logo-website
Senin, 10 Agu 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Demi Kelancaran Dan Keamanan KTT Ke-43,Polri Gelar Operasi Tribrata 2023 Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri secara penuh melakukan pengamanan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Untuk mengamankan agar KTT ASEAN berjalan lancar dan aman, Polri menggelar Operasi Tribrata Jaya 2023.Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2023 Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pengamanan dilakukan tak hanya di darat, melainkan pengamanan di udara. Hal ini dilakukan oleh Satgas Tindak yang di bawahnya ada Subsatgas Anti Drone."Polri membentuk Satgas Tindak yang di bawahnya ada Subsatgas Anti Drone guna mengamankan pergelaran KTT ASEAN melalui udara," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).Ramadhan menjelaskan, Subsatgas Anti Drone mempunyai tugas mengamankan ruang udara dari drone-drone liar yang terbang di seputaran area pengamanan atau venue kegiatan KTT ASEAN."Subsatgas dan alat-alat yang digunakan sudah kita terapkan dalam pengamanan KTT G20 di Bali, maupun agenda nasional dan internasional lainnya," katanya.Adapun teknis kerja Subsatgas Anti Drone ini yakni memantau pergerakan apabila ada drone yang terbang di area pengamanan dan venue KTT ASEAN, dalam radius sekitar 3 kilometer.Jika nanti ada drone terdeteksi mendekat dalam radius yang sudah ditentukan, tim Subsatgas Anti Drone akan memutus sinyal remote ke drone."Tapi jika terus semakin mendekat maka terpaksa akan ditindak dan diturunkan dengan memutus sinyal GPS," katanya.Pada hari pertama pengamanan, Ramadhan menuturkan ada 3-4 drone yang terpantau terbang mendekati radius pengamanan. Namun, drone tersebut masih dimonitoring karena tak terbang lebih mendekat ke area pengamanan."Kalau hari kedua ini belum termonitor adanya drone liar terbang di sekitaran area pengamanan," ujarnya.Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan, Subsatgas Anti Drone Polri ini mengamankan area ring 3 dan 4 KTT ASEAN. Sementara area ring 1 dan 2 sudah diback up Paspampres dan TNI AU."Sebelum melaksanakan penugasan kita berkoordinasi dengan Paspampres dan TNI AU yang menggunakan tim anti drone dalam pengamanan KTT ASEAN. Ring 1 dan 2 diback up rekan-rekan TNI kemudian ring 3 dan 4 diback up kami Brimob," ujarnya.PNO-11 07 Sep 2023, 18:27 WIT
Kapolri Lakukan Analisa Serta Evaluasi Pengamanan KTT Asean Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kunjungi dan melakukan analisa serta evaluasi pengamanan KTT Asean di Posko Command Center Polri di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (6/9/2023).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Achmad Ramadhan mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam analisa dan evaluasi tersebut. "Dalam rapat tadi, Kapolri melakukan pengecekan situasi pengamanan KTT Asean. Dimana, Kaposko Operasi Tribrata Jaya 2023, Kombes Pol Marsudianto menyampaikan situasi terkini pengamanan KTT Asean," katanya di Posko Command Center.Ramadhan juga menyampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga membahas terkait, rekayasa lalulintas yang akan diterapkan setiap hari secara dinamis dan situasional."Tadi juga dibahas soal rencana penetapan rekayasa lalulintas yang akan diterapkan pada hari ini mulai pukul 16:00 WIB hingga pukul 22:00 WIB," ungkapnya.Ramadhan juga menyampaikan, dalam kegiatan itu Kapolri menyampaikan terkait rekayasa pengalihan arus diprediksi akan menimbulkan kepadatan. Jalur-jalur yang akan ditutup agar diinformasikan lebih awal ke masyarakat terutama memberikan informasi jalur alternatif. "Kami akan menempatkan anggota di jalur-jalur itu, untuk membantu mengarahkan masyarakat ke jalur-jalur alternatif dan memberikan layanan informasi" katanya."Ini penting, karena masyarakat harus paham betul situasi dan