Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Gerindra Soroti Tajam RAPBD Mimika 2026, Minta Pemerintah Perbaiki Struktur Anggaran
Papuanewsonline.com, Mimika - Rapat Paripurna II Masa Sidang
III DPRK Mimika kembali menjadi ruang penyampaian kritik konstruktif terhadap
penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang
berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksinya,
Elinus Balinol Mom, memaparkan sejumlah catatan tajam terkait komposisi
anggaran yang diajukan pemerintah daerah.Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan
drastis nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai
sekitar satu triliun rupiah. Mereka menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut
pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat
sasaran, realistis, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Mimika.Dalam penyampaian resminya, Fraksi Gerindra juga menilai
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimaksimalkan. Menurut mereka, masih
banyak sektor yang dapat digarap untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah
sehingga Mimika tidak terus bergantung pada transfer pusat.Struktur RAPBD 2026 turut mendapat sorotan karena pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar dengan dana transfer mencapai Rp3,25
triliun dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja,
pemerintah mengajukan total belanja Rp5,63 triliun yang mencakup belanja
operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.Fraksi Gerindra menekankan bahwa belanja operasional yang
mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja daerah harus menjadi
perhatian serius. Mereka menilai besarnya porsi belanja operasional, khususnya
belanja pegawai, perlu dievaluasi demi menciptakan struktur anggaran yang lebih
efisien dan proporsional.Selain itu, rendahnya alokasi belanja modal yang hanya
mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 31 persen dianggap dapat memperlambat
pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung.
Gerindra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak
terhambat.Ketua Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peningkatan
PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak
dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset daerah tidak
boleh hanya tercatat sebagai administrasi, melainkan harus dimaksimalkan
sebagai sumber pendapatan.Dalam kesempatan itu, Gerindra turut mengingatkan tentang
keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar
penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memberi ruang yang luas
bagi mereka untuk mengikuti proses lelang elektronik.Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra meminta
pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan
kontribusi kepada PAD. Jika tidak menunjukkan hasil, pemerintah diminta
melakukan evaluasi agar dana tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa
RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis
Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Mereka mengingatkan bahwa anggaran ini
akan menjadi tolok ukur masyarakat apakah pemerintah mampu menghadirkan
perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan. Penulis: JidEditor: GF
27 Nov 2025, 02:53 WIT
fraksi Golkar Kritik Prioritas Mimika APBD Mimika: Gaji pegawai gemuk pembangunan kurus?
Papuanewsonline.com, Mimika - Fraksi Partai Golkar DPRK
Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan
APBD Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III, Rabu
(26/11/2025).Anggota Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, menekankan bahwa
APBD sebagai instrumen pembangunan harus dikelola dengan strategi fiskal yang
tepat di tengah tren penurunan anggaran yang cukup signifikan.Mariunus mengungkapkan kekhawatiran atas penurunan APBD 2026
yang hanya mencapai Rp 5,6 triliun. "APBD Mimika
mengalami tren penurunan. Tahun 2024 mencapai puncak Rp 7,5 triliun, kemudian
turun drastis di 2025, dan kembali turun menjadi Rp 5,6 triliun pada 2026. Ini
perlu strategi fiskal yang cerdas," ujarnya.Menurutnya, ruang fiskal semakin sempit karena belanja
pegawai masih menyerap porsi yang besar dari APBD. Hal ini berpotensi
menyebabkan penyesuaian program di sektor-sektor penting seperti pendidikan,
kesehatan, UMKM, serta infrastruktur. "Penurunan ini tentu berdampak pada pelayanan publik.
Karena itu, strategi optimalisasi PAD dan penguatan kemitraan dengan sektor
swasta harus menjadi prioritas," kata Mariunus.Fraksi Golkar menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah
anggaran dipergunakan untuk kepentingan rakyat Mimika. ."Bagi Golkar, kesejahteraan rakyat adalah prioritas dan
suara rakyat adalah suara Golkar. Karena itu, APBD harus dikelola efektif,
efisien, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Mariunus.Meskipun demikian, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas
sejumlah capaian pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur. "Kami mengapresiasi perluasan Jalan Petrosi–Hasanuddin
dan peningkatan ruas jalan lain di wilayah Mioko. Program transportasi
Mioko–Pasar Baru juga berjalan baik, namun kami berharap frekuensinya
ditingkatkan menjadi layanan setiap hari," tutur Mariunus.Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Mimika memberikan
perhatian khusus pada Perda-Perda dan rekomendasi DPRK yang telah ditetapkan,
termasuk peningkatan SDM, dukungan terhadap pengusaha OAP, hingga porsi saham
bagi pemilik hak ulayat yang terdampak aktivitas tambang. ."Perlu ada tindak lanjut serius terhadap Perda yang
telah diparipurnakan. Tanpa alokasi anggaran, Perda itu tidak akan berjalan dan
tidak memberi manfaat bagi masyarakat," jelasnya.Selain itu, Golkar menyoroti kondisi infrastruktur di
tingkat distrik, khususnya Wania, serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar
untuk mama-mama OAP. Isu keamanan juga
menjadi perhatian, terutama terkait konflik masyarakat yang beberapa kali
terjadi di Kwamki Narama. Mariunus menekankan pentingnya kolaborasi antara
pemerintah daerah dan TNI–Polri dalam penanganan masalah keamanan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:47 WIT
Apel Kasatwil Polri 2025 Diikuti 7 Atpol Negara Sahabat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. "Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan. "Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit. PNO-12
26 Nov 2025, 20:36 WIT
Masuki Hari Ke-10 Ops Zebra Salawaku, Polda Maluku Masih Temukan Pelanggaran Lalulintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Hari ke-10 pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku di kota Ambon, Personel Direktorat Lalulintas Polda Maluku masih menemukan sejumlah pelanggaran lalulintas yang dilakukan pengendara roda empat maupun roda dua, Rabu (26/11/2025).Terhadap para pelanggar lalulintas, satgas Ops Zebra Salawaku Polda Maluku secara humanis memberikan teguran, dan peringatan keras agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali."Hari ini Ops Zebra dilaksanakan di Jalan Pala, Kota Ambon. Petugas masih memberikan teguran secara humanis agar pelanggaran Lalulintas yang dilakukan baik oleh pengendara roda dua maupun pengemudi roda empat tidak diulangi lagi, karena akan langsung ditindak atau ditilang," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Sejumlah pengendara bermotor yang ditemukan belum taat aturan lalulintas seperti tidak menggunakan helm standar, berboncengan lebih dari dua atau mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan tidak menggunakan sabuk pengaman."Sejumlah pelanggaran lain yang ditemukan yaitu tidak memiliki SIM saat berkendara, juga tidak membawa surat kelengkapan kendaraan lainnya," ujarnya. Terhadap para pelanggar, tim Satgas Ops Zebra Salawaku juga menyampaikan himbauan terkait pentingnya keselamatan dalam berlalulintas dengan cara menaati semua aturan lalulintas yang berlaku."Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar saat berkendara, dapat mengutamakan keselamatan berlalulintas, dengan menaati seluruh aturan yang berlaku demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain," ajaknya.Tak hanya melaksanakan razia dan memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan berlalulintas, Satgas Ops Salawaku Polda Maluku juga melakukan patroli dan pengaturan arus lalulintas di sejumlah daerah rawan kemacetan. PNO-12
26 Nov 2025, 20:11 WIT
Polri Evaluasi Pola Penanganan Aksi Massa dari Kepolisian Hong Kong
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air."Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik."Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional."Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan."Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan."Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya. PNO-12
26 Nov 2025, 19:58 WIT
Polri Gerak Cepat Turunkan Personel Bantu Warga Terdampak Bencana di Sumut
Papuanewsonline.com, Sumut - Polri menyampaikan perkembangan terbaru terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Hingga hari ini tercatat 20 kejadian bencana, terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yakni Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias. Peristiwa ini menyebabkan 19 warga menjadi korban, dengan rincian 10 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 6 orang masih dalam pencarian. Dampak kerusakan juga cukup luas, yaitu 2.393 kepala keluarga terdampak kerusakan rumah dan 445 warga harus mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama masih tertutup material longsor.Di Tapanuli Tengah, tanah longsor pada pukul 07.00 WIB mengakibatkan 4 warga meninggal dan merusak satu rumah. Banjir yang terjadi sepanjang 17–22 November berdampak pada 1.902 KK serta memaksa 45 warga mengungsi. Di Mandailing Natal, longsor menutup Jembatan Aek Inumon II, sementara banjir di Muara Batang Gadis membuat 400 warga mengungsi dan merendam 470 rumah. Di Tapanuli Selatan, insiden pohon tumbang menewaskan 1 warga dan melukai 1 orang lainnya. Tapanuli Utara mengalami 3 titik longsor yang mengakibatkan 1 warga luka-luka, merusak 2 rumah, serta menutup badan jalan. Kota Sibolga menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan 6 kejadian longsor yang mengakibatkan 5 warga meninggal, 3 luka-luka, serta 4 warga masih dalam pencarian, dan merusak 17 rumah. Di Nias, longsor juga menutup akses jalan utama di Desa Hiligodu, Gunungsitoli.Sejak laporan pertama masuk, Polri langsung bergerak cepat melakukan TPTKP, mengevakuasi warga, serta mengamankan dan mengatur lalu lintas di sejumlah titik terdampak. Upaya pencarian terhadap 6 warga yang belum ditemukan terus dilakukan bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan unsur relawan. Sebagai penguatan, Sat Brimob Kompi Sipirok dan Kompi Siantar telah dikerahkan ke berbagai lokasi untuk membantu evakuasi, pencarian, serta pembukaan akses jalan.Tidak hanya itu, Polda Sumut melalui Karo Ops, Kombes Pol Victor Togi Tambunan, S.H., S.I.K., melaporkan penggelaran kekuatan penuh Satbrimob sebanyak 4 SSK dalam rangka perbantuan SAR dan penanganan dampak bencana. Pada pukul 09.30 WIB, 1 SST Yon C Por dipimpin IPDA Slamet telah berada di Jalan Lintas Padang Sidempuan–Tarutung membantu evakuasi warga dan pengaturan lalu lintas sambil menunggu alat berat. Pada waktu yang sama, 1 SST Yon C Por lainnya di bawah IPDA Erwinsyah S telah tiba di Desa Parsalakan, Tapanuli Tengah, untuk membantu evakuasi warga akibat jalan yang terputus oleh longsor. Di Kecamatan Batangtoru, 1 SST Yon C Por pimpinan IPDA Marbun telah berada di Batujomba menunggu eskavator untuk membuka badan jalan. Pukul 14.15 WIB, 1 SST Kompi 2 Yon B Por bergerak menuju Sibolga namun perjalanan tertunda karena membantu evakuasi kecelakaan lalu lintas di Simpang Marjarunjung sehingga waktu tempuh diperkirakan mencapai enam jam.Penguatan juga terus dilakukan melalui unit-unit lain. 1 SST Makoyon B Por Tebing Tinggi di bawah AKP Achmad Fahri sedang mempersiapkan keberangkatan menuju Tapanuli Utara. 1 SSK Yon A Por Medan yang dipimpin Kompol Muhtar I. Kadoli, S.I.K., M.H., sedang mempersiapkan pergerakan menuju Sibolga, dan 2 SST Yon A Por di bawah AKP Alamsyah Surbakti bersiap bergerak menuju Tapanuli Tengah. Untuk dukungan di wilayah banjir, 2 SST Kompi 4 Yon C di bawah AKP Sandro Situngkir tengah bersiap bergerak menuju kawasan terdampak di Nias.Malam ini, Polda Sumut kembali mengerahkan dukungan tambahan berupa 1 SST Samapta, 2 Tim Dokkes, dan 1 Tim Bidang Teknologi Informasi (Bid TI) untuk memperkuat layanan evakuasi, kesehatan, komunikasi, dan pendataan di Tapanuli Tengah. Selain itu, besok pagi direncanakan akan diberangkatkan tambahan 2 SST Samapta untuk memperluas jangkauan penanganan dan memastikan seluruh wilayah terdampak mendapat perhatian penuh.Bencana ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah wilayah masih mencatat ketinggian banjir hingga 1 meter, sementara cuaca malam hari masih menunjukkan potensi hujan deras yang berisiko memicu bencana susulan. Polri mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi kawasan rawan longsor maupun aliran banjir.Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Polri akan terus hadir dan bekerja tanpa henti untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Keselamatan dan kemanusiaan adalah prioritas utama. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat mengambil langkah aman,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari Transformasi Polri agar semakin responsif, dekat, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.Polri memastikan seluruh kekuatan terus dikerahkan untuk menangani dampak bencana. Setiap upaya dilakukan dengan sepenuh hati guna memulihkan situasi dan memberikan perlindungan terbaik bagi warga. PNO-12
26 Nov 2025, 19:46 WIT
Pimpin Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, Kapolri Komitmen Moral dalam Transformasi Polri
