Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan perlengkapan masjid secara simbolis kepada pengelola sekolah.Dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menyampaikan bahwa pembangunan SMA KTB merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya di bidang penguatan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.“Pada hari ini, alhamdulillah, saya bersama Yayasan Karabangsa, perwakilan filantropi, Polda Jawa Barat, dan Kapolres menyaksikan langsung progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.Ia menjelaskan, SMA KTB menjadi salah satu sekolah unggulan yang dihadirkan Polri sebagai kontribusi nyata dalam ekosistem pendidikan nasional. Dari sepuluh sekolah unggulan yang menjadi kebijakan pemerintah, Polri turut menghadirkan satu sekolah unggulan berbasis pembinaan karakter, akademik, dan kepemimpinan.“Bapak Kapolri berkomitmen untuk ikut mempersiapkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Berdasarkan hasil pemantauan bersama Yayasan Karabangsa dan seluruh tim, progres pembangunan SMA KTB saat ini telah mencapai 43 persen hanya dalam waktu lima setengah bulan. Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 40 persen.“Artinya, dari target 40 persen, kita telah melampaui sebesar 3 persen. Kita optimistis pada bulan Juli, insyaallah, bangunan ini sudah dapat dimanfaatkan oleh siswa SMA KTB,” jelas Wakapolri.SMA KTB Gunung Sindur nantinya akan digunakan oleh siswa angkatan pertama yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Global Darussalam Yogyakarta, sekaligus untuk angkatan kedua yang direncanakan mulai belajar langsung di Gunung Sindur.Untuk diketahui, angkatan pertama SMA KTB berjumlah 120 siswa, sementara angkatan kedua direncanakan sebanyak 180 siswa. Proses rekrutmen angkatan kedua telah dilaksanakan pada akhir pekan lalu dan diikuti lebih dari 14.000 siswa SMP dari seluruh Indonesia.“Seleksi menggunakan standar tes nasional sekolah unggulan dengan kriteria khusus. Dari lebih dari 14.000 peserta, akan diseleksi menjadi 3.000 peserta di tingkat provinsi, kemudian sekitar 400 peserta di tingkat pusat,” ungkapnya.Seleksi tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026, sedangkan seleksi tingkat pusat akan dilaksanakan di Akademi Kepolisian. Penetapan peserta terpilih direncanakan dilakukan setelah Lebaran.Wakapolri juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan SMA KTB, mulai dari filantropi, kontraktor, tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga warga sekitar.“Seluruh masyarakat sangat mendukung karena sekolah ini mempersiapkan aset-aset bangsa. Tidak ada satu negara pun yang maju tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.Ia menambahkan, lulusan SMA KTB diproyeksikan dapat melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik di dalam maupun luar negeri, serta ke berbagai akademi terbaik di Indonesia. Selain itu, kehadiran SMA KTB juga sejalan dengan dukungan Polri terhadap program sekolah rakyat yang digagas pemerintah.“Melalui sekolah unggulan ini, kita mempersiapkan kader-kader bangsa,” pungkas Wakapolri. PNO-12
12 Jan 2026, 16:28 WIT
PangkoGabwilhan III Pimpin Penanaman 1.500 Pohon Mangrove di Pantai Saubeba
Papuanewsonline.com, Manokwari Utara – Dalam rangka memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P., bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru serta unsur Forkopimda Papua Barat melaksanakan penanaman 1.500 pohon mangrove di Pantai Saubeba, Distrik Manokwari Utara, Papua Barat, Jumat (09/01/2026).Dalam kegiatan tersebut, Pangkogabwilhan III, Pangdam XVIII/Kasuari, serta unsur Forkopimda Papua Barat, memberikan tali asih kepada masyarakat setempat. sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.Pangkogabwilhan III menyampaikan bahwa penanaman mangrove bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, khususnya di Papua Barat yang memiliki garis pantai luas dan potensi mangrove yang besar. Mangrove berperan penting dalam mencegah abrasi serta menjadi habitat biota laut yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kegiatan penanaman mangrove dilakukan oleh seluruh peserta kegiatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia. PNO-12
11 Jan 2026, 12:19 WIT
14.582 Pelajar Bersaing Dalam Merebutkan 180 Kuota SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sebanyak 14.582 pelajar dari seluruh Indonesia mengikuti seleksi penerimaan Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara, sekolah unggulan berasrama yang diinisiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI). Seleksi ini digelar secara nasional dan berjenjang untuk menjaring calon pemimpin muda bangsa berbasis potensi, meritokrasi, dan kualitas sumber daya manusia.Rangkaian seleksi nasional diawali dengan pelaksanaan Nusantara Standard Test (NST) atau Tes Potensi Akademik (TPA) yang berlangsung pada Sabtu, 10 Januari 2026, pukul 08.30 WIB, di Gedung Badhawa STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.Pelaksanaan NST juga dihadiri sejumlah tokoh pendidikan dan mitra strategis, di antaranya Dewan Pembina YPKBI Miftah Nur Sabri, COO Jakarta Intercultural School Easy Arisarwindha, Senior Director Putera Sampoerna Foundation Elan Merdy, Kepala Divisi Digital Retail Banking PT BRI Dr. Kaspar Situmorang, Ketua Umum ILUNI UI periode 2022–2025 Dr. Ir. Didit Ratam, MBA, serta perwakilan dunia pendidikan dan industri lainnya.Dalam keterangannya, Wakapolri menegaskan bahwa seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung penjaringan talenta nasional.“Hari ini kita melihat dukungan nyata dari berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Kehadiran langsung Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Menteri Komunikasi dan Digital menjadi bukti keseriusan negara dalam membangun ekosistem pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia masa depan,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.Ia menjelaskan, mekanisme seleksi dirancang berlapis dan berkeadilan. Tahap awal dilakukan di daerah melalui Polda masing-masing dengan menyaring 20 persen peserta dengan nilai tertinggi. Dari proses tersebut, 400 peserta terbaik akan mengikuti Seleksi Pusat di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang pada akhir Maret hingga awal April 2026 untuk memperebutkan 180 kursi siswa terpilih.“Akpol menjadi lokasi seleksi akhir. Di sana para peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, tes psikologi, penelitian personel, hingga tes kesamaptaan jasmani. Kami ingin memastikan siswa terpilih tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap secara mental, fisik, serta memiliki karakter dan budi pekerti yang kuat,” tegas Wakapolri.Animo masyarakat terhadap SMA Kemala Taruna Bhayangkara terus meningkat. Pada seleksi Angkatan Kedua ini, jumlah pendaftar melonjak signifikan dibandingkan Angkatan Pertama tahun sebelumnya yang diikuti sekitar 11.765 peserta dengan 120 siswa terpilih. Peningkatan tersebut mencerminkan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan dan pola pembinaan yang dikembangkan.SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerapkan kurikulum berbasis International Baccalaureate (IB) sebagai standar akademik internasional. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, serta wawasan global, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.Seluruh rangkaian seleksi Angkatan Kedua dijadwalkan berakhir dengan pengumuman kelulusan pada Mei 2026. Para siswa terpilih akan mengikuti pendidikan unggulan berasrama sebagai kontribusi nyata Polri bersama YPKBI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
11 Jan 2026, 12:01 WIT
Nusantara Standard Test 2026 Perkuat Seleksi Nasional Angkatan ke-2 SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Jakarta - Nusantara Standard Test (NST) Tahun 2026 menjadi instrumen utama dalam proses seleksi penerimaan siswa baru Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Tes Potensi Akademik (TPA) ini diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), Sabtu (10/1/2026), sebagai bagian dari upaya penjaringan talenta nasional berbasis potensi dan meritokrasi.Pelaksanaan NST 2026 berlangsung di Gedung Badhawa STIK-PTIK, Jakarta, mulai pukul 08.30 WIB dengan sistem pengawasan digital berlapis. Sebanyak 176 operator pengawas pusat diterjunkan dengan rasio satu proktor untuk 23 peserta, guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.Seleksi Angkatan Kedua ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan seleksi Angkatan Pertama pada tahun sebelumnya yang menjaring 120 siswa terpilih dari lebih dari 11 ribu pendaftar secara nasional. Pengalaman tersebut menjadi dasar penyempurnaan sistem seleksi, baik dari aspek teknis pelaksanaan maupun penguatan instrumen penilaian berbasis potensi akademik.Antusiasme masyarakat terhadap SMA Kemala Taruna Bhayangkara terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun ini, jumlah pendaftar tercatat mencapai 14.582 peserta terverifikasi, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring meningkatnya minat tersebut, kuota penerimaan Angkatan Kedua ditetapkan sebanyak 180 siswa terbaik dari seluruh Indonesia.Pelaksanaan seleksi NST 2026 juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Ketua Pembina YPKBI Dirgayuza Setiawan. Kehadiran lintas kementerian dan pemangku kepentingan tersebut menegaskan kuatnya dukungan negara terhadap program penjaringan dan pembinaan talenta nasional melalui pendidikan menengah unggulan.Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pelaksanaan NST 2026 menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem pendidikan nasional yang berorientasi pada kualitas dan keadilan.“Kami bersama Mas Dirgayuza sangat bersemangat hari ini. Kehadiran langsung Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap program seleksi yang kami selenggarakan,” ujar Wakapolri.Menurutnya, NST dirancang untuk memastikan proses seleksi tidak bergantung pada latar belakang sekolah maupun wilayah asal peserta, melainkan murni pada kemampuan berpikir kritis, logika formal, dan daya nalar tingkat tinggi. Hal ini menjadi fondasi penting bagi calon siswa yang nantinya akan menempuh kurikulum International Baccalaureate (IB) Diploma.“Melalui NST, kami ingin memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi terbaiknya. Ini adalah bagian dari komitmen bersama dalam menyiapkan generasi unggul yang berdaya saing global,” jelasnya.Program SMA Kemala Taruna Bhayangkara selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Polri bersama YPKBI dan para pemangku kepentingan berkomitmen menghadirkan sistem seleksi dan pembinaan yang kredibel, adaptif, serta relevan dengan tantangan masa depan, sebagai kontribusi nyata dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. PNO-12
11 Jan 2026, 11:45 WIT
Polda Maluku Klarifikasi Dugaan Praktik Curang: Seleksi SIP TA 2026 Berjalan Sesuai Ketentuan Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan bahwa proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan dengan prinsip BeTAH yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Penegasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan praktik curang dalam seleksi SIP di Polda Maluku.Polda Maluku menyatakan bahwa pemberitaan media online yang menyebut "Adanya dugaan Praktek Curang Seleksi SIP TA 2026 di Polda Maluku", terkait dengan kelulusan salah satu peserta seleksi, yakni Bripka ST, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.Bripka ST dinyatakan lulus terpilih Seleksi SIP Angkatan 55–56 melalui kuota Penghargaan Kapolri, yang merupakan salah satu jalur resmi dalam pendidikan pengembangan Polri. Jalur ini diberikan kepada anggota yang memperoleh penghargaan pimpinan atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian.“Perlu dipahami bahwa pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) merupakan pendidikan pengembangan karier, dan di dalamnya terdapat jalur penghargaan pimpinan. Dalam hal ini penghargaan bapak Kapolri dan penghargaan bapak Kapolda Maluku. Penilaian terhadap jalur ini merupakan hak prerogatif pimpinan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang sah,” jelas kabid Humas Polda Maluku.Terkait proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Karo SDM Polda Maluku menegaskan bahwa Bripka ST mengikuti seluruh tahapan seleksi dari awal hingga akhir, sebagaimana peserta lainnya. Tidak ada tahapan yang dilewati atau dikecualikan. Hal ini dibuktikan dengan absensi kehadiran Bripka ST dan berita acara pelaksanaan seleksi. Jadi tidak benar bahwa bripka ST tidak mengikuti tahapan seleksi Tes Pengetahuan Kepolisian (TPK).Dengan demikian, pemberitaan yang menyebutkan adanya praktik curang dalam proses seleksi SIP TA 2026 di Polda Maluku tidak sesuai dengan fakta di lapangan.Menanggapi isu mengenai nilai psikotes yang disebut tidak memenuhi passing grade, Karo SDM Polda Maluku menjelaskan bahwa jalur Penghargaan dalam seleksi pendidikan pengembangan yaitu“Salah satu ketentuan pada jalur Penghargaan adalah telah dilakukan pemetaan personel yang mendapatkan penghargaan oleh Biro SDM Polda Maluku. Pemetaan ini menjadi bagian dari sistem pembinaan karier yang terintegrasi dan sah secara organisasi,” tegasnya.Polda Maluku memastikan bahwa seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan internal Polri, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas.Polda Maluku dibawah kepemimpinan Irjen Pol.Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.SI, berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan seleksi pendidikan dan pembinaan personel yang bersih dari praktik KKN. Setiap tahapan seleksi diawasi secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.“Polda Maluku terbuka terhadap klarifikasi dan pengawasan publik, namun mengimbau agar dalam pemberitaan disampaikan secara berimbang, sesuai fakta, tidak berpersepsi, serta tidak membentuk opini publik yang menyesatkan,” tutup Kabid Humas. PNO-12
09 Jan 2026, 20:38 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan Bantuan Pangan Nasional Wajib Tepat Sasaran dan Bebas Keterlambatan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Nasional harus tepat
sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Berdasarkan data
pemerintah daerah, sekitar 5.000 orang telah terdaftar sebagai penerima manfaat
program bantuan tersebut di Kabupaten Boven Digoel.Penegasan ini disampaikan Bupati saat melakukan kunjungan
dan pengecekan langsung ke Gudang Bulog Boven Digoel pada Kamis (8/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Roni Omba memastikan kesiapan logistik sekaligus
menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses distribusi bantuan.Bupati meminta aparat pemerintah di tingkat distrik dan
kampung untuk bertanggung jawab penuh dalam mengawal penyaluran bantuan agar
tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan. Ia menegaskan bahwa seluruh
mekanisme distribusi telah disiapkan dan tidak boleh ada alasan teknis yang
menghambat penyaluran kepada masyarakat.“Bantuan ini harus sampai ke tangan masyarakat. Tidak ada
alasan, karena semua sudah dianggarkan, termasuk transportasi. Saya akan turun
langsung ke lapangan untuk mengecek dan memastikan bantuan benar-benar diterima
oleh warga,” tegas Roni Omba.Menurutnya, pengawasan langsung dari pemerintah daerah
menjadi langkah penting untuk memastikan program nasional ini berjalan sesuai
tujuan. Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dinilai berpotensi
merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.Roni Omba menambahkan bahwa Bantuan Pangan Nasional
merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu meringankan beban
masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi dan kondisi geografis wilayah
Boven Digoel yang tidak mudah dijangkau.Selain itu, ia menekankan pentingnya prinsip transparansi
dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Aparat pelaksana
diminta bekerja profesional dan memastikan data penerima manfaat benar-benar
sesuai dengan kondisi di lapangan.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berkomitmen untuk terus
melakukan pengawasan serta evaluasi agar bantuan pangan dapat memberikan dampak
nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah secara
berkelanjutan. Penulis: HendEditor: GF
09 Jan 2026, 00:32 WIT
Polri Lakukan Transformasi Dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Perlindungan terhadap perempuan dan anak terus menjadi perhatian serius di tingkat nasional maupun internasional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.Di Indonesia, perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah, seiring masih tingginya kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang menimpa kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis sebagai penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.Sejalan dengan dinamika sosial dan tuntutan reformasi kelembagaan, Polri terus melakukan transformasi dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban.Komitmen ini juga diperkuat dengan berbagai landasan hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif HAM.Di sisi lain, Polri menyadari masih adanya tantangan di lapangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, stigma terhadap korban, hingga perlunya peningkatan kapasitas personel dalam memahami isu gender dan kelompok rentan. Oleh karena itu, Polri secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan, penyusunan SOP, kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan kualitas pendidikan internal.Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut, Polri berencana memasukkan Mata Kuliah Perempuan dan Kelompok Rentan ke dalam kurikulum S1 Bintara Polwan yang diselenggarakan di STIK–PTIK. Langkah ini diharapkan dapat membekali para Polwan sejak dini dengan perspektif gender, perlindungan kelompok rentan, serta kemampuan penanganan kasus secara lebih sensitif dan profesional.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penguatan kurikulum pendidikan merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang Polri dalam perlindungan perempuan dan anak.“Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga pada penguatan di hulu melalui pendidikan," ujarnya, Jum'at (2/1/2026).Rencana dimasukkannya mata kuliah perempuan dan kelompok rentan dalam kurikulum S1 Bintara Polwan di STIK–PTIK merupakan bentuk komitmen Polri untuk mencetak personel yang profesional, humanis, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu perlindungan kelompok rentan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.Ia menambahkan, melalui penguatan kurikulum, peningkatan kapasitas personel, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Polri berharap dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih komprehensif, inklusif, serta berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan. PNO-12
02 Jan 2026, 21:37 WIT
Edukasi Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Diri Diberikan Densus 88 Kepada Pelajar
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya pencegahan radikalisme dan kekerasan pada anak terus diperkuat sejak usia pelajar. Kasatgas Wilayah (Kasatgaswil) Maluku Densus 88 Antiteror Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi kebangsaan (sosbang) kepada perwakilan Gugus Depan (Gudep) Pramuka tingkat SMP dan SMA se-Maluku dalam rangka Perkemahan Akhir Tahun XI, Selasa (30/12/2025).Kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan UIN A.M. Sangadji Ambon ini diikuti oleh 110 peserta, dan dilaksanakan melalui kerja sama antara Densus 88 AT Polri dengan Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon.Kasatgaswil Maluku Densus 88 AT Polri, KBP I Wayan Sukarena, S.Pd., M.M., hadir langsung sebagai narasumber utama dengan menyampaikan materi bertajuk “Pencegahan Radikalisasi dan Kekerasan pada Anak sebagai Pedoman Literasi Digital serta Upaya Penguatan Keamanan Diri bagi Pelajar.”Dalam paparannya, KBP I Wayan Sukarena mengapresiasi panitia Perkemahan Akhir Tahun XI atas kesempatan dan ruang edukatif yang diberikan kepada Densus 88 untuk berkontribusi dalam penguatan wawasan kebangsaan dan perlindungan pelajar dari pengaruh paham ekstrem.“Pelajar merupakan kelompok rentan yang harus dibekali kemampuan literasi digital, ketahanan mental, serta kesadaran keamanan diri agar tidak mudah terpapar radikalisme dan kekerasan, baik di dunia nyata maupun ruang digital,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan secara komprehensif tentang pencegahan radikalisasi dan kekerasan pada anak, termasuk paparan mengenai rangkaian aksi teror di Indonesia, pengertian IRET (Ideologi Radikal, Ekstremisme, dan Terorisme), klaster ekstremisme berbasis kekerasan, hingga tahapan proses radikalisasi yang kerap menyasar generasi muda.Dalam sesi edukatif tersebut, peserta juga diberikan pemahaman terkait tren dan modus baru terorisme, alasan anak menjadi sasaran utama kelompok ekstrem, serta analisis kasus pelaku bom yang melibatkan pelajar, termasuk kasus di SMAN 72 Jakarta Utara.Tak hanya itu, KBP I Wayan Sukarena turut menyoroti perundungan (bullying) sebagai salah satu ancaman serius bagi pelajar. Ia menguraikan dampak psikologis perundungan terhadap anak, regulasi terkait perlindungan peserta didik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023, serta keterkaitan antara perundungan dengan potensi kerentanan terhadap paham kekerasan.Materi lainnya meliputi kekerasan dalam permainan daring, tanda-tanda awal teman yang mulai terpapar paham radikal, ciri-ciri narasi berbahaya yang perlu diwaspadai, cara merespons secara tepat, langkah melindungi diri dari konten ekstrem, hingga pentingnya penggunaan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.Kegiatan ditutup dengan imbauan dan pesan pencegahan agar para pelajar senantiasa menjunjung nilai kebangsaan, toleransi, serta aktif menjadi agen perdamaian di lingkungan sekolah maupun masyarakat.Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Densus 88 AT Polri di Perkemahan Pramuka se-Maluku ini menunjukkan pendekatan preventif, humanis, dan edukatif dalam upaya penanggulangan terorisme. Dengan menyasar pelajar SMP dan SMA, langkah ini dinilai strategis untuk membangun ketahanan ideologi dan literasi digital sejak dini.Kolaborasi antara aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan gerakan kepramukaan mencerminkan sinergi lintas sektor yang penting dalam menghadapi tantangan radikalisme di era digital. Edukasi yang disampaikan secara dialogis dan kontekstual diharapkan mampu membentuk generasi muda Maluku yang cerdas, kritis, serta tangguh terhadap pengaruh kekerasan dan ekstremisme. PNO-12
31 Des 2025, 08:57 WIT
Brimob Polda Sumut Bantu Bersihkan SMP Negeri 1 Tanjung Pura dari Genangan Lumpur Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalyon A Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan pasca bencana banjir di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi terdampak yang menjadi fokus utama kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, yang mengalami dampak cukup signifikan akibat genangan lumpur dan material sisa banjir.SMP Negeri 1 Tanjung Pura merupakan sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi, karena salah satu sekolah tertua dikabupaten langkat. Pada masa kolonial Belanda, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi kalangan bangsawan atau petinggi pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sekolah tersebut secara resmi ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini, serta terus berperan penting dalam dunia pendidikan di Tanjung Pura.Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut telah memasuki hari kelima, dengan fokus membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan maksimal agar lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Direncanakan, dalam dua hari ke depan, SMP Negeri 1 Tanjung Pura sudah dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar, menyambut tahun ajaran baru.Bantuan dan keterlibatan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kehadiran aparat kepolisian tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pihak sekolah, para siswa, serta orang tua murid di wilayah Tanjung Pura.Melalui kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut menegaskan komitmen dan semangat pengabdian Polri, dengan menjunjung tinggi prinsip Polri siap membantu dan melayani masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam penanggulangan bencana serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
29 Des 2025, 22:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