kondisinya. Apabila sosialisasi dan bantuan petugas di lapangan kurang, maka akan dilakukan penebalan dan diinformasikan secara berulang" sambungnya.Untuk itu, kata Ramadhan, Kapolri meminta penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait rekayasa lalulintas berupa pengalihan arus agar disampaikan berulang berulang."Sampaikan informasi tersebut melalui media massa dan media sosial. Karena masyarakat dapat akses informasi, maka penyampaian informasi melalui semua kanal media adalah hal yang menjadi penting," jelasnya.Tak hanya itu Kapolri juga membahas terkait rencana pengamanan Gala Dinner yang akan diadakan di Senayan, Jakarta Selatan."Dibahas juga soal rencana persiapan akan diadakannya Malam Gala Dinner para Delegasi atau peserta KTT Asean di Senayan," ujarnya"Kapolri menegaskan, karena ini menyangkut kegiatan masyarakat, kita harus memastikan bahwa kegiatan gala dinner ini berjalan dengan aman dannkondusif," sambungnya."Intinya, Pak Kapolri berpesan yang terpenting adalah keberadaan personel Polri ditengah tengah masyarakat dan berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI serta seluruh stakeholder di lapangan," tandasnya.PNO-11 07 Sep 2023, 18:17 WIT
Polda Papua Bagikan Ratusan Buku Di Pantai Asuhan Koya Timur Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepolisian Daerah Papua sukses melaksanakan program Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku Sampai Pelosok Nusantara di Bumi Cenderawasih.Hal itu disampaikan Karo SDM Polda Papua Kombes Pol I Wayan Gede Ardana, S.I.K., M.Si., dirinya menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung sukses dan distribusi buku dilakukan diberbagai sekolah di wilayah hukum Polres/Ta Jajaran Polda Papua dengan pusat kegiatan di Panti Asuhan Sejahtera Koya Timur, Kota Jayapura, Rabu (6/9/2023).Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Binkar Ro SDM Polda Papua AKBP Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P, Kabag Dalpers Ro SDM Polda Papua AKBP Penri Erison, S.Pd., M.M., PS. Kabagpsi Ro SDM Polda Papua Kompol Dorthea M. Ansanai, S.Pd., Kasubbagrenmin Ro SDM Kompol Eny Setiyawati, PS. Kasubbagrohjashor Bagwatpers Ro SDM Polda Papua AKP Djadik dan seluruh staf Ro SDM Polda Papua.Karo SDM Polda Papua mengatakan kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen tinggi Polri dalam meningkatkan literasi di bebagai pelosok Nusantara. “Literasi adalah kunci untuk pemahaman yang lebih baik, kreativitas, dan kemajuan intelektual. Dengan mendukung program ini, kita berinvestasi dalam masa depan generasi muda kita dan membangun masyarakat yang lebih cerdas dan terdidik,” ucap Karo SDM.“Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan anak-anak kita lebih hobi membaca buku dan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas,” imbuhnya.Dengan upaya seperti ini, Polri terus berperan aktif dalam menginspirasi budaya literasi yang kuat di seluruh negeri, memungkinkan masyarakat untuk meraih potensi maksimal mereka melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik.Adapun jumlah buku yang dibagikan diantaranya Buku Pelajaran dan buku bacaan anak-anak sejumlah 500 buah dan Al-Kitab sejumlah 200 buah. (PNO-12) 07 Sep 2023, 12:25 WIT
149 Tamtam Ikuti Tes CAT Psikologi SBP TA 2023, Di SMK 2 Jayapura Dan SMK 5 Jayapura Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar tes Computer assisted test (CAT) Psikologi Seleksi Pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) Tahun Anggaran 2023 di SMK 2 Jayapura dan SMK 5 Jayapura, Rabu (6/9/2023).Tes CAT Psikologi seleksi Pendidikan Sekolah Bintara Polisi (SBP) kali ini untuk Tamtama ke Bintara Tahun Anggaran 2023.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karo SDM Polda Papua Kombes Pol I Wayan Gede Ardhana, S.I.K., M.Si. dan PS. Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua Kompol Dorthea M. Ansanai. S.Pd.Dalam kesempatannya, Karo SDM Polda Papua mengatakan hari ini Bag Psikologi Polda Papua melaksanakan ujian CAT Pesikologi kepada peserta seleksi SBP sekolah Bintara Polri yang di hadiri oleh 149 orang yang terbagi di dua lokasi yaitu SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 5 Jayapura.“Kegiatan berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan hasil yang maksimal walaupun ada beberapa yang mungkin nilainya tidak mencukupi,” ucap Karo SDM.Artanto juga menyampaiakan, bagi tamtama calon bintara yang mengikuti tes jangan percaya terhadap janji-janji orang yg akan membantu luluskan test tersebut, yang bisa hanya kemampuan dan kompetensi calon siswa itu sendiri.“Kepada peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi dengan penuh keseriusan dengan mengedepankan kejujuran sehingga menghasilkan hasil yang unggul dan kompetitif,” pungkas Kombes Wayan. (PNO-12) 07 Sep 2023, 08:59 WIT
Menyongsong HUT Lalu Lintas Ke-68, Ditlantas Polda Papua Anjangsana Ke Purnawirawan Polri Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Lalu Lintas yang ke-68. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua melakukan Anjangsana dan silaturahmi kepada para purnawirawan Polri yang pernah berdinas di Ditlantas Polda Papua bertempat di Tanah Hitam, Koya Barat dan APO Kota Jayapura, Rabu (6/9/2023).Turut hadir dalam kegiatan Anjangsana tersebut AKP Novilus Yoku, Iptu Syafrida, Ipda Ranto, Aiptu Ayub Kawai, Briptu Clay, Briptu Riki dan Bripda Irwanto.Kanit Tatib subdit Gakkum Ditlantas Polda Papua Iptu Syahfrida mengatakan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa purnawirawan Polri yang telah mengabdi pada Institusi polri.“Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat membangun ikatan tali silaturahim antara anggota Polri yang masih berdinas aktif dengan para Purnawirawan dan Wakawuri Polri,” ucap Iptu Syahrida.Pada kesempatan tersebut Iptu Syahfrida menyerahkan tali asih dan bingkisan sebagai bentuk rasa sosial dan dukungan kepada Purnawirawan Polri yang dulunya telah bekerja maksimal hingga akhir masa pensiunnya.“Kegiatan Anjangsana ini dalam rangka memperingati hari Jadi Lalu Lintas Ke-68. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa Purnawirawan Polri yang telah mengabdi kepada institusi Polri, khususnya Purnawirawan yang pernah berdinas di Ditlantas Polda Papua,” tuturnya.Sementara itu, salah satu pensiunan PNS Polri Cahyono menyampaikan terima kasih karena telah peduli dan memperhatikan purna-purna Polri yang berada di wilayah Kota Jayapura.“Terima kasih saya ucapakan kepada Ditlantas Polda Papua karena selalu peduli kepada para purnawirawan Polri semoga di HUT Lalu Lintas yang ke-67 ini Polri khususnya Ditlantas semakin meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan semoga instansi Polri semakin jaya,” ujar Cahyono.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membangun dan mempererat ikatan tali silaturrahmi antara anggota Ditlantas yang masih berdinas aktif dengan Purnawirawan Polri khususnya di Ditlantas Polda Papua. (PNO-12) 07 Sep 2023, 08:27 WIT
Masuki Semester II Tahun Anggaran 2023, Kemendagri Terus Dorong Pemda Percepat Realisasi APBD Papuanewsonline.com, Jakarta - Memasuki semester II tahun anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan ini dibutuhkan agar target pembangunan dan pelayanan yang sudah ditetapkan Pemda bisa tercapai.Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp679,81 triliun atau 54,88 persen. Jumlah ini masih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yakni Rp684,05 triliun atau 59,41 persen. Sedangkan realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 yakni sebesar Rp603,79 triliun atau 46,71 persen. Dalam angka persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yaitu 48,11 persen. Meski pada 2022 jumlahnya lebih sedikit yakni Rp586,65 triliun.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, penyebab rendahnya realisasi APBD yang masih banyak berulang adalah keterlambatan lelang. Masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan e-Katalog, Katalog Lokal, Toko Daring, dan lelang dini.“Lelang dini bisa dilakukan sejak tahun sebelumnya, pada saat KUA-PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, penggunaan e-Katalog harus disertai dengan segera melakukan pembayaran,” ujar Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/9/2023).Selain itu, upaya meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kemampuan teknis penting dalam pengelolaan keuangan. Hal ini agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan keuangan.Tak hanya itu, penagihan pembayaran terhadap kegiatan perlu disesuaikan dengan kemajuan fisik kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penagihan di akhir tahun.Daerah juga perlu membuat target realisasi APBD dan memastikannya dapat tercapai. Hal ini seperti pada triwulan pertama yang menargetkan realisasi sebanyak 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 80 persen, dan triwulan keempat mendekati 100 persen.Fatoni juga membeberkan sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya masih rendah. Di tingkat provinsi, realisasi pendapatan terendah yakni Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Jambi, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di tingkat kabupaten yakni Nduga, Raja Ampat, Kepulauan Sula, Jayawijaya, Mamberamo Raya, Ende, Tapin, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Tual, Ternate, Makassar, Tidore Kepulauan, Ambon, Pematang Siantar, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, dan Mojokerto.Sedangkan provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Di tingkat kabupaten, yakni Nduga, Tolikara, Boven Digoel, Mimika, Nabire, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Kepulauan Sula, Mahakam Ulu, dan Mappi. Kemudian di tingkat kota yakni Makassar, Tual, Bontang, Pasuruan, Surabaya, Ambon, Kupang, Padang Panjang, Tidore Kepulauan, dan Balikpapan. (PNO-12)  07 Sep 2023, 08:11 WIT
Pengurus GOW Periode 2023-2028 Resmi Dikukuhkan,Ketua Umum Kowani Bersama Jajaran Turut Hadir Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pengurus Gabungan Organisasi Wanita(GOW) Periode Tahun 2023-2028 dikukuhkan di KSL Grand Ballroom Biak, Senin (04/09/2023) kemarin.Pengukuhan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra, SE.,M.BA juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan jajaran pengurus pusat lainnya. Dikukuhkan sebagai Ketua Umum GOW Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2023 - 2028, Ny. Susanna Mansnembra Karubuy, Ketua I  Ny. Nawang Damianus, SH, Ketua II Ny. Imelda Mansnembra Wospakrik, S.Pd , lalu Ketua II Ny. Susan Ondy Wonatorey, SH. Sementara posisi Sekretaris I Ny. Lis Yeni Sroyer Wabiser, S.IP dan Sekretaris II Ny. Kristina Arum, S.Sos, sedangkan untuk posisi Bendahara I oleh Ny. Patipeiruhu Selfianan Marice,  SE dan Bendahara II dipercayakan kepada  Ny. Susana K. Wambon Parisba. Sedangkan untuk posisi pelindung melekat pada Bupati Biak Numfor, lalu posisi penasehat dipercayakan kepada Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd dan Eva Frans Yohanes Purba. Wakil Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa "Saya percaya bahwa rangkaian kegiatan yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu bagian komitmen bersama untuk terus memberikan karya-karya terbaik bagi kemajuan Kabupaten Biak Numfor”.“Semoga melalui momentum pengukuhan kepengurusan yang baru ini akan menjadi spirit dan sarana untuk menentukan langkah dan masa depan bagi gabungan organisasi wanita dalam mengoptimalkan lagi perannya di Kabupaten Biak Numfor," ucapnyaWabup berharap gabungan organisasi wanita di Kabupaten biak Numfor ke depannya dapat lebih kreatif, inovatif dan secara terus-menerus ikut memajukan semua organisasi perempuan serta ikut memberikan kontribusi positif secara aktif. "Saya juga minta agar gabungan organisasi wanita ke depannya lebih jeli dalam melihat peluang, melakukan program kerja yang memiliki daya dukung bagi upaya pemberdayaan perempuan serta terus meningkatkan keterlibatannya di berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat," harapnyaSelain itu Wabup juga berharap agar program kerja yang dijalankan melalui berbagai organisasi perempuan mampu berjalan beriringan dan saling mendukung secara sinergis dengan program kerja pemerintah, termasuk berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk membantu membangkitkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor.Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus penasehat GOW Kabupaten Biak Numfor, Ny.  Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd berharap pengurus GOW Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi bersama untuk meningkatkan peran wanita guna mendukung visi misi Bupati Biak Numfor yakni, religius, berkarakter, dan berbudaya. "Saya berharap ketua dan Para pengurus GOW yang baru dapat menjalankan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ADRT serta dapat memberdayakan organisasi melalui peningkatan kemampuan serta kapasitas anggotanya," imbuhnyaDikatakan pula bahwa, GOW Biak diharapkan dapat segera menyusun program kerja yang diharapkan mampu mengatasi persoalan prioritas kaum perempuan yang ada di Biak, sehingga perlahan dapat menjadi bagian terdepan dalam memajukan Kabupaten biak Numfor. "Semoga pelantikan Pengurus GOW di hari ini menjadi momentum kebangkitan organisasi wanita di Biak untuk terus maju, berkembang, dan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi teladan bagi seluruh wanita di Kabupaten Biak Numfor," tandasnyaDi lain pihak, ketua umum kongres wanita Indonesia (Kowani)  dalam kesempatannya juga menyampaikan selamat kepada ketua dan pengurus gabungan organisasi wanita yang baru saja dilantik oleh wakil bupati Kabupaten biak numfor periode 2023-2028. Ia juga berharap pengurus yang terpilih dapat mengemban tugas dan perannya dengan penuh tanggung jawab, serta menjadikan GOW sebagai wadah organisasi perempuan yang terus berdedikasi meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan penuh antusias, semangat, dan pantang menyerah tentunya dengan tulus dan kerja yang cerdas. Selain dihadiri Plt Sekda Biak Numfor, Forkopimda, para ketua organisasi wanita Biak Numfor serta pimpinan OPD terkait, dari pengurus pusat juga Sekjen Kowani, Bendahara umum Kowani, Ketua Koordinator Bidang Organisasi Keanggotaan dan Bidang Humas serta Ketua Bidang Humas Kowani.PNO-11 07 Sep 2023, 07:02 WIT
Gelar Pertemuan Dan Deklarasi, Warga Pelita Jaya Sepakat Jaga Kamtibmas Papuanewsonline.com, Seram - Warga Dusun Pelita Jaya, Negeri Eti, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Kesepakatan tersebut diambil seluruh komponen masyarakat Pelita Jaya saat digelarnya pertemuan dan deklarasi menjaga kamtibmas di Rumah Kepala Dusun Pelita Jaya, Imran Ode, Selasa (5/9/2023).Kesepakatan menjaga kamtibmas disetujui tokoh agama dan tokoh masyarakat, menyusul maraknya isu provokatif yang gencar dimainkan orang tak bertanggung jawab.Saat ini, warga dusun Pelita Jaya juga sementara terlibat permasalahan dengan perusahaan pisang abaka, PT. Spice Island Maluku (SIM). Perusahaan itu diduga melakukan penyerobotan lahan.Dalam pertemuan itu, Kepala Dusun Pelita Jaya dan tokoh masyarakat Maarup Tomia, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Kepala dusun mengaku saat ini masyarakat Pelita Jaya masih menghadapi permasalahan sehubungan dengan adanya pembangunan perkebunan pisang abaka oleh PT. Spice Islands Maluku di wilayah Petuanan Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB.Ia meminta pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi masuknya perusahaan itu yang telah meresahkan masyarakat Desa Eti Petuanan yakni Dusun Pulau Osi, Dusun Pelita Jaya dan Dusun Resetlement Pulau Osi. Sebab, PT SIM secara sepihak telah melakukan penyerobotan untuk menggusur lahan-lahan kebun milik warga di tiga dusun tersebut. Selain tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu oleh tim teknis Pemerintah Daerah SBB atau pihak perusahan kepada masyarakat sekitar, aktifitas perkebunan pisang abaka juga sudah sangat merugikan dan meresahkan, karena memunculkan berbagai problem di lapangan.Menurut mereka, dengan berkedok tanah adat, atau marga tertentu, mereka telah melakukan perjanjian dengan PT SIM untuk pembukaan lahan perkebunan pisang abaka sebagaimana surat yang disampaikan kepada tiga Kepala Dusun tersebut tertanggal 12 Mei 2022. Hal ini menunjukan bahwa marga tertentu atas nama tanah adat telah menguasai lahan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan. "Patut diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga bisa jadi terdapat unsur mafia tanah dalam hal ini," katanya.Masyarakat Pelita Jaya, Pulau Osi, dan Resetlement Pulau Osi berharap agar perkebunan itu dipindahkan ke areal penggunaan lainnya yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui kegiatan koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, terutama Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional."Kami merasa tidak adil karena pengakuan sepihak dari yang mengaku mempunyai tanah adat pada lokasi bekas Hak Barat seperti erpacht dimasukan sebagai Tanah Adat mereka," katanya.Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten SBB segera inventarisasi Peta Lokasi  Tanah - Tanah Bekas Hak Barat ( Bekas Erpacht) Kabupaten SBB. Ini untuk mencegah mafia tanah adat, karena kenyataannya bekas erpacht yang kini telah dikuasai masyarakat juga diklaim oleh orang-orang yang mengaku memiliki dan menguasai tanah adat. Mereka tidak mengakui produk-produk BPN RI."Kami minta pengacara negara atau pemerintah dalam hal ini Kejaksaan mengadakan penelitian di lapangan, bahwa apa sebenarnya yang terjadi di balik pengakuan tanah adat yang sebenarnya berada di wilayah petuanan Desa Eti dan siapa tahu mungkin dikendalikan oleh mafia tanah adat," pintanya.Pihak Polres SBB, juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas atas bukti pelanggaran kesepakatan tersebut. Ini agar tidak mengecewakan masyarakat Desa Eti dan Petuanan serta para pemilik lahan. Menurut mereka, pada tanggal 20 Juli 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten SBB juga mengadakan mediasi para pihak yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Andi Candra As’aduddin, dengan para perwakilan PT. SIM, masyarakat Dusun Pulau Osi, Pelita Jaya, Resetlement Pulau Osi dan Perwakilan dari Pemerintah Desa Eti serta Perwakilan BPD Eti. Pertemuan dilaksanakan secara persuasive di ruang pertemuan Bupati, Kantor Bupati SBB. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan bersama yakni PT. SIM mengehentikan operasi di wilayah objek tanah yang disengketakan sambil para pihak untuk mendudukan objektifitas keberadaan tanah dimaksud. "Pada prinsipnya kami menginginkan ada penyelesaian masalah secara prosedural, tentu memenuhi kaidah hukum dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya sehingga terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat," kata Imran.Pemerintah juga diminta berperan aktif dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini dan hadir selalu bersama masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka dapat terpenuhi. "Ini agar tercipta rasa aman dan nyaman serta masyarakat juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya," pungkasnya.PNO-11 06 Sep 2023, 21:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT