Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Polri Salurkan Bantuan Air Bersih Bagi Warga Di Kabupaten Grobogan Yang Mengalami Kekeringan
Papuanewsonline.com, Grobogan - Polri melalui Polres Grobogan menyalurkan bantuan kepada warga atas kekeringan yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Kekeringan terjadi akibat kemarau panjang yang terjadi. Beberapa hari belakangan, sempat viral adanya warga yang mengambil air dari lubang yang dibuat di dasar sungai. Hal itu, terjadi di Dusun Karanganyar, Geyer, Grobogan.Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan saat penyaluran bantuan air bersih mengerahkan 1 mobil water cannon yang biasa dipakai menghalau massa saat aksi demonstrasi, 4 mobil tangki, 4 mobil patroli yang telah dimodifikasi, dan 50 anggota Bhabinkamtibmas dengan motor bronjong berisi air bersih. Menurutnya, dalam mengatasi kekeringan yang terjadi di wilayah Grobogan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan BPBD dan PDAM Grobogan.‘’Hari ini 1 mobil water cannon, 4 mobil tangki milik BPBD dan PDAM, 4 mobil patroli serta 50 motor bronjong Bhabinkamtibmas kami kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Grobogan,’’ jelas Kapolres Grobogan dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/23).Kapolres menambahkan, air bersih bersih tersebut akan disalurkan di beberapa titik, di antaranya mobil water canon dan 2 mobil tangki menyalurkan bantuan air bersih di wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan. Kemudian, 2 mobil tangki di Desa Asemrudung, Geyer, Grobogan.‘’Untuk mobil patroli yang telah di modifikasi dan motor bronjong polisi berisi air bersih, mengikuti penyaluran air bersih di masing-masing wilayah Polseknya,’’ ungkap Kapolres.Sementara itu, Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan Dwi Sri Astutik mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polres Grobogan beserta jajarannya. Menurutnya, penyaluran air bersih yang dilakukan langsung oleh Kapolres Grobogan di Desanya itu sangat membantu masyarakat yang selama ini mendapatkan air bersih dengan cara mengambil air dari sumur yang berada di sawah.‘’Warga kami telah mengalami kekeringan selama dua bulan ini. Selama ini, warga mengambil air dari sumur yang berada di sawah. Karena kalau membeli harganya sekitar Rp120 ribu. Tentunya itu sangat berat bagi warga kami yang sebagian besar bekerja sebagai petani,’’ ujar Dwi Sri Astutik.Ia berharap, bantuan air bersih untuk warga ini dapat terus dilakukan. Bahkan, ia berharap diberikan bantuan air minimal seminggu sekali. (PNO-12)
31 Jul 2023, 21:15 WIT
Satgas Mobile Raider 300 Salurkan Bantuan Sosial Dari Pangdam III Siliwangi Kepada Warga Di Puncak
Papuanewsonline.com, Puncak - Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi menyalurkan Bantuan Sosial dari Bapak Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo S.I.P kepada masyarakat di kampung Erogobog, Kab. Puncak Papua.Hal tersebut disampaikan oleh Dansatgas Mobile Raider 300 Siliwangi, Letnan Kolonel Infanteri Afri Swandi Ritonga S.I.P dalam rilis tertulisnya di Ilaga, Kab Puncak, Papua Minggu (30/7/2023).Satu kali dalam satu Minggu, Pangdam III Siliwangi Rutin memberikan Arahan kepada Satuan Kodam III Siliwangi yang sedang bertugas di daerah operasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan moril semangat Prajurit, menanyakan Kondisi wilayah, Kondisi Masyarakat dan kendala di daerah operasi serta hal apa yang perlu dibantu oleh Pangdam III Siliwangi untuk kelancaran tugas di daerah operasi.Kampung Erogobog, Distrik Ilaga yang terletak di Kabupaten Puncak, menjadi salah satu wilayah yang terbatas dalam pasokan pangan karena akses medan yang sulit, cuaca yang setiap hari hujan dan dan jarak yang jauh dari Pasar Ilaga dan secara keseluruhan bahan keperluan sehari-hari harus didatangkan dari luar daerah terutama dari Timika dengan menggunakan pesawat terbang. Keterbatasan