logo-website
Sabtu, 08 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Kesehatan Homepage
Polwan Polda Maluku Gelar Bakti Kesehatan Papuanewsonline.com, Ambon -Kepolisian Wanita Polda Maluku menggelar bakti kesehatan kepada masyarakat di dusun Air Manis, negeri Laha, kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon, Kamis (27/7/2023).Kegiatan sosial kemanusiaan ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun Polwan ke-75 yang akan jatuh pada 1 September 2023 mendatang. Kegiatan itu dipimpin Wakil Pakor Polwan Polda Maluku sekaligus Ketua Panitia HUT Polwan ke-75 Polda Maluku Kompol Rachel Ann BarendsIkut hadir dalam kegiatan itu Ketua seksi Bhakti kesehatan Ipda Risya Tamaela, Amd, Kep., SH. Dokter Mitra Bidang Dokkes Polda Maluku dr. Marissa dan 11 personel Polwan Bidang Dokkes Polda Maluku.Kompol Rachel Ann Barends, yang juga selaku ketua panitia HUT Polwan di Polda Maluku menyampaikan, kegiatan yang digelar ini melibatkan seorang dokter mitra Biddokkes Polda Maluku."Kegiatan tadi dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIT sampai 12.00 WIT yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang warga," katanya.Kegiatan bakti kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, gula darah, kolesterol, asam urat dan juga konsultasi dengan dokter untuk pasien yang mengalami hipertensi/ darah tinggi."Kita juga lakukan pemeriksaan penyakit lainnya serta membagikan vitamin kepada anak-anak sekolah yang ada di Dusun Air Manis ini," ungkapnya.Kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan ini, kata Barends, selain untuk membantu masyarakat kurang mampu, juga bertujuan agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat."Kami harapkan Polwan akan tetap selalu menjadi srikandi-srikandi pelindung pelayan dan pengayom bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Maluku," harapnya.PNO-11 27 Jul 2023, 22:12 WIT
Guna Penanganan Malaria, Pemkab Mappi dan UNICEF Gelar Workshop Lintas Sektor Papuanewsonline.com, MAPPI - Unicef menggelar workshop Lintas Sektor bersama Pemerintah Kabupaten Mappi, dalam rangka penanganan Malaria. Kegiatan lintas sektor yang berlangsung di aula kantor dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Selasa (25/7/2023) dibuka oleh, Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu. Sekda Ferdinandus dalam sambutannya mengatakan permasalahan malaria di papua sudah bukan barang baru lagi, bahkan papua sangat identik dengan malaria,hal ini sejalan dengan data yang di miliki oleh unicef dan dinas Kesehatan Kabupaten Mappi yang menggambarkan tentang jumlah kasus dan kematian yang diakibatkan oleh serangan nyamuk anopheles betina terhadap penduduk di papua pada umumnya dan di kabupaten mappi pada khususnya. Dikatakan Sekda bahwa pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah pengendalian malaria yang tertuang dalam keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang eliminasi malaria. Sekda menyebutkan, merespon peningkatan kasus malaria, pemerintah daerah mengapresiasi kinerja dinas kesehatan Kabupaten Mappi yang telah melakukan penjaringan kasus aktif melalui rumah sakit dan seluruh puskesmas se-kabupaten Mappi Lanjut Sekda hal ini agar penanganan kasus malaria bisa teratasi dengan cepat dan tepat sehingga dapat mencegah terjadinya kematian akibat malaria. “Perlu kita pahami bersama bahwa permasalahan penyakit malaria bukanlah menjadi masalah dinas kesehatan saja,tetapi melihat cara perkembangbiakan nyamuk anopheles betina ini yang merupakan vektor dari malaria,maka sangat dibutuhkan peran lintas sektor. Hal-hal yang berhubungan dengan pembasmian sarang nyamuk,pembersihan lingkungan,dan gaya hidup masyarakat dengan geografis seperti yang kita miliki maka harusnya kita menyadari bahwa peran serta dari semua pihak sangat menentukan terwujudnya eliminasi malaria di tanah Mappi,” ungkapnya. Sekda menekankan, kerjasama yang telah terbangun selama ini antara dinas kesehatan Kabupaten Mappi dan tim Unicef merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan percepatan eliminasi malaria ditanah Mappi. (Redaksi) 26 Jul 2023, 13:22 WIT
