Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pendidikan
Homepage
Polri Gelar Forum Belajar Bersama Bahas Strategi Komunikasi Krisis
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri melalui Posko Presisi menggelar Forum Belajar Bersama bertemakan "Komunikasi Krisis" pada Kamis (2/10/2025).Forum ini dipimpin oleh Irjen Kristiyono dengan menghadirkan Staf Ahli Kapolri Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo selaku narasumber.Dalam pemaparannya, Johan Budi menyampaikan kritik publik harus dipandang sebagai tantangan, bukan serangan. Oleh karena itu, diperlukan respons komunikatif yang berbasis aksi nyata dan solusi konkret, bukan sekadar klarifikasi.“Kritik dari masyarakat adalah bentuk perhatian yang harus dijawab dengan langkah nyata. Jangan bersikap defensif, melainkan jadikan kritik sebagai pemicu perbaikan institusi,” ujar Johan Budi, Kamis (2/10/2025).Lebih lanjut, forum ini juga menekankan sejumlah poin penting, antara lain: penguatan konten positif di media sosial dan media mainstream; perilaku aparat di lapangan harus adil, humanis, berbasis data, serta sesuai prosedur demi menjaga legitimasi Polri, hingga perubahan nyata di lapangan, terutama dalam pelayanan publik yang humanis, sebagai wujud nyata reformasi Polri.Irjen Kristiyono menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi krisis merupakan bagian dari implementasi "Transformasi Menuju Polri Presisi".“Polri berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, terukur, dan solutif. Reformasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan profesional,” tegas Irjen Kristiyono.Forum ini diikuti oleh lebih dari 995 peserta yang terdiri dari Kabagrenmin Satker Mabes, Kabagrenmin Satdik jajaran, Wakapolda beserta PJU Polda jajaran, Kaposko Polda dan Polres, hingga para Kapolres di seluruh Indonesia. Turut hadir pula jajaran pejabat utama Posko Presisi dan PJU Polri. PNO-12
03 Okt 2025, 11:49 WIT
Jaga Pengelolaan SPPG, Kepala BGN: Ikuti Standar Polri Terapkan Rapid Test
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan akan dilengkapi dengan perangkat rapid test sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menegaskan, kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden, sekaligus mencontoh praktik baik yang sudah diterapkan SPPG di bawah Polri.“Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG harus mengikuti pola pengelolaan seperti SPPG milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan. “Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” tegasnya.Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga menyinggung pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri. Menurutnya, dengan jumlah sekitar 600 SPPG, Polri terbukti mampu menjaga standar pelayanan sehingga tidak ada laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan,” ujar Irma saat rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.Irma menegaskan, SPPG Polri bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dapur bergizi gratis lainnya karena dinilai sesuai prosedur dan bebas kasus. PNO-12
03 Okt 2025, 11:23 WIT
Wakapolda Maluku Tinjau Pelaksanaan Tes Kesamaptaan Jasmani Seleksi SBP
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 108 personel Tamtama Polda Maluku menjalani tes Kesamaptaan Jasmani, seleksi Sekolah Bintara Polisi (SBP) Tahun Anggaran 2025.Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Kota Ambon, Kamis (2/10/25), ini ditinjau langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Tes kesamaptaan jasmani yang digelar Biro Sumberdaya Manusia (SDM) Polda Maluku ini dipimpin Kabag Watpers Biro SDM Polda Maluku AKBP. Akhmad Kadar Ginting S.H dan Kasubag Seleksi Bag Dalpers Biro SDM Polda Maluku Kompol Fredy Jamal S.Sos., M.Si.108 personel yang mengikuti seleksi SBP Tahun 2025 terdiri dari anggota Satuan Brimob dan Direktorat Polairud Polda Maluku berpangkat Bharaka dan Abripda.Wakapolda Maluku saat melakukan pemantauan mengingatkan para peserta untuk mengikuti tes dengan serius dan sungguh-sungguh. "Kalian harus bersaing dengan sehat dan tetap percaya pada kemampuan masing-masing," pintanya.Untuk diketahui, tes kesamaptaan jasmani yang dijalani ratusan peserta meliputi lari mengelilingi lapangan selama 12 menit, Pul Up selama 1 menit, Pus Up selama 1 menit, Sit Up selama 1 menit dan Shuttlerun. PNO-12
02 Okt 2025, 18:07 WIT
STIE Jambatan Bulan Resmi Bertransformasi Jadi Institut, Alumni Sambut dengan Apresiasi dan Dukungan
Papuanewsonline.com, Timika – Kabar
menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Mimika. Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika kini resmi naik status menjadi Institut
Jambatan Bulan, sebuah langkah besar yang diyakini akan membawa dampak
signifikan bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di
daerah ini. Transformasi ini disambut hangat
oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh para alumni yang tergabung dalam Ikatan
Alumni (IKA) STIE Jambatan Bulan. Mereka menilai perubahan ini bukan hanya
sekadar pergantian nama, melainkan tonggak sejarah yang menandai babak baru
perjalanan almamater tercinta. Ketua IKA STIE Jambatan Bulan, Markus
Ubro, S.E., menyampaikan apresiasinya atas pencapaian monumental tersebut.