Pesawat, pengaruh cuaca dan biaya yang mahal untuk mendatangkan bahan keperluan sehari-hari dari luar Ilaga membuat kondisi masyarakat semakin berat dalam menjalani hidup. Kondisi ini yang dilaporkan oleh Dansatgas Mobile Raider 300 Siliwangi kepada Bapak Pangdam III Siliwangi, sehingga Bapak Pangdam memberikan Bansos kepada warga Erogobok untuk mambatu meringankan beban mereka di tengah keterbatasan yang ada. Dansatgas Mobile Raider 300 Siliwangi didampingi Pasi intel, Pakum, Pater, Dokter dan Dapos Eromaga memimpin langsung penyaluran Bantuan Sosial kepada Warga Erogobok berupa Beras, Kopi, Gula, Indomie, Nasi Bungkus, Permen, Pakaian, Alkitab, Gitar, Pelayanan Kesehatan dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban warga Erogobok. Walaupun Bapak Pangdam III Siliwangi Jauh di Bandung namun Hati beliau tidak bisa dibohongi selau merasa sangatlah dekat dengan Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi dan Masyarakat di Kab. Puncak, Papua. Rasa Sayang ini lah yang mendorong hati untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Papua. Kasih Sayang beliau Tanpa Batas, Tak Kenal Cuaca, Medan dan Waktu. Kepala Suku Dani Kampung Erogobog, Pak Marikita, menyatakan bahwa "Anak-anak (Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi) baik-baik, mereka Bantu kita banyak. Saya berterimakasih banyak kepada Bapak Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, sudah beri bantuan, ini juga hari minggu, kasih Tuhan Sampai di kita Walaupun Jauh dari Bandung. Terimakasih juga untuk Komandan Besar (Dansatgas 300), Jalan kaki, Jauh-jauh dari Ilaga untuk beri Bantuan, Tuhan memberkati"Tidak hanya memberikan bantuan sosial, kegiatan Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi juga memperhatikan aspek sosial dan kebahagiaan masyarakat. Di akhir kegiatan penyaluran bantuan, masyarakat diajak untuk menyanyi bersama, untuk meningkatkan derajat kebahagiaan dan kebersamaan, ini pula sejalan dengan Perintah Harian Kasad Jendral TNI Dr. H. Dudung Abdurachman S.E M.M, yang Ke-5 yaitu "TNI AD harus hadir ditengah-tengah Kesulitan Masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi".Satgas Mobile Raider 300 Siliwangi berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Kab. Puncak, Papua. Kehadiran mereka di wilayah ini bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra yang setia bagi kebahagiaan dan kemajuan masyarakat Papua. (PNO-12)
31 Jul 2023, 14:14 WIT
Polres Puncak Kawal Bantuan Sembako Yang Dikirim Ke Distrik Agandugume Dan Lambewi
Papuanewsonline.com, Puncak – Kepolisian Resor Puncak melakukan pengamanan penyaluran bantuan barang dan sembako dari Pemerintah Kabupaten Puncak untuk Distrik Agandugume dan Lambewi, Papua Tengah yang mengalami bencana kekeringan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Puncak Wilem Wandik, S.E. M.Si, Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia, S. Sos, Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Ir. Darwin, L. Tobing, M.M, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Puncak Ricky Siwi, Kasat Intelkam Polres Puncak Ipda I Putu Dhyana, S.H.Bupati Puncak Willem Wandik, SE, M.Si terbang menggunakan pesawat Reven Global Air Trasnport PK RVV yang take off dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju bandara Agandume Kabupaten Puncak untuk mengantar bantuan makanan, Sabtu (29/07/2023).Bantuan yang dibawa terdiri dari 1 drum BBM, 400 kilogram bantuan makanan dari Panglima TNI dan 200 kilogram bantuan makanan dari Pemerintah Puncak.Usai melakukan pengamanan, Kapolres Puncak menyampaikan bahwa masyarakat di Distrik Agandume sudah menunggu adanya pesawat yang datang dan mendarat di Bandara Agandume.“Situasi keamanan di Distrik Agandume sangat aman dan untuk kedepannya pesawat selain Reven diharapkan bisa mendarat di Bandara tersebut,” ucap Kapolres Puncak.“Masyarakat sudah mengatakan bahwa daerah ini aman karena mereka siap menjaga keamanan bagi pesawat maupun petugas medis yang akan melayani di dua Distrik tersebut, sehingga saya minta maskapai penerbangan, silahkan saja masuk ke daerah ini mengantar bantuan,” tambahnya. (PNO-12)
30 Jul 2023, 08:22 WIT
Gelar Pertemuan Bersama Pengusaha Tiongkok, Presiden Jokowi: Indonesia Komitmen Jaga Investasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bisnis bersama Kamar Dagang Indonesia di Tiongkok (INACHAM) dan sejumlah pengusaha Tiongkok di Shangri-La Hotel, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Jumat, 28 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan baik.Oleh karena itu, Presiden meminta agar para investor tidak ragu untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia.“Saya berharap kalau ada masalah-masalah di lapangan baik mengenai pembebasan tanah, baik mengenai izin, tolong disampaikan,” ucap Presiden.Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk menampung segala informasi mengenai permasalahan yang dirasakan oleh para investor untuk dapat diselesaikan. “Informasi dari bapak-bapak semua akan kami tampung dan kami akan selesaikan,” ucapnya.Kepala Negara juga menyebutkan bahwa saat ini sejumlah investor dari Tiongkok telah menanamkan investasinya di Indonesia.Selain itu, Presiden turut menyampaikan sejumlah prioritas investasi yang tengah dikerjakan oleh Indonesia dimulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).“Saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan,” ucap Presiden.Dalam hal energi baru terbarukan, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin mendorong para investor dari Tiongkok untuk turut serta menanamkan investasinya.“Saya kira ini sebuah kesempatan yag sangat baik untuk ke depan energinya hijau, nanti produknya hijau (ramah lingkungan), jualan produknya bisa berada di posisi premium,” tandasnya.Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Ketua KADIN Arsjad Rasjid. (PNO-12)
28 Jul 2023, 18:52 WIT
Monev APBD Tahun 2023, Pj Bupati Mappi Pimpin Rakor Bersama Pimpinan OPD dan Kadistrik
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si kembali
mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepala
bagian hingga kepala distrik dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Rapat digelar di Pendopo pada Kamis
(27/7/2023) dipimpin Pj Bupati Michael Gomar didampingi Sekretaris Daerah
Mappi. Pj Bupati menyatakan monitoring
dan evaluasi ini dalam rangka memantau sejauh mana realisasi pelaksanaan
kegiatan atau program di masing-masing OPD agar bisa dilakukan percepatan
mengingat masa tahun anggaran sudah memasuki semester kedua. "Beberapa hal teknis yang
kita alami di Pemda Mappi, terkait dengan rasionalisasis program kegiatan sub
kegiatan di masing-masing OPD. Serta evaluasi program kerja di semester pertama
tahun 2023 yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini,"
ungkapnya. Pj Bupati juga menekankan
perlunya dilakukan rasionalisasi terhadap setiap kegiatan atau program di OPD.
Agar bisa dilakukan penyesuaian untuk setiap sumber anggaran terutama yang
bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sesuai arahan Presiden Joko
Widodo, Pj Bupati juga meminta para perangkat daerah mulai menyusun dan
mengambil langkah-langkah konkrit guna mengantisipasi bencana el nino atau
kekeringan panjang yang diprediksi akan terjadi mulai Agustus 2023. "Dalam
rangka mengantisipasi dampak dari bencana El Nino, kita Pemerintah Daerah harus
mengalokasikan anggaran," tegasnya. Sejumlah kegiatan juga menjadi
atensi terutama rasionalisasi perjalanan dinas, relokasi Pegawai Negeri Sipil
ke Provinsi Papua Selatan, rasionalisasi tunjangan perbaikan penghasilan bagi
pegawai, rasionalisasi gaji serta rasionalisasi insentif untuk objek tertentu
seperti honorarium PPTK.
Tahun 2023 ini, Pemkab Mappi akan
melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
sebanyak 823 orang yang terdiri dari 247 tenaga kesehatan dan 549 tenaga guru.
