Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Mappi Merupakan Kabupaten Pertama di Tanah Papua Yang Implementasikan PP. 106 Tahun 2021
Papuanewsonline.com,
Mappi - Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.,STP, M.,Si menghadiri Rapat Paripurna Dewan
perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mappi Non APBD. Masa sidang II Tahun
2023. Dalam rangka pembahasan dan Penetapan Dua Raperda Non APBD.Rapat yang berlangsung di Hotel Avista Kepi, Jumat
(5/4/2023) sevara resmi dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mappi, Marandus Sotumoran yang
didampingi wakil ketua II, Cristina
Lebani.Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mappi ini membahas dan
menetapkan dua Raperda Non APBD yakni, (1) Peraturan daerah Kabupaten Mappi
Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mappi. (2) peraturan
daerah Kabupaten Mappi tahun 2023 tentang Penanaman Modal.Pj Bupati Mappi Michael Gomar dalam sambutannya menyampaikan, Penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam perpekstif otonomi khusus dan otonomi daerah pada
hakekatnya dipandang sebagai upaya dalam rangka memberikan kesempatan yang luas
bagi pemerintah kabupaten kota dan
pemerintah Provinsi, untuk
membangun struktur management
pemerintahan daerah yang efektif.Selain itu sebut Bupati Gomar, Sistem
pengembangan management yang efektif dan efisien perlu adanya upaya yang terencana dan sistematis,
melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi daerah yang semangat
dengan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.“ Hal ini Sesuai
undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pelaksanaan
urusan pemerintahan harus diwadahi dengan perangkat daerah, peraturan
pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 mengamanatkan adanya
struktur pemerintahan daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi,” Jelasnya.Pj Bupati Mappi ini menegaskan , dengan diterbitkannya
undang -undang nomor 02 tahun 2021 tentang perubahan kedua undang -undang nomor
21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diimplementasikan
dengan peraturan pemerintahan nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan
kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. “ Untuk itu Provinsi
Papua dan Provinsi Pemekaran lainnya diberikan kewenangan khusus dalam
melakukan penataan kelembagaan sesuai kewenangannya,” Terangnya.Kata Gomar,
Selain amanat Undang-Undang, pemerintah
pusat juga menerbitkan beberapa regulasi
terkait perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan hal tersebut
mengharuskan dan mewajibkan pemerintahan daerah untuk menyesuaikan kelembagaan
perangkat daerah. “ Pemkab Mappi saat ini telah melakukan penyesuaian
perangkat daerah, dimana saat ini sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan
Gubernur Provinsi Papua selatan nomor 000. 8.1.2/194/PPS/III/ 2023 tertanggal
10 Maret 2023 tentang rekomendasi persetujuan penataan kelembagaan perangkat
daerah kabupaten Mappi, terhadap perubahan atas peraturan daerah nomor 06 tahun
2016, dimana telah mendapatkan persetujuan maka dipandang perlu untuk segera
membahas dan menetapkan dalam suatu regulasi peraturan perundang –undangan,”
Jelas Gomar.Lanjut Pj Bupati menerangkan, Pada prinsipnya penataan
kelembagaan perangkat daerah kabupaten Mappi melalui perubahan atas peraturan
nomor 06 tahun 2016 mengacu kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia
nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan
otonomi khusus bagi Provinsi Papua serta undang - undang nomor 14 tahun 2022
tentang pembentukan Provinsi Papua selatan.“ Kelembagaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan bertujuan untuk mendapat
akan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Dengan struktur yang tepat,
ukuran yang tepat akan mempermudah pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan
dengan struktur yang tepat fungsi akan mempermudah pencapaian target kinerja dari
organisasi perangkat daerah, sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan
kepada masyarakat,” Ucapnya. Gomar
menerangkan, Pemkab Mappi juga menyampaikan pengajuan rencanangan peraturan
daerah terhadap penataan kelembagaan OPD, dimana Pemkab Mappi merupakan Kabupaten
yang pertama kali melaksanakan instruksi ini diatas tanah Papua. “ Kabupaten Mappi
merupakan Kabupaten pertama di Papua, dimana berdasarkan regulasi undang -undang Otsus
jilid II dan juga peraturan pemerintahan nomor 106 tahun 2021, Sehingga kami
boleh berbangga dan bersyukur atas
seluruh capaian kinerja dan juga rancangan peraturan daerah yang pada
kesempatan ini, kami akan serahkan
kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mappi.” Tuturnya.Tokoh Inofatif ini menyebutkan, Terkait peraturan daerah
tentang penanaman modal, merupakan langkah awal dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan adanya kapangan kerja baru melalui investasi
yang dibuka seluas -luasnya kepada seluruh investor, dimana hal ini memiliki
peran yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain meningkatkan pendapatan asli
daerah, pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja local, memberdayakan
sumberdaya lokal, memanfaatkan sumberdaya alam, meningkatkan pelayanan publik
serta meningkatkan produk domestik regional Pluto (PDRB). “ Untuk mencapai hal ini, Maka sangat perlu didukung dengan
produk peraturan perundang -undangan yang mengatur dari hulu hingga ke hilir,
sehinhgga mengakomodir aktifitas
penanaman modal agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun tetap
pada batasan –batasan sehingga jangan
merugikan masyarakat,’’Ungkapnya.Lanjut Gomar menyebutkan, Kabupaten Mappi memiliki kekayaan
sumberdaya alam yang melimpah seperti hasil hutan, tanah yang subur, kekayaan
budaya yang majemuk, hal ini perlu dijaga dan dikelolah bersama secara baik,
sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat kabupaten Mappi dan bisa
dirasakan oleh anak cucu di Kabupaten Mappi nantinya.“ Dengan hadirnya pemerintah daerah ditengah -tengah
masyarakat maka diharapkan memberikan jaminan dan perlindungan jaminan sosial,
oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan dan sampaikan bahwa perlunya adanya sinergitas
antara eksekutif dan legislative sehingga saling memberikan dukungan, mari kita duduk
bersama dan terus mencari solusi secara bersama –sama, sehingga dapat
melaksanakan kebijakan prioritas yang bersifat urgensi dan dapat dirasakan secara
langsung oleh masyarakat,” Harapanya.Mengakhiri sambutanya, Gomar berharap apa yang dicita -citakan
bersama masyarakat Mappi dapat terwujud, agar menjawab rentang kendali
kebutuhan masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Mappi saat ini, dan di waktu
yang akan datang.(PNO/05)
Editor: Piter
08 Mei 2023, 14:53 WIT
Kapolri dan Panglima Sepakat Sinergitas TNI-Polri Kunci Sukses Keamanan KTT ASEAN
Papuanewsonline.com,
Jakarta - TNI-Polri melaksanakan Apel Gelar Pasukan terkait pengamanan
penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa
Tenggara Timur (NTT). Kegiatan itu dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Usai apel gelar pasukan, Panglima TNI dan Kapolri melakukan
pemeriksaan pasukan dam alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan
KTT ASEAN yang ke-42 ini. Selanjutnya, kedua Jenderal TNI-Polri ini
melaksanakan Tactical Floor Game (TFG).Menurut Kapolri , pelaksanaan TFG menjadi hal penting guna
setiap instansi yang mengamankan seperti TNI, Polri, BIN, BSSN dan instansi
lain agar memiliki pemahaman yang sama."Semua ini harus memiliki pemahaman yang sama khususnya
terkait dengan siapa harus berbuat apa. Kemudian apabila ada suatu peristiwa
bagaimana kemudian itu diselesaikan terkait dengan jenjang-jenjang keputusan
yang akan diambil, apakah bisa diputuskan langsung ataukah ini harus dilaporkan
dan perintah datang dari atas," kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, minggu, 7
Mei 2023.Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, Sigit menuturkan
nantinya berbagai macam persoalan mulai dari situasi normal, sampai dengan
