Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Polresta Ambon Sosialisasi Kamtibmas dan Call Center 110 di Sekolah
Papuanewsonline.com, Ambon - Aparat Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan kegiatan sosialisasi kamtibmas dan call center 110 sebagai sarana pengaduan cepat untuk penanganan gangguan kamtibmas, termasuk di lingkungan sekolah seperti tawuran pelajar.Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Binmas, AKP. Djafar Lessy, didampingi Kasi Humas Polresta Ambon, Ipda Janet S. Luhukay, kali ini berlangsung di SMA Xaverius dan SMA PGRI Ambon, Jumat (3/10/2025).Sosialisasi kamtibmas dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta memperkuat komunikasi antara pihak sekolah dengan kepolisian.Kedatangan aparat Polresta Ambon disambut antusias oleh masing-masing kepala sekolah dan dewan guru. Kepada pihak sekolah, tim sosialisasi Polresta Ambon menyampaikan pesan kamtibmas. Pihak sekolah diminta untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap para siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Polresta Ambon juga memperkenalkan Call Center 110 sebagai sarana cepat masyarakat maupun sekolah untuk melaporkan apabila terjadi potensi gangguan kamtibmas, termasuk indikasi tawuran pelajar.“Komunikasi antara pihak sekolah dengan kepolisian sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik antar siswa. Melalui Call Center 110, kami siap menerima laporan kapan saja, agar bisa segera dilakukan tindakan cepat sebelum situasi berkembang menjadi keributan besar,” kata Kasat Binmas Polresta Ambon, AKP. Djafar Lessy.Selain memberikan sosialisasi, kegiatan yang dilakukan juga dimaksudkan untuk membangun sinergi dan kerja sama berkelanjutan antara aparat kepolisian dengan pihak sekolah. "Kami berharap pihak sekolah tidak ragu menjalin komunikasi dengan kepolisian bila terjadi permasalahan, sehingga keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan dapat terus terjaga," harapnya. PNO-12
05 Okt 2025, 14:42 WIT
Melalui Call senter 110 & 112, Polsek Sirimau Gerak Cepat Bubarkan Tawuran Pelajar di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Gerak cepat aparat kepolisian kembali ditunjukkan oleh Polsek Sirimau bersama stakeholder terkait dalam merespons aksi tawuran antar pelajar SMA di kawasan Jalan Yan Paays, PGRI Ambon, pada Kamis (2/10/2025) sekitar pukul 14.35 WIT. Aksi tidak terpuji yang melibatkan siswa dua sekolah itu berhasil dibubarkan setelah aparat menerima laporan melalui Call Center 110 dan 112.Kapolsek Sirimau, Iptu Azhari Lallo, memimpin langsung patroli rutin guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Personel gabungan dari PRC Polresta Ambon dan Polsek Sirimau segera turun ke lokasi dan mengendalikan situasi.Selain membubarkan aksi tawuran, patroli dilanjutkan dengan menyisir sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan D.I. Pandjaitan, Jalan Raya Pattimura, Jalan A. Yani, Jalan Yan Paays, hingga Jalan Sultan Hairun. Aparat juga menyambangi SMA Xaverius dan SMA PGRI sebagai langkah preventif.Dalam kunjungan ke sekolah, Kapolsek Sirimau bersama Satpol PP Kota Ambon yang dipimpin oleh Fahri R. Pellu, bertemu dengan Kepala SMA Xaverius, Ina Gerar Dina Elsoin, dan Kepala SMA PGRI, Laurens Makatipu. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pihak sekolah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah.“Kami sangat berharap kerja sama dari pihak sekolah untuk bersama-sama menjaga kamtibmas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Bila ada potensi tawuran, segera informasikan melalui Call Center 110, 112, atau nomor kontak Polsek Sirimau agar dapat kami tindak lanjuti dengan langkah pencegahan,” ujar Kapolsek.Iptu Azhari Lallo menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan sekolah untuk memberikan pembinaan kepada siswa yang terlibat tawuran. Jika diperlukan, sekolah juga dapat memberikan sanksi tegas sesuai kebijakan yang berlaku.Patroli yang dilakukan sepanjang wilayah hukum Polsek Sirimau berlangsung aman dan kondusif. Aparat juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat di sekitar sekolah untuk bersama-sama menciptakan suasana belajar yang damai.Sebagai tambahan, Kapolsek mengingatkan adanya imbauan dari Pemerintah Kota Ambon terkait penanganan tawuran pelajar.“Ada imbauan wali kota, apabila siswa terlibat tawuran dan tidak bisa dibina, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari sekolah,” tegasnya. PNO-12
03 Okt 2025, 18:25 WIT
Polri Gelar Forum Belajar Bersama Bahas Strategi Komunikasi Krisis