Dalam pesannya, Markus menyebut bahwa transformasi ini merupakan hasil kerja
keras seluruh sivitas akademika yang patut dibanggakan. “Perubahan status ini bukan hanya
soal nama, tetapi mencerminkan visi besar untuk membawa institusi kita ke arah
yang lebih maju, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Atas nama
Ikatan Alumni STIE Jambatan Bulan, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada
seluruh sivitas akademika atas pencapaian luar biasa ini,” ujarnya pada Rabu
(1/10/2025). Lebih jauh, Markus menekankan
bahwa status institut membuka peluang lebih luas untuk pengembangan lembaga,
baik melalui penambahan program studi baru, peningkatan kapasitas penelitian,
maupun peningkatan mutu tenaga pengajar. “Kami yakin Institut Jambatan
Bulan akan menjadi motor penggerak dalam mencetak lulusan yang tidak hanya
unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan semangat
pengabdian yang kuat bagi masyarakat Mimika dan Papua pada umumnya,” tegasnya. Tak hanya memberikan apresiasi,
IKA STIE Jambatan Bulan juga menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung
dalam mendukung transformasi ini. Sinergi alumni dinilai menjadi faktor penting
dalam memperkuat jejaring, memberikan kontribusi nyata di lapangan kerja, serta
mendukung pengembangan kelembagaan di masa depan. “Kami mengajak seluruh alumni
untuk tetap terhubung, bergandengan tangan, dan berkontribusi nyata. Institut
Jambatan Bulan adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga, kembangkan, dan
banggakan almamater ini, karena dari sinilah fondasi awal kita semua dibangun,”
pungkas Markus. Perubahan status STIE Jambatan
Bulan menjadi institut dipandang sebagai lompatan besar dalam dunia pendidikan
Mimika, sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk meraih
pendidikan tinggi yang lebih berkualitas dan kompetitif. Penulis: Abim Editor: GF
02 Okt 2025, 00:39 WIT
Disdik Mimika Luruskan Polemik Bantuan Pendidikan Mahasiswa OAP: Penyaluran Dilakukan Bertahap
Papuanewsonline.com, Timika – Setelah
sempat memicu keresahan di kalangan mahasiswa, Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Mimika akhirnya angkat bicara terkait polemik bantuan pendidikan bagi
mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) dan Papua lainnya. Klarifikasi ini disampaikan
langsung oleh Kabid SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto Ginting, menyusul
aksi puluhan mahasiswa yang mendatangi kantor Disdik pada Rabu (1/10/2025). Menurut Manto, kesalahpahaman
muncul akibat pemberitaan yang menyebutkan bantuan pendidikan disalurkan
sekaligus dengan nominal Rp14 juta hingga Rp20 juta per mahasiswa. Padahal,
kenyataannya bantuan tersebut memang direncanakan dalam dua tahap penyaluran,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2025. “Para mahasiswa salah pengertian.
Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa penyaluran bantuan ini dibagi dua tahap.
Jadi tidak langsung penuh seperti yang diberitakan,” tegas Manto Ginting. Selain soal persepsi nominal,
Manto juga mengungkapkan adanya hambatan teknis yang menyebabkan sebagian
mahasiswa belum menerima bantuan. Salah satunya adalah perbedaan rekening bank
yang digunakan mahasiswa. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Papua,
sementara banyak mahasiswa tercatat menggunakan rekening bank lain. “Selain itu, kami temukan ada 69
mahasiswa yang bermasalah dengan rekeningnya. Awalnya kami diberi waktu satu
minggu untuk menyelesaikan, tapi pada praktiknya itu kembali ke mahasiswa
masing-masing untuk mengurus rekening mereka,” jelasnya. Disdik Mimika menegaskan bahwa
program bantuan pendidikan ini sudah melalui proses verifikasi yang panjang.
Pada 2024, jumlah penerima tercatat hanya 231 mahasiswa. Namun setelah
dilakukan pendataan ulang, jumlah mahasiswa penerima melonjak menjadi 1.047
orang yang terdiri dari mahasiswa OAP dan Papua lainnya. “Program ini mengalami pembenahan
besar sejak dialihkan ke Disdik. Itu sebabnya jumlah penerima naik signifikan,
karena kita lakukan verifikasi ulang dan validasi data,” terang Manto. Lebih jauh, Manto menekankan
bahwa bantuan pendidikan ini sifatnya fleksibel untuk menunjang kebutuhan
akademik mahasiswa, bukan hanya untuk pembayaran semester atau buku saja. “Bantuan ini tergantung kemampuan
daerah, jadi tidak diatur harus bayar kuliah atau buku. Prinsipnya, bantuan ini
untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa agar mereka bisa tetap melanjutkan
studi,” pungkasnya. Dengan penjelasan ini, Disdik
Mimika berharap polemik yang sempat menimbulkan protes mahasiswa dapat mereda,
dan seluruh penerima bisa segera memperoleh haknya sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:36 WIT
Mimika Dapat 20 Kuota Revitalisasi Sekolah dari Pemerintah Pusat, Dana Langsung Ke Rekening Sekolah
Papuanewsonline.com, Timika – Pendidikan
kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika setelah pemerintah pusat resmi
menetapkan 20 sekolah sebagai penerima program revitalisasi pendidikan tahun
2025. Program ini menghadirkan angin segar bagi dunia pendidikan di Mimika
karena seluruh bantuan dana dikucurkan langsung ke rekening sekolah
masing-masing. Namun, kabar gembira ini juga
diwarnai nada kecewa dari Bupati Mimika, Johannes Rettob. Ia menyampaikan
secara tegas bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika kurang memberikan
pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah yang terpilih menerima bantuan
revitalisasi. Dalam keterangannya, Bupati
Johannes yang akrab disapa Jhon Rettob, menekankan bahwa revitalisasi sekolah
bukan sekadar soal kucuran dana, tetapi juga soal bagaimana sekolah mampu
melaksanakan program dengan benar sesuai regulasi. “Saya sesalkan tidak adanya
pendampingan dari Disdik. Tidak mungkin saya (Bupati) lagi yang mendampingi
program ini. Harusnya dinas hadir memberikan dukungan teknis agar sekolah tidak
salah langkah,” ungkapnya, Selasa (30/9/2025). Bupati menambahkan, sekolah
penerima bantuan tentu membutuhkan pendampingan terkait administrasi,
perencanaan, hingga pelaporan agar dana revitalisasi bisa digunakan tepat
sasaran. Mekanisme bantuan kali ini
sedikit berbeda. Dana revitalisasi tidak lagi melalui pemerintah daerah atau
dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima. Dari 30
sekolah yang diusulkan oleh Pemkab Mimika, hanya 20 sekolah yang disetujui pemerintah
pusat. “Kita usulkan 30 sekolah, tapi
pusat hanya menyetujui 20 sekolah. Dan dana ini langsung dikirim ke rekening
sekolah. Artinya sekolah harus benar-benar siap mengelola anggaran itu,” jelas
Bupati Jhon. Langkah pemerintah pusat ini
diyakini bisa mempercepat proses revitalisasi sekaligus meminimalisir birokrasi
berbelit. Namun, konsekuensinya sekolah dituntut lebih mandiri dan transparan
dalam penggunaan dana. Untuk memastikan penggunaan
anggaran berjalan sesuai aturan, 20 kepala sekolah penerima kuota revitalisasi
akan mendapatkan bimbingan langsung dari Kementerian Pendidikan. Bimbingan
tersebut mencakup teknis pengelolaan anggaran, laporan penggunaan dana, hingga
pengawasan pembangunan fasilitas sekolah. “Jadi nanti 20 kepala sekolah ini
akan mendapat bimbingan dari Kementerian Pendidikan, yang mana bimbingan
diberikan dalam bentuk teknis penggunaan anggaran,” tutur Bupati Jhon Rettob. Bupati Mimika berharap, meskipun
tanpa pendampingan intens dari Disdik kabupaten, sekolah-sekolah penerima dapat
memaksimalkan kesempatan ini demi meningkatkan mutu pendidikan di Mimika. Ia
menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi sekolah akan berdampak langsung pada
peningkatan kualitas belajar siswa serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang
lebih layak. “Harapan kita, revitalisasi ini
benar-benar membawa perubahan nyata. Bukan hanya bangunan sekolah yang bagus,
tetapi juga kualitas pembelajaran dan semangat anak-anak kita untuk belajar
semakin meningkat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:29 WIT
Janji Manis Beasiswa Tak Sesuai Fakta, IPMAMI Geruduk dan Palang Kantor Dinas Pendidikan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Ketegangan
mewarnai suasana di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu
siang (1/10/2025), ketika puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar
dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) melakukan aksi pemalangan. Gerakan ini merupakan
bentuk kekecewaan atas kebijakan penyaluran beasiswa yang dinilai jauh dari
janji manis Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani, yang sebelumnya
disampaikan melalui media. Dalam pernyataannya, Kadisdik
menyebutkan bahwa dana beasiswa telah disalurkan dengan rincian: Rp20 juta
untuk mahasiswa Amungme, Rp20 juta untuk Kamoro, serta Rp14 juta untuk lima
suku kerabat. Namun kenyataan yang diterima mahasiswa ternyata berbeda jauh.
Menurut pengakuan IPMAMI, beasiswa yang mereka terima hanya Rp10 juta untuk
Amungme, Rp10 juta untuk Kamoro, dan Rp7 juta untuk lima suku kerabat. “Pernyataan di media tidak sesuai
dengan kenyataan yang kami terima. Inilah alasan kami datang dan meminta
penjelasan langsung dari Kepala Dinas,” tegas Fidel Ombak, koordinator lapangan
aksi, dalam orasinya di depan kantor dinas. Selain menyoroti perbedaan
nominal bantuan, mahasiswa juga mempermasalahkan keterlambatan dan kurangnya
transparansi dalam daftar penerima beasiswa. Daftar yang baru ditempel di
kantor dinas menyebutkan bahwa 69 mahasiswa terkendala berkas dan administrasi,
hal ini semakin memperkuat kecurigaan mahasiswa akan adanya ketidakjelasan
dalam proses penyaluran. Aksi ini berlangsung cukup panas
dan sempat diwarnai keributan kecil antara mahasiswa dan aparat yang berjaga.
Namun, IPMAMI menegaskan bahwa gerakan mereka tetap akan berlanjut dengan
cara-cara damai sampai ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan
oleh Dinas Pendidikan Mimika. “Kami tidak akan mundur sebelum
ada transparansi. Mahasiswa tidak butuh janji kosong, kami butuh bukti nyata
dan keadilan dalam distribusi beasiswa,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa
dalam orasi lanjutan. Mahasiswa juga menyampaikan
tuntutan agar Kepala Dinas segera membuka data secara jelas dan menghadirkan
bukti realisasi anggaran. Mereka menilai, kebijakan pendidikan seharusnya
berpihak pada kepentingan generasi muda, bukan justru memunculkan ketidakpastian
dan polemik baru. Hingga berita ini diturunkan,
pemalangan kantor masih berlangsung. Aktivitas pelayanan publik di Dinas
Pendidikan Mimika pun terganggu akibat aksi mahasiswa tersebut. Situasi terus
dipantau oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi untuk mengantisipasi
potensi eskalasi lebih lanjut. Penulis: Abim Editor: GF
01 Okt 2025, 22:13 WIT
Kapolda Aceh Ajak Mahasiswa USK Jadi Garda Depan Harmoni Sosial dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Papuanewsonline, Banda Aceh - Gedung
AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK) dipadati ratusan mahasiswa dari
berbagai fakultas pada Selasa (30/9/2025), saat Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki
Ali Basyah hadir sebagai pembicara dalam kuliah umum bertema “Harmoni Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Hukum.” Dalam kesempatan tersebut,
Kapolda menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak
bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, melainkan merupakan hasil kerja
sama dan partisipasi seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda. “Mahasiswa memiliki posisi
istimewa sebagai agen perubahan. Dengan pengetahuan, sikap kritis, dan energi
positif yang dimiliki, mereka dapat menjadi motor penggerak terciptanya harmoni
sosial, sekaligus mitra strategis Polri dalam menjaga kamtibmas,” ujar Kapolda
di hadapan para mahasiswa. Irjen Pol. Marzuki juga
mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan mengedepankan rasa
keadilan dan nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, hukum bukan hanya sarana
untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk membina, mencegah, dan menciptakan
rasa aman. “Tujuan besar kepolisian adalah
membangun masyarakat madani, yakni masyarakat yang adil, makmur, beradab, dan
menjunjung tinggi hukum serta moral. Konsep ini sangat sejalan dengan jati diri
Aceh sebagai daerah yang religius, berbudaya, dan demokratis,” tegasnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa
Aceh memiliki potensi besar di bidang sumber daya alam, budaya, dan letak
geografis yang strategis. Namun, semua itu hanya bisa dikelola jika daerah
tetap stabil dan kondusif. Keamanan, menurutnya, adalah fondasi utama kemajuan
ekonomi, pendidikan, hingga sosial masyarakat. Dalam kuliah umum itu, Kapolda
juga menguraikan tiga pilar utama dalam menciptakan keamanan yang
berkelanjutan: aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang
berintegritas, serta kesadaran masyarakat untuk menaati aturan. Ketiga unsur
tersebut harus berjalan seimbang agar tercipta rasa aman yang berkelanjutan. Selain penyampaian materi, sesi
dialog interaktif dengan mahasiswa menjadi bagian menarik dari kuliah umum
tersebut. Pertanyaan seputar tantangan hukum di era digital, keamanan data,
hingga upaya pencegahan kriminalitas dunia maya mencuat dalam diskusi yang
berlangsung hangat. Menutup kegiatan, Kapolda Aceh
mengajak mahasiswa untuk terus menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah,
serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
“Harmoni kamtibmas hanya bisa diwujudkan jika kita mampu menumbuhkan sikap
saling percaya, saling menghormati, dan menjadikan persatuan sebagai kekuatan
utama,” pungkasnya.(GF)
01 Okt 2025, 21:49 WIT
Polda Maluku Lakukan Kunjungan Ke SD 3 Poka
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terus mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menyetop kasus perundungan atau bullying maupun kekerasan yang sering terjadi di sekolah.Hari ini, Selasa (30/9/25), tim yang dipimpin oleh Kanit Subdit IV Ditreskrimum Polda Maluku, AKP. Lilian J. Siwabessy, S.Sos., S.H, ini mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Ambon di Poka, Kecamatan Teluk Ambon.Dalam kunjungannya, tim menyampaikan materi tentang bahaya perundungan dan kekerasan kepada para siswa-siswi sambil bermain.Anak-anak didorong untuk berani bersuara dan bertindak melawan kekerasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan demi menciptakan perubahan positif, terutama untuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya."Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyikapi maraknya kasus bullying/perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi guna pencegahan terjadinya kasus-kasus tersebut terhadap anak," ungkap AKP. Lilian J. Siwabessy.Sosialisasi dan edukasi yang gencar dilaksanakan ini merupakan implementasi dari Program Kapolda Maluku yang senantiasa mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk "Tarus Biking Bae, dan Basudara Tarus Biking Bae."Berbagai sosialisasi dan edukasi diberikan kepada anak-anak tentang apa itu bullying/perundungan, jenis-jenis bullying, dampak bullying bagi korban, cara pencegahan, dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi bullying."Kami juga memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur dengan cara memberikan pemahaman tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang asing," jelasnya.Edukasi lainnya diberikan, yaitu tentang pentingnya menjaga diri dari orang asing yang berusaha untuk melakukan kejahatan serta menghindari ajakan dari orang yang tidak dikenal. PNO-12
30 Sep 2025, 22:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