Papuanewsonline.com, Bogor - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, sebuah prosesi sakral yang menjadi rangkaian utama dalam Apel Kasatwil 2025. Kegiatan ini digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, dengan melibatkan seluruh unsur kepemimpinan operasional Polri.Renungan yang berlangsung dalam suasana gelap dan diterangi ribuan obor itu diikuti oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, para Kapolda, para Karo Ops, serta Kapolres dari seluruh Indonesia, total lebih dari 600 peserta sesuai susunan formasi resmi kegiatan.Para peserta membentuk lima lingkaran konsentris mengelilingi api unggun utama, menggambarkan soliditas dan persatuan seluruh jajaran Polri dalam menjaga nilai-nilai integritas. Lingkaran inti diisi oleh PJU Mabes Polri dan Kapolda, disusul Karo Ops, Kapolresta, dan ratusan Kapolres yang mengelilingi titik api dengan khidmat.Memasuki puncak acara, Kapolri memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri. Dengan lantang, Kapolri mengucapkan:“Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, Kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar... Membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat."Ikrar tersebut diikuti serempak oleh seluruh Kapolda, Karo Ops, dan Kapolres, menciptakan gema komitmen bersama yang memenuhi area renungan. Kapolri menegaskan bahwa ikrar ini merupakan kompas moral Polri untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.Dalam penutup ikrarnya, Kapolri kembali menekankan tekad kolektif Polri:"Demi seluruh rakyat Indonesia, demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia… Kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak, kami siap, kami setia.”Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini dirancang sebagai momen refleksi mendalam, diiringi visual sejarah perjuangan Komjen Pol (P) M. Jasin yang ditampilkan pada layar LED sebagai simbol keberanian moral dan keteguhan prinsip. Seluruh rangkaian menegaskan bahwa Polri memasuki babak baru perubahan yang menempatkan integritas, keberanian moral, dan pelayanan masyarakat sebagai fondasi utama.Acara ditutup dengan Kapolri berjabat tangan dengan seluruh jajaran sebagai peneguhan solidaritas korps dan tekad memperkuat kepercayaan publik.Dengan digelarnya Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini, Polri menegaskan kesiapannya untuk membangun institusi yang bersih, berani, melayani, dicintai, dan dipercaya masyarakat. PNO-12
26 Nov 2025, 19:37 WIT
Dialog Interaktif Bersama RRI Ambon, Polda Maluku Perkuat Transformasi Layanan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang respon cepat, transparan, dan humanis. Komitmen ini ditegaskan dalam Dialog Interaktif Aspirasi Maluku yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bekerja sama dengan RRI Ambon, Rabu (26/11/2025) di Studio Pro 1 RRI Ambon.Dialog yang mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Publik Polda Maluku untuk Masyarakat; Respon Cepat, Transparan, dan Humanis” ini menjadi ruang evaluasi bersama serta komitmen mempercepat Reformasi Birokrasi di lingkungan Polda Maluku.Hadir sebagai narasumber:* AKBP Robert Ferdinandus, AMK, S.Th, Kabag RBP Biro Rena Polda Maluku.* Hasan Slamat, S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku.* Dr. Paulus Koritelu, S.Sos., M.Si., Psikolog/Akademisi.Dalam dialog tersebut, Pimpinan Ombudsman Maluku Hasan Slamat memberikan apresiasi sekaligus catatan penting atas evaluasi pelayanan publik Polda Maluku.Ia menyebut bahwa hasil penilaian Ombudsman menempatkan Polda Maluku pada Zona Kuning, meski beberapa Polres di jajarannya telah berhasil melampaui standar dengan masuk ke Zona Hijau.“Indikator kuning adalah standar layanan yang kami terapkan. Kami dorong perbaikan dapat dipercepat,” ujar Hasan.Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan anggaran.“Selama ini porsi anggaran lebih banyak ke Kamtibmas. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, alokasi anggaran harus lebih proporsional dan berdampak langsung pada pelayanan,” jelasnya.Meski demikian, ia memberikan testimoni positif atas inovasi Polda Maluku dan Polri, terutama digitalisasi pelayanan. Hasan mencontohkan pengalaman pribadinya saat mengurus SKCK Online untuk kebutuhan seleksi di Ombudsman RI di Jakarta.“Saya mengurus SKCK yang seharusnya di Mabes untuk seleksi Ombudsman RI, tapi saya bisa mengurusnya dengan lancar dari Ambon. Ini bukti keberhasilan digitalisasi Polri," tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Pattimura Ambon, Dr. Paulus Koritelu, Si.Sos, M.Si, menyoroti perubahan signifikan pada kinerja dan etika pelayanan Polri, terutama dalam pendekatan humanis kepada masyarakat.“Saya harus apresiasi, Polisi sekarang sudah sangat humanis. Saya sendiri mengalaminya di jalan raya. Ada pergeseran mindset yang positif,” ungkapnya.Dr. Paulus juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis antropologi dan sosiologi lokal dalam setiap layanan Polri.“Polri yang lebih tahu tentang karakter masyarakat Maluku. Kearifan lokal harus menjadi modal dasar pelayanan yang berempati,” tegasnya.Ia menilai beberapa terobosan Kapolda Maluku mencerminkan komitmen nyata untuk mendorong perubahan ke arah Polri yang lebih humanis dan modern.Mewakili Polda Maluku, AKBP Robert Ferdinandus menegaskan bahwa seluruh masukan Ombudsman dan kalangan akademisi menjadi bahan percepatan pembenahan.“Kami berkomitmen mempercepat perbaikan. Seluruh jajaran Polda Maluku akan didorong untuk mencapai Zona Hijau. Transformasi layanan yang cepat, transparan, dan humanis adalah harga mati,” tegasnya.Menurutnya, dialog ini bukan hanya evaluasi, tetapi momentum memperkuat sinergi antar-institusi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.Menutup dialog, Hasan Slamat kembali menegaskan apresiasinya:“Polri saat ini sudah sangat humanis. Program-program Kapolda Maluku irjen Pol. Prof. Dr. DADANG hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menunjukkan komitmen kuat untuk terus berbenah,” ujarnya.Dialog Interaktif Aspirasi Maluku yang digelar Polda Maluku dan RRI Ambon bukan sekadar agenda formal, tetapi ruang strategis untuk memperkuat tata kelola layanan publik Polda Maluku. Penilaian Zona Kuning dari Ombudsman menjadi alarm sekaligus pendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.Testimoni positif terkait digitalisasi SKCK Online dan pendekatan humanis Polri menunjukkan bahwa transformasi sebenarnya sedang berjalan, namun perlu dukungan kebijakan dan penguatan anggaran agar pelayanan menjadi semakin efektif.Sinergi antara polisi, Ombudsman, dan akademisi sebagaimana tergambar dalam dialog ini menjadi model kolaborasi ideal bagi institusi pemerintah lainnya: terbuka terhadap kritik, responsif terhadap perubahan, dan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. PNO-12
26 Nov 2025, 19:27 WIT
Tim Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Berbagai Ormas dan LSM
Papuanewsonline.com, Jakarta - Tim Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dan sesi penyampaian pendapat bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil pada Selasa (25/11/2025) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam doorstop usai pertemuan, Wakil Ketua Komite, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Komite, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, memaparkan poin-poin utama diskusi yang berlangsung sepanjang hari.Prof. Yusril menjelaskan bahwa Komite menerima sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi, kritik, hingga masukan konstruktif terkait reformasi kepolisian.“Agenda hari ini diisi dengan menerima delegasi berbagai ormas dan LSM yang menyampaikan aspirasi, saran, serta kritik kepada Komite Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prof. Yusril.Ia merinci bahwa kelompok pertama yang diterima Komite adalah Gusdurian, Setara Institute, dan FKUB. Ketiga kelompok tersebut menyoroti penanganan kasus-kasus konflik keagamaan serta dugaan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, terutama dalam penerapan penegakan hukum berbasis pidana di sejumlah daerah.Kemudian, Komite juga berdialog dengan organisasi yang fokus pada isu pendampingan korban dan kekerasan, yaitu YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PBHI, serta Vox Populi Institute Indonesia. Kelompok ini menyampaikan kritik dan masukan terkait regulasi yang mengatur Polri, termasuk aspek operasional, Peraturan Polri, serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.“Seluruh masukan tersebut akan kami pelajari, kami diskusikan, dan nantinya akan kami rangkum sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden,” tegas Yusril.“InsyaAllah, Komite bekerja optimal dalam menyerap aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat.”Setelah itu, Prof. Jimly memberikan gambaran mengenai pola kerja dan agenda Komite dalam beberapa hari ke depan.“Kami membagi tugas menjadi tiga grup. Hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengar pendapat. Besok pagi kami bertemu para pimpinan organisasi pers, siangnya dengan para aktivis dan lawyer, dan sorenya dengan LSM yang bergerak di bidang pertambangan dan konflik agraria,” jelas Jimly.Ia menambahkan bahwa rangkaian pertemuan akan berlangsung hingga 9 Desember sebelum Komite menggelar rapat internal untuk merumuskan rekomendasi final.“Setelah seluruh proses dengar pendapat selesai, kami akan mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap dan langkah reformasi kebijakan. Jika menyangkut perubahan undang-undang, akan kami dorong menjadi RUU. Jika hanya operasional, akan langsung kami rekomendasikan ke internal Polri,” tuturnya.“Pendapat resmi Komite akan disampaikan setelah keputusan bersama pada bulan kedua.”Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis Tim Percepatan Reformasi Polri dalam menghimpun pandangan dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat agenda reformasi di tubuh Kepolisian. PNO-12
26 Nov 2025, 18:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