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri melalui Posko Presisi menggelar Forum Belajar Bersama bertemakan "Komunikasi Krisis" pada Kamis (2/10/2025).Forum ini dipimpin oleh Irjen Kristiyono dengan menghadirkan Staf Ahli Kapolri Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo selaku narasumber.Dalam pemaparannya, Johan Budi menyampaikan kritik publik harus dipandang sebagai tantangan, bukan serangan. Oleh karena itu, diperlukan respons komunikatif yang berbasis aksi nyata dan solusi konkret, bukan sekadar klarifikasi.“Kritik dari masyarakat adalah bentuk perhatian yang harus dijawab dengan langkah nyata. Jangan bersikap defensif, melainkan jadikan kritik sebagai pemicu perbaikan institusi,” ujar Johan Budi, Kamis (2/10/2025).Lebih lanjut, forum ini juga menekankan sejumlah poin penting, antara lain: penguatan konten positif di media sosial dan media mainstream; perilaku aparat di lapangan harus adil, humanis, berbasis data, serta sesuai prosedur demi menjaga legitimasi Polri, hingga perubahan nyata di lapangan, terutama dalam pelayanan publik yang humanis, sebagai wujud nyata reformasi Polri.Irjen Kristiyono menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi krisis merupakan bagian dari implementasi "Transformasi Menuju Polri Presisi".“Polri berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, terukur, dan solutif. Reformasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan profesional,” tegas Irjen Kristiyono.Forum ini diikuti oleh lebih dari 995 peserta yang terdiri dari Kabagrenmin Satker Mabes, Kabagrenmin Satdik jajaran, Wakapolda beserta PJU Polda jajaran, Kaposko Polda dan Polres, hingga para Kapolres di seluruh Indonesia. Turut hadir pula jajaran pejabat utama Posko Presisi dan PJU Polri. PNO-12
03 Okt 2025, 11:49 WIT
Jaga Pengelolaan SPPG, Kepala BGN: Ikuti Standar Polri Terapkan Rapid Test
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan akan dilengkapi dengan perangkat rapid test sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menegaskan, kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden, sekaligus mencontoh praktik baik yang sudah diterapkan SPPG di bawah Polri.“Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG harus mengikuti pola pengelolaan seperti SPPG milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan. “Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” tegasnya.Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga menyinggung pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri. Menurutnya, dengan jumlah sekitar 600 SPPG, Polri terbukti mampu menjaga standar pelayanan sehingga tidak ada laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan,” ujar Irma saat rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.Irma menegaskan, SPPG Polri bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dapur bergizi gratis lainnya karena dinilai sesuai prosedur dan bebas kasus. PNO-12
03 Okt 2025, 11:23 WIT
Wakapolda Maluku Tinjau Pelaksanaan Tes Kesamaptaan Jasmani Seleksi SBP
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 108 personel Tamtama Polda Maluku menjalani tes Kesamaptaan Jasmani, seleksi Sekolah Bintara Polisi (SBP) Tahun Anggaran 2025.Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Kota Ambon, Kamis (2/10/25), ini ditinjau langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Tes kesamaptaan jasmani yang digelar Biro Sumberdaya Manusia (SDM) Polda Maluku ini dipimpin Kabag Watpers Biro SDM Polda Maluku AKBP. Akhmad Kadar Ginting S.H dan Kasubag Seleksi Bag Dalpers Biro SDM Polda Maluku Kompol Fredy Jamal S.Sos., M.Si.108 personel yang mengikuti seleksi SBP Tahun 2025 terdiri dari anggota Satuan Brimob dan Direktorat Polairud Polda Maluku berpangkat Bharaka dan Abripda.Wakapolda Maluku saat melakukan pemantauan mengingatkan para peserta untuk mengikuti tes dengan serius dan sungguh-sungguh. "Kalian harus bersaing dengan sehat dan tetap percaya pada kemampuan masing-masing," pintanya.Untuk diketahui, tes kesamaptaan jasmani yang dijalani ratusan peserta meliputi lari mengelilingi lapangan selama 12 menit, Pul Up selama 1 menit, Pus Up selama 1 menit, Sit Up selama 1 menit dan Shuttlerun. PNO-12
02 Okt 2025, 18:07 WIT
STIE Jambatan Bulan Resmi Bertransformasi Jadi Institut, Alumni Sambut dengan Apresiasi dan Dukungan
Papuanewsonline.com, Timika – Kabar
menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Mimika. Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika kini resmi naik status menjadi Institut
Jambatan Bulan, sebuah langkah besar yang diyakini akan membawa dampak
signifikan bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di
daerah ini. Transformasi ini disambut hangat
oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh para alumni yang tergabung dalam Ikatan
Alumni (IKA) STIE Jambatan Bulan. Mereka menilai perubahan ini bukan hanya
sekadar pergantian nama, melainkan tonggak sejarah yang menandai babak baru
perjalanan almamater tercinta. Ketua IKA STIE Jambatan Bulan, Markus
Ubro, S.E., menyampaikan apresiasinya atas pencapaian monumental tersebut.
