Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Kamis, 02 Jul 2026,  WIT
Redaksi Papuanewsonline.com Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
OJK Papua Imbau Warga Waspada Penipuan Digital, Aplikasi YUDIA Dihentikan Dinkes Mimika Gelar Workshop Penanganan Filariasis, Perkuat Pencegahan Sejak Dini Kapolda Maluku Gelar Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 "KNPI Bukan Rumah Preman!" Tokoh Pemuda Desak Stop Lempar Kursi, Musdat Selesai Hari Ini Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda Aparat Militer Indonesia Tangkap Okto Tigau Lalu Melakukan Penyiksaan Dan Tembak Mati Di Samping Pos Defile Sinergitas TNI-Polri dan Mitra Strategis Warnai Puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon 80 Tahun Pengabdian, Kapolda Maluku Ajak Personel Polri Perkuat Profesionalisme dan Pelayanan Publik Kepala PPKAD Benarkan SILPA APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 1,1 Triliun Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Momentum Perkuat Persatuan Bangsa
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Dinas Kesehatan Gelar Rakerkesda II di Timika, Bahas Arah Kebijakan dan Penguatan Layanan Papuanewsonline.com, Timika —Suasana hangat namun penuh semangat terasa di Hotel Grand Tembaga, Timika, pada 10–11 November 2025. Lebih dari seratus peserta dari berbagai unsur kesehatan — mulai dari dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, hingga perwakilan Kementerian Kesehatan RI — berkumpul dalam forum penting bertajuk Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke-II Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ini mengusung tema besar: “Aksi Bersama untuk Papua Tengah Sehat: Strategi Efektif Peningkatan Kesehatan.” Tema tersebut mencerminkan semangat sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem kesehatan daerah, mempercepat pemerataan fasilitas, serta memastikan setiap warga Papua Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Kabupaten Mimika dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakerkesda tahun ini. Daerah yang dikenal memiliki infrastruktur kesehatan paling lengkap di wilayah Papua Tengah ini dinilai mampu memberikan contoh nyata dalam penerapan transformasi digital dan pelayanan kesehatan terpadu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kepercayaan tersebut. “Kami bangga Mimika bisa menjadi tuan rumah Rakerkesda ke-II ini. Forum ini menjadi momentum penting bagi kita untuk berbagi praktik baik, memperkuat jejaring, dan mempercepat transformasi pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas,” ujar Reynold. Reynold menambahkan, Mimika terus mendorong digitalisasi sistem kesehatan agar layanan publik semakin cepat dan akurat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga medis, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan budaya hidup sehat. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, drg. Yohanes Tebai, menegaskan bahwa Rakerkesda II ini menjadi ajang evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis menghadapi tantangan nyata di lapangan — mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas medis, hingga sarana prasarana yang belum merata. “Melalui Rakerkesda ini, kita ingin menyamakan persepsi dan langkah bersama dalam menerjemahkan visi-misi Gubernur Papua Tengah. Tujuan akhirnya adalah percepatan peningkatan layanan kesehatan masyarakat, dari kota hingga pelosok,” jelas Yohanes. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan kesehatan, dan pihak swasta, guna memastikan ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil tetap terjaga. “Papua Tengah butuh SDM kesehatan yang bukan hanya terampil, tapi juga punya hati melayani. Itu yang menjadi fokus kami ke depan,” tambahnya. Rakerkesda II tidak sekadar menjadi ajang pertemuan formal, tetapi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan capaian dan kendala program kesehatan di delapan kabupaten Papua Tengah, yakni Mimika, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. “Keberhasilan pembangunan kesehatan di Papua Tengah tidak bisa dicapai sendiri. Harus ada sinergi dari semua pihak agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” ujarnya. Rakerkesda II di Timika menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi daerah bidang kesehatan tahun 2026–2030. Langkah ini diharapkan memperkuat sistem kesehatan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berbasis data.   Penulis: Jidan Editor: GF 11 Nov 2025, 16:51 WIT