kondisi kuning, merah maupun kontijensi, seluruh anggota yang melaksanakan
tugas di sektor masing-masing mengerti dan paham dengan apa yang harus
dilakukan.Dalam kesempatan itu, mantan Kabareskrim Polri ini
menyampaikan, antara TNI-Polri sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam
pengamanan. Hal ini sangat penting agar penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman
dan sukses."Jadi tentunya kita sepakat bahwa dengan sinergisitas
dan soliditas yang kita bangun, terus kita perkuat, menjadi kunci untuk bisa
melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan ini dengan optimal. Itu kunci sukses
dari bagaimana penyelenggaraan ini betul-betul bisa kita amankan dengan
baik," ujar Sigit.Mantan Kapolda Banten ini menyebut bahwa pihaknya sudah
menyiapkan antisipasi ataupun solusi terkait dengan adanya unjuk rasa saat KTT
ASEAN. Yakni, dengan menjalin komunikasi bersama pihak-pihak yang ingin
menyampaikan pendapatnya."Tentunya harapan kita permasalahan-permasalahan yang
ada bisa kita lakukan mitigasi penyelesaiannya seperti apa. Tentu kita akan
bantu komunikasi kan itu terkait hal-hal yang bersifat unjuk rasa. Dan
bagaimana pola penanganannya. Sehingga di satu sisi kebebasan berekspresi tetap
bisa diberikan. Namun disisi lain, tidak mengganggu jalannya proses KTT ASEAN
itu sendiri. Itu yang utama," ucap Sigit. Hal yang menjadi perhatian lainnya adalah terkait adanya
ancaman gangguan aksi terorisme. Ia menyampaikan sudah melakukan rapat dan
telah disiapkan satgas deteksi, yang memonitor terkait dengan orang-orang yang
kita curigai."Jadi kita sudah pasang di beberapa sudut mulai dari
Bandara sampai dengan akomodasi venue dan jalur-jalur yang dilewati, sehingga
terhadap target yang memang selama ini sudah kita ikuti akan terpantau dengan
alat-alat yang kita miliki dan tentunya apabila kemudian Termonitor, kita
segera ambil langkah," tutur Sigit.Selanjutnya, kata Sigit, apabila ada ancaman terkait barang
ataupun benda, yang dianggap mencurigakan, petugas keamanan sudah menyiapkan
tim K-9 dan Jibom."Sehingga bagaimana kita bisa persiapkan evakuasi
terhadap hal-hal seperti itu namun juga jangan sampai kemudian menjadi isu yang
mengganggu proses KTT ASEAN," jelas Sigit.Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mempersilahkan
bagi masyarakat yang ingin ikut bersinergi bersama dengan TNI-Polri untuk
mengamankan KTT ASEAN. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat
juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN ke-42."Kita memilih tempat di Labuan Bajo ini harapannya bisa
membawa ke depan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo khususnya, dan membawa
indonesia di kancah internasional. Tentunya tokoh agama, masyarakat adat,
pemuda kita akan libatkan untuk melaksanakan pengamanan bersama
TNI-Polri," tutup Yudo.(PNO/03)
Editor: Piter
08 Mei 2023, 14:04 WIT
Apel Gelar Pasukan, Kapolri dan Panglima Tegaskan TNI-Polri Bersinergi dan Solid Amankan KTT ASEAN
Papua News online.com, NTT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI menegaskan bahwa, seluruh jajaran TNI dan Polri telah siap untuk melaksanakan pengamanan pada seluruh rangkaian kegiatan KTT ASEAN tersebut. "Apel Gelar Pasukan kali ini merupakan bentuk kesiapan, bahwa TNI dan Polri siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 Mei sampai dengan selesai nanti," kata Kapolri usai memimpin Apel Gelar Pasukan di NTT, Sabtu, 6 Mei 2023. Dengan sinergisitas dan soliditas yang kuat, Sigit mengungkapkan bahwa, personel TNI-Polri beserta stakeholder terkait lainnya akan melakukan pengamanan dan penjagaan mulai dari proses kedatangan delegasi hingga kegiatan utama dari event internasional tersebut. "Ada beberapa event utama dan event tambahan yang tentunya semua harus berjalan dengan aman dan lancar," ujar Sigit. Dengan adanya pengamanan yang optimal, Sigit menegaskan bahwa, hal itu akan membuat pelaksanaan KTT ASEAN berjalan dengan aman dan lancar. Dengan begitu, kata Sigit, Negara Indonesia akan menjadi harum serta disegani di kancah internasional. Bahkan, menurut Sigit, dengan berlangsungnya KTT ASEAN yang aman dan lancar, diharapkan dari kegiatan tersebut dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk Indonesia maupun negara lainnya. "Tentunya dengan penyelenggaraan yang sukses dan pengamanan yang baik akan membawa posisi Indonesia mencapai posisi yang tentunya disegani di kawasan internasional. Dan kita harapkan dengan penyelenggaraan dan pengamanan yang baik juga akan menghasilkan keputusan strategis untuk kawasan Asean," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menekankan, TNI, Polri, BSSN, BIN dan seluruh stakeholder dari Pemerintah pusat maupun daerah. Telah memahami bahwa kunci suksesnya kegiatan itu bisa berjalan aman dan lancar, adalah komitmen untuk bersinergi dan solid dalam melakukan seluruh rangkaian pengamanan kegiatan di KTT ASEAN."Oleh karena itu, tentunya setelah ini, kita minta dan arahkan semuanya segera membaur, bersatu dan kemudian mengenali apa yang menjadi ancaman tugas masing-masing. Dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari masalah kriminalitas, kendala pada saat di rute, masalah teroris, masalah unjuk rasa dan juga persiapan kontijensi plan apabila ada hal-hal yang harus dilakukan," papar Sigit."Tentunya ini menjadi kesepakatan bahwa TNI-Polri solid dan bersinergi serta siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023," tambah Sigit menegaskan. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa, Apel Gelar Pasukan ini sekaligus memastikan bahwa seluruh personel maupun peralatan-peralatan yang ada telah siap untuk dioptimalkan dalam melakukan pengamanan KTT ASEAN. "Kita lihat bersama mereka sudah kita bagi dengan tugas di masing-masing tempat dan juga tugas masing-masing personel kita cek. Dan tentunya masih awal gelar kesiapan untuk cek kelengkapan juga. Dan nanti baru kita melaksanakan rapat lebih detail melibatkan semua stakeholder, dan juga akan melaksanakan Tactical Floor Game (TFG)," kata Yudo. Dengan dikerahkannya sekitar 12 ribu personel gabungan dari TNI, Polri dan stakeholder lainnya, Yudo menegaskan, seluruh petugas siap untuk memberikan pengamanan terbaik pada event tersebut. "Berjumlah 12 ribu personel baik TNI, Polri stakeholder terkait, BNPT, BNPB, Basarnas juga Satpol PP daerah. Semuanya kita gelar untuk mengecek dan juga kita akan detailkan tugas masing-masing satgas yang kita bagi. Dengan kesiapan semua ini kita dapat melaksanakan tugas pengamanan KTT ini dengan baik aman dan lancar. Kita antisipasi semua kemungkinan ancaman baik luar maupun dalam," tutup Yudo. (PNO-19)
06 Mei 2023, 14:57 WIT
Kunjungi Lampung, Tim Kemendagri Beri Arahan dan Solusi Penganggaran dan Pembangunan Infrastruktur
Papuanewsonline.com, Bandar
Lampung - Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Provinsi
Lampung memberikan arahan dan mencari solusi penganggaran dan pembangunan
infrastruktur di Lampung. Tim Kemendagri sekaligus menghadiri Rapat Fasilitasi
Penanganan Infrastruktur di Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung bertempat di Hotel Golden Tulip Springhill
Bandar Lampung, Kamis (4/5/2023). Tim Kemendagri antara lain
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Keuangan
Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina
Administrasi Wilayah (Adwil) Indra Gunawan, Inspektur IV Itjen Arsan Latif,
Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda Muhammad Valiandra, Direktur
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Rikie dan Kasubdit PU Ditjen
Bina Pembanginan Daerah Kemendagri. Selain itu, kegiatan dihadiri
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Sekretaris Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Pejabat provinsi dan kabupaten/kota lain yang hadir antara lain
Inspektur daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada kesempatan tersebut, Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni
menyampaikan, "kunjungan Tim Kemendagri ke Lampung sebagai tindaklanjut
arahan Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk membahas solusi
penganggaran dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung." “Rapat kali ini merupakan rapat
yang keempat kalinya, dalam membahas pembangunan dan penganggaran infrastruktur
di Provinsi Lampung, yang dihadiri Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” tambah Fatoni. Dalam rapat terakhir, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung telah mengumpulkan data
terkait anggaran infrastruktur, kondisi jalan provinsi, kabupaten/kota, baik
yang sudah dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan data tersebut,
Kemendagri memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya "Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung wajib mengalokasikan
anggaran sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil
dan/atau dana transfer dan/atau desa secara bertahap." “Kemudian, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung dapat melakukan pergeseran alokasi
anggaran bagi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, sesuai amanat Pasal
69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” jelas Fatoni. “Pergeseran alokasi anggaran
tersebut dapat bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendanai
kebutuhan darurat dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” lanjutnya. Namun, "apabila nantinya BTT
tidak mencukupi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, BTT dapat ditambahkan dengan menggunakan dana
dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu, BTT juga
dapat ditambahkan dengan memanfaatkan kas yang tersedia." Selanjutnya, Fatoni juga menyampaikan,
"alokasi belanja hibah yang tidak berkaitan dengan infrastruktur dapat
dialihkan. Hal ini guna memprioritaskan pendanaan belanja wajib pelayanan dasar
masyarakat, khususnya mengenai sarana dan prasarana infrastruktur seperti yang
tercantum dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah
Daerah." “Pemerintah juga bisa
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalisasi dana transfer
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alternatif pendanaan
melalui CSR,” jelas Fatoni.
Terakhir, “perlu ada sinergitas
perencanaan terpadu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung, khususnya terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana
jalan se-Provinsi Lampung. (Redaksi)
05 Mei 2023, 22:30 WIT
400 LPJU-TS dan 105 LPJU Median Jalan Segera dibangun, Mappi Semakin Bersinar
Papuanewsonline.com, MAPPI - Sebanyak 505 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya (TS ) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Median jalan akan di pasang di 15 Distrik dan Kota Kepi di tahun ini.Hal itu ungkapkan Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.,STP, usai mengecek ruas jalan utama serta sejumlah jalan lingkungan di Kota Kepi Kabupaten Mappi, Kamis ( 4/5/2023)Dalam melakukan peninjauan ke titik - titik pemasangan LPJU - TS dan PJU Median Bupati Mappi didampingi Kabid ketenaga listrikkan, dinas perumahan dan kawasan permukiman, Carlos Tadubun.Pj Bupati Mappi mengatakan, tahun ini akan dilakukan pemasangan LPJU - TS dan PJU Median jalan. Dengan rincian LPJU -TS sebanyak 400 unit dan PJU Median jalan sebanyak 105 unit.Kata PJ Bupati saat ini materialnya sudah ada di Kepi semua tinggal dilakukan pemasangan. Pj Bupati menuturkan, untuk pengadaan material menggunakan APBD Perubahan T.A 2022, sementara pemasangannya dengan menggunakan APBD T. A 2023.PJ Bupati menuturkan, 400 LPJU - TS akan dipasangkan di 15 Distrik, jalan lingkungan, sepanjang kali Obaa, tempat ibadah, beberapa ruas jalan dan sarana pendidikan. Sementara untuk 105 PJU Median jalan akan dipasangkan di median yang sudah di bangun sepanjang 5 kilometer.“Sekarang semua material sudah ada di Kepi. Dalam waktu kita mulai melakukan pemasangan,”tegasnya.“Jadi jalan lingkungan yang belum di pasangkan LPJU -TS pada tahun lalu. Akan dilakukan pemasangan pada tahun ini,”tambahnya.PJ Bupati mengajak masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah ini tentunya untuk kebaikan bersama. Diharapkan agar nantinya setelah LPJU di pasang agar di jaga dengan baik. Dan untuk beberapa ruas jalan yang belum diakomodir akan dipasangkan di tahun depan. (PNO-19)
05 Mei 2023, 19:30 WIT
Seleksi AKPOL Digelar, Kapolda: Standar Penilaian Mengacu Pada Jukrah Mabes Polri
Papuanewsonlin.com, POLDAMALUKU - Sebanyak 48 orang peserta seleksi penerimaan AKPOL Tahun 2023 dinyatakan lulus atau Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) Tahap I. Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif meminta mereka untuk terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.Kapolda mengatakan, animo masyarakat Maluku untuk menjadi seorang AKPOL tahun ini cukup tinggi. Yang mendaftar secara online sebanyak 225 (Pria 174/Wanita 51) orang. Hasil verifikasi Panitia Bantuan Penerimaan dari Polres/ta, tercatat sebanyak 85 orang (Pria 76/Wanita 9) dinyatakan MS.Dari 85 orang pemuda/pemudi yang mengikuti Rikkes Tahap I, dinyatakan MS sebanyak 48 orang (Pria 45/Wanita 3). Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)sebanyak 37 orang."Teruslah berusaha dan berikhtiar yang terbaik dan terus berdoa agar harapan bisa menjadi anggota Polri dapat tercapai," pintanya.Kapolda mengaku, seleksi penerimaan AKPOL diawasi ketat oleh tim pengawas baik dari internal Panda Polda Maluku maupun eksternal yang melibatkan semua instansi."Standar penilaian mengacu pada Jukrah Mabes Polri dan dilakukan oleh tim yang profesional," tegas Kapolda.Irjen Latif mengaku, Polda Maluku tidak akan main-main dalam melakukan seleksi. Sebab, nantinya juga akan ada pengecekan ulang dari Mabes Polri. “Apabila ada yang tidak sesuai dengan Protap maka panitia seleksi pasti ditegur maupun diperiksa. Dan peserta yang tidak penuhi syarat tetap akan dicoret," katanya.Setiap pelaksanaan seleksi, Kapolda mengaku pasti akan ada yang tidak lulus. Bahkan perasaan kecewa pasti akan dialami peserta yang tidak lulus."Setiap tahapan seleksi, bagi yang tidak lolos selalu diberikan penjelasan oleh tim seleksi apa penyebabnya. Ini dilakukan agar bila ada kekurangan diperbaiki ke depannya, tapi ini namanya seleksi tentu yang diambil harus yang terbaik," ungkapnya.Bahkan, lanjut Kapolda, peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus ke tahapan berikutnya tidak tebang pilih. Tergantung nilai yang diraih dan disaksikan langsung oleh peserta tersebut."Bahkan ada anak beberapa pejabat Polri yang ikut seleksi juga gugur dan TMS, jadi tidak ada itu istilahnya pengkondisian atau prioritas serta keistimewaan bagi putra anggota atau pejabat Polri," tegasnya.Irjen Latif mengaku semua peserta seleksi diperlakukan sama tanpa melihat latar belakang. Begitu pula bahan tes yang dijalani pun sama. "Hasilnya juga langsung bisa dilihat dan diawasi oleh pengawas-pengawas yang telah ditunjuk," katanya.Terkait seleksi penerimaan anggota Polri, Irjen Latif mengaku selaku Kapolda, hanya bisa mengusulkan agar kuota penerimaan dapat ditambah dari Mabes Polri. "Karena lulus semua tahapan pun belum tentu bisa lolos ikut pendidikan, kalau ternyata rangkingnya di luar kuota yang yelah ditetapkan Mabes Polri untuk seluruh Indonesia," jelasnya.Kapolda berharap kepada para putra/putri Maluku yang tidak lulus agar jangan putus asa. Teruslah berlatih dan berusaha sehingga dapat kembali mencoba ke depannya."Jangan karena kecewa kemudian melemparkan opini-opini negatif tentang proses seleksi. Kalau ada keberatan datang dan temui panitia penanggung jawab untuk dijelaskan yang dipimpin langsung oleh Itwasda dan Karo SDM," ujarnya. (PNO-19)
05 Mei 2023, 16:44 WIT
Program Polisi Pi Ajar (Si Ipar) Kembali Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar
Papuanewsonline.com, Jayapura – Satgas Personel Ops Rasaka cartenz 2023 wilayah Pegunungan Bintang menggelar kembali program Si Ipar (Polisi Pi Ajar) di Kampung Balusu Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegunungan Papua. Kegiatan yang dipimpin langsung Kasat Binmas Polres Pegunungan Bintang Iptu Jufri Rambu S.Sos, dilaksanakan pada Kamis (04/05/2023).Dalam kegiatan tersebut personal binmas noken melarang 12 anak menghitung pertambahan, pengurangan, dan menghitung bilangan desimal dengan menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran.Kasat Binmas Polres Pegunungan Bintang Iptu Jufri Rambu S.Sos mengatakan bahwa kegiatan Si Ipar rutin dilakukan untuk megajarkan anak-anak di kampung balusu agar lebih lancar dalam berhitung dan membaca.“Kegiatan ini rutin kami lakukan dan diikuti sekitar 12 anak binaan. Pembelajaran dan materi yang kami berikan juga bertahap sesuai usia dan kemampuan dari anak-anak itu sendiri,” ucap Iptu Jufri.Selain itu untuk menghilangkan rasa jenuh dan mengembalikan semangat anak-anak dalam belajar, personel Binmas Noken memberikan snack berupa biskuit kepada anak-anak.Di sisi lain, Kasatgas Humas Ops Rasaka Cartenz 2023 Kombes Pol Ignatius Beny Adi Prabowo SH,SIK,M.Kom mengatakan kegiatan Polisi Pi Ajar rutin dilakukan oleh Satgas Ops Rasaka Cartenz 2023 di wilayah Pegunungan Bintang yang bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak di Papua.Program Prestasi Si Ipar merupakan salah satu upaya dari Satgas Rasaka Polda Papua untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan. Salah satu dimensi untuk membentuk IPM adalah pengetahuan. Khusus untuk Pegunungan Bintang dengan IPM kategori rendah di bawah angka 60 berdasarkan data BPS akhir tahun 2022.“Program Polisi Pi Ajar (Si Ipar) yang rutin dilakukan di wilayahan adalah salah satu bentuk kepedulian polri di bidang Pendidikan, dengan maksut dan tujuan untuk mgejar ketertinggalan terutama bagi anak-anak yang putus sekolah dan tidak bersekolah,” tutup Kasatgas Humas. (PNO-12)
04 Mei 2023, 22:22 WIT
Pelaksanaan Taklimat Akhir Audit Kinerja 2023 Dihadiri seluruh Pejabat Polda beserta kapolres
Papuanewsonline.com, Maluku - Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Maluku menggelar taklimat akhir audit kinerja tahap I tahun 2023 aspek perencanaan dan pengorganisasian pada Polda Maluku dan jajaran.Kegiatan yang digelar di Rupatama Mapolda Maluku ini dibuka secara langsung Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif. Ia didampingi Irwasda Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, dan Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Aseps Saepudin. Seluruh pejabat utama Polda Maluku, maupun para Kapolres/ta jajaran turut hadir melalui zoom meating.Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam amanatnya mengatakan kegiatan audit kinerja merupakan bagian dari proses menajemen organisasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri secara efektif dan efisien.Untuk mencapai sasaran, Kapolda mengaku perlu untuk mempedomani ketentuan dan aturan yang berlaku. Sekaligus sebagai sarana kontrol agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. "Audit kinerja juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat tujuan organisasi," katanya.Setiap satuan kerja, pinta Kapolda, wajib untuk melaporkan perkembangan program kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan. Hal ini nantinya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) satker pada setiap akhir tahun.Irjen Latif mengatakan dengan berakhirnya pelaksanaan audit kinerja, tentunya apabila ada temuan dan koreksi maupun atensi harus dievaluasi dan diperbaiki."Apabila ada temuan para kasatker dan kasatwil harus menindaklanjuti sebagai objek audit, sehingga tidak terulang kembali temuan atau kesalahan yang sama di masa yang akan datang," pintanya. (PNO-12)
04 Mei 2023, 20:58 WIT
Urai Masalah RI, Pakar Usulkan Cawapres Berlatar Belakang Hukum Tata Negara
Papuanewsonline.com , JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr. Fahri Bachmid,SH,MH memandang sosok Calon Presiden atau Wakil Presiden RI (Capres/Cawapres) untuk Pemilu 2024 adalah sosok yang paham serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hal itu agar mekanisme pengelolaan negara benar dan tepat.“Aspek ini sangat elementer serta merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana mengelola sebuah negara,” kata Dr. Fahri Bachmid kepada wartawan, Selasa (2/5/2023).
Sebab secara konstitusional, demokrasi dan nomokrasi adalah prasyarat mutlak. Demokrasi dari waktu ke waktu selalu mendapat atribut tambahan. Seperti welfare democracy, people democracy, social democracy, participatory democracy, dan lain-lain.
“Gagasan demokrasi yang paling ideal di zaman modern ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum ‘constitutional democracy,” ujar Dr. Fahri Bachmid.
Secara teoritik, demokrasi berlandaskan atas hukum atau nomokrasi. Nomokrasi sebagai konsep mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum atau sistem itu sendiri.
“The rule of law and not of man. Pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia, jadi hakikatnya hukum sebagai ‘benchmarking’ yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak, termasuk yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan itu,” urai Dr. Fahri Bachmid.
Untuk itu, kata Dr. Fahri Bachmid lagi, pasca constitutional reform memerlukan seorang teknokrat yang memahami sistem dengan kemampuan teknokratisnya.
“Konsep pemahaman ini agar nantinya dalam membentuk pemerintahan, secara derivatif, sang Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara dapat memainkan peran-peran penting secara konstitusional dalam mewujudkan sistem pemerintahan presidensial secara proporsional untuk manageable Konsep zaken kabinet yang menitikberatkan pada komposisi kabinet yang terdiri atas kalangan profesional sehingga fokus pada program kerja yang ditargetkan dan mampu mencari solusi terhadap masalah-masalah pemerintahan yang fundamental,” kata Dr. Fahri Bachmid menjelaskan.
Saat ini ada sejumlah nama pakar hukum tata negara yang wira-wiri menghiasi peta hukum Indonesia. Dr. Fahri Bachmid menyebut salah satu nama yang bisa memahami konsep konstitusi di atas adalah Yusril Ihza Mahendra. Apalagi Yusril tampak bersama Prabowo Subianto selama dua hari berada bersama-sama di Batusangkar, Sumatera Barat akhir bulan lalu.
“Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc sangat dibutuhkan dan tepat untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Dari segi pengalaman, pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain yang telah bersentuhan dengan dunia politik dan pemerintahan sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, Selama perjalanan karirnya, sosok Prof Yusril telah banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, khususnya dalam perkembangan hukum tata negara, dan kepemerintahan dan menjadi Negarawan yang mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya,” terang Dr. Fahri Bachmid.
Yusril mengawali perjalanan karirnya di Istana Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan Presiden BJ Habibie. Yusril juga menjadi bagian penting dalam perjalanan politik bangsa Indonesia.
“Dengan demikian, saya memandang, Prof Yusril sebagai ‘problem solver’ atas masalah kebangsaan kontemporer saat ini. Sekaligus sebagai ‘reformer’ untuk menata dan memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia kearah yang lebih baik dan maju ke depan sebagai sebuah negara besar Disisi yang lain, secara sosiologis dengan mendasarkan pada konfigurasi politik nasional, serta kepentingan untuk menjaga stabilitas politik nasional sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang majemuk ini, stabilitas nasional merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembangunan ekonomi serta penataan negara disegala bidang, secara akademis, stabilitas politik itu hanya akan tercipta jika dua kekuatan politik nasional bersatu dan saling bekerjasama secara konstruktif, yakni Golongan Nasionalis dan Golongan Islam, tidak mungkin serta mustahil jika hanya yang satu berkuasa, dan yang lain dipinggirkan, sampai kapanpun, dua golongan serta kekuatan ini akan tetap ada sebagai sebuah fakta sosial dan politik,sembari menghormati dan menghargai keragaman etnik, adat dan budaya serta agama-agama yang hidup dan berkembang di Tanah Air, untuk itu, kehadiran Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam poros koalisi apapun merupakan sebuah sintesa dalam memaknai kepemimpinan nasional ini sebagai representasi dari kelompok islam yang tentunya sangat signifikan untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini kedepan,” tutup Dr. Fahri Bachmid.(PNO/04)
04 Mei 2023, 14:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
