Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Karo Ops Pimpin FGD Penguatan Kesiapan Teknis Pengamanan Jajaran Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, SIK., M.Si., menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis dalam mematangkan skema pengamanan serta penanganan potensi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Markas Polda Maluku, Kamis (4/11/2025).Dalam arahannya, Kombes Pol Ronald menegaskan bahwa kesiapan pengamanan unjuk rasa harus mengedepankan koordinasi lintas fungsi, pendekatan humanis, dan penegakan prosedur yang presisi. Menurutnya, dinamika sosial yang berkembang membutuhkan langkah antisipatif dan respons cepat dari satuan kewilayahan.“FGD ini digunakan untuk menyelaraskan persepsi dan merumuskan langkah-langkah Presisi dalam menghadapi dinamika unjuk rasa. PPrioritas utama kita adalah pengamanan lokasi vital, pengaturan arus lalu lintas, serta memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan damai tanpa mengganggu ketertiban,” tegas Kombes Pol Ronald.FGD dirancang untuk menyusun rencana pengamanan secara menyeluruh. Tiga fokus utama yang dibahas antara lain: Analisis potensi kerawanan dan titik kumpul massa, Perencanaan penempatan personel dan penggunaan sarana-prasarana pengamanan serta Peningkatan koordinasi fungsional antara Sat Samapta (Pengendali Massa), Sat Intelkam (Deteksi Dini), dan Sat Binmas (Pendekatan Persuasif).Melalui forum ini, Polda Maluku memastikan seluruh unsur operasional memahami pembagian tugas, mitigasi risiko, serta SOP dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di ruang publik.Kegiatan diskusi dihadiri para pejabat utama dari Polres/ta jajaran Polda Maluku yang memegang peran sentral dalam operasi pengamanan, di antaranya:Kapolresta Pulau AmbonPara Kabag Ops Polres JajaranPara Kasat SamaptaPara Kasat BinmasPara Kasat IntelPara Ka SPKT PolresKombes Pol Ronald menekankan bahwa kemampuan membaca situasi, komunikasi lapangan yang baik, serta kesiapan prosedural menjadi kunci terciptanya pengamanan unjuk rasa yang profesional.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pola pengamanan yang Profesional, Responsif, dan Prosedural, sesuai prinsip Presisi. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan menghadirkan Polri yang terukur dalam merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam berdemokrasi.Kegiatan FGD Polda Maluku mencerminkan pendekatan pre-emtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir ketika unjuk rasa berlangsung, tetapi melakukan antisipasi matang melalui analisa kerawanan, pemetaan titik kumpul massa, hingga koordinasi teknis lintas fungsi.Penekanan pendekatan humanis dan persuasif yang dikombinasikan dengan ketegasan berbasis SOP menjadi catatan penting. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dijamin, sementara ketertiban umum tetap terjaga.Dari sisi komunikasi publik, kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Maluku pada transparansi dan kesiapan menghadapi dinamika sosial politik di daerah. Model FGD seperti ini memperkuat kapasitas satuan kewilayahan, sekaligus menjadi indikator kedewasaan institusi dalam merespons situasi yang sensitif. PNO-12
05 Des 2025, 18:42 WIT
Gelar Apel Kasatwil: Kapolda Tekankan Respon Cepat Personel dalam Laporan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2025 yang digelar di gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (4/12/2025).Apel Kasatwil yang diikuti seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Kapolres/ta jajaran beserta PJU-nya ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Dalam arahannya, Kapolda menekankan beberapa hal penting untuk dijalankan seluruh personel. Seperti 4 program kerja prioritas pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan 7 sasaran strategis. Dari sejumlah program kerja, Kapolda tekankan mengenai respon cepat personel dalam merespon laporan masyarakat."Bagaimana kita bersama menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, bagaimana menjalankan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berperan aktif mendukung program pemerintah, pembinaan sumber daya kepolisian yang bermoral profesional dan modern yang semuanya ini ada dalam 4 program kerja saya. Sasarannya itu ada pada 7 sasaran strategis," tegasnya.Kapolda meminta seluruh personel berperan aktif, fokus pada tugas dan tanggungjawab yang diemban. "Kira-kira Kabag Ops itu bagian mana yang penting, Kasat Intel itu bagian mana yang penting," kata Kapolda mengingatkan.