Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Wakasad Pimpin Penerimaan 429 Paja Dikmapa PK, Tekankan Penguatan SDM TNI AD
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Tradisi Penerimaan 429 Perwira Remaja (Paja) Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Tahun Anggaran 2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (27/7/2026). Tradisi tersebut menandai bergabungnya para perwira muda ke dalam keluarga besar TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi awal pengabdian mereka sebagai pemimpin di satuan.Sebanyak 429 Perwira Remaja yang diterima terdiri atas 373 perwira pria dan 56 perwira Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sebelumnya, di hari yang sama, mereka telah dilantik melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap.Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan Wakasad, ditegaskan bahwa perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta pergeseran karakter ancaman menuntut TNI AD terus membangun kekuatan yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan.“Perang siber, perang informasi, penggunaan kecerdasan artifisial, sistem tanpa awak, mahadata, serta perkembangan teknologi militer telah menciptakan ruang pertempuran baru yang menuntut kecerdasan intelektual, kecermatan strategi, kecepatan respons, dan penguasaan teknologi modern,” kutip Wakasad.Kasad juga menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul secara intelektual, adaptif dalam berpikir, serta mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.“Dalam konteks inilah, kehadiran para perwira remaja dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi, seperti kesehatan, siber, intelijen, penerbangan, biologi, kimia, fisika, matematika, teknik, dan disiplin ilmu lainnya, bukan sekadar pelengkap organisasi namun merupakan bagian penting dalam penguatan struktur TNI AD agar semakin mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah, berbasis data dan teknologi, serta berorientasi pada solusi dan modernisasi pertahanan nasional,” imbuhnya.Para Perwira Remaja tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah dipersiapkan untuk mengemban tugas sesuai kompetensi masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Tradisi penerimaan ini juga menjadi bagian dari pembinaan personel untuk menanamkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.Bergabungnya 429 Perwira Remaja Abituren Dikmapa PK TA 2026 semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menjawab tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks. PNO-12
30 Jul 2026, 13:05 WIT
Cek Langsung Kendaraan Operasional, Wakapolda Maluku Pastikan Layanan Darurat 110 Siaga 24 Jam
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan memastikan kesiapan penuh layanan darurat Kepolisian 110 yang menjadi garda terdepan dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., memimpin langsung Apel Pengecekan Kendaraan Operasional Layanan Kepolisian 110 di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Selasa (28/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Propam Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta para pejabat dan personel yang bertugas mendukung operasional pelayanan Kepolisian 110.Dalam apel tersebut, Wakapolda melakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada operasional yang menjadi tulang punggung pelayanan cepat kepada masyarakat. Kendaraan yang diperiksa meliputi kendaraan operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Maluku, kendaraan Patroli Reaksi Cepat (PRC) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta kendaraan patroli Samapta Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan beserta perlengkapan pendukung berada dalam kondisi prima sehingga siap digerakkan setiap saat guna merespons laporan masyarakat melalui layanan darurat 110, baik dalam situasi gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, maupun kondisi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa kesiapan armada operasional merupakan bagian penting dari implementasi Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Layanan Kepolisian 110 merupakan salah satu wajah pelayanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh personel maupun sarana pendukung harus selalu dalam kondisi siap sehingga setiap laporan yang masuk dapat direspons secara cepat, tepat, profesional, dan humanis," tegas Brigjen Pol. Arif Budiman.Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kendaraan operasional yang mengalami kendala ketika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian."Negara harus hadir melalui pelayanan kepolisian yang cepat. Karena itu saya memastikan secara langsung seluruh kendaraan operasional benar-benar siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kesiapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," lanjutnya.Selain memeriksa kondisi fisik kendaraan, Wakapolda juga memastikan kesiapan personel yang mengawaki layanan tersebut agar mampu memberikan respons secara profesional sesuai standar operasional prosedur dalam setiap penanganan laporan masyarakat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengecekan kendaraan operasional dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan sistem respons cepat Polda Maluku berjalan optimal.Menurutnya, keberhasilan pelayanan Kepolisian 110 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel, tetapi juga oleh kesiapan seluruh sarana pendukung sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, efektif, dan dapat diandalkan."Polda Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan Kepolisian yang semakin modern, responsif, dan terpercaya. Melalui kesiapan armada operasional dan personel, kami memastikan setiap laporan masyarakat yang disampaikan melalui layanan Kepolisian 110 dapat segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan darurat Kepolisian 110 secara bertanggung jawab apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana, gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, maupun kondisi darurat lainnya yang memerlukan kehadiran aparat kepolisian.Melalui pengecekan kesiapan armada operasional ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi Polri Presisi. Dengan dukungan personel yang profesional dan kendaraan operasional yang selalu siap siaga selama 24 jam, Polda Maluku optimistis mampu memberikan respons cepat terhadap setiap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh warga. PNO-12
30 Jul 2026, 12:57 WIT
Supremasi Hukum Utama, Yusril Dorong Polri Perkuat Perlindungan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Kepolisian Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan perlindungan di tengah masyarakat. Langkah ini diambil guna mencegah berbagai tindak kejahatan sekaligus menekan potensi meningkatnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.Yusril menegaskan, jika negara gagal menjamin rasa aman dari ancaman pencurian, perampokan, hingga pembegalan, maka kecenderungan warga mengambil jalan sendiri akan semakin tinggi. (29/7/30) Hal ini berisiko melahirkan kejahatan baru berupa penganiayaan yang merenggut nyawa, sebagaimana kasus yang terjadi di Bali dan Morowali. Ia menilai kelalaian aparat dalam mencegah hal tersebut justru menjadi pelanggaran HAM yang serius.Untuk mengatasi persoalan ini, ia akan menggelar Rapat Koordinasi Gabungan bersama Menko Polkam guna menyatukan langkah penanganan kejahatan jalanan. Penanganan tidak bisa hanya dibebankan pada kepolisian semata, melainkan melibatkan lintas kementerian, lembaga, serta lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK agar lebih menyeluruh.Penyebab kejahatan memang beragam, namun pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan terpadu, terstandar, dan saling bersinergi. Tujuannya agar hak asasi setiap warga tetap terjaga dan proses hukum yang adil tetap menjadi jalan utama penyelesaian masalah.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:57 WIT
Karo Ops Buka Lat Pra Ops Antik Salawaku 2026: Lindungi Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung perang nasional melawan narkotika dengan mempersiapkan secara matang pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Antik Salawaku 2026 oleh Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si., di Aula Basudara Manise Polda Maluku, Selasa (28/7/2026).Pelatihan yang mengusung tema "Melalui Pelatihan Pra Operasi Antik Salawaku 2026 Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Strategi dalam Memberantas serta Mencegah Peredaran Gelap Narkoba untuk Menciptakan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif" tersebut diikuti Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, para Kasubdit Ditresnarkoba, serta seluruh personel yang tergabung dalam Surat Perintah Operasi Antik Salawaku 2026.Pembukaan Lat Pra Ops menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan personel, penyamaan persepsi, strategi bertindak, hingga penguatan sinergi lintas fungsi kepolisian sebelum operasi pemberantasan narkotika digelar.Dalam arahannya, Karo Ops Polda Maluku menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional maupun daerah. Menurutnya, perkembangan jaringan narkotika yang kini memanfaatkan teknologi informasi, transaksi digital, jasa ekspedisi hingga jalur laut menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan yang semakin profesional dan adaptif."Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Maluku. Perkembangan jaringan narkotika semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi, transaksi digital serta berbagai modus operandi baru yang membutuhkan kewaspadaan, kemampuan, dan strategi penanganan yang lebih komprehensif," kata Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor.Ia menegaskan, Operasi Antik Salawaku 2026 merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, melalui pendekatan yang mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum, serta didukung fungsi intelijen dan kehumasan secara terpadu."Operasi Antik Salawaku 2026 menjadi langkah strategis Polri untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas," tegasnya.Karo Ops juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta pelatihan, di antaranya menyamakan persepsi mengenai sasaran operasi, memahami perkembangan modus operandi jaringan narkotika, memperkuat kerja sama antar-satuan tugas, melaksanakan setiap tindakan secara cermat, akuntabel dan berbasis informasi yang valid, serta menjadikan Operasi Antik Salawaku sebagai implementasi nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat."Manfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan pola bertindak di lapangan. Bangun sinergi yang solid antar-satgas, pahami setiap perkembangan modus operandi jaringan narkotika, dan laksanakan setiap tindakan secara profesional serta akuntabel. Jadikan Operasi Antik Salawaku 2026 sebagai wujud komitmen Polri melindungi masyarakat dari bahaya narkoba demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Ronald.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa Lat Pra Ops Antik Salawaku merupakan bagian dari strategi Polda Maluku untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi tantangan pemberantasan narkotika yang semakin kompleks.Menurutnya, kejahatan narkotika saat ini berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan lintas wilayah sehingga memerlukan kesiapan personel yang memiliki kemampuan teknis, profesionalisme, dan integritas tinggi."Pelatihan ini menjadi bekal penting bagi seluruh personel agar memiliki kesamaan persepsi, kesiapan teknis, dan strategi yang tepat dalam pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026. Polda Maluku berkomitmen mendukung program nasional pemberantasan narkotika melalui langkah-langkah yang profesional, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing."Pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar ruang gerak para pelaku semakin sempit. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat melindungi generasi bangsa sekaligus menjaga Maluku tetap aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba," tutupnya.Melalui pelaksanaan Lat Pra Ops Antik Salawaku 2026, Polda Maluku memastikan seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi Operasi Antik Salawaku 2026. Dengan mengedepankan profesionalisme, strategi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, serta sinergi lintas fungsi, operasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan peredaran gelap narkotika sekaligus memperkuat komitmen Polri melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. PNO-12
30 Jul 2026, 09:21 WIT
KNPB Serukan Aksi Serentak di Seluruh Tanah Papua Tolak Darurat Militer
Papuanewsonline.com, Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB)menyerukan aksi damai serentak di seluruh tanah Papua pada 3 Agustus 2026.Seruan aksi nasional tersebut mengusung tema sentral: "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan".Aksi serentak ini merupakan kelanjutan dari konsolidasi KNPB di berbagai wilayah. Sebelumnya, melalui release resmi yang diterima Redaksi Media ini menyebutkan, untuk BPW-KNPB Numbay telah resmi mengantar surat pemberitahuan aksi ke Polresta Jayapura Kota, Rabu 29 Juli 2026, yang diterima langsung Kasat Intelkam AKP Piter Rumkorem.KNPB menilai, kondisi Papua hari ini berada dalam situasi darurat akibat masifnya operasi militer, yang berdampak langsung pada krisis kemanusiaan, pengungsian warga sipil, hingga pembungkaman ruang demokrasi.Untuk itu, KNPB Pusat menyerukan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Sektor KNPB dari Sorong sampai Merauke untuk melakukan mobilisasi dan aksi di wilayahnya masing-masing secara damai, tertib dan bermartabat.Seruan terbuka juga ditujukan kepada seluruh elemen rakyat Papua dan non-Papua, mahasiswa, Cipayung, OKP, pemuda, perempuan, buruh, tani, nelayan, tokoh adat, tokoh gereja, dan semua yang merasakan penindasan di atas tanah Papua untuk mengambil bagian.KNPB menegaskan, aksi 3 Agustus adalah aksi konstitusional sebagai hak politik rakyat untuk menyuarakan penolakan terhadap militerisme dan menuntut penyelesaian damai untuk Papua.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 01:04 WIT
48 SKPD di Mimika Kompak Rampok Rp15,07 Miliar Lewat Modus Perjalanan Dinas Fiktif
Papuanewsonline.com, Timika - Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika busuk total. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah membongkar skandal perjalanan dinas berjamaah senilai Rp15,07 miliar yang melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika.Ini bukan kelalaian administrasi. Ini kejahatan sistemikTemuan memalukan itu tertuang dalam dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan yang diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK Papua Tengah, Subagyo Ak., M.Si., CSFA kepada Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong di Kantor BPK Jayapura, Selasa (13/1/2026).Dua LHP tersebut adalah:1. LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) TA 2024 s/d Triwulan III 2025. 2. LHP Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 s/d Triwulan III 2025. 48 SKPD Satu Pola, Satu Niat: Bobol APBDDalam LHP itu, BPK menulis dengan bahasa yang sangat telanjang: "Pembayaran komponen transportasi lokal dalam biaya perjalanan dinas luar daerah pada 48 SKPD tidak sesuai ketentuan.Nilai pemborosan Rp15,07 MiliarLogikanya sederhana, Jika 48 SKPD melakukan pelanggaran dengan pola yang sama persis, ini bukan kesalahan ketik bendahara. Ini adalah praktik yang terstruktur, sistematis, dan massif. Ada aktor, ada arahan, ada pembiaran. Uang transport lokal yang seharusnya jadi komponen kecil, disulap menjadi ladang bancakan.Pertanyaannya, Siapa otak di balik skema tipu-tipu ini? Ke mana mengalir Rp15,07 miliar itu?Bukan Cuma Perjalanan Dinas, Proyek Juga DikorupsiDari Dokumen LHP BPK Juga Ditemukan Dua borok lain 1. Proyek Bayar Penuh, Kerja Setengah Rp2,91 Miliar.BPK menemukan kekurangan volume pada 9 paket pekerjaan di 4 SKPD. Negara sudah bayar 100%, tapi pekerjaan di lapangan bolong. Kelebihan bayar mencapai Rp2,91 miliar.2. Pajak Dibiarkan Bocor: Rp3,12 MiliarPemkab Mimika terbukti tidak becus memungut pajak.Pajak PBJT perhotelan, MBLB, dan reklame tahun 2024-2025 tidak ditetapkan, potensi hilang Rp939,11 juta. Ditambah lagi, pajak barang dan jasa atas tenaga listrik yang dipungut PT PLN (Persero) sebesar Rp2,19 miliar kurang disetor ke kas daerah.Jika ditotal, kebocoran yang ditemukan BPK dalam satu LHP Kepatuhan ini saja menembus Rp21,1 Miliar. Uang rakyat yang hilang di tengah kemiskinan Mimika.Perintah 60 Hari dan Desakan Penjarakan PejabatSesuai Pasal 20 Ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004, BPK memerintahkan rekomendasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Jika tidak, ini pidana.Publik sudah muakKetua Komunitas Pemuda Kei Mimika Edowardus Rahawadan angkat suara keras mendesak aparat penegak hukum tidak buta dan tuli."Rp15,07 miliar itu bukan administrasi, itu uang rakyat! Kalau 48 SKPD polanya sama, ini jelas dugaan kerugian negara yang terorganisir. Kami minta Kejari Mimika dan Kapolres Mimika segera periksa semua Kepala SKPD terkait. Jangan jadikan LHP BPK sebagai macan kertas yang berakhir dengan pengembalian diam-diam di Inspektorat," tegas Rahawadan di Timika, Rabu, (29/7/2026).Kata Rahawadan Kini bola panas ada di tangan Kejari dan Kapolres Mimika. Apakah berani membongkar skandal perjalanan dinas terbesar dalam sejarah Papua Tengah ini, atau ikut bersekongkol membiarkan 48 SKPD itu melenggang dengan pengembalian uang secara cicilan." Inspektorat Mimika juga wajib diperiksa. Bagaimana mungkin pengawasan jebol total hingga 48 SKPD lolos melakukan pelanggaran yang sama selama dua tahun anggaran," Pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 23:41 WIT
Naik Penyidikan, Kadispora Papua Selatan Terancam Jadi Tersangka
Papuanewsonline.com, Jayapura – Perkara dugaan tindak pidana perbuatan curang yang menyeret Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua Selatan, Soleman Yambormias, memasuki babak baru.Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari sumber internal, Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara tersebut ke Kejaksaan.Dengan naiknya status ke tahap penyidikan, posisi terlapor terancam ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut dimungkinkan apabila dalam proses penyidikan, penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup sesuai ketentuan KUHAP.Kasus ini bermula dari laporan terkait dugaan penipuan proyek. Proyek yang dimaksud diduga tidak tercantum dan tidak disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan, namun telah menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai kurang lebih Rp 4 miliar.Saat ini, perkara tersebut ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Papua maupun dari Kadispora Papua Selatan, Soleman Yambormias. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 22:20 WIT
MEMALUKAN! 13 Wakil Rakyat Mimika Raib Saat Sidang Uang Triliunan, Kursi Kosong Jadi Saksi
Papuanewsonline.com, Timika – Foto bersama usai paripurna mungkin akan terlihat gagah. Tapi foto di dalam ruang sidang DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026), jauh lebih dari kata jujur, kenapa? Karena Deretan kursi kosong mendominasi, menjadi simbol absennya tanggung jawab.Fakta itu memalukan, karena Dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II dengan agenda sepenting Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2025, sepertiga anggota DPRK Mimika memilih mangkir.Dari total 44 anggota dewan, hanya 31 orang hadir. 13 lainnya hilang tanpa keterangan.Angka itu bukan karangan, karena diungkapkan langsung di forum resmi oleh Plt Sekretaris DPRK Mimika, Sriyanti Ramping.Diketahui sidang dipimpin Ketua DPRK Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong, Pj Sekda Abraham Kateyau, seluruh pimpinan OPD dan Forkopimda. Secara aturan memang kuorum. Tapi secara moral, paripurna ini cacat.Sebelum palu diketuk, Anggota DPRK Anthon Pali melontarkan interupsi keras yang mengisyaratkan ada masalah internal yang lebih dalam dari sekadar absensi.Pali memperingatkan agar setiap atribut atau simbol yang digunakan dalam kegiatan resmi, termasuk saat sesi foto bersama, harus mendapat izin pimpinan sidang.“Pertimbangkan dengan baik agar tidak menjadi pertanyaan dan tetap dicintai rakyat Mimika,” tegas Pali.Peringatan itu bukan prosedur biasa. Itu adalah alarm keras simbol apa yang dibawa diam-diam ke gedung dewan? Atribut kelompok apa yang coba dipamerkan? Jika DPRK saja sudah bermain simbol, bagaimana rakyat bisa percaya mereka bermain untuk rakyat?Uang Rakyat Dibahas, Wakil Rakyatnya KaburIni bukan sidang reses atau seremonial. Ini adalah sidang pertanggungjawaban APBD. Triliunan rupiah uang rakyat Mimika tahun 2025 dipertaruhkan di sini. "Seharusnya, inilah panggung paling garang bagi anggota dewan untuk menguliti satu per satu realisasi anggaran eksekutif, namun terlena dengan Pokir akhirnya harapan publik Mimika sirna," ucap Yakob warga di seputaran Petrosi.Yakob menjelaskan bagaimana mereka bisa mengawasi jika mereka saja tidak datang hadiri sidang, bagaimana mereka mau memperjuangkan aspirasi Rakyat?Sementara itu Hingga berita ini naik tayang, pimpinan DPRK Mimika tidak memberikan satu pun penjelasan resmi tentang alasan 13 anggota tersebut absen. Tidak ada nama yang diumumkan. Tidak ada sanksi yang disiapkan. Semua ditutup rapat, seolah 13 kursi kosong itu tidak terlihat.Kata Yakob Diamnya pimpinan adalah pengkhianatan kedua setelah mangkirnya anggota DPRK." Rakyat Mimika tidak butuh alasan. Rakyat Mimika menuntut daftar nama. Tuntut Badan Kehormatan untuk memotong tunjangan dan memberikan sanksi etik terbuka. Karena kursi di DPRK itu bukan warisan partai, itu adalah kursi pinjaman dari rakyat," tegas Yakub.Jika sidang tentang uang rakyat saja diabaikan, untuk apa mereka digaji dari uang rakyat?Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 20:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