Massa Geruduk DPRK Mimika, Tuntut Penutupan Freeport dan Hentikan Kekerasan di Papua Papuanewsonline.com, Timika — Ratusan massa dari Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota (FIMWP-KPK) Timika turun ke jalan pada Senin (10/11/2025) pagi, memenuhi halaman depan Kantor DPRK Mimika. Dengan pduk, poster, dan bendera bertuliskan pesan-pesan perdamaian, mereka menyerukan tuntutan tegas kepada pemerintah pusat dan daerah: hentikan kekerasan di Papua dan tutup PT Freeport Indonesia (PTFI). Aksi tersebut berlangsung dalam suasana panas namun tetap terkendali. Massa bergerak dengan tertib sambil meneriakkan yel-yel perjuangan, menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan sebagai masyarakat adat di atas tanah sendiri. “Hari ini kami tidak datang untuk membuat kekacauan. Kami datang untuk menyuarakan suara rakyat yang selama ini dibungkam. Kami datang karena kami mencintai tanah ini,” teriak Freedom Kobogau, Koordinator Lapangan FIMWP-KPK, dalam orasinya di depan gerbang kantor DPRK Mimika. Dalam pernyataannya, Freedom Kobogau menegaskan bahwa eskalasi kekerasan di berbagai wilayah konflik Papua seperti Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, masyarakat sipil — terutama perempuan dan anak-anak — menjadi korban utama dari operasi militer yang dilakukan di wilayah-wilayah tersebut. “Kami menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menarik aparat keamanan dari wilayah konflik dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Papua bukan medan perang, Papua adalah tanah kehidupan,” ujar Freedom lantang disambut tepuk tangan massa. Selain menyoroti kekerasan, massa juga menuntut penutupan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Mereka menilai keberadaan perusahaan tambang emas raksasa itu selama puluhan tahun hanya memperkaya segelintir pihak, sementara masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang menjadi pemilik tanah ulayat justru hidup dalam keterpinggiran sosial dan ekonomi. “Sumber daya alam kami dikuras tanpa batas, tapi rakyat pemilik tanah justru hidup di pinggiran kota. Kami yang bersuara hari ini adalah mereka yang tersisa untuk mempertahankan tanah adat kami,” ujar Freedom lagi dengan nada tegas. Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan surat pernyataan sikap, perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, bersama sejumlah anggota dewan. Dalam pertemuan itu, pihak DPRK menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan meneruskannya ke pemerintah provinsi dan pusat. “Kami menerima aspirasi ini dan akan meneruskannya kepada pihak-pihak berwenang. Kami juga bagian dari masyarakat Mimika, dan kami memahami keresahan ini. Diharapkan semua pihak bisa mencari solusi terbaik tanpa kekerasan,” ujar Primus dalam keterangannya kepada media. Primus juga menekankan bahwa DPRK Mimika mendukung upaya-upaya dialog dan penyelesaian damai atas setiap konflik di Tanah Papua. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi oleh pihak manapun. Pesan ini menggema di tengah panas terik siang Timika — menandakan bahwa perjuangan keadilan di Tanah Papua masih jauh dari usai. Penulis: Jidan Editor: GF 11 Nov 2025, 16:47 WIT
Malaria di Mimika Menurun: Dinas Kesehatan Terus Tingkatkan Pelayanan Berkualitas Papuanewsonline.com, Timika — Upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pelayanan kesehatan publik mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, angka penderita malaria di wilayah tersebut menurun dari 21 persen pada tahun 2020 menjadi 18,2 persen pada 2025. Capaian ini menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan salah satu penyakit endemik yang selama ini menjadi tantangan besar di wilayah Papua Tengah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra, saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) ke-III