Dalam pesannya, Markus menyebut bahwa transformasi ini merupakan hasil kerja
keras seluruh sivitas akademika yang patut dibanggakan. “Perubahan status ini bukan hanya
soal nama, tetapi mencerminkan visi besar untuk membawa institusi kita ke arah
yang lebih maju, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Atas nama
Ikatan Alumni STIE Jambatan Bulan, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada
seluruh sivitas akademika atas pencapaian luar biasa ini,” ujarnya pada Rabu
(1/10/2025). Lebih jauh, Markus menekankan
bahwa status institut membuka peluang lebih luas untuk pengembangan lembaga,
baik melalui penambahan program studi baru, peningkatan kapasitas penelitian,
maupun peningkatan mutu tenaga pengajar. “Kami yakin Institut Jambatan
Bulan akan menjadi motor penggerak dalam mencetak lulusan yang tidak hanya
unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan semangat
pengabdian yang kuat bagi masyarakat Mimika dan Papua pada umumnya,” tegasnya. Tak hanya memberikan apresiasi,
IKA STIE Jambatan Bulan juga menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung
dalam mendukung transformasi ini. Sinergi alumni dinilai menjadi faktor penting
dalam memperkuat jejaring, memberikan kontribusi nyata di lapangan kerja, serta
mendukung pengembangan kelembagaan di masa depan. “Kami mengajak seluruh alumni
untuk tetap terhubung, bergandengan tangan, dan berkontribusi nyata. Institut
Jambatan Bulan adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga, kembangkan, dan
banggakan almamater ini, karena dari sinilah fondasi awal kita semua dibangun,”
pungkas Markus. Perubahan status STIE Jambatan
Bulan menjadi institut dipandang sebagai lompatan besar dalam dunia pendidikan
Mimika, sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk meraih
pendidikan tinggi yang lebih berkualitas dan kompetitif. Penulis: Abim Editor: GF
02 Okt 2025, 00:39 WIT
Disdik Mimika Luruskan Polemik Bantuan Pendidikan Mahasiswa OAP: Penyaluran Dilakukan Bertahap
Papuanewsonline.com, Timika – Setelah
sempat memicu keresahan di kalangan mahasiswa, Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Mimika akhirnya angkat bicara terkait polemik bantuan pendidikan bagi
mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) dan Papua lainnya. Klarifikasi ini disampaikan
langsung oleh Kabid SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto Ginting, menyusul
aksi puluhan mahasiswa yang mendatangi kantor Disdik pada Rabu (1/10/2025). Menurut Manto, kesalahpahaman
muncul akibat pemberitaan yang menyebutkan bantuan pendidikan disalurkan
sekaligus dengan nominal Rp14 juta hingga Rp20 juta per mahasiswa. Padahal,
kenyataannya bantuan tersebut memang direncanakan dalam dua tahap penyaluran,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2025. “Para mahasiswa salah pengertian.
Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa penyaluran bantuan ini dibagi dua tahap.
Jadi tidak langsung penuh seperti yang diberitakan,” tegas Manto Ginting. Selain soal persepsi nominal,
Manto juga mengungkapkan adanya hambatan teknis yang menyebabkan sebagian
mahasiswa belum menerima bantuan. Salah satunya adalah perbedaan rekening bank
yang digunakan mahasiswa. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Papua,
sementara banyak mahasiswa tercatat menggunakan rekening bank lain. “Selain itu, kami temukan ada 69
mahasiswa yang bermasalah dengan rekeningnya. Awalnya kami diberi waktu satu
minggu untuk menyelesaikan, tapi pada praktiknya itu kembali ke mahasiswa
masing-masing untuk mengurus rekening mereka,” jelasnya. Disdik Mimika menegaskan bahwa
program bantuan pendidikan ini sudah melalui proses verifikasi yang panjang.
Pada 2024, jumlah penerima tercatat hanya 231 mahasiswa. Namun setelah
dilakukan pendataan ulang, jumlah mahasiswa penerima melonjak menjadi 1.047
orang yang terdiri dari mahasiswa OAP dan Papua lainnya. “Program ini mengalami pembenahan
besar sejak dialihkan ke Disdik. Itu sebabnya jumlah penerima naik signifikan,
karena kita lakukan verifikasi ulang dan validasi data,” terang Manto. Lebih jauh, Manto menekankan
bahwa bantuan pendidikan ini sifatnya fleksibel untuk menunjang kebutuhan
akademik mahasiswa, bukan hanya untuk pembayaran semester atau buku saja. “Bantuan ini tergantung kemampuan
daerah, jadi tidak diatur harus bayar kuliah atau buku. Prinsipnya, bantuan ini
untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa agar mereka bisa tetap melanjutkan
studi,” pungkasnya. Dengan penjelasan ini, Disdik
Mimika berharap polemik yang sempat menimbulkan protes mahasiswa dapat mereda,
dan seluruh penerima bisa segera memperoleh haknya sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:36 WIT
Mimika Dapat 20 Kuota Revitalisasi Sekolah dari Pemerintah Pusat, Dana Langsung Ke Rekening Sekolah
Papuanewsonline.com, Timika – Pendidikan
kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika setelah pemerintah pusat resmi
menetapkan 20 sekolah sebagai penerima program revitalisasi pendidikan tahun
2025. Program ini menghadirkan angin segar bagi dunia pendidikan di Mimika
karena seluruh bantuan dana dikucurkan langsung ke rekening sekolah
masing-masing. Namun, kabar gembira ini juga
diwarnai nada kecewa dari Bupati Mimika, Johannes Rettob. Ia menyampaikan
secara tegas bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika kurang memberikan
pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah yang terpilih menerima bantuan
revitalisasi. Dalam keterangannya, Bupati
Johannes yang akrab disapa Jhon Rettob, menekankan bahwa revitalisasi sekolah
bukan sekadar soal kucuran dana, tetapi juga soal bagaimana sekolah mampu
melaksanakan program dengan benar sesuai regulasi. “Saya sesalkan tidak adanya
pendampingan dari Disdik. Tidak mungkin saya (Bupati) lagi yang mendampingi
program ini. Harusnya dinas hadir memberikan dukungan teknis agar sekolah tidak
salah langkah,” ungkapnya, Selasa (30/9/2025). Bupati menambahkan, sekolah
penerima bantuan tentu membutuhkan pendampingan terkait administrasi,
perencanaan, hingga pelaporan agar dana revitalisasi bisa digunakan tepat
sasaran. Mekanisme bantuan kali ini
sedikit berbeda. Dana revitalisasi tidak lagi melalui pemerintah daerah atau
dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima. Dari 30
sekolah yang diusulkan oleh Pemkab Mimika, hanya 20 sekolah yang disetujui pemerintah
pusat. “Kita usulkan 30 sekolah, tapi
pusat hanya menyetujui 20 sekolah. Dan dana ini langsung dikirim ke rekening
sekolah. Artinya sekolah harus benar-benar siap mengelola anggaran itu,” jelas
Bupati Jhon. Langkah pemerintah pusat ini
diyakini bisa mempercepat proses revitalisasi sekaligus meminimalisir birokrasi
berbelit. Namun, konsekuensinya sekolah dituntut lebih mandiri dan transparan
dalam penggunaan dana. Untuk memastikan penggunaan
anggaran berjalan sesuai aturan, 20 kepala sekolah penerima kuota revitalisasi
akan mendapatkan bimbingan langsung dari Kementerian Pendidikan. Bimbingan
tersebut mencakup teknis pengelolaan anggaran, laporan penggunaan dana, hingga
pengawasan pembangunan fasilitas sekolah. “Jadi nanti 20 kepala sekolah ini
akan mendapat bimbingan dari Kementerian Pendidikan, yang mana bimbingan
diberikan dalam bentuk teknis penggunaan anggaran,” tutur Bupati Jhon Rettob. Bupati Mimika berharap, meskipun
tanpa pendampingan intens dari Disdik kabupaten, sekolah-sekolah penerima dapat
memaksimalkan kesempatan ini demi meningkatkan mutu pendidikan di Mimika. Ia
menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi sekolah akan berdampak langsung pada
peningkatan kualitas belajar siswa serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang
lebih layak. “Harapan kita, revitalisasi ini
benar-benar membawa perubahan nyata. Bukan hanya bangunan sekolah yang bagus,
tetapi juga kualitas pembelajaran dan semangat anak-anak kita untuk belajar
semakin meningkat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
