Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Satgas OMP Salawaku Polda Maluku Laksanakan Pengamanan Kampanye Terbatas Calon Wagub No Urut 1
Papuanewsonline.com, Ambon - Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Polda Maluku mengamankan kampanye yang dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku dengan nomor urut 1.Kampanye terbatas yang dilakukan paslon Jeffry A. Rahawarin dan A. Mukti Keliobas ini dilaksanakan di kawasan Air besar Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (16/10/2024)."Hari ini personel Satgas OMP Polda Maluku melakukan pengamanan kampanye terbatas yang dilakukan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku nomor urut 1," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla S.IK.Selain paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku, hadir dalam kampanye tersebut para pimpinan partai pendukung dan relawan maupun simpatisan.Kombe Areis mengatakan, saat kampanye berlangsung, para kandidat maupun juru kampanye menyampaikan visi misi dan program yang akan dilakukan apabila terpilih nanti."Kampanye berjalanan secara aman dan lancar. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kampanye bisa berjalan aman dan lancar," ucapnya. PNO-11
17 Okt 2024, 21:55 WIT
Bareskrim Polri Gelar Supervisi di Polda Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Tim Pusiknas Bareskrim Polri melakukan supervisi di Polda Papua untuk analisa dan evaluasi EMP, SPPT-TI, TTE dan sosialisasi EMP versi baru serta Optimlisasi SP2HP.Kegiatan supervisi yang digelar di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama, Rabu (16/10/2024), ini dibuka oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Drs. Yosi Muhamartha. Ia didampingi Dir Reskrimum Polda Papua Kombes Pol Achmad Fauzi, S.I.K, Ses-PusikNas Bareskrim Polri Kombes Pol Diki Budiman S.I.K., M.H, Dirpolairud Polda Papua, Kombes Pol Andi Anugrah, S.I.K dan Dirreskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Ade Sapari, S.I.K., M.H.Dalam sambutanya, Irwasda Polda Papua mengatakan supervisi ini memiliki nilai strategis profesionalisme dalam dan peningkatan kinerja penyidik, khususnya di Polda Papua dan Polda Papua Barat.“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen polri mendukung modernisasi dalam bidang penyidikan, melalui penerapan teknologi yang relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman,” ucap Irwasda.Ia menyampaikan dengan penerapan EMP yang lebih maksimal, Pihaknya dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menjamin bahwa setiap proses penyidikan berjalan dengan prinsip-prinsip hukum sesuai dan profesionalisme“Besar harapan saya, dengan adanya supervisi ini, seluruh penyidik dan penyidik pembantu di polda papua dan polda papua barat dapat kemampuan meningkatkan teknis dan strategis mereka dalam menggunakan aplikasi ini,” tuturnya.Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri yang dibacakan Ketua Tim Supervisi menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si. yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan untuk penyidik/penyidik pembantu.Pusiknas Bareskrim Polri sebagai penyelenggara sistem informasi kriminal nasional meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik kriminal baik berupa data kejahatan, dan penegakan hukum. Ini meliputi data proses penyidikan tindak pidana dan data gangguan kamtibmas, pelanggaran dan laka lantas, serta identifikasi dan laboratorium forensik dalam mendukung penegakan hukum."Penyidik merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia. Kinerja penyidik yang profesional, transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya dalam penegakan hukum," katanya.Berikut pentingnya implementasi Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) bagi seluruh penyidik/penyidik pembantu;1. EMP merupakan aplikasi utama yang datanya sangat penting sebagai data primer dalam mewujdukan satu data kriminal nasional;2. EMP wajib digunakan oleh seluruh penyidik/penyidik pembantu di seluruh wilayah Indonesia dalam proses penyidikan perkara tindak pidana yang efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel;3. EMP merupakan sumber data utama dan dapat dijadikan indikator dalam menilai harkamtibmas pada suatu wilayah;4. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) online, data bersumber dari aplikasi EMP sehingga pelapor dapat mengetahui perkembangan perkara yang dilaporkan berjalan profesional atau tidak, sehingga EMP menjadi sarana kualiti kontrol proses penyidikan perkara;5. Penerapan tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen administrasi di aplikasi EMP terus dioptimalkan, sehingga proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, TTE digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;6. EMP menjadi sumber data untuk pertukaran data dengan aparat penegak hukum lainnya melalui SPPT-TI sehingga APH dapat saling berbagi pakai data dan bertukar data dalam proses penegakan hukum. PNO-12
17 Okt 2024, 21:51 WIT
Itwasda Polda Papua Laksanakan Audit Kinerja Tahap II di Polres Asmat
Papuanewsonline.com, Asmat – Polres Asmat melaksanakan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Tahun 2024 dalam rangka aspek pelaksanaan dan pengendalian yang berlangsung di Aula Wira Pratama Polres Asmat, Kamis (16/10/2024).Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Asmat, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., yang didampingi oleh Ketua Tim Audit, Kompol Daniel Pawara, S.H., M.H. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Asmat, Para Kapolsek serta para personel Polres.Tim audit dari Itwasda Polda Papua yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Ketua Tim Audit, Kompol Daniel Pawara, S.H., M.H., AKP Agus Laksono, S.H., (Anggota), Iptu Murtono, S.H., (Sekretaris), Penata Mulyanto Ahmad, A.Md., dan Briptu Rian, Brigadir yang ditunjuk selaku operator. Mereka akan melakukan audit kinerja terhadap berbagai aspek operasional Polres Asmat selama beberapa hari ke depan.Dalam sambutannya, Kapolres Asmat, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim audit Itwasda Polda Papua yang telah hadir untuk memberikan evaluasi dan masukan konstruktif bagi Polres Asmat. Kapolres juga menekankan pentingnya audit ini sebagai sarana untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta transparansi dalam menjalankan tugas kepolisian.“Kami menyambut baik kegiatan audit ini, dan kami berharap melalui proses ini, Polres Asmat dapat semakin memperkuat kinerjanya, baik dalam hal administrasi maupun operasional, demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” ujar Kapolres Asmat.Sementara itu, Ketua Tim Audit, Kompol Daniel Pawara, S.H., M.H., membacakan sambutan Bapak Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Drs., Yosi Muhamartha yang menjelaskan bahwa audit ini merupakan bagian dari Program Pengawasan Itwasda Polda Papua yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional dan tata kelola yang baik di seluruh jajaran kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa hasil dari audit ini akan dijadikan bahan evaluasi demi perbaikan di masa mendatang.“Proses audit ini bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi Polres Asmat agar kinerja ke depannya semakin baik dan terukur,” jelas Ketua Tim Audit mengutip sambutan Irwasda Polda Papua. Ketua Tim Audit juga menekankan arahan Bapak Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Yosi Muhamartha. Meskipun kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini terpengaruh oleh persiapan pemilukada serentak tahun 2024, pelaksanaan audit harus tetap dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Audit ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kinerja ke depan. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan teknis terkait pelaksanaan audit, dengan pendalaman dan pemeriksaan kepada Subsatker di jajaran Polres Asmat. PNO-12
17 Okt 2024, 17:12 WIT
TNI AL Sosialisasi Asia Pasific Chaplaincy Symposium 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dalam rangka mempererat perdamaian dan persahabatan militer di bidang kesehatan mental prajurit militer di Asia Pasifik, TNI AL dalam hal ini Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut (Disbintalal) yang dipimpin oleh Brigjen TNI Mar Sandy Muchjidin Latief menggelar Sosialisasi Asia Pasific Chaplaincy Symposium 2025 di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Rabu (16/10/2024).Momen berharga ini dihadiri oleh perwakilan Atase Pertahanan dan beberapa Perwira Rohani (Paroh) dari 28 negara. Adapun tujuan dilaksanakan APCS 2025 yang mengambil tema “Fostering Peace and Unity Through Interfaith Collablration in The World" ini adalah untuk mempromosikan dan memberikan pemahaman akan peran penting Perwira Pembina mental (Pabintal) dalam membentuk, memelihara, meningkatkan kondisi mental prajurit.Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para Pabintal militer di wilayah Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman, belajar untuk menghadapi tantangan kedepan, dan membahas isu-isu penting dalam membina mental serta mengeksplorasi solusi untuk masalah yang dihadapi saat ini.Dalam sambutannya, Kadisbintalal menyebutkan pentingnya kesehatan mental prajurit militer. APCS ini adalah bentuk momen para Pabintal dalam menyerap ilmu dan berdiskusi satu sama lain antar Pabintal/Paroh seperti para Imam, Pendeta, dan Pemimpin Lintas Agama lainnya dari seluruh wilayah Asia Pasifik. Dengan menjaga kesehatan mental prajurit, maka akan memperkuat perdamaian dan stabilitas keamanan di masing-masing Angkatan Perang setiap negara."Kehadiran dan keterlibatan Paroh ini sangat penting dalam mencapai tujuan kita bersama. Setiap Imam, Pendeta, dan pemimpin agama di berbagai Angkatan Perang membawa perspektif dan kekayaan pengalaman yang positif, sehingga keberagaman inilah yang memperkaya dan memperluas pemahaman kita. Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen dan dukungan para pemuka agama dan Perwira Rohani yang telah hadir. Optimisme ini akan dicapai pada APCS 2025 sehingga terus terbangunnya persatuan, rasa hormat, dan kasih sayang di seluruh Angkatan Perang di Asia Pasifik”, pungkas KadisbintalalPada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan bahwa TNI AL harus menjadi poros diplomasi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, khususnya di Kawasan Asia Pasifik. PNO-12
17 Okt 2024, 16:16 WIT
Divisi Humas Polri Gelar Bimtek dan Uji Konsekuensi di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, berharap kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dilakukan Divisi Humas Polri dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh personel terkait manajemen informasi yang dikecualikan dengan pemahaman yang mendalam.Hal ini disampaikan Kapolda dalam sambutannya yang dibacakan Irwasda Maluku, Kombes Pol Marthen Luther Hutagaol, SIK pada kegiatan bimtek dan uji konsekuensi informasi publik, klarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kegiatan berlangsung di Santika Hotel, Kota Ambon, Rabu (16/10/2024). Kegiatan tersebut turut dihadiri pula oleh Ketua Komisi informasi Provinsi Maluku Bpk. Drs. Mochtar touwe, M.I.Kom sebagai Narasumber, Direktur Krimum, Kabid Propam, Kabid Hukum, dan Auditor Kepolisian Tk III Itwasda Maluku bersama para Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dari masing masing satker dan satwil jajaran Polda Maluku.Sementara tim Divisi Humas Polri yang hadir dipimpin oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divisi Humas Polri Brigjen Pol Doddied Prasetyo Aji, SIK., M.H. Ia didampingi Kabag Anev Ro PID Div Humas Polri Kombes Pol Iroth Laurens Recky, SIK dan 7 orang tim."Semoga melalui kegiatan bimtek ini, dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh personel terkait manajemen informasi yang dikecualikan dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan kita dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian," kata Kapolda dalam sambutannya yang disampaikan Irwasda Maluku.Dalam mendukung Polri yang presisi dan semakin dicintai masyarakat, ada dua hal yang menjadi komponen penting yaitu melalui pemantapan komunikasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan dengan menggunakan narasi yang baik dan terarah. Juga memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik yang berkualitas memperhatikan 3 aspek yaitu: Availability (informasi harus tersedia); Accessibility (informasi harus bisa diakses oleh siapa saja); Dan Affordability (informasinya bisa dijangkau dengan mudah dan biaya murah)."Apabila tiga hal di atas dilaksanakan maka kemudian menjadi sustainability yang berkelanjutan," katanya.Penilaian terhadap penerapan undang- undang keterbukaan informasi publik, tidak lepas dari penilaian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini seperti, 1. Informasi yang dapat membahayakan negara;2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;3. Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi;4 informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didomentasikan."Saat ini kita telah menghadapi Pilkada serentak 2024, yang sampai dengan saat ini kita memasuki tahapan kampanye. Kita ketahui bersama situasi kamtibmas yang kondusif sangat penting untuk mendukung kelancaran Pilkada," ungkapnya. Tantangan tugas ke depan dalam proses pengamanan Pilkada serentak, bukan hal yang mudah. Lebih banyak potensi ancaman-ancaman dibandingkan dengan pemilu serentak 2024. Provinsi Maluku memiliki dinamika sosial- yang unik, termasuk isu-isu terkait dengan kepentingan etnis, agama, dan budaya. Polda Maluku dan jajaran terus melaksanakan kegiatan preemtif, preventif dan represif dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. "Hal ini guna mencegah berkembangnya potensi gangguan menjadi gangguan nyata menjelang pilkada serentak 2024 serta melaksanakan strategi cooling system," pungkasnya.Sebelumnya, kegiatan bimtek dibuka oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Div Humas Polri Brigjen Pol Doddied Prasetyo Aji.Dalam sambutannya, Brigjen Doddied mengatakan, kegiatan bimtek dan sidang pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Polda Maluku sudah dilaksanakan di 25 Polda. "Kegiatan bimtek dan uji konsekuensi di Polda Maluku adalah kegiatan ke 25 dan terakhir pada tahun 2024," katanya.Dalam program prioritas Kapolri yaitu transformasi Polri menuju Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) terdapat salah satu program bidang kehumasan yang harus diimplementasikan. Yaitu pemantapan komunikasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di mana, Polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok Polri yang responsif dan humanis, guna menaikan citra positif Polri di masyarakat."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan badan publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi seperti menyediakan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya," jelasnya.Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberikan informasi, juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 UU No 14 Tahun 2008.Pengertian informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 UU No 14 tahun 2008 adalah informasi yang apabila dibuka akan berdampak sebagai berikut:A. Menghambat proses penegakkan hukum;B. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (haki);C. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara,D. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;E. Merugikan ketahanαn ekonomi nasional;F. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri:G. Mengungkapkan isi akte yang bersifat pribadi;H. Mengungkap rahasia pribadi seseorang:I. Informasi yang berisi memorandum atau surat- surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan;J. Informasi publik yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.Pengecualian informasi ini juga harus sudah melalui proses dan mekanisme pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, untuk kemudian ditetapkan dalam sebuah surat penetapan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. "Pengujian konsekuensi ini wajib dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)," katanya.Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, dalam penyampaian materinya memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan kewenangan Komisi Informasi, penjabaran tentang Informasi Publik, informasi yang dikecualikan dan penjabaran serta sanksi bagi setiap orang maupun badan publik yang melanggar ataupun tidak menaati ketentuan tentang penyampaian informasi yang dikecualikan. PNO-12
16 Okt 2024, 19:09 WIT
Personel Polsek Muara Tami Adakan Ibadah Bersama Dengan Warga Jemaat GKI Rafidim
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kanit Binmas Polsek Muara tami, Ipda Yanto Rumbruren telah mengadakan ibadah bersama dengan warga Jemaat GKI Rafidim di Koya Timur, Distrik Muara Tami, pada Minggu (12/10).Pada kesempatannya, Kanit Binmas Polsek Muara tami mengajak seluruh umat untuk hidup saling mengasihi dan tertib sesuai dengan aturan, tak sampai disitu sosialisasi tersebut merupakan sebagian dari program kerja Kapolresta Jayapura Kota, yaitu Minggu kasih.“Dalam program ini, kami seluruhnya Personil Polresta Jayapura Kota di wajibkan untuk hadir di tengah-tengah warga jemaat yang sedang melaksanakan ibadah minggu pagi dengan memastikan situasi keamanan di sekitar rumah ibadah dalam keadaan aman dan tertib tanpa gangguan kamtibmas dari manapun,” ujarnya.Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa Ini merupakan bagian dan wujud Polresta Jayapura, terkhusus Sektor muara tami untuk mendekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat, dan salah satunya adalah dengan pendekatan melalui mimbar Gereja.“Oleh karena itu, saya harapkan kita semua untuk saling berbagi, dan jangan memandang darimana latar belakangnya, selain itu saya juga harapkan kepada seluruh umat agar selalu dapat mengendalikan emosi, serta jauhi minuman keras,” pungkas AKP Sem Hanasbey. PNO-12
16 Okt 2024, 13:00 WIT
TNI-Polri Gelar Apel Siaga Amankan Pemilukada Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire – Personel Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024 Wilayah Papua Tengah bergabung dalam Apel Kesiapsiagaan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua Tengah 2024. Acara ini berlangsung di Bandara Lama, Kabupaten Nabire, pada Selasa (15/10), sebagai bagian dari upaya pengamanan pesta demokrasi yang akan berlangsung November mendatang.Apel tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, S.E., dan turut dihadiri Kapolres Nabire AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si., Kasatgas Banops Operasi Mantap Praja Cartenz II Papua Tengah AKBP Herzoni Saragih, S.I.K., M.H., serta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah pun berpartisipasi dalam apel tersebut.Dalam amanatnya, Brigjen TNI Frits menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama Pemilukada berlangsung. "Pelaksanaan Apel Gabungan Kesiapsiagaan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam persiapan menghadapi pesta demokrasi di Papua Tengah. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat adalah kunci untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh proses," tegasnya.Brigjen TNI Frits juga menyoroti tantangan khusus yang dihadapi Papua Tengah, mengingat wilayah ini memerlukan perhatian ekstra dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi gangguan. "Papua Tengah memerlukan pendekatan yang komprehensif. Kita tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga harus menciptakan suasana kondusif yang menjamin keamanan psikologis bagi masyarakat. Konflik horizontal, kampanye hitam, penyebaran hoaks, hingga potensi kerusuhan harus diantisipasi sejak dini," ujar Frits dalam pesannya.Ia juga menegaskan bahwa Pemilukada adalah momen krusial dalam demokrasi, di mana rakyat akan menentukan pemimpin daerah untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh tahapan Pemilukada harus berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. "Kita semua, baik aparat keamanan maupun masyarakat, punya tanggung jawab bersama untuk menjaga agar Pemilukada ini tidak tercoreng oleh gangguan yang bisa mencederai proses demokrasi."Brigjen Frits menutup amanatnya dengan mengingatkan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan intelektual dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilukada. "Tugas kita tidak hanya menjaga keamanan secara fisik, tetapi juga menjaga ketenangan sosial. Oleh sebab itu, kesiapan kita harus menyeluruh, termasuk persiapan mental dan perlengkapan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul."Dengan semangat kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, diharapkan Pemilukada di Papua Tengah dapat berjalan aman, damai, dan sukses. PNO-12
16 Okt 2024, 12:33 WIT
Tingkatkan Keamanan Pemilu, OMPC II Wilayah Papua Tengah Gelar Patroli Skala Besar
Papuanewsonline.com, Nabire – Dalam rangka menyambut pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 akan melaksanakan patroli skala besar. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Nabire.Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024, AKBP Achmad Fauzan, S.Ag., menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor LO Polda Papua, Provinsi Papua Tengah, pada Senin (14/10). Ia menegaskan bahwa patroli besar-besaran ini merupakan langkah preventif yang dirancang untuk meminimalisir potensi tindak kejahatan di titik-titik rawan."Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan hak suaranya dengan tenang dan aman. Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan memberikan rasa aman, sekaligus menunjukkan komitmen kami dalam menjaga keamanan selama masa pemilihan ini," ujar AKBP Achmad Fauzan.Patroli yang akan dilaksanakan tersebut bersifat preventif dan humanis, menekankan pada pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kriminalitas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan. "Kami berfokus pada titik-titik yang kami identifikasi sebagai area rawan, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan menjaga suasana kondusif," tambahnya.Selain itu, AKBP Fauzan juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. "Kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya ini dengan tetap menjaga ketertiban, melaporkan hal-hal yang mencurigakan, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kedamaian selama masa pemungutan suara," jelasnya.Patroli skala besar ini merupakan bagian dari upaya aparat Kepolisian dalam memastikan pemilihan umum berjalan dengan lancar, serta sebagai bentuk kesiapan pihak kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. PNO-12
16 Okt 2024, 11:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