Tahun 2025 di Timika, Selasa (11/11/2025). “Kami menyambut gembira pelaksanaan Rakerkesda di Kabupaten Mimika. Forum ini menjadi sarana penting bagi seluruh kabupaten di Papua Tengah untuk berbagi strategi dan memperkuat sinergi antar daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Reynold di hadapan peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, dan mitra pembangunan. Dalam paparannya, Reynold menjelaskan bahwa Mimika memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Papua Tengah. Dengan wilayah administratif yang luas dan populasi mencapai lebih dari 329 ribu jiwa, Mimika menjadi daerah rujukan utama bagi layanan kesehatan di kawasan sekitarnya. Saat ini, Kabupaten Mimika memiliki 26 puskesmas yang tersebar di 18 distrik serta tujuh rumah sakit, termasuk RSUD Mimika yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional sejak 2019. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di Mimika mencapai lebih dari 3.000 orang yang telah teregistrasi secara nasional. “Ketersediaan SDM kesehatan ini menjadi kekuatan utama kami untuk memastikan setiap warga Mimika, dari pesisir hingga pegunungan, mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” jelas Reynold. Penurunan angka malaria, menurut Reynold, tidak terjadi begitu saja. Dinkes Mimika selama lima tahun terakhir gencar melakukan pendekatan komprehensif berbasis pencegahan, mulai dari penyemprotan insektisida, pembagian kelambu berinsektisida, hingga kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Program edukasi kesehatan juga digencarkan melalui kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. “Kami tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah. Karena malaria tidak bisa diberantas hanya dengan obat, tetapi dengan perubahan perilaku,” ujar Reynold menegaskan. Selain program lapangan, Dinkes Mimika juga mulai menerapkan digitalisasi layanan kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan sistem rujukan nasional (SISRUTE). Dengan sistem ini, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi layanan, membuat rujukan online, hingga melakukan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Rakerkesda ke-III ini tidak hanya menjadi forum koordinasi antar daerah, tetapi juga menjadi ajang pertukaran gagasan inovatif untuk memperkuat sistem kesehatan di wilayah Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pengendalian penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, hingga penguatan sistem informasi kesehatan berbasis digital. Reynold berharap hasil dari Rakerkesda ini dapat menjadi pedoman konkret bagi setiap daerah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penulis: Jidan Editor: GF 11 Nov 2025, 16:37 WIT
Mimika Mantapkan Langkah Menuju Smart City Humanis Melalui Transformasi Digital Papuanewsonline.com, Mimika — Kabupaten Mimika terus menunjukkan keseriusannya dalam menapaki jalur transformasi digital menuju pemerintahan modern yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui visi Smart City Humanis, pemerintah daerah berupaya menghadirkan tata kelola yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berakar pada nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Dewan Smart City ke-3 yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Senin (10/11/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim penyusun Masterplan Smart City Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa Mimika merupakan kabupaten pertama di Indonesia Timur yang bergabung dalam program nasional Smart City sejak tahun 2017. Langkah tersebut, kata Rettob, menjadi tonggak penting dalam perjalanan Mimika menuju tata kelola pemerintahan digital yang efisien, adaptif, dan akuntabel. “Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita ingin memastikan setiap inovasi digital benar-benar membantu masyarakat, bukan sekadar simbol kemajuan,” ujarnya tegas. Bupati Rettob menambahkan, berbagai terobosan digital yang telah dijalankan Pemkab Mimika, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan aplikasi Mimika Center, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan transparan. “Melalui MPP, warga bisa mengurus berbagai dokumen cukup di satu tempat. Sementara Mimika Center menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, saran, bahkan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi,” lanjutnya. Konsep Smart City yang diusung Mimika, menurut Bupati Rettob, bukan hanya soal kecanggihan sistem atau banyaknya aplikasi digital. Esensinya justru terletak pada kemampuan pemerintah mendengar, memahami, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif.. Sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat Smart City, Pemkab Mimika juga menyelenggarakan Innovation Week 2025, ajang tahunan yang memberi ruang bagi setiap OPD untuk menampilkan ide dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, berbagai inovasi ditampilkan — mulai dari aplikasi berbasis data kependudukan, sistem pemantauan infrastruktur, hingga program digitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Bupati Mimika yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap visi besar Mimika sebagai daerah pelopor transformasi digital di Papua. Menurutnya, pengembangan Smart City bukan hanya untuk mempermudah pelayanan publik, tetapi juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Mimika menegaskan dirinya sebagai daerah yang bukan hanya cerdas secara digital, tetapi juga humanis secara sosial. Bupati Johannes Rettob berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif mendukung visi ini agar Mimika menjadi contoh nyata penerapan Smart City yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Penulis: Jidan Editor: GF 11 Nov 2025, 16:34 WIT
Mimika Menuju Era Digital: Aplikasi “Mimika Center” Hadir Sebagai Pusat Layanan Aduan Cepat Papuanewsonline.com, Timika — Langkah nyata menuju kota cerdas semakin ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Setelah sukses mengintegrasikan berbagai sistem pemerintahan berbasis elektronik, kini Mimika bersiap meluncurkan aplikasi digital terbaru bernama “Mimika Center” — sebuah platform terpadu yang dirancang untuk menampung segala aspirasi, aduan, kritik, dan solusi masyarakat dalam satu genggaman. Aplikasi Mimika Center dijadwalkan resmi diluncurkan pada tahun 2026 dan akan tersedia di Play Store untuk perangkat Android. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Mimika dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka, efisien, cepat tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya saat membuka Rapat Dewan Smart City III di Timika (10/11/2025), menegaskan bahwa Mimika Center akan menjadi tulang punggung digitalisasi layanan publik di kabupaten tersebut. “Aplikasi Mimika Center akan menjadi rumah besar bagi semua aplikasi hasil inovasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan sistem ini, semua program akan lebih mudah dikontrol dan terintegrasi dalam satu wadah digital,” ujar Rettob. Lebih lanjut, Rettob menjelaskan bahwa sistem terintegrasi ini akan menghapus sekat antarinstansi, memudahkan koordinasi, dan memastikan setiap keluhan masyarakat direspons cepat oleh OPD terkait. “Kalau masyarakat melaporkan jalan rusak, otomatis laporan itu akan langsung diteruskan ke Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti. Kita ingin pelayanan publik tidak berhenti di meja birokrasi, tapi bergerak nyata di lapangan,” tambahnya tegas. Melalui Mimika Center, warga Mimika dapat melaporkan berbagai permasalahan — mulai dari kerusakan infrastruktur, pelayanan publik, kebersihan lingkungan, hingga kejadian darurat — secara langsung dari ponsel mereka. Setiap laporan akan masuk ke sistem berbasis data yang kemudian diteruskan secara otomatis kepada instansi terkait, dilengkapi dengan fitur pelacakan status laporan (tracking report) agar masyarakat dapat memantau sejauh mana tindak lanjut pemerintah. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur “Sampaikan Solusi”, yang memungkinkan masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan ide atau rekomendasi perbaikan. Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa Mimika Center akan menjadi aplikasi pelayanan publik digital pertama di Tanah Papua dengan sistem respons otomatis lintas instansi. Langkah ini, kata dia, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan transparansi, kecepatan layanan, dan keterbukaan informasi publik. Aplikasi ini nantinya juga akan terkoneksi dengan sistem informasi daerah lain, termasuk Mimika Smart Dashboard, yang menampilkan data statistik pelayanan publik secara real time. Dengan demikian, Bupati dan jajaran Forkopimda dapat memantau langsung setiap permasalahan warga dan memastikan tindak lanjut dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Peluncuran aplikasi Mimika Center merupakan salah satu tonggak penting dalam peta jalan (roadmap) Mimika Smart City 2026, yang menekankan lima pilar utama: tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi digital, lingkungan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Dalam tahap awal, Pemkab Mimika akan menggelar sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Mimika Center bagi masyarakat di berbagai distrik dan kelurahan. Program ini akan dibarengi dengan kampanye digital bertajuk “Laporkan, Pantau, dan Dapatkan Solusi!” untuk mendorong keterlibatan aktif warga. Dengan kehadiran Mimika Center, setiap warga memiliki peran langsung dalam memperbaiki layanan publik dan mengawal pembangunan daerah. Penulis: Jidan Editor: GF  11 Nov 2025, 16:18 WIT
Persejasi Papua Tengah Siap Berlaga Pada Walking Football Asia Pacific World Cup 2025 di Bali Papuanewsonline.com, Timika — Langkah besar akan diukir dari Tanah Amungsa, Papua Tengah. Tim Persejasi Papua Tengah resmi diumumkan sebagai wakil Indonesia dalam ajang bergengsi Walking Football Asia Pacific World Cup 2025, yang akan digelar di Bali pada 13–16 November 2025 mendatang. Kabar ini menjadi angin segar dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, yang menjadi basis utama tim tersebut. Kehadiran Persejasi di level internasional menunjukkan bahwa semangat olahraga dari timur Indonesia terus menyala, bukan hanya untuk kompetisi, tetapi juga untuk mengangkat martabat dan semangat kebersamaan bangsa. Dalam konferensi pers di Timika, Ketua KORMI Papua Tengah sekaligus Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa partisipasi Persejasi bukan hanya tentang berlaga di lapangan, tetapi juga tentang memperkenalkan Papua Tengah ke dunia. “Kami sangat bangga dengan kerja keras dan dedikasi seluruh tim. Keikutsertaan Persejasi adalah bukti kesiapan kita untuk bersaing di tingkat internasional,” ujar Rettob. “Semoga kepercayaan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa nama Papua Tengah dan Indonesia dengan semangat sportivitas dan kehormatan.” Rettob juga menekankan bahwa olahraga rekreasi seperti walking football memiliki nilai sosial yang tinggi — bukan hanya untuk kebugaran jasmani, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas lintas generasi dan daerah. “Walking football ini unik. Ia mengajarkan kita bahwa semangat juang tidak berakhir ketika usia bertambah. Justru di sinilah makna sejati dari sportivitas dan kebersamaan,” tambahnya dengan nada optimistis. Sementara itu, Ketua Persejasi Papua Tengah, Habel Taime, mengungkapkan bahwa timnya telah menjalani program latihan intensif di Timika selama beberapa bulan terakhir. Latihan ini meliputi peningkatan kebugaran, teknik dasar, serta simulasi pertandingan yang sesuai dengan aturan internasional walking football. “Kami tidak sekadar berangkat untuk tampil, tetapi ingin berprestasi dan memberi kebanggaan bagi Papua Tengah. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa dari Tanah Amungsa, atlet senior pun bisa mengharumkan nama bangsa,” ungkap Habel. Ia menambahkan, walking football juga menjadi wadah promosi gaya hidup sehat bagi masyarakat, terutama kalangan usia lanjut yang ingin tetap aktif berolahraga. Dengan mengusung slogan “Berjalan dengan Semangat, Bermain dengan Hati”, Persejasi Papua Tengah ingin mengajak masyarakat untuk terus bergerak, berolahraga, dan menjaga kesehatan. Kehadiran Persejasi Papua Tengah di ajang Walking Football Asia Pacific World Cup 2025 bukan sekadar representasi olahraga, tetapi juga diplomasi budaya dan identitas daerah. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap olahraga komunitas dan rekreasi, Papua Tengah ingin menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan keindahan karakter orang Papua bisa bersinar di panggung global. Ajang yang diikuti berbagai negara kawasan Asia Pasifik ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring internasional dan mempromosikan potensi daerah. Selain berkompetisi, tim juga dijadwalkan mengikuti forum persahabatan antar-negara, pameran budaya, dan promosi pariwisata Papua Tengah di arena kegiatan. “Kami ingin membawa pesan bahwa Papua Tengah bukan hanya kaya alam, tetapi juga kaya semangat dan talenta. Persejasi adalah wajah baru Papua yang disiplin, sehat, dan berprestasi,” tegas Johannes Rettob. Walking football — olahraga turunan dari sepak bola konvensional — dikenal sebagai olahraga inklusif yang diperuntukkan bagi usia 40 tahun ke atas. Dengan aturan unik seperti larangan berlari dan kontak fisik berlebihan, cabang ini mengutamakan strategi, ketenangan, dan kerja sama tim. Kehadiran Persejasi Papua Tengah di ajang internasional membuktikan bahwa usia bukanlah batasan untuk berprestasi. Justru, pengalaman dan ketekunan menjadi modal utama untuk bersaing di ajang ini. “Kami harap kiprah Persejasi dapat menginspirasi banyak orang di Indonesia untuk tetap aktif dan percaya diri, bahwa semangat berolahraga tidak boleh padam hanya karena umur,” ujar Habel Taime menutup sesi wawancara. Menjelang keberangkatan ke Bali, tim Persejasi dijadwalkan melakukan pemantapan akhir yang difokuskan pada taktik permainan dan penguatan mental bertanding. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama KORMI Papua Tengah akan memberikan dukungan penuh, baik secara logistik maupun moral, agar para pemain tampil maksimal di kompetisi. Dengan komposisi pemain berpengalaman dan semangat yang membara, Persejasi Papua Tengah bertekad pulang membawa hasil terbaik untuk Indonesia. “Kemenangan bukan hanya soal skor, tapi tentang membawa nama daerah dan bangsa dengan terhormat. Kami siap berjuang,” pungkas Rettob.   Penulis: Jidan Editor: GF 11 Nov 2025, 16:12 WIT
Pembangunan Jembatan Apung di Desa Ipayea, Kampung Ipiri Mulai Dikerjakan Papuanewsonline.com, Desa Ipayea, Kampung Ipiri — Pembangunan jembatan apung di Desa Ipayea, Kampung Ipiri, resmi dimulai pada 28 Oktober 2025. Proyek ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur desa, terutama untuk mendukung akses transportasi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada jalur air. Pantauan di lapangan pada Selasa (11/11/2025) menunjukkan, pekerjaan konstruksi telah dimulai dengan tahap pemasangan pondasi dan pelampung utama jembatan. Warga sekitar tampak antusias menyambut pembangunan tersebut, karena diyakini akan memberikan dampak besar bagi aktivitas harian mereka. “Jembatan ini akan sangat membantu kami untuk menyeberang dengan lebih mudah, terutama saat air pasang. Selama ini kami hanya menggunakan perahu kecil,” ujar salah satu warga, Mama Maria, sambil tersenyum. Sementara itu, Om Yul, salah satu pekerja yang turut mengerjakan proyek tersebut, menjelaskan bahwa pihak pelaksana melakukan sejumlah penyesuaian teknis di lapangan. Hal itu dilakukan agar jembatan apung dapat berfungsi dengan baik sesuai kondisi geografis dan karakteristik arus air di wilayah tersebut. “Desain awal dari konsultan tidak sepenuhnya cocok dengan situasi di lapangan. Jadi kami melakukan beberapa perubahan teknis supaya jembatan ini benar-benar aman dan bisa bertahan lama,” ungkapnya. Penyesuaian tersebut meliputi tata letak pelampung, jarak antar-modul, serta material pengikat agar mampu menahan perubahan pasang surut air laut yang cukup tinggi di wilayah pesisir Ipiri. Proyek jembatan apung ini dikerjakan oleh tim Kcewe, dengan melibatkan sejumlah tenaga kerja lokal dari Desa Ipayea. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pengerjaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Menurut informasi yang diperoleh, pengerjaan jembatan dijadwalkan selesai dalam beberapa bulan ke depan, dengan target rampung sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. “Kami bekerja siang dan malam agar proyek ini selesai tepat waktu. Masyarakat juga banyak membantu, misalnya dalam pengangkutan bahan dan penyediaan kebutuhan lapangan,” tambah Om Yul. Jembatan apung ini nantinya akan menjadi penghubung utama antara Desa Ipayea dengan wilayah sekitar Kampung Ipiri. Keberadaannya diproyeksikan mampu memperlancar distribusi hasil tangkapan nelayan, mempermudah anak-anak bersekolah, serta meningkatkan konektivitas antar-kampung di daerah pesisir. “Kalau jembatan ini sudah jadi, hasil tangkapan nelayan bisa lebih cepat dibawa ke pasar. Kami berharap pembangunan seperti ini terus dilakukan di wilayah pesisir lain,” kata Elyas, tokoh masyarakat setempat. Pemerintah daerah melalui dinas terkait menyampaikan apresiasi terhadap dukungan warga dan berharap proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pembangunan antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat.   Penulis: Hendrik Editor: GF 11 Nov 2025, 16:07 WIT
Awasi Dana Desa, Kejati Papua dan Pemprov Papua Pegunungan Resmi Teken MoU Papuanewsonline.com, Wamena — Langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Tanah Papua kini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MoU) tentang Pengawalan dan Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di Provinsi Papua Pegunungan Wamena, Selasa  (11/11/2025).Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., menegaskan bahwa kerja sama ini bukan seremoni administratif belaka, melainkan bentuk sinergi nyata antara lembaga hukum dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. “Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memitigasi risiko hukum sejak awal. Namun jika ditemukan niat jahat — mens rea dan actus reus — maka penegakan hukum tetap dilakukan tanpa pandang bulu,” tegas Kajati Hendrizal disambut tepuk tangan peserta.Menurutnya, MoU ini merupakan bagian dari kontribusi Kejaksaan dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam tiga pilar utama yaitu, Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, Reformasi hukum dan birokrasi yang kuat, serta Pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.“Kejaksaan harus menjadi katalisator, bukan intimidator. Kita kawal agar setiap rupiah dana desa benar-benar sampai ke rakyat,” ujarnya.Kerja sama ini memusatkan perhatian pada penguatan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengawal pemanfaatan dana desa dan program Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.Langkah ini merupakan tindak lanjut dari sinergi nasional antara Kemendes PDTT dan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI, yang menekankan deteksi dini dan pencegahan potensi penyimpangan dana publik.Kajati Hendrizal menegaskan, Kejaksaan akan berperan aktif memastikan setiap kebijakan dan proyek di Papua Pegunungan tepat sasaran. “Kita ingin pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya dengan nada tegas namun humanis.Kajati Papua juga menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang humanis berbasis Restorative Justice. Menurutnya, Rumah Restorative Justice di Tanah Papua tidak sekadar ruang penyelesaian perkara, melainkan juga pusat edukasi hukum dan pelestarian nilai adat.“Keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi memulihkan harmoni sosial. Papua Pegunungan punya nilai-nilai luhur yang harus menjadi bagian dari sistem hukum modern,” ujarnya.Ia menambahkan, penegakan hukum di Papua harus mampu membaca konteks sosial dan budaya masyarakat setempat — mengedepankan kearifan lokal tanpa kehilangan ketegasan hukum.Menutup sambutannya, Kajati Hendrizal Husin menegaskan, penandatanganan MoU ini adalah garis start, bukan garis finis.“Kerja sama ini bukan sekadar janji di atas kertas. Ini tekad bersama untuk membangun Papua Pegunungan yang lebih maju, bersih, dan bermartabat,” tegasnya sebelum menutup pidato dengan pantun.Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan melalui Sekretaris Daerah, Drs. Demianus Wasuok, SIEP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kajati Papua dan jajarannya.“Ini bukti Kejaksaan hadir bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun Papua Pegunungan yang lebih baik,” ujar Sekda mewakili Gubernur.Kegiatan penandatanganan MoU ini dihadiri oleh seluruh Bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, menandai komitmen bersama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat transparansi program kerja pemerintah daerah. (GF) 11 Nov 2025, 16:01 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan: Pegawai yang Sudah Dapat SK Jangan Minta Dipindahkan Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang telah menerima Surat Keputusan (SK) penempatan agar tidak meminta mutasi atau pindah tugas secara sepihak. Penegasan ini disampaikan Bupati dalam kegiatan pemerintahan yang digelar di Boven Digoel, Senin (10/11/2025). Dalam arahannya, Bupati Roni Omba menekankan pentingnya kedisiplinan dan loyalitas pegawai terhadap instansi tempat mereka bertugas. Ia menilai, seringnya permintaan mutasi setelah menerima SK justru menghambat kinerja pemerintahan dan pemerataan pelayanan di tingkat distrik maupun kampung. “Pegawai yang sudah menerima SK dan sudah ditempatkan di Badan, Dinas, atau Distrik, tidak perlu lagi meminta dipindahkan. Kecuali bagi mereka yang memang ingin mengabdi di distrik atau kampung — seperti guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pelayanan masyarakat lainnya,” tegas Bupati Roni Omba. Menurut Roni Omba, ASN harus memiliki komitmen untuk menjalankan tugas di mana pun mereka ditempatkan, karena semua wilayah di Kabupaten Boven Digoel membutuhkan pelayanan publik yang merata. “Jangan memilih-milih tempat tugas. Dimanapun ditempatkan, ASN harus siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, bukan mencari kenyamanan pribadi,” ujarnya menambahkan. Pernyataan ini mendapat perhatian serius dari para pegawai yang hadir dalam kegiatan tersebut. Banyak di antara mereka mengakui pentingnya arahan Bupati sebagai bentuk pembinaan moral dan kedisiplinan pegawai. Kebijakan Bupati Roni Omba ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik hingga ke pelosok daerah. Dengan memastikan ASN tetap di tempat tugas sesuai SK, pelayanan pemerintahan di wilayah distrik dan kampung dapat berjalan optimal. Selain itu, Bupati berharap kebijakan ini bisa menekan kekosongan tenaga di wilayah terpencil yang selama ini sering terjadi akibat banyaknya pegawai yang meminta pindah ke kota. “Kalau semua ingin kerja di kota, lalu siapa yang akan melayani masyarakat di kampung? Kita harus ingat, kehadiran ASN di lapangan adalah ujung tombak pembangunan,” tutur Bupati dengan tegas. Bupati juga mengingatkan seluruh pegawai agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga etika dalam melayani masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh semangat dan dedikasi ASN sebagai pelaksana di lapangan. “ASN harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Tunjukkan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani. Itulah bentuk pengabdian sejati kepada bangsa dan daerah,” pungkasnya. Dengan penegasan ini, Bupati berharap seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat bekerja dengan lebih disiplin, fokus, dan loyal terhadap amanah yang diberikan.   Penulis : Hendrik Editor: GF 11 Nov 2025, 00:06 WIT
Berita utama
Kepala PPKAD Benarkan SILPA APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 1,1 Triliun 01 Jul 2026, 20:47 WIT
Duduki Jabatan Strategis Mabes Polri, Wakapolda Maluku Resmi Berpangkat Irjen 01 Jul 2026, 19:39 WIT
APBD Mimika Tahun 2025 Diduga Bocor 1,1 Triliun 01 Jul 2026, 16:44 WIT
Hukum Masuk Tembok: Law Firma Golda Ajak Warga Binaan Lapas Timika Kenal Hak & Kewajiban 28 Jun 2026, 14:58 WIT
Judi Ayam, Dadu & Togel Kilo 10 Diduga Kebal Hukum 26 Jun 2026, 02:09 WIT
Berita Terbaru
OJK Papua Imbau Warga Waspada Penipuan Digital, Aplikasi YUDIA Dihentikan 01 Jul 2026, 23:20 WIT
Dinkes Mimika Gelar Workshop Penanganan Filariasis, Perkuat Pencegahan Sejak Dini 01 Jul 2026, 21:54 WIT
Kapolda Maluku Gelar Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 01 Jul 2026, 21:52 WIT
"KNPI Bukan Rumah Preman!" Tokoh Pemuda Desak Stop Lempar Kursi, Musdat Selesai Hari Ini 01 Jul 2026, 21:36 WIT
Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda 01 Jul 2026, 21:17 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT