat ditangkap dalam hitungan
jam."Ada juga yang butuh waktu 5 hari seperti
kasus pemerkosaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Banda. Tapi ada
juga beberapa kasus yang belum terungkap karena minimnya bukti hukum yang
ada," jelas Ohoirat.Ia mengatakan, terdapat perkara yang mudah
terungkap karena alat bukti cepat dikantongi. Namun ada juga yang sulit
diungkap lantaran berbagai kendala yang dihadapi. Diantaranya minimnya alat
bukti di TKP seperti saksi, dan lain sebagainya.Menurutnya, ada beberapa kasus memang
pengungkapannya agak sulit, karena TKP di hutan dan tempat sepi termasuk kasus
penembakan di Saparua. Ini tentu membutuhkan kerjasama dan partisipasi
masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas. Sekecil apapun informasi
dari masyarakat terkait peristiwa tersebut akan sangat bermanfaat bagi aparat
Kepolisian untuk mengungkap dan membuat terang kasus tersebut. Kendati demikian, terkait perkara kejahatan di
Saparua itu, Ohoirat mengaku Polda Maluku serius menanganinya dan hingga saat
ini masih terus melakukan penyelidikan."Intinya Polri tidak pernah main-main dan
sekecil apapun kasus yang terjadi tetap tercatat dan wajib diungkap kasusnya
hingga tuntas," tegasnya.Polda Maluku meminta dukungan seluruh elemen
masyarakat agar dapat membantu dengan memberikan informasi sekecil apapun
kepada aparat kepolisian."Disinlah peran serta masyarakat juga
kiranya dapat memberikan informasi sekecil apapun yang berguna dan akan
dikembangkan oleh Polri," pintanya.Masyarakat yang mengetahui orang yang masih
menyimpan senjata api (senpi) juga diminta agar dapat dilaporkan kepada aparat
kepolisian terdekat. Data pelapor, dijamin dirahasiakan oleh polisi."Kami saat ini juga terus mengusut
kepemilikan senpi ilegal yang masih beredar di tangan masyarakat. Seperti yang
kami ungkap di pulau Haruku dan kabupaten Seram Bagian Barat, dan juga daerah
lainnya," kata dia.Peredaran senjata api baik organik maupun
rakitan di Maluku, masih marak beredar di tangan masyarakat. "Apabila masyarakat yang menyimpan
senjata di kampungnya, kami himbau untuk serahkan atau infokan ke aparat
keamanan setempat. Karena bisa saja senjata-senjata tersebut disalahgunakan
bahkan untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah," sebutnya.Di sisi lain, Polda Maluku juga menyampaikan
terima kasih atas dukungan moril yang diberikan berbagai pihak agar setiap
kasus bisa segera diungkap. "Tentu Polri akan serius dan tidak
main-main untuk mengungkap semua kasus pidana yang terjadi," sebutnya.Bapak Kapolda Maluku bahkan menegaskan kalau
tidak ada kasus apapun yang diabaikan. Karena setiap kasus yang sudah dibuatka
Laporan Polisi (LP) merupakan tanggungan bagi Polri untuk diselesaikan.
"Kasus-kasus apapun di setiap gelar
perkara bersama jajaran oleh Kapolda terus diminta perkembangannya, tidak hanya
kasus yang terjadi saat Kapolda yang sekarang memimpin tapi sejak Kapolda-kapolda
sebelumnya juga," pungkasnya. (PNO-11)
27 Mei 2023, 15:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