Tim Ops Rasaka Cartenz Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kampung Kago Papuanewsonline.com, Puncak - Tim kesehatan Polri Operasi Rasaka Cartenz 2023 Wilayah Puncak, Bripda Muhammad Satrio Adi, A.md.Kep kembali bergerak memberikan pelayanan kesehatan di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat 21 Juli 2023.Pelayanan kesehatan gratis dalam Program Keladi Sagu dilakukan dengan cara blusukan ke setiap rumah warga tersebut merupakan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak masalah kesehatan seperti penyakit kulit, ISPA, dan stunting.Salah satu warga yang mendapatkan perhatian khusus adalah Sepinus, seorang pria berusia 60 tahun dengan diagnosa Myalgia atau nyeri otot. Bripda Satrio dengan penuh kepedulian memberikan penanganan yang tepat untuk mengurangi keluhannya tersebut.“Selain mendapatkan pengobatan, kami menyarankan Sepinus untuk beristirahat yang cukup dan jangan beraktivitas berat sehingga dapat memperburuk kondisi ototnya,” kata Bripda Satrio. Sementara itu, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom selaku Kasatgas Humas Ops Rasaka Cartenz menyampaikan, Program Keladi Sagu bertujuan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) per akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong rendah, dengan angka di bawah 60."Penerapan Program Keladi Sagu ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat di wilayah ini," ungkapnya. (PNO-12) 24 Jul 2023, 15:00 WIT
Program Keladi Sagu Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Warga Di Mware Papuanewsonline.com, Mimika – Tim kesehatan Polri secara konsisten melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis melalui Program Keladi Sagu di wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Program ini merupakan implementasi Operasi Rasaka Cartenz-2023 Polda Papua. Kali ini pelaksanaan Program Keladi Sagu berlangsung bagi masyarakat Kampung Mware, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Selasa (18/7/2023). Pelayanan kesehatan gratis dalam Program Keladi Sagu dilakukan dengan cara blusukan ke setiap rumah warga. Apabila terdapat warga yang mengalami gangguan kesehatan, seperti Penyakit Kulit, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Malaria, dan Stunting maka tim akan segera menanganinya.Adapun personil tim kesehatan yang terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi, dr. Audio Bhaskara Titalessy, Bripka Wiwik Ismail, dan Bripda Liga Kriagil Nur Pramesti, S.Kep., Ns.Kegiatan pelayanan kesehatan di Kampung Mware dimulai sekitar pukul 09.00 WIT. Tim bergerak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Mware dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat setempat. Mereka juga memberikan obat kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan sesuai dengan hasil diagnosis. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, tim kesehatan Keladi Sagu juga peduli dengan anak-anak setempat. Tim membagikan biskuit yang disambut dengan riang gembira oleh anak-anak Kampung Mware. “Masyarakat yang mengalami sakit malaria, penyakit kulit, serta batuk dan pilek, mendapatkan perawatan dan obat yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga memberikan vitamin kepada masyarakat untuk menunjang kesehatan tubuh mereka,” kata Bripka Wiwik Ismail saat diwawancarai.Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Rasaka Cartenz 2023 Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom mengungkapkan, Program Keladi Sagu merupakan salah satu upaya dari Satgas Rasaka Polda Papua untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam memacu kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang Kesehatan.“Diketahui salah satu dimensi untuk membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat. Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Mimika termasuk salah satu daerah dengan kategori IPM tinggi dengan rentang di atas hingga 70 pada akhir tahun 2022,” tuturnya. (PNO-12) 19 Jul 2023, 21:40 WIT
Tim Keladi Sagu Berikan Bimbingan Kesehatan Bagi Penderita Myalgia Di Kabupaten Puncak Papuanewsonline.com, Puncak – Tak hanya melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggelar program pelayanan kesehatan gratis yang diberi nama Keladi Sagu yang dijalankan Satgas Rasaka Cartenz 2023 Polda Papua. Salah satu kegiatan program Keladi Sagu terlaksana di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat (14/07/2023). Tim kesehatan Polri yang terdiri dari Bripda Muhammad Satrio Adi, A.md.Kep dan Bripda Resky Tumonglo, A.md.Kep, turun langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.Bripda Satrio, salah satu anggota tim kesehatan, menyampaikan bahwa kegiatan Keladi Sagu di Kampung Kago bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk penyakit kulit, ISPA, dan stunting. Dalam kegiatan ini, tim kesehatan melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan kepada masyarakat setempat yang sakit. Beberapa pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari tim Keladi Sagu adalah Derita Murib berusia 53 tahun dan Yumira Alom berusia 49 tahun. Kedua wanita didiagnosis menderita myalgia.Tim Keladi Sagu Polri tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai beberapa kondisi kesehatan yang sering dialami oleh mereka. Salah satunya adalah myalgia sebuah istilah medis yang berarti nyeri otot.Nyeri otot yang dialami oleh masyarakat Kampung Kago bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketegangan otot akibat penggunaan berlebihan atau cedera. Bripda Satrio menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena sejumlah faktor, termasuk cedera akibat terjatuh, terbentur, atau mengalami kecelakaan saat beraktivitas.“Dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, kami tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pencegahan dan pengelolaan nyeri otot. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kampung Kago dalam mengenali dan mengatasi keluhan kesehatan yang sering mereka alami,” papar Satrio.Satrio berharap, dengan adanya edukasi dari tim kesehatan Polri mengenai myalgia maka diharapkan masyarakat dapat lebih memahami penyebab nyeri otot dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi ketidaknyamanan yang mereka rasakan."Program Keladi Sagu Polri terus berupaya memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Tanah Papua, tidak hanya dengan memberikan pengobatan, tetapi juga dengan memberikan pengetahuan yang bermanfaat, " tambahnya. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Rasaka Cartenz 2023, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, pelaksanaan Program Keladi Sagu menjadi kegiatan rutin yang terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. “Kami berharap masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya agar bisa mengantisipasi gangguan kesehatan yang diderita masyarakat sejak dini,” tutur Kasatgas Humas.Ia menuturkan, Keladi Sagu merupakan salah satu upaya dari Satgas Rasaka Polda Papua untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang kesehatan.“Salah satu dimensi untuk membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat. Puncak, termasuk salah satu daerah dengan kategori IPM masih rendah yakni 45,44 berdasarkan data BPS pada tahun 2022,” ungkapnya. (PNO-12) 15 Jul 2023, 17:44 WIT