(Redaksi)
28 Jul 2023, 11:38 WIT
Kunker Ke Tiongkok, Presiden Jokowi Bahas Investasi Hingga Proyek Strategis Indonesia Dan RRT
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas melakukan kunjungan kerja ke Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Kamis, 27 Juli 2023. Kunjungan Presiden Jokowi ke RRT ini antara lain bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping."Kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia," ujar Presiden dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Di Chengdu, Presiden Jokowi diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, kedua Kepala Negara akan membahas berbagai agenda prioritas kedua negara hingga isu-isu global."Sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global," jelasnya.Selain bertemu Presiden Xi, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan sejumlah CEO atau pemimpin perusahaan Tiongkok. Menurut Presiden, perusahaan-perusahaan tersebut telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan."Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berada di sana dan pada Sabtu pagi insyaallah saya sudah tiba di Jakarta," tandasnya.Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.20 WIB. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju RRT yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan. (PNO-12)
27 Jul 2023, 21:22 WIT
Kemendagri dan Kemenag Gelar Rakor Pelaksanaan Haji Dan Umroh Tahun 2023 Di Mekkah
Papuanewsonline.com, Mekkah - Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1444 H/2023 M membahas petugas haji dan umroh, bertempat di Masjid Kantor Sektor 6, Mekkah Arab Saudi, Minggu (25/6/2023). Rakor ini digelar untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji tahun 2023 berjalan lancar, aman, sehat dan sukses. Selain itu, untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan membahas permasalahan pelaksanaan haji dan umroh.Rakor yang diselenggarakan di tanah suci Mekkah ini, dihadiri petugas haji daerah yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat dari Kemenag, Kemendagri, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kementerian/lembaga terkait, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) PHU, Inspektur dilingkungan Itjen Kemenag, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepala Daerah Kerja (Daker) Mekkah, Madinah, Jedah, dan seluruh Kepala Sektor penyelenggaraan haji.Pada kesempatan tersebut, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menyampaikan arahan, motivasi dan sejumlah penjelasan terkait penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya penyelenggaraan haji tahun 2023. Dirjen PHU, Hilman menyampaikan, bahwa tahun ini jamaah haji Indonesia yang lansia lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maklum saja, data yang ada di Kemenag menunjukkan, dari 203.320 orang jamaah reguler, tercatat 64.000 di antaranya masuk kategori lansia."Jamaah haji tahun ini, banyak lansia. Karena penggabungan jamaah haji tahun 2020, 2021 dan 2022. Tahun 2020 tidak ada haji karena covid dan tahun 2022 ada pembatasan usia, ungkap Hilman.Hilman menambahkan, "maka penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/ 2023 M ini mengusung tema Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia."Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Dirjen Keuda Kemendagri Fatoni menyampaikan, saat ini ada 3 (tiga) kondisi penganggaran pembiayaan petugas haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), yaitu dibiayai sepenuhnya oleh Pemda, daerah membiayai sebagian dan yang ketiga, ada daerah yang tidak membiayai sama sekali atau petugas haji membiayai secara mandiri.“Kondisi ini juga sempat kami diskusikan dengan Menteri Agama. Daerah berbeda-beda dalam membiayai petugas haji, menyebabkan penurunan kualitas dalam melayani jamaah haji, ada kecemburuan sesama petugas haji, menurunkan motivasi dan komitmen petugas haji,” ungkap Fatoni.Menurut Fatoni, “perlu dibuat payung hukum sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bisa saja nanti substansi pengaturannya dimasukkan di dalam Permendagri tentang penyusunan APBD.” “Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada Daerah, pendampingan dan asistensi untuk daerah yang mengalami kendala dan belum menganggarkan petugas haji daerah dalam APBD," pungkas Fatoni. (PNO-12)
27 Jul 2023, 10:37 WIT
3 Distrik Di Kabupaten Puncak Alami Kekeringan, Kemensos Dan Panglima TNI Kirimkan Bantuan
Papuanewsonline.com, Puncak – Tiga distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dilanda bencana kekeringan. Sebelumnya, hanya dua distrik yang dilaporkan mengalami bencana. Tiga distrik yang dilanda bencana kekeringan yaitu di Distrik Agandugume, Distrik Lambewi dan Distrik Oneri.Bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk warga terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi Kabupaten Puncak Papua Tengah telah sampai di Timika, Kabupaten Mimika pada Senin (24/7/2023). Bantuan logistik sebanyak 14 ton diterbangkan dari gudang logistik di Jakarta dan Jayapura.Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., mengatakan bahwa hari ini, Rabu (26/07/2023) bantuan tersebut telah diangkut menggunakan Helikopter Caracal milik TNI AU dan dua pesawat jenis caravan dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Distrik Sinak.“Bantuan tersebut sudah berupaya dikirimkan melalui Distrik Sinak sejak Senin, namun bantuan tersebut tidak bisa diterbangkan lantaran terkendala cuaca,” ucap Kabid Humas.Kabid Humas mengatakan distrik terdampak yaitu Distrik Agandugume memiliki lapangan terbang. Namun bantuan tidak bisa diterbangkan melalui distrik tersebut karena sedang ditutup lantaran dalam perbaikan dan pertimbangan situasi keamanan.“Karena alasan tersebut, alternatif paling mungkin adalah mengirimkan bantuan melalui lapangan terbang Sinak, karena masyarakat dari Distrik Agandugume dan Lambewi sebagian sudah berada di Sinak dan yang lainnya juga sedang bergeser dari kampung” ungkap Kabid Humas.Adapun jenis bantuan yang dikirimkan Kemensos adalah makanan siap saji 4.000 paket, makanan anak 4.000 paket, lauk pauk siap saji 2.000 paket, tenda gulung 500 lembar, sarden 25 dus, kornet 32 dus, sosis 83 dus, abon sapi 15 dus, biskuit 18 dus.Selanjutnya, pakaian anak (TK, SD dan SMP) 3.000 stel, pakaian dewasa 4.000 stel, celana dewasa 4.000 lembar, dan selimut 4.000 lembar.Sebelumnya, pada Senin (24/07/2023) telah dilakukan pertemuan antara TNI-Polri dan pemerintah setempat dengan masyarakat dari Distrik Agandugume dan Lambewi terkait bencana kekeringan dan meminta agar dioperasikan kembali bandara Agandugume. (PNO-12)
27 Jul 2023, 09:14 WIT
Gelar Rakor, Kemendagri: Pemungutan Pajak dan Retribusi DOB Papua Akan Diatur Oleh Gubernur
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Rapat digelar bersama Kementerian dan Lembaga terkait serta Gubernur se-Papua, bertempat di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Selasa (20/7/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. “Pertemuan hari ini, melaksanakan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut pertemuan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur se-Papua dengan Bapak Presiden di Jayapura," jelas Fatoni.Sejumlah pejabat yang turut hadir pada acara ini, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuda Kemendagri, Direktur Pendapatan Daerah dan Kasubdit dilingkungan Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan I Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Produk Hukum Daerah, Kemendagri, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejagung RI, Kasatgas Korsup KPK, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Kemendagri, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Plt. Direktur Penataan Daerah Memendagri dan Kasubdit Sinkronisasi Pengawasan Pengendalian.Sementara itu, dari pemerintah daerah yang hadir mewakili 4 Daerah Otonom Baru di Papua, di antaranya Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safaupo, Pj. Sekda Papua Pegunungan Sumule Tumbo, Kepala Badan (Kaban) Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya Harjito, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Ardy Bengu, Kabid Penyusunan Anggaran Daerah BPPKAD Papua Tengah Richard Kabuhung, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan BPPKAD Papua Selatan Zaenab Fenetruma, Kabid Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Selatan dan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Selatan Sunarjo.Fatoni menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah pada Daerah Otonom Baru (DOB) perlu segera ditetapkan sebagai dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. “Daerah otonom baru perlu segera menetapkan dasar hukum sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar Fatoni.Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, DOB belum dapat membentuk perda karena belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Oleh karena itu, pertemuan kali ini untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut,” sambung Fatoni.Pertemuan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, dan ditanda tangani peserta rapat, antara lain yaitu untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 4 (empat) DOB dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur sampai dengan dibentuknya Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang pembentukan masing-masing DOB. Peraturan Gubernur ditandatangani oleh Penjabat Gubernur dan selanjutnya akan dibentuk Peraturan Daerah (Perda) pada saat DPRD telah terbentuk hasil Pemilu tahun 2024. “Berdasarkan kesepakatan rapat hari ini, dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Darerah pada DOB yaitu dengan Peraturan Gubernur sampai dengan terbentuknya DPRD, dengan mempedomani ketentuan pada Undang-undang pembentukan daerah masing-masing,” pungkas Fatoni. (PNO-12)
24 Jul 2023, 16:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