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menegaskan terkait bagaimana pelayanan kepolisian kepada masyarakat dapat mencerminkan negara hadir. "Kalau ada konflik sosial polisinya cepat datang, kalau ada panggilan 110 polisinya cepat datang, kalau misalkan ada pelayanan SIM polisinya ramah-ramah, layanan SSB, SKCK, pelayanan penegakan hukum polisinya ada, perilaku anggota yang menyimpang polisinya ada. Jadi pelayanan kita merupakan representatif dari negara hadir," tegasnya.Secara terpisah kepada wartawan, Kapolda mengaku penyelenggaraan apel Kasatwil merupakan tindak lanjut dari apel Kasatwil yang dilaksanakan Mabes Polri. "Salah satu sasaran kita itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, negara harus hadir," tambahnya.Prof. Dadang mengaku dalam apel kasatwil ada beberapa sasaran strategi yang disampaikan yaitu membangun hubungan kedekatan dengan masyarakat, serta kerjasama dengan stakeholder yang produktif. "Kemudian juga eksistensi kita di media sosial dan media mainstream, serta mendengarkan dan merespon keluhan masyarakat sampai kemudian tampil secara profesional," jelasnya.Ia mengaku, Polda Maluku dan jajaran saat ini terus meningkatkan manajemen kinerja yang didasarkan dengan perencanaan intelegen dan fungsi kepolisian lainnya. "Kesemuanya itu kami wujudkan untuk mendukung ataupun memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, itu targetnya. Karena Polisi ada hadir untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.Menurutnya, terdapat beberapa urgensi yang harus segera dilaksanakan. Pertama, yakni ekosistem respon time atau waktu cepat polisi datang apabila ada kejadian atau panggilan masyarakat. "Jadi kalau misalkan ada masyarakat panggil di call center 110 polisi harus datang," tegasnya.Bahkan, Kapolda mengaku kini tengah menjalankan pilot project terkait pelayanan cepat personel di Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease. Ia mengaku polisi harus datang ke lokasi kejadian saat merespon panggilan 110 di bawah 10 menit. "Saya hitung berapa kira-kira jumlah kendaraan yang ada, personelnya, dan pengaturannya bagaimana sehingga respon timenya itu harus di bawah 10 menit, kalau di atas 10 menit kita evaluasi," ujarnya.Evaluasi, kata Kapolda, terus dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam merespon cepat laporan masyarakat. "Kalau misalkan yang kurang kita tidak punya kendaraan roda empat, minimal polisi datang pakai roda dua. Targetnya adalah polisi cepat datang Jadi fokus yang di Maluku itu kita buatkan project di Polresta Ambon," ucapnya. Irjen Dadang berharap ada masukan yang membangun dari masyarakat. "Misalkan anggota masih lambat datang, kita perlu feedback itu. Misalkan panggilan 110 nggak ada yang ngangkat, kita perlu feedback itu dengan program namanya kita mendengar dan respon keluhan masyarakat baik dalam bidang penegakan hukum maupun pelayanan," jelasnya. Kapolda sendiri untuk mendengar keluhan dan masukan masyarakat telah membuka layanan chating di aplikasi whatsapp. "Saya sendiri juga sudah membuka WA, gunanya untuk menampung kira-kira apa feedback dari masyarakat keluhan masyarakat termasuk respon saya untuk apabila ada keluhan," ujarnya.Kendati begitu, Kapolda mengaku tidak semua aduan masyarakat dapat segera dituntaskan semudah membalikan telapak tangan. "Ada beberapa aduan yang bisa cepat kita tangani, ada yang memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk yang sangat lama itu biasanya kasus-kasus seperti penemuan mayat, pertanahan, penipuan, penggelapan, dan termasuk kasus-kasus yang penipuan online," katanya.Menurut Kapolda, setiap persoalan dapat cepat ditangani apabila ditemukan alat bukti yang kuat, termasuk misalkan kalau ada anggota melakukan tindakan yang tidak profesional. "Saya sudah mengkategorikan kelompok pengaduan. Kita berharap sampai ke bawah dapat dilakukan dengan baik," jelasnya.Dikatakan, pengaduan yang masuk ke WA Kapolda didominasi oleh kasus-kasus penegakan hukum. "Yang masuk ke WA saya hampir 51% kasus penegakan hukum. Untuk call center 110 itu kebanyakan masyarakat meminta bantuan kepolisian untuk datang, misalkan ada orang minum-minum dan membunyikan musik sampai jam 2 malam, polisi datang, respon time kita di situ. Ada kerumunan massa yang berpotensi terjadi konflik, hingga penemuan mayat dan kasus gantung diri," jelasnya.JELANG NATAL DAN TAHUN BARULebih lanjut, Kapolda menyampaikan, Polda Maluku telah bersiap untuk menjalankan Operasi Lilin Salawaku 2025 untuk mengamankan perayanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)."Kita akan melaksanakan operasi Lilin Salawaku, sebelumnya kita akan pra kondisi, kita melakukan imbauan kepada masyarakat," ungkapnya.Polda Maluku beserta jajaran juga akan melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD), termasuk berkoordinasi, bekerja sama dengan stakeholder seperti TNI Polri dan pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait lainnya. "Kita akan berkoordinasi pengamanan kegiatan keagamaan dengan melibatkan lintas agama. Kita akan laksanakan apel nanti dengan pemuda-pemuda ormas lintas agama untuk sama-sama menjaga agar perayaan nataru berjalan dengan aman," pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:45 WIT
Usai Audiensi dengan KIP, Kapolri Siap Lakukan Perubahan Guna Menjadi Institusi yang diandalkan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025). "Sebagaimana amanah dari UU tentunya keterbukaan terkait informasi publik dimana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik," kata Sigit kepada awak media usai menerima audiensi. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. "Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan infornasi publik," ujar Sigit. Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan oleh khalayak luas. "Yang jelas apapun hasilnya kami terus akan lakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat," ucap Sigit. Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan. "Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Berkenan tinjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya," tutup Sigit. PNO-12
05 Des 2025, 17:29 WIT
Muhammad Rullyandi: Usulan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Sebagai Kemunduran Reformasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri, khususnya usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurutnya, gagasan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan justru berpotensi menjadi langkah mundur dalam penataan kelembagaan negara.Dalam pandangannya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejalan dengan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Ketentuan tersebut, kata Rullyandi, merupakan bagian penting dari agenda reformasi yang menegaskan pemisahan TNI-Polri dan penguatan peran Polri sebagai alat negara.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan desain yang sudah final dalam kerangka reformasi. Penempatan ini justru memastikan Polri dapat menjalankan fungsi keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara efektif,” ujar Muhammad Rullyandi.Ia menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan Polri telah berlangsung panjang, baik secara struktural maupun instrumental, dan merupakan hasil evolusi penataan institusi kepolisian sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Berbagai perubahan posisi Polri mulai dari pernah ditempatkan di bawah Perdana Menteri hingga kembali berada di bawah Presiden menunjukkan proses konsolidasi peran strategis Polri dalam struktur negara.Secara filosofis, ujar Rullyandi, keberadaan kepolisian merupakan unsur fundamental dalam pembentukan negara modern. Di berbagai belahan dunia, polisi diposisikan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Model kepolisian pun bervariasi, mulai dari yang terfragmentasi seperti di Amerika Serikat hingga yang tersentralisasi seperti di Prancis dan Jepang.Indonesia, sebagai negara kepulauan, menurutnya tepat memilih model kepolisian terintegrasi yang berada di bawah Presiden, dengan struktur komando dari pusat hingga daerah melalui Polda, Polres, dan Polsek. Sistem ini dinilai mampu memastikan efektivitas keamanan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.“Koordinasi antara Presiden sebagai kepala negara dan Polri sebagai aparat negara akan jauh lebih efisien bila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menempatkannya di bawah kementerian justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang birokrasi,” tegas Rullyandi.Ia menambahkan bahwa keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pembantu Presiden juga sudah mengisi fungsi strategis dalam penetapan arah kebijakan kepolisian serta pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan struktur tersebut, tidak ada alasan untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian.“Kompolnas sudah menjalankan peran sebagai auxiliary state organ yang membantu Presiden dalam fungsi kepolisian. Dengan desain seperti ini, struktur birokrasi tetap efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.Rullyandi menegaskan bahwa usulan menempatkan Polri di bawah kementerian bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang mendorong profesionalisme, modernisasi, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah pilihan paling tepat untuk menjawab kebutuhan negara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan publik secara optimal,” pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:05 WIT
Polri Apresiasi Masyarakat dan Relawan Kirim Bantuan ke Lokasi Bencana
Papuanewsonline.com, Jakarta - Bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus disalurkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai relawan. Hingga hari ini, bantuan masih terus dikirimkan untuk menjangkau semua titik di tiga provinsi terdampak tersebut.Pada hari ini pun disalurkan bantuan logistik dari masyarakat melalui penerbangan dari Lapangan Udara Mako Poludara Baharkam Polri menuju Kualanamu, Sumatera Utara. Bantuan ini dikirimkan oleh masyarakat relawan, di antaranya Ferry Irwandi dan Jovial Da Lopez.Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan makanan, pakaian, dan perlengkapan mandi dengan total 2.639 Kg. Polri pun mengapresiasi atas peran masyarakat dalam kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor.“Polri mengapresiasi peran aktif masyarakat dengan bahu-membahu menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yag tersampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ungkap Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kamis (4/12/2025).Menurut Komjen Pol Dedi, peran serta masyarakat menjadi wujud kepedulian terhadap sesama dan akan semakin memaksimalkan penanganan bencana alam yang tengah terjadi. Sinergitas semua pihak menjadi kekuatan dalam percepatan penanganan bencana ini.“Kami berterima kasih kepada masyarakat dan relawan, di antaranya Bang Ferry Irwandi dan Bang Jovial Da Lopez atas kontribusinya terhadap bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” jelas Wakapolri.Lebih lanjut ditegaskan Wakapolri bahwa Polri juga telah membuka posko bencana secara terpusat dan di daerah. Posko ini sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan dari masyarakat kepada korban terdampak bencana alam di berbagai wilayah terdampak bencana dan bisa dihubungi melalui call center 081298420098 dan Posko pengiriman bantuan Polri di Mako Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. 08113864906Wakapolri menegaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah cepat penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara melalui pengaktifan sejumlah posko logistik di titik-titik strategis.“Seluruh jajaran telah kami gerakkan. Di Aceh, dua posko utama sudah beroperasi, di bawah kendali Polda Aceh dan posko terpadu BNPB di Lanud Banda Aceh. Sementara di Sumatera Barat, satu posko logistik Polda Sumbar telah siap melayani kebutuhan masyarakat. Untuk Sumatera Utara, tiga posko Polda Sumut, Kualanamu, dan Silangit kami pastikan siaga penuh,” ujar Wakapolri.Komjen Pol Dedi menambahkan, keberadaan posko-posko ini memastikan distribusi bantuan, koordinasi lintas instansi, dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat terdampak dapat berjalan efektif.“Fokus kami adalah kecepatan, ketepatan, dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan tanpa hambatan. Polri hadir untuk memberikan perlindungan dan dukungan maksimal bagi warga yang terdampak,” tegas Wakapolri.Di sisi lain, Ferry Irwandi mengungkap bahwa pemberian bantuan kemanusiaan ini bekerja sama dengan Polri dan Kitabisa. Bantuan ini pun akan terus disalurkan secara bertahap.“Kita menuju Pulau Sumatera sekarang dengan 2,6 ton bantuan tahap awal, nantu menyusul lagi, menyusul lagi. Semangat semuanya!” dikutip dari media sosial @kitabisa dan Ferry Irwandi. PNO-12
05 Des 2025, 16:48 WIT
Kunjungi Posko Antemortem DVI di Sumbar, Wakapolri Pastikan Proses Identifikasi Korban Berjalan Lanc
Papuanewsonline.com, Padang – Wakapolri bersama rombongan meninjau Posko Antemortem DVI Pusdokkes Polri di Polda Sumatera Barat pada Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 08.30 hingga 10.00 WIB. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan, kelengkapan, serta pelaksanaan proses identifikasi korban oleh Tim DVI di lapangan pascabencana yang terjadi di wilayah tersebut.Dalam peninjauan itu, Wakapolri menerima paparan langsung dari pejabat Pusdokkes Polri dan jajaran terkait mengenai perkembangan pengambilan data antemortem, alur identifikasi, hingga berbagai kendala yang tengah dihadapi tim di lokasi. Wakapolri juga memberikan arahan agar seluruh personel tetap menjaga profesionalisme, bekerja cepat namun tetap akurat, demi mempercepat proses identifikasi korban.“Kegiatan ini menunjukkan komitmen pimpinan Polri untuk memastikan seluruh layanan kemanusiaan berjalan maksimal, terutama yang berkaitan dengan penanganan korban bencana,” ujar Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo.Ia menambahkan bahwa Polri terus mengerahkan kemampuan terbaik, termasuk dukungan peralatan maupun tenaga ahli, guna membantu keluarga korban mendapatkan kepastian secepat mungkin.“Tim DVI bekerja dengan standar internasional dan terus berkoordinasi dengan semua pihak di lapangan. Harapannya, proses identifikasi bisa berlangsung lancar dan memberikan kepastian bagi para keluarga korban,” tambahnya.Kunjungan Wakapolri ini sekaligus memastikan seluruh prosedur tetap berjalan sesuai standar operasional, serta sebagai bentuk dukungan moral bagi tim yang bekerja di lapangan. PNO-12
05 Des 2025, 16:39 WIT
Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kapolri Pulihkan Trauma Korban Banjir Aceh
Papuanewsonline.com, Aceh Besar - Anggota Komisi III DPR RI asal Daerah Pemilihan Aceh, M. Nasir Jamil, meninjau Kapal Komisi Wisangkeni 8005 yang bersandar di Pelabuhan Malahayati, Krung Raya, Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengirimkan Tim Psikologi Polri guna membantu pemulihan trauma para korban banjir besar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.Nasir Jamil menyebut kehadiran tim tersebut menunjukkan kepedulian nyata Polri terhadap masyarakat yang sedang berduka. “Menurut kami, ini merupakan hal yang patut dibanggakan. Kepedulian Kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir besar di Aceh sangat kami apresiasi,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Tim Psikologi Polri yang hadir di kapal tersebut akan segera diterjunkan ke berbagai daerah terdampak. Mereka ditugaskan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada masyarakat agar dapat memulihkan trauma dan kembali menjalani aktivitas normal.Selain mengerahkan tim pemulihan trauma, Polri juga mengirimkan bantuan logistik melalui Kapal Wisangkeni 8005. Bantuan tersebut berupa sembako serta berbagai kebutuhan lain yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir.Nasir menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Kapolri dalam memastikan masyarakat bisa segera bangkit. “Peran tim Psikologi Polri dalam memulihkan kesehatan mental korban bencana alam menjadi perhatian Bapak Kapolri, agar masyarakat dapat segera pulih, kembali berkarya, kembali bekerja, serta kembali memakmurkan jorong dan gampongnya sehingga kehidupan dapat berjalan normal kembali,” tuturnya.Ia menambahkan, “Kapolri tidak hanya mengirimkan tim untuk pemulihan trauma para korban, tetapi juga melalui kapal ini turut mengirimkan bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lain. Semua ini merupakan bagian dari perhatian besar Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa Polri hadir untuk masyarakat.”Di akhir kunjungannya, Nasir Jamil menyampaikan dukungan kepada jajaran Kepolisian yang bertugas. Ia berharap seluruh upaya ini dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat Aceh setelah dilanda bencana banjir.“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran Kepolisian. Semoga masyarakat dapat segera pulih dan beraktivitas kembali,” pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 16:10 WIT
Masuki Pengamanan Nataru 2025, Polda Maluku Manfaatkan Drone untuk Pemantauan Udara
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kali ini, untuk dapat merespons dengan cepat berbagai kejadian Polda Maluku menghadirkan teknologi drone dalam pemantauan udara.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penggunaan perangkat drone merupakan kebutuhan strategis Polri di tengah pesatnya perkembangan dinamika keamanan dan teknologi global. Menurut Kapolda, kemampuan Polda Maluku dalam memanfaatkan teknologi modern harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks."Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas," kata Kapolda saat melakukan pengecekan kesiapan penggunaan peralatan drone Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (3/12/2025). “Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi teknologi drone yang kita miliki. Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia,” ucap Kapolda.Kapolda secara khusus menyampaikan teknologi drone akan menjadi salah satu elemen penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dengan kemampuan mobilitas dan jangkauan yang luas, drone dinilai dapat membantu pemantauan titik-titik konsentrasi massa dan area rawan kemacetan maupun kerawanan Kamtibmas.“Selain itu, drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegas Kapolda.Prof. Dadang juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus, ketiadaan alat bukti visual menyulitkan proses penegakan hukum.“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator untuk responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” tegasnya.Kapolda menilai, penggunaan drone tidak hanya berperan untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat pendukung penting dalam pengumpulan alat bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.Untuk diketahui, pengecekan drone oleh Kapolda meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kesiapan operator, serta kemampuan teknis drone dalam manuver dan pengambilan gambar. Seluruh operator diminta untuk tetap menjaga profesionalisme, memahami SOP penerbangan drone, serta memastikan setiap perangkat dalam kondisi optimal.Saat mengecek kesiapan peralatan drone Kapolda didampingi Karo Log, Direktur Pamobvit Polda Maluku, dan operator serta personel pengampu teknologi drone. PNO-12
05 Des 2025, 15:53 WIT
Kapolda Terima Silaturahmi Pengurus PP Polri Daerah Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan komitmen merawat kebersamaan dan pengabdian saat menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Daerah Maluku.Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di ruang tamu Kapolda Maluku, Rabu (3/12/2025) ini turut dihadiri Karo SDM dan Kabag Analis Dit Intelkam mendampingi Kapolda. Sementara dari PP Polri Maluku hadir Ketua AKBP (Purn) Etty Nirahua beserta Sekretaris dan jajaran pengurus lainnya.Kapolda Maluku memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada PP Polri karena selama ini tetap menjaga hubungan baik dengan institusi kepolisian meskipun telah memasuki masa purnabhakti. Ia menegaskan keberadaan PP Polri tidak dapat dipisahkan dari perjalanan institusi Polri dari masa ke masa.“PP Polri merupakan bagian dari tubuh Polri itu sendiri. Pengabdian bapak dan ibu sekalian tidak berhenti hanya karena memasuki masa pensiun. Semangat dan nilai-nilai kepolisian tetap melekat dan terus memberi inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Kapolda.Kapolda berharap para purnawirawan Polri dapat terus menjaga kesehatan dan menikmati masa purnatugas dengan perasaan bahagia. Ia menegaskan, Polda Maluku selalu membuka pintu bagi PP Polri untuk berkomunikasi, berkonsultasi, maupun berkolaborasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.“Saya berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan menjalani masa pensiun dengan hati yang bahagia. Pola semangat pengabdian itu tetap hidup dan bisa terus ditularkan kepada anggota Polri yang masih aktif. Kami siap membantu, siap bersinergi, dan selalu terbuka bagi PP Polri,” tambah Kapolda.Sementara itu, Ketua PP Polri Daerah Maluku, AKBP (Purn) Etty Nirahua menyampaikan terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan Kapolda Maluku. Ia mengaku PP Polri akan terus berkomitmen menjadi mitra moral bagi Polri, sekaligus menjadi wadah kebersamaan para purnawirawan untuk tetap berkontribusi bagi bangsa dan daerah.“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah menerima kami dengan sangat baik. PP Polri selalu menjadi daun dan pohon, memberikan keteduhan, dukungan, dan semangat bagi para penerus Polri dalam menjalankan tugas,” ucapnya.Nirahua juga menyampaikan pihaknya siap terus menjalin koordinasi dengan Polda Maluku untuk memperkuat solidaritas internal dan mendukung berbagai program kemasyarakatan. PNO-12
05 Des 2025, 15:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