Pj Bupati Bersama Tim, Cek Kesiapan Sekolah Bagi Anak-Anak Mappi Yang Bermasalah Sosial Papuanewsonline.com, Mappi - Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si berkomitmen menekan masalah sosial pada anak seperti putus sekolah, ketergantungan pada zat adiktif seperti lem aibon. Hal itu disampaikan Pj Bupati dalam Rapat Penanganan masalah Sosial Anak yang digelar di Pendopo, Jumat (14/7/2023). Dalam menekan masalah sosial pada anak, Pj Bupati telah membentuk penanganan masalah sosial anak dengan perlindungan khusus. Tim ini diharapkan bisa menjalankan tugas sehingga visi Mappi bebas dari anak aibon dan putus sekolah bisa terwujud. Menurut Pj Bupati, masalah kesejahteraan sosial dan faktor ekonomi dalam keluarga menjadi penyebab utama ini semua bisa terjadi. Maka dari itu pihaknya meminta agar tim yang terlibat dapat bekerja dengan maksimal. "Mari kita bersama-sama mengimplementasikan visi kita. Dimana Mappi Bebas dari anak aibon dan anak putus sekolah," tegasnya.Pj Bupati meminta agar tim dapat memetakan zonasi wilayah yang lebih jelas untuk penanganan anak-anak tersebut, sehingga penanganannya bisa lebih maksimal.Salah satu langkah jangka pendek yang akan ditempuh oleh Pemkab Mappi adalah mengoperasikan sekolah berpola asrama yang sudah dibangun pemerintah namun belum difungsikan. Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar bersama ketua tim, Pastor Vitalis R.A. Letsoin Pr bersama anggota tim langsung mengecek fasilitas sekolah yang terletak di Kilometer 8 Kota Kepi. Sekolah ini dilengkapi asrama, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. Pj Bupati mengatakan, bangunan ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk membina anak-anak yang mengalami masalah sosial. Iapun memerintahkan Dinas Pendidikan segera melengkapi peralatan sekolah agar bisa segera difungsikan. Ketua tim penanganan masalah sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus, Pastor Vitalis R.A. Letsoin, Pr mengatakan hingga saat ini yang sudah terdata sebanyak 116 orang anak yang membutuhkan perlindungan khusus mereka adalah anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang menyalahgunakan lem aibon.Dikatakan Pastor Vitalis terkait dengan langkah-langkah penanganan tim sudah terbagi dalam tiga bidang yakni diantaranya, bidang pendataan dan identifikasi, bidang perumus dan rencana penanganan serta bidang pembinaan, penanganan dan rehabilitasi. "Ketiga bidang yang ada sudah mulai bekerja dan kita yang terkibat dalam tim harus terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik serta dibutuhkan kerjasama yang baik,"tegasnya.Pastor Vitalis menyebutkan, adapun unsur yang terlibat dalam tim yakni mulai dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan Pj Bupati Mappi beserta Forkompida terlibat sebagai Pembina.Lebih jauh dikatakan pastor Vitalis dari hasil identifikasi masih ditemukan beberapa anak yang masih menghirup lem aibon. Namun pihaknya terus berusaha untuk mendata serta merangkul semua untuk dibina akan meninggalkan kebiasaan yang dapat merusak masa depan mereka.Pastor Vitalis menambahkan, terkait dengan fasiitas umum atau bangunan yang berada di KM 8 itu sudah sangat bisa untuk difungsikan. "Karena gedungnya tidak dipakai dan untuk program jangka pendek, kita bisa memanfaatkan dengan mengunakan bangunan yang ada ini untuk menampung anak-anak,"ungkapnya. Pastor Vitalis menambahkan, karena ini sifatnya mendesak jadi tim harus memanfaatkan fasilitas yang ada. Guna menyelamatkan nasib generasi penerus kita dari pengaruh negative. (PNO-12) 14 Jul 2023, 20:56 WIT
Polda Maluku Amankan 12 Tersangka Dari 10 Laporan Polisi Terkait Kasus TPPO Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku dan Polres/ta jajaran, mengamankan sebanyak 12 orang tersangka dari 10 laporan polisi yang diterima terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar S.Ik, M.Si, dalam dialog publik yang dilaksanakan di kantor RRI Ambon, Kamis (13/7/2023).Hadir sebagai narasumber dalam diskusi interaktif yang membahas penanganan TPPO di wilayah Maluku, yaitu Dekan Fakultas Hukum UKIM Ambon Dr. Jhon Pasalbessy, Sosiolog Maluku Dr. Paulus Koritelu, dan Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Maluku Yahya Balyanan S.sos.Menurut Kombes Andri Iskandar, satgas TPPO di Maluku telah dibentuk berdasarkan