Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Transformasi Digital SKCK Raih Kepuasaan Publik Dalam Survei 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan. “Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri. “Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03. “Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan. “Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti. PNO-12
25 Nov 2025, 06:51 WIT
Unjuk Rasa IKB SBT: Polda Maluku Tegaskan Usut Tuntas Kasus Pembacokan
Papuanewsonline.com, Ambon - Puluhan Personel Direktorat Samapta Polda Maluku dan Satuan Samapta Polresta Ambon mengamankan aksi Unjuk Rasa (Unras) dari Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKB SBT) Kota Ambon.Aksi Unras yang berlangsung di depan pintu Gerbang Utama Markas Polda Maluku pada Senin (24/11/25) ini meminta Polda Maluku percepat penanganan kasus pembacokan terhadap seorang pemuda asal SBT yang terjadi di kawasan Lorong Putri Ambon beberapa waktu yang lalu.Aksi Unras yang berlangsung damai dan tertib tersebut diterima oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi S.IK di depan pintu gerbang utama Mapolda Maluku.Saat menerima penyampaian aspirasi dari IKB SBT Kota Ambon, Kombes Rositah Umasugi mengaku penanganan kasus tersebut kini tengah dilakukan tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Maluku.Tim penyidik, kata Kombes Rositah tengah berupaya untuk menangkap oknum pelaku pembacokan dan mengungkap motif dari aksi kekerasan dengan senjata tajam di Kawasan Lorong Putri. Kombes Rositah mengajak pihak keluarga korban dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi saat ini. Ia meminta pihak keluarga tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya."Polda Maluku saat ini tidak menutup mata dengan persoalan yang terjadi kemarin. Bapak Kapolda juga secara tegas telah mengatakannya saat menjenguk korban di rumah sakit Bhayangkara Ambon, bahwa Polda Maluku akan serius mengusut tuntas kasus ini," tegasnya.Polda Maluku, lanjut Kombes Rositah, merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa kekerasan yang terjadi. "Saat ini sudah ada enam orang yang kami periksa. Kami berharap kerjasama dari rekan-rekan semua dalam mengungkap motif dan menangkap pelaku untuk diproses hukum sesuai perbuatannya, sebab sekecil apapun informasi dari rekan-rekan terkait kasus ini maka akan sangat membantu kami Polda Maluku dalam menuntaskan kasus ini," pintanya.Dalam aksi yang dilakukan IKB SBT Kota Ambon, terdapat beberapa poin tuntutan. Di antaranya mengungkap pelaku pembacokan. Mereka juga meminta didirikannya Pos Polisi Permanen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berdomisili di kawasan Arbes Ambon dan sekitarnya. Massa aksi juga meminta pihak Kepolisian untuk tidak lagi memberikan ijin keramaian khususnya terkait acara pesta joget dan kegiatan keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan gangguan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. PNO-12
25 Nov 2025, 06:38 WIT
Wakapolda Maluku Pimpin Rakorbin SDM dan PNS
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Rakorbin SDM) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polda Maluku Tahun Anggaran 2025.Rakorbin yang dihelat untuk penguatan kapabilitas SDM Kepolisian menjelang Indonesia Emas 2045 ini dilaksanakan di Marina Hotel, Kota Ambon, Senin (24/11/2025).Brigjen Imam Thobroni dalam sambutannya menekankan terkait upaya mewujudkan SDM yang unggul merupakan tanggung jawab bersama dan krusial untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan SDM."Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, saat ini Indonesia sedang berupaya menggapai cita-cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. SDM Polda Maluku memiliki peran penting dan bertanggung jawab untuk selalu adaptif dan proaktif," tegas Wakapolda.Brigjen Imam juga mengingatkan terkait Kualitas dan Integritas adalah indikator kunci dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ia menjabarkan lima tahapan atau siklus pembinaan SDM yang menjadi pedoman personel Polda Maluku. Di antaranya, Penyediaan; Pendidikan dan Pelatihan; Penggunaan; Perawatan; Dan Pengakhiran Dinas.Siklus tersebut, lanjut Brigjen Imam, harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh personel pengemban tugas Satuan Kerja (Satker) SDM.Rakorbin SDM dan PNS Polda Maluku 2025 ini mengangkat tema "SDM Polri Unggul, Adaptif, dan Kolaboratif". Tema ini sejalan dengan upaya Satker SDM dalam mengambil peran untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi personel.Wakapolda juga menyampaikan apresiasi atas prestasi personel Polda Maluku yang mendapatkan Penghargaan Hoegeng Corner pada Rakorbin SDM Polri Tahun 2025 di Jakarta. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi personel lain untuk terus berprestasi."Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi personel Polri yang adaptif dan berintegritas, demi Maluku yang aman dan tertib," tutup Brigjen Pol Imam Thobroni, yang kemudian secara resmi membuka acara.Pembukaan Rakorbin turut dihadiri Karo SDM Polda Maluku. Sementara itu, sejumlah Pejabat Utama (PJU) yang hadir diantaranya adalah Kabid Propam, Kabid Kum, Kabid Humas Polda Maluku, serta Para Kabag Biro SDM Polda Maluku, para Kasubbag Renmin, para Kabag SDM Polres/Ta Jajaran, dan Operator SDM Satker dan Satwil Jajaran Polda Maluku. PNO-12
25 Nov 2025, 06:26 WIT
Sentuhan Prabowo di Intan Jaya: Bantuan untuk Tokoh Lokal Pacu Pembangunan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Presiden Prabowo Subianto
menyalurkan bantuan kepada tokoh intelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, sebagai
bentuk dukungan terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan fasilitas umum di
wilayah tersebut. Bantuan ini mencakup pembangunan dua unit MCK di Kampung
Mamba serta satu unit sepeda motor untuk menunjang mobilitas Yosafat. (24/11/25)Yosafat Sani menyambut baik bantuan tersebut dan menyatakan,
"Bantuan ini sangat membantu kami dalam mempercepat pelayanan masyarakat,
terutama untuk kebutuhan fasilitas dasar." Dukungan ini
diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Intan Jaya yang selama ini dikenal
memiliki akses terbatas.Bantuan yang disalurkan pemerintah pusat ini dinilai sejalan
dengan program percepatan pembangunan Papua. Pemerintah berharap, melalui dukungan kepada tokoh lokal,
proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif berkat peran serta masyarakat
dan pendekatan kultural yang selama ini dilakukan oleh figur setempat. Hingga kini, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas
hidup masyarakat Papua melalui berbagai program pembangunan. Keterlibatan tokoh adat, agama, dan intelektual lokal
diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran kegiatan
pembangunan. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 02:03 WIT
Lemasa Kepung Kantor Bupati Mimika: Pemerintah Dinilai Bersembunyi di Balik Isu Persatuan
Papuanewsonline.com, Timika – Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika kembali menjadi pusat perhatian setelah Lembaga Musyawarah
Adat Suku Amungme (Lemasa) menggelar demonstrasi pada Senin (24/11/2025). Aksi
ini menandai akumulasi kekecewaan masyarakat adat Amungme terhadap pemerintah
daerah yang dinilai tidak menunjukkan sikap tegas terkait pengakuan Lemasa.Massa aksi datang dengan tuntutan jelas: meminta Bupati
Johannes Rettob memberikan pengakuan sah terhadap Lemasa sebagai lembaga adat
yang mewakili masyarakat Amungme. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum
mengambil langkah konkret, yang memicu ketegangan antara lembaga adat dan
pejabat pemerintah.Dalam demonstrasi tersebut, Direktur Lemasa, Manuel John
Magal, mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah dianggap menutup pintu
komunikasi. Ia menyebut bahwa selama ini tidak ada ruang dialog terbuka yang
disediakan pemerintah, sehingga masyarakat memilih turun ke jalan untuk
menyampaikan tuntutan mereka. “Jadi selama ini kami didiamkan, pemerintah tidak
membuka ruang dialog, sehingga masyarakat datang aksi hari ini,” ujarnya.Di tengah desakan tersebut, Lemasa berharap agar Bupati
bersikap bijaksana dalam menyikapi persoalan adat yang sudah berlangsung lama.
Namun, harapan itu tampaknya menghadapi tantangan besar karena pemerintah masih
bersandar pada alasan perlunya penyatuan semua unsur masyarakat Amungme sebelum
mengambil keputusan.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa
pemerintah menghargai keberadaan suku Amungme dan Kamoro serta lembaga adatnya.
Namun ia menolak menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengakuan Lemasa sebelum
diadakan musyawarah adat yang menyatukan seluruh masyarakat Amungme. “SK tidak
bisa dikeluarkan sebelum Musdat dengan kumpulkan semua anak Amungme. Amungme
harus utuh, jangan ada perpecahan,” tegasnya.Bupati Johannes Rettob memberikan pernyataan yang sejalan
dengan wakilnya. Ia menekankan bahwa pembentukan lembaga masyarakat hukum adat
harus melalui proses kolektif yang melibatkan seluruh pihak. Namun dengan
kondisi masyarakat Amungme yang saat ini belum sepenuhnya solid, langkah
tersebut justru menempatkan masyarakat dalam posisi menunggu tanpa kepastian.Situasi ini membuat banyak peserta aksi menilai bahwa
pemerintah sedang berupaya menunda pengakuan Lemasa dengan menggunakan isu
persatuan sebagai alasan. Penundaan tersebut dianggap hanya memperkuat status
quo dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang selama ini memiliki akses lebih
dekat ke pemerintah daerah.Akibatnya, masyarakat adat Amungme kembali berhadapan dengan
jalan buntu. Mereka menuntut pengakuan, sementara pemerintah menuntut penyatuan
terlebih dahulu. Namun tanpa upaya nyata untuk membuka ruang dialog yang
inklusif, jurang ketidakpastian akan semakin melebar.Hingga aksi berakhir, belum ada keputusan resmi dari
pemerintah daerah. Masyarakat pun pulang dengan pertanyaan besar: apakah suara
mereka benar-benar didengar, atau sekadar ditenangkan dengan janji yang belum
tentu terwujud. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:54 WIT
Serapan APBD Mimika Seret: Teguran Bupati Picu Sorotan Publik soal Lemahnya Koordinasi Pemda
Papuanewsonline.com, Timika – Serapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2025 menunjukkan kinerja yang
jauh dari memuaskan. Hingga akhir November, realisasi keuangan baru menyentuh
angka 50 persen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas
pemerintah daerah dalam menjalankan program dan menjawab kebutuhan masyarakat.Situasi tersebut mencuat dalam apel pagi di Kantor Pusat
Pemerintahan pada Senin (24/11/2025), ketika Bupati Mimika, Johanes Rettob,
menyampaikan teguran tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia
menyoroti lambannya penyerapan anggaran yang dinilai dapat menghambat berbagai
kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun.“Realisasi ini baru 50 persen, jadi masih ada 50 persen lagi
yang harus kita kejar! Dana hibah jangan ditahan-tahan, segera disalurkan,”
tegasnya di hadapan jajaran OPD. Instruksi tersebut menandai kegelisahan
pemerintah daerah terhadap risiko gugurnya sejumlah program jika realisasi
tidak dipercepat.Akan tetapi, teguran terbuka tersebut justru memperlihatkan
adanya masalah yang lebih mendasar dalam birokrasi Mimika. Rendahnya penyerapan
anggaran mengindikasikan bahwa perencanaan, koordinasi, serta pengawasan
internal tidak berjalan optimal sepanjang tahun anggaran 2025. Banyak kalangan
menilai bahwa peringatan keras tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan
struktural yang sudah berulang.Di sisi lain, publik menilai bahwa lambannya realisasi bukan
sekadar tanggung jawab OPD, tetapi juga mencerminkan lemahnya kendali dan
arahan dari pucuk pimpinan daerah. Bupati semestinya tidak hanya memberikan
teguran di akhir tahun, tetapi memastikan seluruh proses mulai dari
perencanaan, penetapan program, hingga pelaksanaan berjalan sesuai target.Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi
gagalnya sejumlah program yang bersumber dari APBD. Masyarakat yang selama ini
menunggu realisasi kegiatan pembangunan—baik hibah, bantuan sosial, maupun
layanan publik lainnya—berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan oleh
buruknya manajemen anggaran.Serapan yang macet juga dapat memicu ketidakpercayaan publik
terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Mimika.
Apalagi, persoalan keterlambatan anggaran bukanlah hal baru melainkan pola yang
berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi yang signifikan.Pada akhirnya, rendahnya kinerja penyerapan anggaran ini
membuka kembali diskusi soal pentingnya reformasi birokrasi di Kabupaten
Mimika. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat
koordinasi antar-OPD, masalah serupa berpotensi terulang dan kembali
menyulitkan masyarakat yang bergantung pada realisasi APBD. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:51 WIT
APBD Mimika Merosot Rp 1 Triliun: Prioritas Pemerintah atau Kebutuhan Rakyat?
Papuanewsonline.com, Timika – Masyarakat Mimika dikejutkan
oleh kabar bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026
dipastikan merosot drastis. Penurunannya mencapai hampir Rp 1 triliun dari
total APBD tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 6,3 triliun. Kondisi ini
memicu rasa pesimistis publik terhadap kemampuan pemerintah daerah
mempertahankan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyebab
utama penurunan anggaran berasal dari efisiensi pada Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut
berdampak langsung terhadap komposisi anggaran daerah untuk tahun mendatang.“APBD Mimika 2026 turun karena terjadi efisiensi terkait
Dana Bagi Hasil, DAK, dan Otsus,” ujar Bupati Rettob, merespons kekhawatiran
publik mengenai arah pembangunan daerah di tengah pengetatan anggaran.Di tengah kondisi serba terbatas ini, Bupati Rettob
menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan program berdasarkan
kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang digunakan bukan sekadar
memenuhi keinginan pemerintah, tetapi merujuk pada aspirasi warga yang selama
ini disampaikan dalam berbagai kesempatan.“Kita memakai pendekatan mendengar kebutuhan masyarakat,
bukan hanya apa yang kita inginkan,” klaim Rettob. Namun, pernyataan ini
mendapat sorotan publik yang mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut dapat
diwujudkan dalam kondisi anggaran yang menyusut signifikan.Dalam penjelasannya, Rettob memastikan bahwa setiap program
dalam APBD 2026 disusun berdasarkan skala prioritas dan tetap berpedoman pada
visi-misi pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada
program-program yang dianggap paling penting untuk pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.Meski demikian, kekhawatiran tetap mencuat dari berbagai
kalangan. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil, muncul dugaan bahwa
program-program yang paling dibutuhkan masyarakat mungkin akan tersisih oleh
proyek-proyek yang lebih menguntungkan secara politis. Publik menilai bahwa
pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketimpangan dalam
realisasi anggaran.Kondisi ini membuat masyarakat Mimika kini berada pada
posisi menunggu, mengamati apakah janji prioritas rakyat benar-benar akan
diwujudkan. Banyak pihak berharap agar pemerintah daerah tidak terjebak pada
retorika, melainkan menjalankan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada
kebutuhan warga.Bagi sebagian masyarakat, penurunan anggaran ini bukan hanya
persoalan teknis fiskal, tetapi juga ujian bagi transparansi, kepekaan sosial,
dan integritas pemerintah daerah dalam memimpin pembangunan. Waktu akan
membuktikan, apakah janji Bupati dan jajaran mampu menjadi kenyataan atau
justru menjadi kekecewaan baru bagi rakyat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
25 Nov 2025, 01:47 WIT
Wagub Papua Buka Rakornas Gercin Indonesia, Tekankan Peran Ormas dalam Penguatan Kebangsaan
Papuanewsonline.com, Jayapura - Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Alberto Rumaropen, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan
Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) yang mempertemukan kepengurusan dari
enam provinsi di Tanah Papua. Acara ini digelar di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor
Gubernur Papua, Dok II Jayapura, pada Jumat (21/11/25), dan menjadi momentum
penting bagi konsolidasi ormas di Papua.Dalam pembukaannya, Wagub Aryoko menegaskan bahwa Gercin
Indonesia memiliki peran strategis sebagai organisasi masyarakat yang ikut
memperkuat semangat kebangsaan dan komitmen terhadap NKRI. Menurutnya,
kehadiran ormas seperti Gercin dapat mengisi ruang sosial dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tanah Papua.Ia menilai visi Gercin Indonesia sejalan dengan upaya
pemerintah daerah memperkuat kebersamaan dan mendorong kontribusi masyarakat
terhadap pembangunan daerah. Melalui rilis resminya, Wagub menyebut organisasi
ini sebagai wadah penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air
sekaligus memperkuat integrasi sosial di Papua.Rakornas ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan
internal organisasi, tetapi juga ruang untuk melahirkan rekomendasi kebijakan
yang dapat mendukung pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua menilai forum ini relevan dengan arah Transformasi
Papua Baru yang berfokus pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi daerah,
percepatan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang modern.Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting,
termasuk Dr. Lenis Kogoya selaku Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, perwakilan
Kementerian Dalam Negeri RI, serta unsur Forkopimda. Pengurus DPN, DPD, dan DPC
Gercin Indonesia dari seluruh wilayah Tanah Papua juga hadir memperkuat agenda
besar organisasi tersebut.Dalam kesempatan itu, Wagub memberikan apresiasi kepada
seluruh jajaran Gercin Indonesia yang telah konsisten mendorong wawasan
kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat Papua. Ia menilai keberadaan ormas
ini memberikan ruang bagi anak-anak Papua untuk berperan aktif dalam gerakan
sosial dan kebangsaan.Wagub menegaskan bahwa Papua bukan hanya objek pembangunan,
tetapi juga pelaku utama yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Oleh karena
itu, ia mengajak seluruh peserta Rakornas untuk menjadikan forum ini sebagai
pijakan memperkuat persatuan dalam membangun enam provinsi di Tanah Papua.Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh elemen
masyarakat merawat semangat persaudaraan demi masa depan yang damai dan
sejahtera. Ia berharap Rakornas ini membawa manfaat yang nyata dan menjadi
bagian dari langkah besar menuju Papua yang lebih maju dan harmonis.(GF)
24 Nov 2025, 17:30 WIT
Egois dan Tidak Komunikatif: Pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong Dihujani Kritik
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan Kabupaten Mimika
yang dipimpin oleh Bupati Johanes Retob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tengah
menghadapi kritik pedas dari masyarakat. Beberapa isu yang menjadi sorotan
termasuk janji kuota CPNS untuk anak Amungme dan Kamoro yang belum terealisasi,
rencana pelantikan yang tidak jelas, dan kurangnya komunikasi dengan pemuda
Mimika.Edoardus Rahawadan, seorang tokoh pemuda, menyatakan bahwa
pemerintahan saat ini terlalu egois dan tidak komunikatif. "Pembangunan
harus komunikatif, bukan egois. Tidak semua hal penting untuk pemerintah, namun
komunikasi adalah hal yang sangat penting," katanya.Masyarakat Mimika juga mengkritik pemerintahan karena tidak
merangkul semua pihak, termasuk pemuda dan lembaga masyarakat adat.
"Pemuda Mimika mati suri karena pemerintah tidak punya daya upaya untuk
membangkitkan semangat pemuda," kata Edo.Kritik juga dilontarkan terhadap pemerintahan karena tidak
transparan dalam pengelolaan proyek dan anggaran. "Lembaga masyarakat adat
Amungme dan Kamoro yang merupakan lembaga yang harusnya dibina pemerintah juga
dibiarkan bermasalah dan pemerintah tidak berdaya untuk merangkul mereka,"
kata Edo.Edo juga menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati Mimika
segera membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk tim
pemenangan dan masyarakat. "Jangan melihat kami mengkritik lalu kemudian
menganggap kami ini musuh. Kami hanya ingin pemerintahan yang baik dan
transparan," katanya.Pemerintahan Mimika telah didesak untuk melakukan evaluasi
dan koreksi terhadap kinerja mereka dan memperbaiki komunikasi dengan
masyarakat. Apakah pemerintahan Johanes Retob dan Emanuel Kemong dapat menjawab
tantangan ini? Penulis: Hendrik
Editor: GF
24 Nov 2025, 17:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
