Realisasi APBD Mimika Disorot, Dewan Adat dan Pengusaha Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi

Papuanewsonline.com, Mimika – Lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat Papua. Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsen Oniyoma, bersama Aliansi Peduli Pengusaha Papua Kabupaten Mimika melalui Ketua Faya Naa menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait kondisi tersebut.

Dalam pernyataannya, mereka menilai keterlambatan realisasi anggaran berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik negeri, lima suku kekerabatan, serta Orang Asli Papua secara umum.

Kabupaten Mimika diketahui memiliki APBD tahun 2026 sekitar Rp5,6 hingga Rp5,7 triliun. Namun hingga pertengahan Mei 2026, realisasi anggaran disebut baru mencapai sekitar 11,38 persen. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena perputaran ekonomi daerah belum berjalan maksimal.

Mereka mempertanyakan lambatnya realisasi anggaran meski APBD telah ditetapkan sejak awal tahun. Dalam pernyataan tersebut, muncul pertanyaan terkait kemungkinan adanya persoalan administrasi maupun tarik-menarik kepentingan tertentu yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan proyek pemerintah.

“Kenapa realisasi anggaran begitu lambat, padahal APBD sudah ditetapkan sejak awal tahun? Apakah ini murni persoalan administrasi? Ataukah ada tarik-menarik kepentingan tertentu? Atau jangan sampai ada praktik menahan proyek dan anggaran hingga akhir tahun yang akhirnya merugikan rakyat?” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.

Dewan Adat dan Aliansi Pengusaha Papua menilai dampak paling besar dirasakan masyarakat kecil. Pengusaha lokal disebut belum dapat bergerak karena proyek pemerintah belum berjalan, sementara pencari kerja Orang Asli Papua masih banyak yang menganggur. Mama-mama Papua, petani, hingga pelaku UMKM juga dinilai mengalami tekanan ekonomi akibat lambatnya perputaran uang daerah.

Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsen Oniyoma, menegaskan bahwa pembangunan di Mimika harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan Orang Asli Papua.

“Masyarakat adat bukan penonton di atas tanahnya sendiri. APBD harus dirasakan rakyat. Jangan sampai anggaran besar tetapi ekonomi masyarakat tetap lumpuh.”

Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Pengusaha Papua Kabupaten Mimika, Faya Naa, menilai keterlambatan pelaksanaan proyek pemerintah sangat memukul pengusaha lokal Papua. Menurutnya, kondisi tersebut membuat roda ekonomi daerah berjalan lambat dan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Jika proyek dan kegiatan terlambat berjalan, maka yang mati pertama adalah ekonomi rakyat kecil. Pengusaha lokal kesulitan bergerak, tenaga kerja tidak terserap, dan perputaran uang di daerah menjadi macet.”

Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mempercepat proses tender dan pelaksanaan kegiatan, mengutamakan pengusaha lokal serta tenaga kerja Orang Asli Papua, dan membuka transparansi terkait hambatan realisasi anggaran. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pola penumpukan proyek pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, Dewan Adat dan Aliansi Peduli Pengusaha Papua mengajak DPRK, tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBD agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Mereka menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, tetapi menyangkut hak hidup masyarakat Papua di atas tanahnya sendiri. (GF)