instruksi Presiden RI kepada Kepolisian tanggal 6 Juni 2023 lalu. Sejak saat itu hingga kini pihak Kepolisian, khususnya Polda Maluku tengah melaksanakan operasi TPPO."Sebelum pelaksanaan operasi Satgas, memang ada tiga perkara yang ditangani, Polresta Ambon 2 dan Polres Aru satu," ungkapnya.Setelah dibentuknya satgas TPPO hingga 11 Juli 2023, tercatat sebanyak 10 kasus yang sementara ditangani. Perkara-perkara tersebut tersebar di sejumlah daerah di Maluku."Memang fokus bapak Presiden terkait PMI, Pekerja Migran Indonesia, namun sampai saat ini di wilayah Maluku belum kita temukan," ungkapnya.Saat ini yang terungkap di wilayah Maluku yaitu terkait eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur."Yang kita temukan itu semuanya anak di bawah umur, miris sekali, ada yang SMA, ada yang SMP. Kebanyakan di wilayah kota Ambon. Ini perlu kepedulian kita semua tidak hanya polisi, tapi mungkin, orang tua, dinas instansi terkait, bisa memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai fenomena yang terjadi," harapnya.Kemungkinan untuk perkara itu bertambah bisa saja terjadi. Olehnya itu butuh perhatian semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan."Jadi dari 10 kasus yang kita tangani ada 12 tersangka. Satu LP ada yang tersangkanya dua orang. Mereka yang kita amankan berperan sebagai mucikari. Artinya dia yang menyiapkan anak-anak di bawah umur untuk dieksploitasi seksual," ungkapnya.Ia mengaku, eksploitasi seksual umumnya dilakukan menggunakan aplikasi michat. Aplikasi ini tidak semuanya dilakukan oleh personality. Ada juga mucikari yang berperan menawarkan kepada anak-anak di bawah umur."Hampir setiap malam juga kita melakukan pengecekan di penginapan, tempat-tempat kos, dan dari situlah kita menemukan kumpulan-kumpulan anak yang masih di bawah umur," jelasnya.Selain penegakan hukum, Polda Maluku juga melakukan pencegahan dengan cara memberikan sosialiasi kepada masyarakat. Sosialiasi dan pemahaman terkait bahaya eksploitasi seksual dilakukan melalui Bhabinkamtibmas di setiap desa binaannya."Penanganan kasus TPPO kita tidak hanya mengedepankan penegakan hukum karena penegakan hukum itu adalah langkah terakhir sehingga kami lewat Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa kami dorong untuk selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat binaannya, bahwa jangan sampai karena hidup susah lalau diiming-imingi dengan sejumlah uang kemudian mau melakukan hal tersebut dan menjadi korban. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan konsekuensinya pidana," jelasnya.Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Maluku, Yahya Balyanan, mengaku sejak lima tahun terakhir pihaknya sudah tidak lagi menangani kasus TPPO atau trafficking. Hal ini disebabkan karena dana dekonsentrasi telah ditiadakan oleh Pemerintah Pusat. "Maka semua urusan terkait trafficking dari pusat langsung ke kabupaten kota," jelasnya.Beberapa tahun sebelumnya, Yahya mengaku pihaknya dalam penanganan kasus itu bersandar pada keputusan Presiden Nomor 88 tentang rencana aksi negara. Pihaknya juga sempat bekerjasama dengan Polda Maluku."Ada kita punya dua program dulu terkait dengan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Kita telah melakukan pemantauan lokasi, kampanye publik dan beberapa lainnya, termasuk membangun shelter di Passo yang saat ini sudah dijadikan sebagai rumah walang sejuk. Artinya siapa saja yang dari kabupaten kota (yang tidak memiliki tempat tinggal, termasuk ODGJ) bisa nginap paling kurang 2 sampai 4 hari, sesuai SOP," jelasnya.Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi catatan sehingga diharapkan tahun depan bisa dianggarkan dalam penanganan pelaku ataupun korban TPPO yang masih di bawah umur."Mudah-mudahan tahun depan kita bisa anggarkan dan bekerjasama dengan instansi terkait," harapnya.Sementara itu, Dekan Hukum UKIM Ambon Jhon Pasalbessy mengaku TPPO termasuk dalam kejahatan luar biasa. TPPO masuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir sehingga ancamannya cukup berat baik untuk pelaku pribadi maupun perusahaan.Dalam penanganan kasus TPPO, pihak kepolisian juga diminta harus berhati-hati. Sebab, rumitnya permasalahan ini dan sangat terorganisir. Masalah TPPO adalah kejahatan serius yang harus ditangani tidak semata-mata menggunakan penegakan hukum. Namun perlu pendekatan khusus, utamanya yang menimpa anak-anak muda saat ini."Terkait korban dari TPPO ini kita tidak bisa melihat mereka orang yang terpisah dari proses hukum sehingga hak mereka juga dapat dipenuhi baik itu lewat pendamping hukum dan sebagainya," pintanya.Penanganan perkara ini harus melibatkan semua pihak. "Kami sampaikan bahwa walau Polisi bekerja seberat apapun masalah ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak," ungkapnya.Sosiolog Maluku, Paulus Koritelu, melihat dari perspektif sosiologi terkait penanganan TPPO di Maluku dengan kondisi tipologi kepulauan. Ada dua dimensi bisa menentunkan kasus ini siapa yang melakukan dan menjadi korban. "Memang realitas kehidupan saat ini bisa membuat orang terjebak ke dalam permasalahan TPPO. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab, kemudian dari sisi pelaku ini sendiri kami melihat bahwa ada perencanaan atau niat," katanya.TPPO berbeda dengan pelanggaran hukum lainnya. Karena faktanya tekanan ekonomi membuat orang dapat melakukan apa saja, meski hal yang dilakukan adalah salah. "Faktor wilayah kepulauan ini juga yang dapat menjadi penyebab rentan kendali sehingga kasus penjualan orang ini meningkat. Kami berharap penempatan aparat keamanan yang cukup di daerah pulau-pulau untuk memantau kasus TPPO ini," pintanya.Salah satu penyebab permasalahan ini juga akibat hadirnya media sosial yang dipergunakan melenceng dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat, agama maupun nasehat orang tua. "Ini suatu keprihatinan karena kekuatan media sosial yang mengambil alih semua hal sehingga pengaruh nilai adat dan nasehat orang tua serta nilai agama juga tidak diperhatikan lagi," sebutnya.Medsos bagi generasi muda saat ini telah dianggap sebagai salah satu kebutuhan hidup. "Karena faktanya anak-anak kita ini sudah menjadikan medsos sebagai kebutuhan mereka sehingga diperlukan perhatian khusus bagi orang tua dengan pendekatan agama agar anaknya bisa menjadi baik," harapnya. (PNO-12) 14 Jul 2023, 12:01 WIT
Wapres Beri Semangat Kepada Pasien Operasi Katarak Dan Bibir Sumbing di RSUD Mimika Papuanewsonline.com, Mimika -  Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin di damping  Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito beserta rombongan mengunjungi pasien Operasi katarak dan bibir sumbing di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Timika, Wonosari Jaya, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (12/07/2023). Wapres tampak berkesempatan menyapa para pasien operasi katarak dan bibir sumbing yang  sedang mengantre untuk dilakukan tindakan operasi. Seorang pasien operasi katarak mengungkapkan rasa syukurnya atas gelaran Bakti Sosial “Kitorang Melihat Terang” ini. “Melihat, tapi cuma hitam saja. Jadi alhamdulillah sekali pak. Semoga semua tujuan tercapai semuanya dan saya doakan semoga saya panjang umur bapak panjang umur semuanya semoga lancar usahanya.  terima kasih banyak pak,” ujarnya. Lebih lanjut, Wapres turut memberikan semangat kepada para pasien dan turut mendoakan kesembuhan para pasien operasi katarak dan bibir sumbing. “Mudah-mudahan sembuh ya,” ujar Wapres. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Komisaris Utama PT Mining Industry Indonesia Doni Monardo, dan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Tony Wenas. Sementara Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya, serta Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.(PNO/03) 13 Jul 2023, 16:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT