Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kesehatan
Homepage
Gletser Di Puncak Jaya Terancam Hilang, Suhu Global Menggerus Es Carstensz
Papuanewsonline.com, Jayawijaya – Keberadaan gletser di
Puncak Jaya, Papua, kini berada di ambang kepunahan akibat dampak nyata dari
pemanasan global. Data terbaru BMKG mencatat, pada akhir tahun 2024 lalu, luas
wilayah es abadi ini hanya tersisa sekitar 0,11 hingga 0,16 kilometer persegi.Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika
dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang masih mencapai 0,23 kilometer
persegi. Para ahli memprediksi, jika laju pencairan terus berlanjut, keunikan
alam tropis ini bisa lenyap dalam waktu dekat.Menurut peneliti Emilya Nurjani, salah satu faktor utama
yang memperparah kondisi ini adalah penutupan lahan yang masif. Hal ini
menyebabkan nilai albedo atau kemampuan memantulkan sinar matahari menurun,
sehingga energi panas lebih banyak terserap oleh permukaan bumi.“Ini memicu kenaikan suhu yang lebih cepat di area puncak
dan mempercepat proses pencairan es,” jelasnya. Dampaknya tidak hanya terjadi di pegunungan, tetapi juga
dirasakan hingga ke pesisir, salah satunya memicu kenaikan muka air laut dan
abrasi yang mulai terlihat di wilayah utara Jawa seperti Semarang.“Kita semua harus prihatin dan menyadari bahwa ini adalah
peringatan keras bagi kelestarian alam. Hilangnya gletser Papua bukan hanya
kerugian bangsa Indonesia, tapi juga tanda bahaya bagi keseimbangan iklim
dunia. Mari kita bertindak sebelum terlambat,” ujarnya menekankan urgensi
situasi tersebut.Untuk menahan laju kerusakan ini, langkah mitigasi mendesak
sangat diperlukan, mulai dari upaya dekarbonisasi, pengetatan regulasi tata
guna lahan, hingga kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi penggunaan bahan bakar
fosil, menghemat energi, dan aktif melakukan penghijauan demi menyelamatkan
warisan alam yang sangat berharga ini. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Apr 2026, 19:10 WIT
TPNPB Desak TNI Hentikan Peran Medis di Papua, Minta Penanganan Diserahkan ke Palang Merah
Papuanewsonline.com, Jayapura – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mendesak pemerintah Indonesia menghentikan keterlibatan aparat
militer dan tenaga kesehatan non-medis di wilayah konflik bersenjata di Tanah
Papua. TPNPB meminta agar penanganan korban sipil diserahkan sepenuhnya kepada
Palang Merah Indonesia dan Internasional.Desakan itu disampaikan dalam siaran pers yang dirilis Jumat
17 April 2026 oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi
Jenderal Goliath Tabuni.Dalam pernyataan itu, TPNPB mengimbau Presiden Prabowo
Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto,
dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak mengambil alih fungsi tenaga
kesehatan di daerah konflik.“Fungsi dan tugas Tentara Indonesia adalah perang dan
operasi militer. Kami menilai tugas dan fungsi aparat militer Indonesia sebagai
tenaga medis telah melanggar UU No.36 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap
orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik
tenaga kesehatan,” tulis Sebby Sambom dalam siaran pers.TPNPB juga meminta seluruh tenaga kesehatan yang disebutnya
menjadi agen intelijen militer pemerintah Indonesia segera keluar dari wilayah
konflik demi keamanan. Mereka mendesak Palang Merah Indonesia dan Internasional
bertindak sebagai pihak netral untuk membantu korban sipil.Selain itu, TPNPB mendesak PBB, Palang Merah Internasional,
dan lembaga HAM internasional membantu para pengungsi di Tanah Papua. Mengutip
laporan Human Rights Monitor per April 2026, TPNPB menyebut lebih dari 107.039
warga sipil masih mengungsi di berbagai kabupaten di Tanah Papua. Angka itu
meningkat dari laporan Agustus 2025 yang mencatat 100.313 pengungsi.“Pemerintah Indonesia segera membuka akses yang
seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga HAM internasional yang netral untuk dapat
menangani para pengungsi di Tanah Papua,” bunyi siaran pers tersebut.Empat poin pernyataan sikap TPNPB:1. Pemerintah Indonesia membuka akses bagi media nasional
dan internasional untuk meliput wilayah konflik secara netral dan transparan.2. Presiden Prabowo selaku Presiden Dewan HAM PBB diminta
membuka akses ICRC atau Palang Merah Internasional dan memberikan bantuan bagi
warga sipil korban konflik.3. TPNPB menyatakan siap melakukan perundingan dengan
pemerintah Indonesia yang dimediasi PBB atau lembaga internasional di bawah
PBB.4. TPNPB menegaskan akan tetap melakukan “perang revolusi
total” demi kemerdekaan Papua jika akar persoalan konflik tidak diselesaikan.
TPNPB menyebut hal itu dapat mengakibatkan korban jiwa terus berjatuhan.Hingga berita ini diturunkan Jumat 17 April 2026 pukul 23.45
WIT, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, Kemenkes, maupun Kementerian
Luar Negeri terkait isi siaran pers TPNPB. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi
pihak-pihak tersebut untuk mendapat hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 22:03 WIT
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Situasi pasca insiden
yang terjadi di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, terus mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah melakukan
kunjungan kerja spesial untuk meninjau langsung kondisi para korban yang
terdampak peristiwa tersebut.Dalam misi kemanusiaan ini, keamanan rombongan dijaga sangat
ketat oleh personel Kodim 1714/Puncak Jaya yang bekerja sama penuh dengan
jajaran Polri, demi memastikan kelancaran dan keselamatan selama proses
peninjauan berlangsung.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan instruksi
penting yang langsung menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu
keputusan krusial yang dikeluarkan adalah menetapkan status Tanggap Darurat
bencana atau kejadian ini. Langkah ini diambil agar penanganan terhadap dampak insiden
dapat dilakukan secara maksimal, terstruktur, dan menyeluruh tanpa terkendala
birokrasi yang berbelit.Selain penanganan situasi di lapangan, perhatian utama juga
difokuskan pada pemulihan kesehatan korban. Gubernur secara tegas
menginstruksikan agar seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis bagi korban
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kehadiran pemimpin daerah didampingi aparat keamanan ini
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang
sedang berduka. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam situasi ini
menjadi bukti nyata kehadiran negara yang responsif dan peduli, serta
memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak dan pelayanan terbaik
sebagaimana mestinya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 19:06 WIT
BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menggelontorkan
anggaran fantastis mencapai hampir Rp1 triliun setiap harinya untuk mendukung
program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony
Sonjaya, memastikan total dana sebesar Rp986 miliar per hari tersebut disalurkan
merata ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari Aceh
hingga ke wilayah Papua.Menurut Sony, aliran dana besar ini tidak hanya berfungsi
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi
daerah. "Sekitar 70 persen atau lebih dari Rp600 miliar per
hari digunakan khusus untuk membeli bahan pokok seperti beras, sayur, ikan, dan
daging langsung dari petani lokal," ujarnya. Selain itu, sekitar Rp117 miliar per hari disiapkan untuk
insentif 1,2 juta relawan yang rata-rata menerima Rp100 ribu per hari.Ia menegaskan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung
dan transparan melalui sistem virtual account. "Uang mengalir ke setiap SPPG tanpa mampir ke
pemerintah daerah atau kota/kabupaten. Pencairannya pun ketat, memerlukan dua
tahap otorisasi, yaitu pengajuan dan persetujuan kepala SPPG," jelasnya.Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada kebocoran anggaran
dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di desa maupun
kota, termasuk di wilayah terjauh. Program ini dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi
sekaligus memastikan kualitas gizi masyarakat terpenuhi sesuai target nasional. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:58 WIT
Rikkes Bintara Polri Polda Maluku Masuki Hari Ketiga
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, seleksi difokuskan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi standar kesehatan fisik sebagai syarat utama menjadi anggota Polri.Kegiatan pemeriksaan berlangsung di Gedung Faisal Heluth, SPN Polda Maluku, Rabu (15/4/2026), dengan melibatkan tim medis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes).Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan gigi, telinga, hidung, tenggorokan (THT), mata, serta kondisi fisik secara menyeluruh.Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa menegaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).“Setiap peserta dinilai secara objektif sesuai kondisi kesehatannya. Tidak ada ruang bagi praktik titipan atau kecurangan dalam proses seleksi ini,” ujarnya.Untuk menjaga integritas, proses seleksi diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan hingga pengolahan hasil.Seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus di bidang pelayanan kepolisian (SPKT) ini diharapkan mampu menghasilkan personel yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga siap memberikan pelayanan cepat dan profesional kepada masyarakat.Tahapan pemeriksaan kesehatan akan terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia daerah. PNO-12
16 Apr 2026, 21:17 WIT
Seleksi Tamtama Polri 2026 di Maluku: 70 Peserta Lanjut ke Tahap Rikkes
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 70 peserta seleksi calon Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku dinyatakan lolos tahap pemeriksaan administrasi awal dan berhak melanjutkan ke tes kesehatan.Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan dalam sidang terbuka di Tribun Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (15/4/2026), yang digelar oleh Biro SDM Polda Maluku dengan pengawasan internal untuk menjamin transparansi.Kepala Biro SDM Polda Maluku yang diwakili Kabag Dalpers, AKBP Tommy Bambang Souissa, mengatakan proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).“Dari total 74 pendaftar, sebanyak 70 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan,” ujar Tommy.Adapun rinciannya, seleksi Tamtama Brimob diikuti 71 peserta, dengan 67 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 4 orang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, seluruh peserta Tamtama Polair yang berjumlah 3 orang dinyatakan lolos tahap administrasi.Tommy mengingatkan para peserta yang lolos agar tidak cepat berpuas diri dan mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi tahapan selanjutnya.“Ini baru langkah awal. Jaga kesehatan dan integritas. Jangan percaya kepada pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan,” tegasnnya.Ia juga memberi motivasi kepada peserta yang belum lolos agar menjadikan hasil ini sebagai evaluasi untuk kesempatan berikutnya.Seluruh tahapan seleksi penerimaan Polri di Polda Maluku, lanjutnya, diawasi oleh unsur pengawas internal seperti Itwasda dan Bid Propam guna memastikan proses berjalan objektif dan bebas dari praktik kecurangan. PNO-12
16 Apr 2026, 20:22 WIT
Satgas Yon Parako 466 Pasgat Gelar Bakti Kesehatan Gratis di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura – Satgas Yon Parako 466 Pasgat
kembali menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan pelayanan kesehatan gratis
bagi masyarakat di Kampung Heinekombe, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan ini
merupakan wujud nyata peran prajurit sebagai pengayom dan penolong yang hadir
langsung di tengah masyarakat. Dengan mendirikan posko kesehatan lapangan, tim
medis berupaya memberikan layanan maksimal meski dengan keterbatasan sarana dan
prasarana yang ada.Pelayanan medis diberikan secara komprehensif dan penuh
dedikasi dengan pendekatan yang sangat humanis. Para prajurit medis dengan
sabar memeriksa kondisi kesehatan warga, mulai dari lansia hingga anak-anak.
Pemeriksaan meliputi cek mata, pemeriksaan fisik umum, hingga pengukuran
tekanan darah."Kami berikan penanganan awal yang optimal didukung
perlengkapan medis darurat," jelas Dokter Satgas Kapten Kes dr. Hamdi. Interaksi yang hangat juga diterapkan saat menangani balita
agar mereka tidak merasa takut dan kondisi tumbuh kembang dapat terpantau
dengan baik.Selain melakukan pemeriksaan, tim juga membagikan
obat-obatan dan vitamin secara cuma-cuma kepada seluruh warga yang hadir. Agar penggunaan obat tepat sasaran, petugas medis tidak
hanya menyerahkan obat, tetapi juga menjelaskan aturan pakai dan menuliskannya
langsung pada kemasan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengobatan berjalan
efektif dan aman bagi kesehatan masyarakat.Antusiasme warga terlihat sangat tinggi dan penuh rasa
syukur atas kehadiran Satgas di tengah-tengah mereka. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya bermanfaat secara
medis, tetapi juga semakin mempererat tali persaudaraan dan kemanunggalan
antara TNI dan rakyat."Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang sudah peduli
dan melayani kami dengan sangat baik," ucap salah satu warga dengan penuh
haru. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 17:12 WIT
116 Calon Polwan SPKT Jalani Rikkes Tahap I di SPN Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 116 calon polisi wanita (Polwan) mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap I dalam seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di SPN Polda Maluku, Senin (13/4/2026), dengan pengawasan ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Tahapan Rikkes yang berlangsung di Gedung Faisal Heluth tersebut merupakan bagian dari proses seleksi Bintara Polri Tugas Umum (PTU) berkemampuan SPKT (Polwan), setelah peserta dinyatakan lulus verifikasi administrasi awal.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Dokkes Polda Maluku selaku Ketua Tim Rikkes Panda, Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S., didampingi Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku.Untuk menjamin proses seleksi berjalan objektif dan bebas dari praktik kecurangan, panitia melibatkan pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku. Seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan calon anggota Polri memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.“Pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini bertujuan memastikan kondisi fisik peserta secara umum. Seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai standar medis yang berlaku,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa integritas dalam setiap tahapan seleksi menjadi prioritas utama panitia.“Kami berkomitmen melaksanakan seleksi secara bersih dan akuntabel. Tidak ada toleransi terhadap praktik kecurangan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik luar, gigi dan mulut (odontogram), mata (visus dan buta warna), THT, tekanan darah, denyut nadi, serta pemeriksaan umum lainnya.Dalam pelaksanaan hari pertama, dua peserta tercatat tidak melanjutkan seleksi. Satu peserta mengundurkan diri karena alasan kesehatan, sementara satu lainnya mengundurkan diri karena terpilih sebagai atlet yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional.Panitia memastikan seluruh tahapan seleksi tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.Hingga kegiatan berakhir, proses pemeriksaan kesehatan berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Mabes Polri. PNO-12
14 Apr 2026, 15:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
