Papuanewsonline.com
BERITA TAG Budaya
Homepage
MUI Distrik Mimika Baru Gelar Talk Show Kepemudaan, Dorong Pemuda Jadi Agen Perubahan
Papuanewsonline.com, Mimika — Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Distrik Mimika Baru menggelar Talk Show bersama organisasi kepemudaan di Timika
dengan tema “Waktunya Pemuda Bicara: Mengokohkan Persaudaraan di Tengah
Perbedaan”, (30/5/2026).Dalam kegiatan tersebut, Habib Helmi bin Khalid Alkaff
menegaskan bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan di tengah
masyarakat. Menurutnya, perubahan bukan berarti generasi sebelumnya gagal
membangun daerah atau bangsa, melainkan setiap zaman memiliki tantangan yang
berbeda sehingga membutuhkan kontribusi baru dari generasi muda.“Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam berpikir,
bekerja, dan menciptakan perubahan yang lebih baik. Namun, tantangan saat ini
adalah masih banyak anak muda yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai
dan media sosial tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi diri maupun
lingkungan,” ujarnya.Habib Helmi menjelaskan bahwa perubahan tidak cukup hanya
berangkat dari keinginan, tetapi harus didasari cita-cita yang kuat serta
pemahaman terhadap realitas yang dihadapi. Ia mendorong generasi muda untuk
memiliki mimpi besar, seperti menempuh pendidikan yang tinggi, menjadi pribadi
yang bermanfaat, serta berkontribusi dalam pembangunan Timika.Menurutnya, perbedaan pandangan dalam memaknai perubahan
merupakan hal yang wajar dan justru menjadi kekuatan. Keberagaman cara berpikir
dapat melahirkan gagasan-gagasan baru selama dibangun dengan niat yang baik dan
ketulusan hati.“Perubahan besar harus dimulai dari cara berpikir yang
benar, sumber pengetahuan yang baik, dan tindakan nyata yang bermanfaat bagi
masyarakat. Karena itu, pemuda harus terus belajar dan memperluas wawasan,
tidak hanya bergantung pada informasi singkat yang beredar di media sosial,”
katanya.Ia mengajak seluruh pemuda untuk memulai perubahan dari diri
sendiri, lingkungan sekitar, dan daerahnya masing-masing. Dengan semangat
belajar, kebersamaan, serta kepedulian sosial, pemuda diyakini mampu
menghadirkan perubahan yang positif bagi masa depan.Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Mimika, Dr. Jeffery C. Hutagalung, menyoroti posisi strategis pemuda dalam
pembangunan bangsa. Ia menyebut bahwa dalam berbagai pandangan filsafat, pemuda
sering dipandang sebagai pembangun masa depan karena memiliki imajinasi,
kecerdasan, dan semangat yang besar.Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemuda juga rentan
terjebak dalam imajinasinya sendiri. Semangat yang tinggi untuk memulai sesuatu
sering kali belum diimbangi dengan ketahanan dan konsistensi dalam
mempertahankannya.“Perkembangan peradaban dan modernisasi menghadirkan banyak
peluang bagi generasi muda, tetapi juga membawa tantangan. Teknologi dan arus
informasi yang begitu cepat dapat menjadi sarana pengembangan diri, namun juga
dapat membuat pemuda kehilangan arah apabila tidak dibarengi dengan nilai,
karakter, dan tujuan hidup yang jelas,” jelasnya.Jeffery menekankan pentingnya melihat berbagai persoalan
generasi muda berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi. Ia menyebut
sejumlah hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi generasi
muda, seperti menurunnya tingkat religiositas dan spiritualitas, meningkatnya
ketergantungan ekonomi terhadap orang tua, serta rendahnya tingkat kemandirian
ekonomi pada sebagian kelompok usia muda.Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa
pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama. Penurunan
kualitas karakter dan kesadaran sosial generasi muda dapat berdampak pada upaya
menjaga dan meningkatkan kerukunan di tengah masyarakat.Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
memperkuat pendidikan, pembinaan karakter, pengembangan kemandirian ekonomi,
serta nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.Ia juga berharap forum diskusi seperti ini tidak berhenti
sebagai ruang bertukar gagasan semata, melainkan dapat menghasilkan rekomendasi
yang dikaji lebih lanjut dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.“Saya selalu berpegang pada prinsip, ‘sepakat untuk tidak
selalu bersepakat’. Dari perbedaan itulah lahir dialog, pembelajaran, dan
gagasan-gagasan baru untuk membangun masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.Talk show tersebut menjadi ruang dialog bagi generasi muda
lintas organisasi untuk menyampaikan pandangan, memperkuat persaudaraan, serta
membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan mendorong kemajuan
Kabupaten Mimika di tengah keberagaman masyarakatnya. Penulis: Bim
Editor: GF
31 Mei 2026, 09:06 WIT
Tokoh Pemuda Papua Soroti Ancaman Provokasi Asing dan Kerentanan Sosial di Papua
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Pemuda Wilayah Adat
Tabi, Paulinus Ohee, menilai berbagai dinamika sosial yang berkembang di Papua
belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh kepentingan luar
yang berupaya memanfaatkan kondisi sosial masyarakat, terutama generasi muda.Menurutnya, kemunculan film “Pesta Babi” dan berbagai narasi
provokatif di ruang publik patut dicermati secara kritis agar tidak menjadi
alat yang memecah persatuan bangsa maupun memicu konflik sosial di Tanah Papua."Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kemajuan
besar sebagai kekuatan ekonomi kawasan. Karena itu, menurut dia, terdapat
pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi negara
kuat dan berpengaruh di Asia", katanya dalam keterangan kepada wartawan. Ia bahkan menilai pola-pola propaganda dan pembentukan opini
publik yang berkembang saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang
krisis politik tahun 1998.“Generasi muda, khususnya Gen Z, harus diberikan pemahaman
yang baik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk
menciptakan perpecahan. Anak-anak muda Papua harus menjadi generasi yang
kritis, cerdas, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu,” ujar
Paulinus.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan
Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dipengaruhi
faktor ideologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga masuknya budaya asing
yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Papua. "Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak
tertentu untuk memperkeruh situasi dan menghambat pembangunan di Papua",
tandasnya. Paulinus menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu titik
paling rentan yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat Papua.
Ketika kesejahteraan belum merata, lapangan pekerjaan terbatas, dan akses
pendidikan maupun kesehatan masih belum optimal, masyarakat menjadi lebih mudah
diprovokasi dan diarahkan pada konflik yang merugikan masyarakat Papua sendiri.“Di Papua ini banyak masyarakat yang sebenarnya hanya ingin
hidup tenang dan sejahtera. Tetapi ketika ada persoalan ekonomi, pendidikan,
dan lapangan kerja yang belum tuntas, itu sering dimanfaatkan oleh pihak lain
untuk menciptakan konflik dan mempengaruhi masyarakat,” katanya.Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua
tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi harus dibarengi
pendekatan kemanusiaan yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi Orang Asli
Papua. Karena itu, ia berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar
mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput."Negara harus hadir secara utuh melalui pemerataan
pembangunan, penegakan hukum yang adil, peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat
Papua", tegasnya. Lebih lanjut, ia berharap Orang Asli Papua dapat merasakan
dirinya sebagai tuan di negerinya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).“Harapan kami, Otonomi Khusus benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh Orang Asli Papua. Negara harus hadir dengan pendekatan
kemanusiaan, keadilan harus merata, dan hukum ditegakkan dengan adil agar
masyarakat Papua merasa memiliki masa depan yang baik dalam bingkai NKRI,”
tutupnya. Penulis: Jid
Editor: GF
29 Mei 2026, 18:25 WIT
Jamaah Mimika Tetap Khusyuk Salat Iduladha 1447 H di Tengah Guyuran Hujan
Papuanewsonline.com, Timika – Meski diguyur hujan ringan,
suasana kekhusyukan menyelimuti pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang
digelar di halaman Gedung Graha Eme Neme Yauware, Kabupaten Mimika, Rabu
(27/5/2026). Ratusan jamaah tetap hadir dan melaksanakan ibadah dengan penuh
semangat serta kebersamaan, menjadikan momen suci ini semakin bermakna meskipun
cuaca kurang bersahabat.Ibadah pagi tersebut dipimpin langsung oleh Imam Ustadz
Kamsir, mengajak seluruh umat untuk merenungi makna pengorbanan dan ketaatan
sejati.Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Mimika, Ustadz Joko
Prianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah tahun ini tersebar luas di
seluruh penjuru wilayah.“Kami menetapkan sebanyak 94 titik pelaksanaan Salat
Iduladha di Mimika, hasil koordinasi bersama Dewan Kemakmuran Masjid, MUI, para
mubaligh, dan berbagai organisasi Islam. Tujuannya agar umat di setiap distrik
maupun kampung dapat merayakan hari raya ini dengan mudah dan nyaman di tempat
terdekat,” jelasnya, menandakan semangat kebersamaan yang tumbuh luas di tengah
masyarakat.Dalam khotbah yang disampaikan KH Abdul Karim Lukman, umat
diajak meneladani keteguhan hati Nabi Ibrahim AS dalam menjaga keimanan dan
selalu mencari kebenaran di tengah kehidupan yang semakin kompleks. “Umat harus bijak menggunakan akal dan hati nurani untuk
memilah mana yang hak dan mana yang batil,” pesannya.Ia juga menekankan pentingnya memelihara hubungan harmonis
antara orang tua dan anak, serta mengingatkan bahwa makna kurban bukan sekadar
menyembelih hewan, melainkan wujud ketulusan hati dan pengorbanan harta demi
meraih ridho Allah SWT.Perayaan Iduladha kali ini menjadi bukti kekuatan
persaudaraan dan iman umat Islam di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Mei 2026, 18:26 WIT
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid
Papuanewsonline.com, Mimika — Puncak acara Lomba Kebersihan
Lingkungan Masjid se-Distrik Mimika Baru dalam rangka menyambut Hari Raya
Iduladha berlangsung meriah pada Senin, 26 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung
tema “Masjid Bersih, Ibadah Nyaman, Qurban Berkah” ini menjadi momentum
kolaborasi antara pemuda muslim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pemerintah
dalam membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan masjid dan
masyarakat.Dalam perlombaan tersebut, Masjid Nurul Hidayah berhasil
meraih Juara 1, disusul Masjid Asy-Syuhada sebagai Juara 2, Masjid Ittihadul
Ummah sebagai Juara 3, dan Masjid An-Nur sebagai Juara Harapan 1.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut murni lahir dari semangat
kolaborasi dan dorongan bersama dalam menyambut momentum Iduladha.“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama pemuda
muslim dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang positif
dan bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi langkah teman-teman yang telah ikut
berpartisipasi dalam menjawab berbagai tantangan dan polemik sosial di
lingkungan masyarakat, khususnya terkait kebersihan dan keamanan lingkungan,”
ujarnya.Arifin juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan hari ini
merupakan bentuk kepedulian nyata yang patut diapresiasi bersama. Ia berharap
pemuda muslim dapat terus aktif dan memiliki inisiatif dalam mendampingi
pemerintah daerah membangun Kabupaten Mimika.Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun,
memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan para pemuda muslim dan DKM
se-Distrik Mimika Baru. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus terus
dilanjutkan karena menjadi contoh positif bagi generasi muda.“Inilah pemuda yang kami harapkan, pemuda yang juga
diharapkan oleh pemerintah. Banyak dinamika sosial yang harus kita selesaikan
bersama-sama dengan bergandengan tangan,” kata Merlyn.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melihat dan mendukung
kegiatan nyata yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, program yang sudah
berjalan dan dipublikasikan akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk
memberikan dukungan.Merlyn juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh DKM yang
telah menjadikan masjid sebagai tempat edukasi yang baik bagi masyarakat. Ia
mengajak seluruh pihak untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang
melibatkan pemuda.“Pemuda jangan hanya berada di dalam grup-grup WhatsApp.
Silakan kritisi pemerintah, tetapi kami juga membutuhkan pemuda yang mau turun
langsung bekerja bersama-sama di lapangan,” tegasnya.Ia menekankan bahwa program yang bertujuan untuk kebaikan
masyarakat harus dijalankan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan
pribadi.“Kami siap menjembatani, kami siap berbagi, dan kami siap
berkolaborasi,” tutupnya. Penulis: BimEditor: GF
26 Mei 2026, 19:55 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Amankan Peresmian Gereja di Kiwirok
Papuanewsonline.com, Pegunungan Bintang – Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan pengamanan kegiatan peresmian Gereja Injil Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (15/05/2026).Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Danpos Kiwirok, IPTU Enabel Julian K., S.Pd., dengan melibatkan 14 personel Satgas Tindak Ops Damai Cartenz 2026. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan peresmian gereja berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat.Sejak pagi hari, personel telah bersiaga di sekitar lokasi guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain melakukan pengamanan, personel juga menjalin komunikasi humanis dengan tokoh agama dan masyarakat setempat sebagai bentuk pendekatan persuasif yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat terlihat antusias dan merasa tenang dengan kehadiran aparat keamanan yang turut membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah dengan aman dan damai.“Kehadiran personel dalam kegiatan keagamaan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan penuh sukacita. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya masyarakat Papua,” ujar Ka Ops Damai Cartenz 2026.Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui kerja sama, toleransi, dan semangat persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan secara profesional dan persuasif guna menciptakan situasi yang kondusif.“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kami berharap hubungan baik antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ungkapnya.Kegiatan pengamanan peresmian gereja di Kiwirok ini menjadi bagian dari upaya Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat Papua. PNO-12
18 Mei 2026, 14:51 WIT
Purna Tugas ASN, Willem Naa Ambil Langkah Baru: Resmi Perkuat Barisan PSI Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Momen penuh sukacita dan
kehangatan mewarnai Ibadah Syukur yang digelar Sabtu (16/5/2026). Acara ini
diadakan sebagai wujud rasa syukur atas Purna Tugas Dr. Willem Naa, S.Pd., M.MT
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika, sekaligus meresmikan
langkah baru beliau bergabung dengan keluarga besar Partai Solidaritas
Indonesia (PSI).Acara ini untuk merayakan rasa syukur atas momen bersejarah
karena Kartu Tanda Anggota (KTA) diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI,
Kaesang Pangarep, secara simbolis saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI
Papua Tengah di Nabire tgl. (7/5/2026) Kini, Dr. Willem Naa, S.Pd., M.MT, resmi menjabat sebagai
Wakil Ketua I DPD PSI Mimika menggantikan Esau Dolame yang mengundurkan diri
karena melanjutkan pendidikan di Jayapura. Ketua DPD PSI Mimika Suraya Madubun S.E., M.Si menyambut
gembira bergabungnya Willem Naa, mengingat rekam jejak pengabdian dan prestasi
yang telah ditorehkan semasa menjadi abdi negara. “Pengabdian tidak berhenti saat pensiun. Pengalaman dan
dedikasi beliau akan menjadi kekuatan besar bagi kami melanjutkan perjuangan
untuk melayani masyarakat,” ujarnya. Kehadiran tokoh berpengalaman ini dinilai akan memperkuat
struktur dan kinerja partai di Mimika, sekaligus meneguhkan komitmen PSI
sebagai partai yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menginginkan perubahan. Dukungan penuh juga disampaikan Ketua DPD PSI Puncak
sekaligus Anggota DPRK Puncak, Naomi Wafom.Ia mengaku berjuang keras agar kader-kader potensial
termasuk Willem Naa dapat diberi ruang untuk berperan aktif di PSI Mimika,
mengingat basis pendukung dan jumlah DPT yang cukup besar di wilayah ini. “Saya berharap ke depan putra daerah dari berbagai latar
belakang, termasuk orang Maybrat, bisa kembali memiliki peran dan kursi di
Mimika melalui PSI. Kehadiran Bapak Willem Naa adalah bukti bahwa ruang itu
kini terbuka lebar,” tegasnya.Dr. Willem Naa sendiri mengaku sangat terharu dan berterima
kasih atas sambutan luar biasa yang diterimanya di keluarga PSI Mimika. Ia tidak menyangka akan
mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang langsung diserahkan Ketua
Umum DPP PSI Kaesang Pangarep secara resmi dalam kesempatan Rakorwil di Nabire
tersebut. “PSI adalah rumah yang selalu membuka pintu bagi siapa saja
yang ingin berjuang. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan ini,”
ucapnya. Penulis: Jid
Editor: GF
17 Mei 2026, 12:39 WIT
Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film “Pesta Babi”
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan
pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan
pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi:
Kolonialisme di Zaman Kita”.Penegasan itu disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis
di Jakarta, Kamis (14/5/2026), menyusul polemik pembubaran sejumlah kegiatan
pemutaran film di beberapa daerah. Ia menilai penghentian kegiatan nobar di
sejumlah kampus bukan merupakan kebijakan pemerintah secara terpusat.“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter
tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu
dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain
di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,”
ujar Yusril.Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa penghentian
pemutaran film di sejumlah lokasi bukan berasal dari instruksi pemerintah
ataupun aparat penegak hukum secara nasional.“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’
bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya
terpusat,” katanya.Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik
terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap
berdampak terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat, dan kondisi
sosial masyarakat Papua. Ia menilai kritik semacam itu merupakan hal yang wajar
dalam negara demokrasi, meskipun diakuinya terdapat narasi yang bersifat
provokatif.“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun
memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri
memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat
provokatif,” ujarnya.Meski demikian, Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak
langsung terpancing hanya karena judul film yang kontroversial. Ia justru
mendorong publik untuk menonton, berdiskusi, dan membangun ruang debat secara
sehat agar masyarakat semakin kritis dalam menyikapi berbagai isu publik.“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi
hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk
menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan
gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra
dapat terjadi,” katanya.Ia juga menyebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dari
kritik yang disampaikan melalui film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan proyek di lapangan.“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk
mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut
Yusril.Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menjelaskan
pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program
ketahanan pangan dan energi nasional. Ia menolak anggapan bahwa proyek tersebut
merupakan bentuk kolonialisme modern.“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di
zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat
Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan
Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan
seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian
integral dari NKRI," tegasnya.Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun melalui
kajian yang matang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pemerintah
tetap membuka diri terhadap berbagai kritik dan masukan untuk memperbaiki
pelaksanaannya di lapangan.“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan
rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan
kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.Di akhir keterangannya, Yusril kembali menegaskan pemerintah
menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut
harus dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap publik.
“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan
nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas
berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral,
baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan
berekspresi itu,” tutup Yusril. (GF)
15 Mei 2026, 19:27 WIT
Perkuat Sinergi, Kapolda Maluku Terima Pengurus IKASSI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Dadang Hartanto menerima audiensi Pengurus Ikatan Keluarga Besar Siri Sori Islam (IKASSI) di Mapolda Maluku, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan harmoni sosial di Maluku.Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu lantai dua Mapolda Maluku tersebut, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan membahas dukungan bersama terhadap pelaksanaan pelantikan Raja Siri Sori Islam yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Pengurus IKASSI serta komitmen masyarakat adat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku.“Polda Maluku menyambut baik silaturahmi ini sebagai bentuk sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat untuk menjaga keamanan, persatuan, dan stabilitas sosial di Maluku,” ujar Kapolda.Ia juga menegaskan bahwa Polda Maluku mendukung penuh pelaksanaan agenda adat dan budaya masyarakat sepanjang dilaksanakan secara aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan.Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran Pengurus IKASSI, yakni Prof. Hasbollah Toisuta selaku Ketua Umum, Drs. Hi. Rustam Holle sebagai Pembina, Hi. Lutfi Sanaky selaku Pembina, Azis Tuhepaly sebagai Wakil Ketua Umum, Hasan Mulud selaku Wakil Ketua Umum, Said Kaplale sebagai Ketua Pokja, Ahmad Pelupessy selaku Sekretaris Pokja, Irfan Saimima selaku Sekretaris Pokja, Husen Toisuta dari Media IKASSI, serta M. Fauzan Salatalohy dari Media IKASSI.Sementara itu, perwakilan Pengurus IKASSI, Prof. Hasbollah Toisuta, menyampaikan terima kasih atas penerimaan Kapolda Maluku beserta jajaran.Menurutnya, masyarakat Siri Sori Islam selama ini terus mendukung langkah-langkah Polda Maluku dalam menjaga keamanan daerah serta memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman Maluku.Dalam kesempatan tersebut, pihak IKASSI juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri pelantikan Raja Siri Sori Islam bersama Gubernur Maluku dan unsur Forkopimda lainnya. Selain itu, panitia pelantikan berencana melibatkan putra-putri TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam rangkaian prosesi adat dan pengamanan kegiatan.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam kegiatan adat dimaksud, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan koordinasi bersama jajaran kewilayahan.“Kami berharap pelantikan Raja Siri Sori Islam dapat berjalan aman, lancar, dan menjadi contoh positif bagi desa-desa lain di Maluku dalam menjaga nilai adat, persaudaraan, dan kamtibmas,” kata Kapolda.Audiensi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi antara institusi Polri dan tokoh adat di Maluku dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, sekaligus mempererat persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
14 Mei 2026, 18:53 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
