Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Bupati Mimika Turun Kampung ke Wilayah Pesisir: Dengar Aspirasi dan Resmikan Sejumlah Fasilitas
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam
upaya memperkuat pelayanan publik dan mempererat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat, Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Ketua TP-PKK Kabupaten
Mimika, Ny. Suzy Rettob, serta rombongan pemerintah daerah, melaksanakan
kegiatan Turun Kampung (Turkam) ke wilayah pesisir pada Sabtu, 2 November 2025. Rangkaian kunjungan ini mencakup
tiga distrik penting, yakni Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, dan
Distrik Amar. Dalam kegiatan tersebut, Bupati dan rombongan juga turut
meresmikan sejumlah fasilitas publik yang dinantikan warga, termasuk fasilitas
air bersih dan gedung perpustakaan desa. “Pembangunan dimulai dari kampung
menuju kota. Kami hadir langsung untuk memastikan bahwa setiap program
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya di pusat pemerintahan,
tetapi sampai ke pelosok wilayah pesisir,” ujar Bupati Johannes Rettob di sela
kegiatan. Selain meresmikan fasilitas
publik, kegiatan Turkam juga menjadi ajang tatap muka langsung antara Bupati
dan masyarakat. Dalam sesi dialog terbuka, warga diberi kesempatan menyampaikan
aspirasi, keluhan, serta ide-ide pembangunan untuk kemajuan kampung mereka. Bupati menegaskan bahwa aspirasi
masyarakat akan menjadi dasar perencanaan pembangunan Mimika ke depan. “Setiap masukan dari masyarakat
sangat berharga. Dari sini, kami bisa melihat langsung kondisi lapangan dan
menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri
sejumlah kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat distrik yang
antusias menyambut kehadiran rombongan pemerintah. Dalam kunjungannya, Bupati
Johannes Rettob melakukan peresmian fasilitas air bersih dan gedung
perpustakaan desa yang menjadi simbol nyata pemerataan pembangunan di wilayah
pesisir Mimika. Peresmian dilakukan secara
sederhana namun penuh makna, ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati,
disaksikan masyarakat setempat dan jajaran pejabat daerah. Kepala Distrik Kapiraya Uta
menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan
dasar masyarakat. “Air bersih dan perpustakaan ini
bukan hanya fasilitas, tetapi simbol perubahan nyata di wilayah kami. Terima
kasih kepada Bapak Bupati yang turun langsung mendengar dan menjawab kebutuhan
kami,” ujarnya. Program Turun Kampung (Turkam) telah
menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menjangkau
wilayah-wilayah terpencil dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Melalui program ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak
berhenti di pusat kota, tetapi hadir hingga ke pelosok. “Kami ingin memastikan
pembangunan berjalan merata. Pemerintah tidak boleh hanya duduk di kantor, tapi
harus turun langsung melihat realita di lapangan,” tegas Bupati Rettob. Turkam di wilayah pesisir ini
juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat,
dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Mimika yang maju,
mandiri, dan sejahtera. Penulis: Hendrik Editor: GF
03 Nov 2025, 11:51 WIT
Bupati Mimika Dorong Modernisasi Proses Pembotolan Air di Batang, Borneo
Papuanewsonline.com, Mimika – Udara
segar dan semangat kerja terpancar dari para pekerja di unit pembotolan air Batang,
Borneo, saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja pada 2
November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyaksikan langsung proses
pembotolan air secara manual dan bahkan sempat mencoba sendiri hasil produksi
air lokal tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari
komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan
kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Mimika Barat Tengah. “Saya sangat menghargai kerja
keras dan dedikasi seluruh tim Batang Soda di bawah pimpinan Pak Abdul Hadi dan
manajer Pak Aziz. Mereka telah menunjukkan semangat luar biasa dalam mengelola
produksi air minum dengan fasilitas terbatas,” ujar Bupati Rettob dengan penuh
apresiasi. Bupati Mimika menilai bahwa
proses pembotolan air yang masih dilakukan secara manual memiliki potensi besar
untuk dikembangkan lebih modern dan efisien. Menurutnya, penggunaan teknologi
dan sistem otomatisasi akan membantu meningkatkan kapasitas produksi serta
menjaga kualitas air agar tetap higienis dan kompetitif. “Kita harus mencari cara untuk
mengotomatisasi sebagian proses agar tidak terlalu mengandalkan tenaga manual.
Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang daya saing dan
keberlanjutan usaha,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa
pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan tenaga
kerja, fasilitasi peralatan, maupun akses pendanaan usaha kecil dan menengah
yang memiliki potensi ekonomi di tingkat lokal. Kunjungan kerja ini disambut
hangat oleh masyarakat setempat. Mereka menilai kehadiran Bupati di
tengah-tengah kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak
hanya hadir di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok. Salah satu warga, Yohanis Wompere,
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati yang telah memberikan
perhatian terhadap pengembangan usaha lokal seperti Batang Soda. “Kami sangat berterima kasih atas
dukungan Bupati. Kehadiran beliau memberi semangat baru bagi kami untuk terus
berusaha dan meningkatkan kualitas produksi air di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, masyarakat berharap
agar usaha pembotolan air di Batang dapat terus berkembang dan menjadi sumber
pendapatan utama bagi warga sekitar. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya strategis
pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, produktif, dan
berkelanjutan. “Kami ingin setiap potensi lokal
di Mimika — termasuk pengelolaan air minum, pertanian, dan kerajinan — bisa
berkembang menjadi sektor unggulan. Pemerintah daerah akan hadir untuk
mendukung dari sisi regulasi, peralatan, hingga pemasaran,” jelas Rettob. Langkah ini diharapkan mampu
membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan produk dari luar Mimika. Usaha pembotolan air di Batang,
Borneo kini menjadi simbol inovasi masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber
daya alam lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan dukungan pemerintah dan
modernisasi teknologi, industri kecil ini berpotensi tumbuh menjadi ikon
ekonomi kerakyatan Mimika Barat Tengah. Kunjungan Bupati Johannes Rettob
menandai langkah awal menuju perubahan besar di sektor pengolahan air lokal,
sekaligus menegaskan arah pembangunan Mimika yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 21:46 WIT
Bupati Mimika Tegaskan Komitmen Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan dan Akuntabel
Papuanewsonline.com,
Potowayburu — Langit cerah menaungi Distrik Mimika Barat Jauh saat Bupati
Mimika, Johannes Rettob, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Potowayburu,
Sabtu (1/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyampaikan komitmennya
untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak
kepada kepentingan masyarakat. Bupati Johannes Rettob menegaskan
bahwa dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan
pembangunan dan kesejahteraan di wilayah pedalaman. Oleh karena itu, ia meminta
seluruh kepala desa dan aparat kampung untuk bekerja jujur, terbuka, dan
profesional dalam mengelola anggaran tersebut. “Dana desa bukan untuk
kepentingan pribadi, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Kami akan mengawasi
langsung penggunaan setiap rupiah agar benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas
Bupati Rettob dalam sambutannya di hadapan warga dan aparat kampung. Dalam kesempatan itu, Bupati
Rettob juga menyoroti masih adanya laporan tentang penyalahgunaan dana desa di
beberapa wilayah. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
kinerja para kepala desa, terutama mereka yang tidak transparan atau
menyalahgunakan kewenangan. “Kami tidak akan mentolerir
kepala desa yang menyalahgunakan dana desa. Jika ditemukan pelanggaran,
sanksinya jelas: evaluasi, pemberhentian, dan bahkan proses hukum jika
terbukti,” ujar Rettob dengan nada tegas. Langkah ini, kata Bupati, bukan
untuk menakut-nakuti aparat kampung, tetapi untuk memastikan keuangan desa
benar-benar digunakan untuk membangun jalan, air bersih, listrik, dan program
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari upaya
mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih baik, Bupati Mimika juga
mengumumkan akan membentuk tim pengawas khusus di tingkat kabupaten. Tim ini
akan bekerja sama dengan inspektorat daerah, aparat distrik, dan masyarakat
untuk memastikan setiap laporan penggunaan dana desa tercatat dan dapat diakses
publik. Selain itu, pemerintah daerah
akan meluncurkan sistem pelaporan daring (online) yang memungkinkan masyarakat
memantau perkembangan penggunaan dana desa secara langsung. “Kami ingin masyarakat ikut
mengawasi. Dengan sistem pelaporan online ini, semua warga bisa tahu ke mana
dana desa digunakan. Kalau ada penyalahgunaan, segera laporkan,” jelas Bupati. Kunjungan kerja ini disambut
antusias oleh masyarakat Potowayburu. Warga menilai langkah Bupati Mimika
merupakan angin segar yang dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap
pemerintah kampung. Salah satu tokoh masyarakat, Yustinus
Kawer, menyampaikan harapannya agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada
janji, tetapi benar-benar dijalankan secara konsisten. “Kami senang mendengar langsung
komitmen Bupati. Masyarakat ingin pembangunan berjalan jujur dan terbuka. Dana
desa harus kembali kepada rakyat,” katanya. Dalam kunjungan itu, Bupati
Rettob juga menegaskan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat
kampung agar aparat desa memahami cara mengelola anggaran secara profesional
dan sesuai aturan. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan manajemen
keuangan desa dan pendampingan teknis bagi aparat kampung. Menurutnya, transparansi dan
akuntabilitas bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga tentang membangun
kepercayaan publik. “Ketika masyarakat percaya,
mereka akan ikut terlibat menjaga pembangunan. Inilah inti dari pemerintahan
yang baik,” tutup Bupati. Kunjungan ini sekaligus menandai
langkah nyata Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong tata kelola
pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan melayani, sejalan dengan visi besar
“Mimika Maju, Mandiri, dan Berdaya”. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 03:25 WIT
Harapan Baru dari Ujung Barat Mimika: Listrik dan Air Bersih Resmi Mengalir di Potowayburu
Papuanewsonline.com, Mimika — Senyum bahagia terpancar dari wajah warga Distrik Mimika Barat Jauh saat Bupati
Mimika, Johannes Rettob, bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong, menekan tombol
simbolis menandai resminya aliran listrik dan air bersih di Kampung Potowayburu,
Sabtu (1/11/2025). Acara peresmian yang diwarnai tarian
adat dan siraman kapur putih itu menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat
setempat. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa listrik dan harus menempuh jarak
jauh untuk mendapatkan air layak konsumsi, kini warga Potowayburu bisa
menikmati dua layanan dasar yang menjadi simbol kemajuan dan kemandirian. Dalam sambutannya, Kepala Distrik
Mimika Barat Jauh, Everardus R. Kukuareyau, mengungkapkan rasa syukur dan haru
atas perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menyebut kehadiran listrik dan
air bersih ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan wujud nyata kepedulian
pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat di wilayah paling jauh. “Dulu, anak-anak kami belajar
hanya dengan cahaya pelita dan air harus diambil dari sungai. Sekarang, hidup
kami berubah. Terima kasih kepada pemerintah yang telah hadir hingga ke
pelosok,” ujar Everardus penuh haru. Pernyataan itu disambut tepuk
tangan warga dan aparat kampung yang hadir. Mereka menilai peresmian ini
sebagai awal dari transformasi sosial dan ekonomi di wilayah yang sebelumnya
minim akses. Bupati Mimika Johannes Rettob
menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar pemerintah daerah
untuk memperluas pelayanan dasar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat hingga
ke wilayah terluar. Ia menambahkan, pembangunan tidak
boleh hanya berpusat di kota, tetapi harus dirasakan secara merata di seluruh
pelosok Mimika. “Kami berkomitmen untuk terus
menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Tidak ada lagi daerah yang
tertinggal. Pemerintah hadir untuk semua, termasuk di Potowayburu yang berada
paling barat,” tegas Bupati Rettob. Sementara itu, Wakil Bupati
Emanuel Kemong menambahkan bahwa program ini juga didukung oleh berbagai pihak,
termasuk PLN dan Dinas PUPR, yang bekerja keras memastikan infrastruktur dapat
berfungsi secara berkelanjutan. “Kami ingin masyarakat tidak
hanya mendapatkan listrik dan air, tetapi juga memiliki rasa memiliki dan
menjaga fasilitas ini agar terus bermanfaat,” kata Kemong. Dengan beroperasinya jaringan
listrik dan air bersih, aktivitas masyarakat Potowayburu kini berubah. Sekolah-sekolah
dapat beroperasi dengan lebih baik, kegiatan ekonomi mulai menggeliat, dan
warga tidak lagi bergantung pada sumber energi tradisional. Selain itu, kehadiran air bersih
juga diharapkan menekan angka penyakit yang bersumber dari sanitasi buruk.
Beberapa warga bahkan sudah mulai berencana membuka usaha kecil seperti kios,
penggilingan padi, dan bengkel sederhana berkat adanya pasokan listrik. “Sekarang kami bisa belajar malam
hari, bisa nonton berita, dan hidup terasa lebih mudah,” ujar Maria, warga
setempat, dengan senyum lebar. Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan bahwa Potowayburu hanyalah satu dari sekian banyak wilayah yang akan
mendapatkan program serupa. Tahun 2026 mendatang, pemerintah daerah menargetkan
seluruh kampung di Mimika Barat Jauh telah teraliri listrik dan memiliki akses
air bersih yang layak. Program ini menjadi bagian dari
agenda besar Mimika dalam mendukung visi nasional “Indonesia Terang 2030” dan
memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam menikmati kemajuan. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 03:23 WIT
Tim Macan Gunung Polres Teluk Bintuni Bongkar Sindikat Pencurian Alat Berat Lintas Provinsi
Papuanewsonline.com, Teluk
Bintuni – Polres Teluk Bintuni kembali menorehkan prestasi gemilang dalam
penegakan hukum. Melalui Tim Macan Gunung, satuan reserse kriminal Polres Teluk
Bintuni berhasil membongkar sindikat pencurian alat berat lintas provinsi yang
telah merugikan sejumlah perusahaan konstruksi dan proyek industri di wilayah
Papua Barat. Pelaku utama berinisial RSN (41)
diringkus di Manokwari setelah dilakukan penyelidikan intensif selama beberapa
pekan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa kunci master
ekskavator, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta dokumen pengiriman
alat berat yang diduga hasil curian. Kerugian akibat aksi pelaku ini
ditaksir mencapai Rp360 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RSN diketahui
merupakan pelaku spesialis pencurian alat berat yang telah beroperasi di tiga
lokasi proyek besar, dan menjual hasil curiannya ke luar Papua melalui jasa
ekspedisi Lion Parcel menuju Pekanbaru, Riau. Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Hari
Sutanto, mengungkapkan bahwa penangkapan RSN merupakan hasil kerja keras tim
yang dilakukan secara terukur dan penuh kehati-hatian. Polisi menduga aksi ini
tidak dilakukan seorang diri. Menurut Kapolres, pelaku memiliki
jaringan yang cukup rapi dalam menjalankan kejahatan, termasuk menggunakan
jalur ekspedisi resmi untuk mengirim hasil curian agar tidak terdeteksi. “Pelaku ini termasuk profesional.
Ia memahami sistem pengamanan alat berat dan mampu membuka kunci mesin
menggunakan kunci master. Kami menduga ada pihak lain yang membantu
memfasilitasi penjualan alat berat hasil curian ini,” ujar AKBP Hari Sutanto. Tim penyidik kini tengah
mengembangkan kasus tersebut dengan menelusuri aliran dana dan potensi
keterlibatan pihak pembeli maupun jaringan pengiriman barang.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Polres Teluk Bintuni dalam memberantas
kejahatan yang merugikan sektor ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pengungkapan kasus
ini tidak lepas dari kerja cepat dan responsif Tim Macan Gunung Polres Teluk
Bintuni, unit khusus yang dibentuk untuk menangani tindak kejahatan menonjol. Tim ini dikenal memiliki keahlian
dalam investigasi lapangan dan pelacakan lintas wilayah, serta didukung sistem
koordinasi dengan jajaran Polda Papua Barat. “Kami akan terus menindak tegas
setiap bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tidak ada tempat bagi
pelaku kriminal di Teluk Bintuni,” tegas Kapolres Hari Sutanto. Selain memburu pelaku lainnya,
pihak kepolisian juga mengimbau seluruh kontraktor, operator alat berat, dan
perusahaan industri di wilayah Teluk Bintuni agar memperketat sistem keamanan
alat dan lokasi proyek. Penangkapan RSN mendapat
apresiasi dari masyarakat dan pelaku usaha di Teluk Bintuni. Para kontraktor
menyambut baik langkah cepat polisi karena kasus pencurian alat berat selama
ini menjadi ancaman serius bagi kelancaran proyek pembangunan. “Aksi cepat Polres Teluk Bintuni
memberikan rasa aman bagi kami yang bekerja di proyek lapangan. Semoga upaya
ini terus berlanjut agar tidak ada lagi kerugian besar akibat pencurian,” ujar
salah satu perwakilan kontraktor lokal. Dengan terbongkarnya jaringan
ini, Polres Teluk Bintuni berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku
kejahatan serupa dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kolaborasi
menjaga keamanan wilayah. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 03:20 WIT
Empat ASN Mimika Ditahan Terkait Korupsi Proyek Aerosport Rp79 Miliar: DPR Papua Tengah Apresiasi
Papuanewsonline.com, Timika – Empat
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mimika resmi ditahan oleh Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Papua terkait dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan
prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021. Kasus ini mencuat setelah penyidik Kejati Papua menemukan bukti kuat adanya
penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp31,302
miliar dari nilai kontrak proyek sebesar Rp79,13 miliar. Keempat ASN tersebut
masing-masing berinisial DM, HW, RJW, dan M. Mereka kini resmi berstatus
tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Penahanan dilakukan
setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengaudit dokumen kontrak, serta
menelusuri aliran dana proyek. Menanggapi langkah tegas Kejati
Papua, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, menyampaikan
apresiasi atas kerja profesional aparat penegak hukum yang dinilai berani dan
transparan dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah
daerah. “Kami mengapresiasi komitmen
Kejati Papua dalam memberantas korupsi. Langkah ini membuktikan bahwa penegakan
hukum di Papua berjalan dan tidak tebang pilih. Semoga kasus ini menjadi
pelajaran bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat,” tegas
Yohanes Kemong. Ia menambahkan, korupsi tidak
hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan
mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, DPR Papua Tengah
akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat pengawasan
terhadap penggunaan anggaran di daerah. Kasus korupsi proyek aerosport di
Mimika menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua
Tengah untuk memperbaiki sistem pengawasan internal dan manajemen proyek
pembangunan. Yohanes Kemong menegaskan bahwa ke depan, setiap proyek yang
bersumber dari APBD maupun APBN harus disertai laporan keuangan yang terbuka
dan dapat diakses publik. “Transparansi bukan pilihan, tapi
kewajiban. Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran digunakan, dan hasilnya
harus dirasakan langsung,” ujarnya. Menurut Kemong, DPR Papua Tengah
juga akan mendorong adanya kolaborasi antara Inspektorat Daerah, BPKP, dan
aparat penegak hukum untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan
sesuai aturan dan tepat sasaran. Dengan penahanan empat ASN ini,
publik berharap akan muncul efek jera yang kuat terhadap para pelaku korupsi,
sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola
keuangan yang bersih dan berintegritas. Kasus ini juga menjadi momentum bagi seluruh ASN di Papua Tengah untuk mengembalikan
kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat adalah prioritas
utama. “Kami berharap Kejati terus
konsisten menegakkan hukum dengan tegas, sekaligus memberikan efek jera agar ke
depan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran pembangunan,” tutup Kemong. Penegakan hukum terhadap kasus
ini menandai era baru transparansi dan akuntabilitas di Papua Tengah — sebuah
langkah menuju pemerintahan daerah yang bersih, jujur, dan berpihak pada
kepentingan rakyat. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 03:17 WIT
Pemerintah Papua Perketat Pengawasan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah
Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap
pengelolaan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah
provinsi. Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan
benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan di tingkat akar rumput. Dalam konferensi pers yang
digelar di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (1/11/2025), Sekretaris Daerah (Sekda)
Provinsi Papua, Michael Manufandu, menekankan pentingnya tata kelola keuangan
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. “Pengawasan dan pengawalan dana
ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana
tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,”
ujar Manufandu dalam keterangannya. Langkah pengawasan ini merupakan
bagian dari upaya transformasi sistem keuangan daerah yang tengah digalakkan
oleh Pemprov Papua, sejalan dengan tema “Transformasi Peran APIP dalam
Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.” Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Papua bekerja sama dengan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal, serta sejumlah lembaga
pengawasan pusat untuk memperkuat kontrol terhadap penyaluran dana publik. Manufandu menjelaskan bahwa
pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan
efektivitas program di lapangan. Artinya, setiap program yang dibiayai Dana
Desa dan Dana Koperasi Merah Putih akan dievaluasi secara berkala, baik dari
sisi kemanfaatan sosial maupun dampak ekonominya bagi masyarakat. “Kita ingin memastikan bahwa
dana-dana ini tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar menghadirkan
perubahan — memperbaiki pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan
meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tambahnya. Selain pengawasan formal, Pemprov
Papua juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi
penggunaan dana publik. Menurut Manufandu, masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial
dalam memastikan transparansi, terutama melalui mekanisme pelaporan
partisipatif. Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat, lembaga adat,
dan tokoh masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan
atau penyalahgunaan dana. Langkah ini dianggap sebagai
bentuk demokratisasi pengawasan publik, di mana pembangunan tidak hanya menjadi
urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen
masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua
berharap penguatan sistem pengawasan ini dapat mempercepat tercapainya
pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Melalui Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih, pemerintah berkomitmen untuk
memperkuat perekonomian lokal, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi
kesenjangan sosial antarwilayah. Dengan sistem pengawasan yang
ketat dan akuntabel, Pemprov Papua optimistis setiap program yang dijalankan
akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan
publik terhadap pemerintahan daerah. “Transparansi adalah kunci
kepercayaan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan
benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Papua,” tutup Sekda Papua. Penulis: Hendrik Editor: GF
01 Nov 2025, 23:54 WIT
Komisi V DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Untuk Dorong Akselerasi Infrastruktur di Maluku
Papuanewsonline.com, Maluku – Komisi
V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke Provinsi Maluku pada Sabtu (1/11/2025), dengan fokus utama membahas
isu strategis pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di daerah
kepulauan. Dalam kunjungan yang berlangsung
penuh makna ini, para anggota Komisi V melakukan perjalanan menggunakan kapal
navigasi dari Tawiri menuju Pelabuhan Yos Sudarso, sebagai bagian dari
peninjauan langsung kondisi geografis dan akses transportasi di wilayah
kepulauan yang menjadi jantung aktivitas ekonomi masyarakat Maluku. Kunjungan tersebut tidak hanya
bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Komisi V untuk
menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam perjalanan laut tersebut,
para anggota Komisi V mendengarkan presentasi dari pemerintah daerah dan
instansi terkait yang memaparkan tantangan serta potensi besar yang dimiliki
Maluku sebagai provinsi kepulauan. Paparan itu menyoroti bagaimana Maluku
membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan sarana transportasi laut,
pelabuhan perintis, jalan penghubung antar-pulau, serta akses energi dan
telekomunikasi. Infrastruktur tersebut dinilai vital untuk membuka isolasi
wilayah dan memperkuat perekonomian berbasis kelautan. “Kami sangat terkesan dengan
keindahan alam Maluku, namun di balik pesona itu terdapat tantangan besar dalam
konektivitas dan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan DPR perlu memastikan
infrastruktur di sini benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau
kecil,” ujar salah satu Anggota Komisi V DPR RI dalam kesempatan tersebut. Anggota Komisi V menegaskan bahwa
pembangunan infrastruktur di Maluku tidak boleh hanya berfokus pada pusat-pusat
kota besar, tetapi harus menjangkau daerah pesisir, terpencil, dan pulau-pulau
kecil yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan dasar. Menurut mereka, konektivitas
antarpulau bukan sekadar persoalan fisik, melainkan fondasi pemerataan ekonomi
dan sosial masyarakat kepulauan. Melalui peningkatan sarana transportasi laut,
perbaikan pelabuhan rakyat, dan pengembangan bandara perintis, masyarakat
Maluku diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan nasional. “Pembangunan infrastruktur bukan
hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi membangun harapan dan
memperpendek jarak antara masyarakat dan kesejahteraan,” ujar salah satu
anggota rombongan Komisi V. Kunker ini juga menjadi wadah
koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder sektor
transportasi dan pekerjaan umum. Komisi V DPR RI menilai, keberhasilan
pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku sangat bergantung pada sinergi
lintas sektor — mulai dari perencanaan tata ruang, pengadaan sarana
transportasi laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Dalam diskusi bersama perwakilan
Balai Wilayah Sungai, Dinas Perhubungan, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional,
Komisi V menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan
masyarakat lokal dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. “Kami akan memperjuangkan
dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk wilayah kepulauan seperti
Maluku. Daerah ini memiliki potensi besar, dan kita harus hadir dengan
kebijakan yang berpihak,” tegas salah satu anggota Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja Komisi V DPR RI
ke Maluku diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong akselerasi
pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia bagian timur. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan
infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah,
tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan. Dengan potensi perikanan,
pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar
untuk menjadi pusat ekonomi maritim nasional jika didukung dengan infrastruktur
yang memadai. Penulis: Hendrik Editor: GF
01 Nov 2025, 19:42 WIT
Optimisme dari Tanah Papua: Gubernur Matius Fakhiri Serukan Persatuan dan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
penuh sukacita dan harapan menyelimuti halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat
(31/10/2025), ketika ribuan masyarakat menghadiri Ibadah Syukur dan Pesta
Rakyat menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri dan
Aryoko Rumaropen. Acara ini menjadi simbol
dimulainya babak baru kepemimpinan di Bumi Cenderawasih yang diwarnai dengan
semangat persatuan, pembangunan, dan transformasi Papua yang lebih maju dan
harmonis. Dengan senyum lebar dan sapaan
hangat, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk meninggalkan
perbedaan dan bersatu membangun tanah ini sebagai berkat bagi Indonesia. “Papua bukan beban, melainkan
berkat bagi bangsa ini. Mari kita jaga persaudaraan, satukan langkah, dan
wujudkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera,” tegas Fakhiri disambut tepuk
tangan meriah ribuan warga. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Fakhiri menyampaikan penghargaan tinggi kepada mantan Penjabat (Pj)
Gubernur Papua, Agus Fatoni, atas dedikasi dan keberhasilannya dalam menata
pemerintahan serta menjaga stabilitas daerah selama masa transisi. Iamenilai, keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2025 yang aman dan
lancar menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan baru untuk melangkah dengan
percaya diri. “Kami berterima kasih kepada Pak
Agus Fatoni dan seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja dengan hati. Apa
yang telah dibangun akan kami lanjutkan dengan semangat baru,” ujarnya. Fakhiri menegaskan bahwa
pemerintahannya akan berfokus pada lima pilar utama pembangunan Papua, yaitu peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan pendidikan yang merata, pemerataan layanan
kesehatan hingga pelosok, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal,
pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pemerintahan yang
bersih, transparan, dan berintegritas. Gubernur Fakhiri menggambarkan
visinya tentang Papua yang bercahaya dalam berbagai aspek kehidupan. “Papua harus terang dalam
listrik, terang dalam hati, dan terang dalam masa depan,” serunya penuh
semangat. Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo
Subianto, Fakhiri telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T (terdepan, terluar,
tertinggal). Langkah ini menjadi bagian dari program
percepatan transformasi Papua Baru, yang menekankan pada kolaborasi lintas
sektor dan pemberdayaan masyarakat adat. Salah satu capaian awal yang
menjadi perhatian publik adalah peresmian 250 titik layanan internet berbasis
satelit Starlink di wilayah pedalaman Papua.
Program ini diharapkan membuka akses digital bagi masyarakat terpencil agar
dapat menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan secara daring. “Inisiatif ini merupakan langkah
strategis menuju Papua yang terkoneksi dan inklusif. Internet bukan hanya soal
teknologi, tapi tentang kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga,” kata
Fakhiri. Dengan kehadiran layanan internet
ini, pemerintah optimistis akan lahir generasi muda Papua yang lebih inovatif,
mampu bersaing, dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Acara Pesta Rakyat berlangsung
meriah dengan penampilan musik tradisional, tari-tarian adat tujuh wilayah,
serta partisipasi ratusan pelaku UMKM dan mama-mama Papua. Ribuan warga tumpah ruah di halaman Kantor Gubernur Papua untuk menyambut
kepemimpinan baru yang diharapkan membawa perubahan nyata. Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen
dalam sambutannya menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara
pemerintah dan masyarakat. “Kita adalah satu keluarga besar
di tanah Papua. Tidak ada lagi sekat. Yang ada hanyalah kerja sama dan semangat
membangun masa depan yang lebih baik,” ucap Aryoko. Momen ini sekaligus menjadi
perayaan keberagaman dan simbol harmoni yang menyatukan seluruh elemen
masyarakat di Tanah Papua. Penulis: JidEditor: GF
01 Nov 2025, 19:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
