Papuanewsonline.com
BERITA TAG Budaya
Homepage
Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film “Pesta Babi”
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan
pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan
pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi:
Kolonialisme di Zaman Kita”.Penegasan itu disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis
di Jakarta, Kamis (14/5/2026), menyusul polemik pembubaran sejumlah kegiatan
pemutaran film di beberapa daerah. Ia menilai penghentian kegiatan nobar di
sejumlah kampus bukan merupakan kebijakan pemerintah secara terpusat.“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter
tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu
dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain
di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,”
ujar Yusril.Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa penghentian
pemutaran film di sejumlah lokasi bukan berasal dari instruksi pemerintah
ataupun aparat penegak hukum secara nasional.“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’
bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya
terpusat,” katanya.Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik
terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap
berdampak terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat, dan kondisi
sosial masyarakat Papua. Ia menilai kritik semacam itu merupakan hal yang wajar
dalam negara demokrasi, meskipun diakuinya terdapat narasi yang bersifat
provokatif.“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun
memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri
memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat
provokatif,” ujarnya.Meski demikian, Yusril mengingatkan masyarakat agar tidak
langsung terpancing hanya karena judul film yang kontroversial. Ia justru
mendorong publik untuk menonton, berdiskusi, dan membangun ruang debat secara
sehat agar masyarakat semakin kritis dalam menyikapi berbagai isu publik.“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi
hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk
menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan
gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra
dapat terjadi,” katanya.Ia juga menyebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dari
kritik yang disampaikan melalui film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan proyek di lapangan.“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk
mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut
Yusril.Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menjelaskan
pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo dan dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program
ketahanan pangan dan energi nasional. Ia menolak anggapan bahwa proyek tersebut
merupakan bentuk kolonialisme modern.“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di
zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat
Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan
Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan
seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian
integral dari NKRI," tegasnya.Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun melalui
kajian yang matang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pemerintah
tetap membuka diri terhadap berbagai kritik dan masukan untuk memperbaiki
pelaksanaannya di lapangan.“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan
rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan
kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.Di akhir keterangannya, Yusril kembali menegaskan pemerintah
menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut
harus dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap publik.
“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan
nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas
berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral,
baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan
berekspresi itu,” tutup Yusril. (GF)
15 Mei 2026, 19:27 WIT
Perkuat Sinergi, Kapolda Maluku Terima Pengurus IKASSI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Dadang Hartanto menerima audiensi Pengurus Ikatan Keluarga Besar Siri Sori Islam (IKASSI) di Mapolda Maluku, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan harmoni sosial di Maluku.Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu lantai dua Mapolda Maluku tersebut, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan membahas dukungan bersama terhadap pelaksanaan pelantikan Raja Siri Sori Islam yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Pengurus IKASSI serta komitmen masyarakat adat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku.“Polda Maluku menyambut baik silaturahmi ini sebagai bentuk sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus diperkuat untuk menjaga keamanan, persatuan, dan stabilitas sosial di Maluku,” ujar Kapolda.Ia juga menegaskan bahwa Polda Maluku mendukung penuh pelaksanaan agenda adat dan budaya masyarakat sepanjang dilaksanakan secara aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan.Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran Pengurus IKASSI, yakni Prof. Hasbollah Toisuta selaku Ketua Umum, Drs. Hi. Rustam Holle sebagai Pembina, Hi. Lutfi Sanaky selaku Pembina, Azis Tuhepaly sebagai Wakil Ketua Umum, Hasan Mulud selaku Wakil Ketua Umum, Said Kaplale sebagai Ketua Pokja, Ahmad Pelupessy selaku Sekretaris Pokja, Irfan Saimima selaku Sekretaris Pokja, Husen Toisuta dari Media IKASSI, serta M. Fauzan Salatalohy dari Media IKASSI.Sementara itu, perwakilan Pengurus IKASSI, Prof. Hasbollah Toisuta, menyampaikan terima kasih atas penerimaan Kapolda Maluku beserta jajaran.Menurutnya, masyarakat Siri Sori Islam selama ini terus mendukung langkah-langkah Polda Maluku dalam menjaga keamanan daerah serta memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman Maluku.Dalam kesempatan tersebut, pihak IKASSI juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri pelantikan Raja Siri Sori Islam bersama Gubernur Maluku dan unsur Forkopimda lainnya. Selain itu, panitia pelantikan berencana melibatkan putra-putri TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam rangkaian prosesi adat dan pengamanan kegiatan.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI-Polri asal Siri Sori Islam dalam kegiatan adat dimaksud, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan koordinasi bersama jajaran kewilayahan.“Kami berharap pelantikan Raja Siri Sori Islam dapat berjalan aman, lancar, dan menjadi contoh positif bagi desa-desa lain di Maluku dalam menjaga nilai adat, persaudaraan, dan kamtibmas,” kata Kapolda.Audiensi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi antara institusi Polri dan tokoh adat di Maluku dalam menjaga keamanan berbasis kearifan lokal, sekaligus mempererat persatuan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
14 Mei 2026, 18:53 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Kloter UPG-29 Papua Tiba Selamat di Makkah, Siap Laksanakan Ibadah Haji 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Rombongan jamaah haji yang
tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) UPG-29 asal Papua, termasuk calon
haji dari Kabupaten Mimika, tiba dengan selamat di Kota Makkah, Arab Saudi,
Selasa (12/5/2026) malam. Berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
pukul 07.30 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA
1129, rombongan mendarat di Bandara King Abdul Aziz tepat pukul 22.05 WIT atau
16.05 waktu setempat dalam keadaan aman dan lancar tanpa kendala berarti.Pembimbing ibadah, H. Muhammad Hatta, membenarkan seluruh
392 orang yang terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping tiba dalam
kondisi sehat. Jamaah berasal dari Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura,
Asmat, hingga Merauke. Komposisinya didominasi perempuan sebanyak 231 orang dan
laki-laki 161 orang. Sebagian besar masuk kategori risiko tinggi, yakni 342
orang, dengan rentang usia termuda 18 tahun hingga tertua 90 tahun.Selama di Tanah Suci, rombongan akan bermukim di Hotel
Safwat Alsharooq sektor 5, dan nantinya akan pindah ke Hotel Dar Al Eiman Al
Haram sektor 1 saat berada di Madinah. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jamaah agar senantiasa
menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta taat mengikuti setiap arahan
petugas pendamping demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini.“Alhamdulillah, selamat bertiba di Tanah Suci. Kami ucapkan
selamat menunaikan ibadah haji bagi seluruh jamaah Kloter UPG-29. Semoga setiap
langkah, doa, dan ibadah Bapak/Ibu diterima Allah SWT, menjadi haji yang
mabrur, kembali ke tanah air dengan hati bersih, serta membawa kenangan indah
dan pahala yang berlimpah. Tetap sehat dan semangat menjalani semua rangkaian
ibadah,” ujar H. Muhammad Hatta mengucapkan doa dan harapan. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:56 WIT
Aksi Bakar Lilin Di Timika, Tuntut Kebenaran Dan Keadilan Atas Meninggalnya Nalince Wamang
Papuanewsonline.com, Timika – Solidaritas Pemuda Muslim
bersama sejumlah warga dan keluarga almarhum menggelar aksi doa bersama dan
penyalaan lilin di Bundaran Timika Indah, Selasa sore. Kegiatan ini digelar
sebagai bentuk belasungkawa sekaligus protes keras atas meninggalnya Nalince
Wamang yang diduga menjadi korban penembakan di lokasi pendulangan emas Wini
Kalikuluk, Mile 69, Tembagapura, pada 7 Mei lalu. (12/05/26)Ketua Solidaritas Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin,
dalam orasinya mengutuk peristiwa tersebut yang merenggut nyawa generasi muda
yang sedang berjuang menata masa depan. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk
terus memperjuangkan keadilan. Dalam aksi damai ini, peserta menyampaikan 12 poin tuntutan
penting, di antaranya mendesak Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas kasus
tersebut, membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan
tokoh masyarakat, serta menuntut aparat yang terlibat diproses hukum tanpa
perlindungan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh
terhadap Operasi Damai Cartenz, pemberian santunan, permintaan maaf resmi,
serta jaminan keamanan bagi warga sipil di wilayah Tembagapura.Massa aksi juga menyerukan agar penggunaan kekuatan
berlebihan dihentikan dan meminta perhatian para wakil rakyat untuk turun
langsung melihat fakta di lapangan. Suara lantang bergema: “Nyawa rakyat bukan target operasi!
Darah anak Papua bukan tumbal konflik! Tangkap pelaku, adili penembak, tegakkan
keadilan!”. Kegiatan ini menjadi seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk
bersatu mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar terwujud. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:50 WIT
Kloter UPG-29 Papua Berangkat Ke Tanah Suci, 342 Jamaah Termasuk Kategori Risiko Tinggi
Papuanewsonline.com, Makassar – Kelompok Terbang UPG-29 yang
membawa calon jamaah haji dari berbagai wilayah di Papua resmi diberangkatkan
ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kloter ini
beranggotakan 392 orang, terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping, dengan
komposisi 231 jamaah perempuan dan 161 laki-laki. Mayoritas berusia antara 40
hingga 59 tahun, dengan usia tertua 90 tahun dan termuda 18 tahun, serta
berasal dari daerah Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura, Asmat, hingga
Merauke.Dipimpin Mihraeni Karim, tim pendamping juga meliputi
pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan haji. Perhatian utama tertuju pada kondisi kesehatan, di mana
sebanyak 342 jamaah masuk kategori risiko tinggi, meliputi risiko berat,
sedang, dan ringan. Penyakit yang paling umum diderita adalah hipertensi,
kolesterol tinggi, dan diabetes. Sebanyak 13 jamaah membawa kursi roda pribadi,
sementara 7 lainnya memerlukan bantuan alat bantu gerak dan pengawasan khusus.Dalam keberangkatan ini, satu jamaah asal Mimika bernama Eka
Yeni Rahayu tertunda karena mengalami penurunan kadar oksigen, dan kini dirujuk
ke RS Tajuddin Chalid Makassar untuk perawatan intensif. Tidak ada laporan kematian maupun perpindahan jamaah hingga
saat ini. Nantinya, rombongan akan menginap di Hotel Safwat Alsharooq sektor 5
saat di Makkah, serta Hotel Dar Al Eiman Al Haram sektor 1 selama berada di
Madinah.Penerbangan dilakukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia
nomor GIA 1129, lepas landas pukul 07.30 WITA dan dijadwalkan tiba di Arab
Saudi pukul 16.15 WAS. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji mengimbau seluruh jamaah
untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengatur waktu istirahat, dan menaati
arahan petugas demi kelancaran ibadah haji tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:10 WIT
Iwan Sumandak Apresiasi Pendekatan Humanis Operasi Damai Cartenz 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua. Salah satunya datang dari tokoh agama di Kabupaten Mimika yang menilai pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis yang dilakukan aparat telah memberikan rasa aman sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat (10/05/2026).Gembala GMS Timika, Iwan Sumandak, menyampaikan apresiasi atas dedikasi aparat Operasi Damai Cartenz yang terus hadir menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat Papua dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.Dalam testimoninya, ia menilai bahwa kehadiran aparat tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membawa pesan kepedulian, kasih, dan persatuan kepada masyarakat.“Amo longo, nima wetimi, saipah. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Operasi Damai Cartenz yang terus bekerja dengan keberanian, pengorbanan, dan hati dalam menjaga kedamaian serta melindungi masyarakat,” ujar Iwan Sumandak.Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dapat merasakan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas aparat di lapangan.“Kami melihat bahwa selalu ada pesan kedamaian, kepedulian, dan kasih kepada sesama dalam setiap langkah yang dilakukan,” lanjutnya.Selain memberikan apresiasi, Iwan Sumandak turut mengajak seluruh masyarakat dan umat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kota Timika, untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial demi terciptanya situasi yang aman dan damai.“Mari kita terus bergandengan tangan dan tetap menjadi terang bagi tanah dan kota kita tercinta, Tanah Papua dan Kota Timika,” ungkapnya.Pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 sendiri terus mengedepankan pendekatan yang humanis melalui komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen warga. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedamaian bersama di Papua.Dukungan dari para tokoh agama diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak kekerasan, menjaga kerukunan, dan membangun Papua yang aman, damai, serta penuh persaudaraan. PNO-12
11 Mei 2026, 22:20 WIT
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
Papuanewsonline.com, Timika – Calon jemaah haji reguler dari
Kabupaten Mimika sejumlah 120 jamaah, didampingi tiga petugas resmi, akhirnya
berangkat menuju Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji tahun 2026 atau 1447
Hijriah. Momen pelepasan rombongan kloter kedua berlangsung sangat khidmat dan
sarat haru di Masjid Al Azhar, Jalan Bhayangkara, pada Minggu (10/5/26).Keberangkatan ini merupakan kelanjutan dari pelepasan resmi
yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika sejak 28 April lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Mimika, H. M.
Hilal, berpesan agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan memurnikan
niat ibadah.“Haji bukan sekadar perjalanan rohani semata, melainkan
ibadah suci untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT,” ujarnya.Ia juga mengimbau agar nama baik daerah selalu dijaga selama
berada di Arab Saudi, mengingat perhatian besar yang telah diberikan pemerintah
daerah.Suasana semakin mengharukan saat Ketua MUI Mimika, Ustadz
KH. M. Amin AR, memimpin doa bersama, diiringi tangis haru para jemaah dan
keluarga yang mengantar. Setelah menunaikan sholat sunnah safar, rombongan
bergerak menuju Bandara Mozes Kilangin Timika menggunakan bus pemerintah dengan
pengawalan ketat. Mereka dijadwalkan menginap di Asrama Haji Sudiang Makassar
pada 11 Mei, sebelum terbang ke Jeddah keesokan harinya. Penasehat PPIHD Mimika, H. M. Darwis, turut menyampaikan doa
dan ucapan selamat jalan.“Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan suci, semoga Bapak
Ibu senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Besar harapan kami
agar Bapak Ibu pulang kembali ke Mimika dengan membawa keberkahan dan predikat
haji mabrur,” ungkapnya. Ia menegaskan panitia akan terus berikan pelayanan terbaik
mulai dari keberangkatan hingga kepulangan nanti.
Penulis: Jid
Editor: GF
10 Mei 2026, 23:20 WIT
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Papuanewsonline.com, Mimika - Anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mimika, Jerry Alom, S.Sos.,M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan menciptakan situasi aman di Papua Tengah di tengah dinamika keamanan yang terjadi di sejumlah wilayah pedalaman.Menurut Jerry Alom, masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, tenang, dan terbebas dari konflik berkepanjangan. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta menahan diri demi keselamatan masyarakat sipil.“Kami berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga kedamaian di Tanah Papua. Masyarakat hanya ingin hidup aman, bekerja dengan tenang, dan membesarkan keluarga dalam suasana yang damai,” ujar Jerry Alom, Sabtu (9/5/2026).Ia menyampaikan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perbatasan Kabupaten Mimika dan Puncak, sangat berharap situasi keamanan segera kondusif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal."Semangat persatuan dan kepedulian sosial harus terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang dapat memperkeruh keadaan", tegasnya. Menurutnya, tokoh adat, tokoh gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di Papua.“Papua ini rumah kita bersama. Karena itu, mari kita jaga persaudaraan, saling melindungi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil,” katanya.Ia juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terus mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan pendekatan damai demi menjaga stabilitas serta masa depan generasi muda Papua."Masyarakat Papua memiliki semangat gotong royong dan nilai kekeluargaan yang kuat. Nilai tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kedamaian dan memperkuat persatuan di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini", tandasnya. Lanjutnya, sebagai Anggota LMA Kabupaten Mimika, ia sangat percaya kedamaian Papua bisa terwujud apabila semua pihak menahan diri dan komitmen menjaga persaudaraan bersama. "Kami percaya Papua bisa tetap damai jika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kemanusiaan dan persaudaraan,” tutupnya. Penulis: JidEditor: GF
10 Mei 2026, 07:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
