Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Penghargaan APBD Award 2023 Kategori Realisasi Peningkatan PAD Diraih Pj Bupati Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI – Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP, M.,Si menerima Piala dan piagam penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kategori realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini merupakan Piagam Penghargaan yang kelima yang diterima oleh Pj Bupati Mappi dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.Penyerahan Piala dan Piagam Penggharagaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) Tahun 2023.Piala dan piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, BA., MA., Ph.D., yang diwakili oleh, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto sebagai Bank Mitra Utama Kemnetrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/3/2023).Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wenpi Wetipo, SH.,M.H. yang turut dihadiri oleh, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs Agus Fathoni, M.Si, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto serta sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota.Wamendagri, John Wenpi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan, guna mendorong kinerja pengelolahan keuangan daerah yang dapat mendukung penangan inflasi penyelesaian permasalahn stunting dan kemiskinan extrem perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Upaya realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja Rumah Tangga yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.Wamendagri emngatakan, Realisasi pendapatan Negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau 2.626 triliun sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau 1.168 Triliun realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan pada 31 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau 1.123 Triliun. Dari segi pendapatan rata –rata provinsi 99,16 persen atau 349 triliun bila dibandingkan year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata provinsi 99,52 persen atau Rp. 354 Triliun lebih rendah 0,36 persen. Sedangkan realisasi pendapatan rata –rata kabupaten yaitu 97, 38 persen atau Rp. 668 triliun bila dibandingkan dengan year on year 31 desember 2021 rata –rata kabupaten 94,86 persen atau Rp. 629 triliun lebih tinggi 2,53 persen.Wamendagri menuturkan, sejalan dengan kabupaten realisasi pendapatan rata –rata kota 96,27 persen atau Rp. 150 triluin bila dibanding year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata kota 94,17 persen atau 139 triliun lebih tinggi 2,10 persen.“Peserta rakor yang berbahagia realisasi belanja Negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50 persen atau 3.090 triliun, sementara realisasi belanja daerah sampai 31 desember 2022 sbeesar 88,40 persen atau Rp. 1.158 trilun atau terdapat kenaikan 2,24 persen dari realisasi belanja pada 31 desember 2021 sebesar 86,16 persen atau 1.098 trilliun. Untuk provinsi realisasi belanja rata –rata 90,48 persen atau Rp. 344 triliun sementara realisasi belanja rata –rata Kabupaten 87,66 persen atau Rp.661 trilliun,” terang Wamendagri.Wamendagri menuturkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat, karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan april bahkan ada yang baru dimulai pada bulan agustus atau September. Perencanaan Detail Engginering Desaign (DID) pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik sehingga apabila perencanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. keterlambatan penetapan pejabat pengelolah keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian atau lembaga. Kegiatan lelang penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan.Lebih jauh dikatakan Wamendagri bahwa penagihan pembayaran kegiatan oleh pihak ketiga cendrung dilakukan pada akhir tahun anggaran tidak determin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Adanya ketakutan dan khawatiran Aparatur Sipil Negara berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan . keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah, pimpinan OPD dan satuan kerja daerah. Pada beberapa daerah kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan.Wamendagri menegaskan, untuk mengoptimalkan capaian target belanja APBD perlu dilakukan langkah –langkah antara lain melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan agustus tahun sebelumnya, setelah nota kesepakatan KUA/PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD. Percepatan belanja melalui e -katalog, e-katalog local toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa menggunakan tahun anggaran. Wamendagri menyebutkan, percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga, percepatan pelaksanaan DID pada awal tahun diikuti dengan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Peningkatan kapasitas aparatur pengelolah keuangan daerah dan aparatur pengadaan barang atau jasa. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi baik di pusat maupun provinsi baik kabupaten atau kota melaksanakan rapat secara periodik. Pemberian reward dan phunismen terhadap realisasi serapan anggaran. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggunjawaban kegiatan. Kemudian melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggunjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang –undangan. Mendorong perang aktif dalam melakukan review terhadap dokumen –dokumen perencanaan dan keuangan, meminta pendampingan dan asistensi APH dan dari KPK.Dikatakan Wamendagri adapun peran kementerian dalam negeri yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD antara lain membentuk tim monitoring bersama antara lembaga terkait yaitu kementerian keuangan, BPKP dan LKPP. Melaksanakan rapat atau koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga. Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring yang dilakukan sejak bulan juni sampai dengan bulan Desember. Melaksanakan rapat kooordinasi nasional keuangan daerah, rapat kooordinasi Keuda tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Mengadakan kegiatan Webinar series keuangan daerah update setaip hari rabu pada setaip minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah peningkatan kapasitas SDM sosialisasi kebijakan peraturan perundang –undangan serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Menetapkan surat edaran bersama kementerian atau lembaga. Kementerian dalam negeri BPKAP dan LKPP tentang percepatan pengadaan barang atau jasa, dalam keuangan daerah terkait percepatan realisasi APBD dan tentang pengadaan dini astas pengadaan barang atau jasa dilingkungan pemerintah daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi diharapkan agar kepala daerah terus monitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Konstribusi pertumbuhan ekonomi daerah snagat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.Pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daeeah (TPID) secara reguler rutin, perintahkan sekda sebagai kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan di daerah. Daerah –daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP, khusus tarif PLN, PDAM dan angkutan kota.“Saya mengingatkan juga menjelang ramadhan 1444 hijriah. Pemerintah daerah perlu mewaspadai komoditas yang dominan menymbang inflasi pada bulan ramadhan seperti bahan dasar rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras dan beberapa komoditas lainnya,” tegasnya.“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah, saya haturkan rasa bangga dan penghargaan setinggi –tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan relaisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat terus ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien teratur, wajar, rasional dan akuntabel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam seyiap tugas dan pekerjaan kita kepada bangsa dan Negara,”tambahnya.Untuk diketahui bahwa Kabupaten Mappi merupakan satu –satunya Kabupaten dari Provinsi Papua Selatan yang mendapatkan piala dan penghargaan tersebut (Redaksi).
18 Mar 2023, 19:02 WIT
Bangun SDM Lewat Pendidikan, Pj Bupati Mappi Teken PKS Dengan Universitas Terbuka
Bangun SDM Lewat Pendidikan, Pj
Bupati Mappi Teken PKS Dengan
Universitas Terbuka Papuanewsonline.com, MAPPI
– Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si tak berhenti melakukan
berbagai terobosan demi memajukan Kabupaten Mappi. Terutama membangun Sumber
Daya Manusia (SDM) lewat dunia pendidikan. Pj Bupati menginisiasi kerjasama
antara Pemerintah Kabupaten Mappi dengan Universitas Terbuka. Kerjasama ini
untuk menghadirkan kampus lebih dekat dengan masyarakat dan aparatur di lingkup
Pemkab Mappi. Penandatangan Perjanjian Kerja
Sama dilakukan Selasa (14/3/2023) oleh Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dengan
Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Jayapura,
Drs Mujadi, M.Pd. Pj Bupati menyatakan ini
merupakan kerinduan dari semua pihak mengingat SDM aparatur dan masyarakat
merupakan hal penting dan prioritas bagi Pemkab Mappi. Sehingga ia berharap,
kerjasama ini memberi motivasi kepada masyarakat dan mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan di Universitas Terbuka agar bisa menyelesaikan pendidikan tepat
waktu. Ia memberi apresiasi kepada
Universitas Terbuka, meskipun baru bertemu tiga kali tapi bisa membuahkan
sebuah kerjasama demi kemajuan Mappi. “Saya ucapkan terima kasih atas dukungan
kerjasama yang kita sepakati bersama,” ujar Pj Bupati. Kerjasama ini dijelaskan Pj
Bupati merupakan wujud komitmen dari Pemkab Mappi. Dengan harapan, dukungan
Pemkab Mappi terhadap pendidikan ini bisa menjadi modal bagi pemerintah dan
semangat kepada mahasiswa yang sedang kuliah untuk bisa segera menyelesaikan
pendidikan. Secara khusus bagi PNS maupun
CPNS dikatakan Pj Bupati, tingkat pendidikan sangat membantu untuk pengembangan
karir dan juga menambah ilmu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap dukungan ini dapat jadi
motivasi dan juga sebagai kader pemerintahan yang ilmunya diterapkan dan
diimplementasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mappi,” terangnya. Menurutnya, pendidikan SDM
menjadi kunci dasar untuk berkembang dan peningkatan karir demi masa depan
mencapai kesuksesan. Sehingga mahasiswa diminta mengembangkan ilmu dan
disebarluaskan kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam program kerjasama ini
diungkapkan Pj Bupati, Pemkab Mappi akan memberikan dukungan kepada mahasiswa
yang menempuh pendidikan S1 dan S2 yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa.
Baik itu PNS, PPPK, pegawai kontrak daerah maupun masyarakat umum. “Kami akan hitung perencanaan
penganggaran untuk dapat memberikan dukungan kepada mahasiswa,” jelas Pj
Bupati. Kepala Unit Program Belajar Jarak
Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Jayapura, Drs Mujadi, M.Pd mengungkapkan,
perjanjian kerjasama ini sudah dirancang beberapa tahun lalu dan akhirnya
terwujud sekarang ini. “Saya sangat bersyukur sekali karena hari ini saya bisa
bersanding dengan Pj Bupati menandatangani perjanjian kerjasama,” ujarnya. Mujadi mengatakan ini merupakan
momen berharga bagi UT karena bisa bekerjasama dengan Pemkab Mappi. Menurutnya,
ini terwujud sebagai bentuk kepedulian dari kepala daerah dalam hal ini Pj
Bupati Mappi terhadap peningkatan sumber daya manusia yang ada di daerah. “Tidak akan mungkin daerah itu
mampu bergerak melakukan perubahan yang lebih baik jika sumber daya manusia
terbatas. Kali ini, Mappi menggeliat luar biasa karena kota yang baru
pemekaran, itu sudah punya mahasiswa S1 dan S2, apalagi Pak Michael Gomar ini gagas
kembali supaya masyarakat ikut berpartipasi meningkatkan sumber daya manusia
dengan bekerjasama dengan UT,” terang Mujadi. UT yang baru berdiri sekitar 38
tahun namun mampu menghasilkan alumni sebanyak 2 juta termasuk S1 dan S2.
Bahkan Presiden Joko Widodo secara resmi sudah menaikkan tingkatan UT ke level
satu sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Jadi walaupun berada tersebar
di 17 ribu kepulauan tapi kualitas
perguruan tinggi pembelajaran jarak jauh tetap memperhatikan kualitas sehingga
kurang lebih 550 ribu mahasiswa yang aktif sekarang ini harus dikelola
sedemikian rupa sehingga mampu membangun daerahnya dengan perubahan positif. UT lanjut Mujadi, adalah kampus
yang memberi pelayanan pendidikan dengan mengedepankan akses sehingga hadir di
tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota besar
tetapi kampus datang dengan sendirinya dan bisa menyelenggarakan program S1, S2
dan S3. Bahkan ada di 63 negara. “Dimana ada tenaga kerja Indonesia di situ ada
Universitas Terbuka,” katanya. Bahkan di Papua, UT berkomitmen
untuk menghadirkan pendidikan yang merata terhadap masyarakat terpinggir
sekalipun.
“Ini menandakan pendidikan sudah
merata. Terima kasih atas suport bapak Pj Bupati Mappi, karena sudah memberi
kesempatan agar UT lebih eksis lagi di Mappi,” ucapnya.(Redaksi)
18 Mar 2023, 17:49 WIT
Sejak Awal Tahun Kemendagri Lakukan Langkah Strategis Percepat Realisasi APBD
Papuanewsonline.com, Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong percepatan
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun. Hal
itu dilakukan agar program yang telah direncanakan segera dirasakan secara
nyata oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri yakni dengan
menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di
Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). Pada kegiatan tersebut, Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni
menyampaikan, Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis dalam
mendorong percepatan realisasi APBD. "Berbagai upaya telah kita
lakukan bersama dalam rangka percepatan realisasi APBD, kami mengucapkan terima
kasih atas kerja sama yang cukup baik (bersama) kementerian/lembaga dan juga
pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," terang Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan,
Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD sejak awal tahun anggaran.
Upaya yang telah dilakukan di antaranya membentuk tim monitoring dan evaluasi
(monev) bersama kementerian dan lembaga terkait. "Kemendagri juga melakukan
monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah, khususnya daerah yang
realisasi APBD-nya rendah. Tidak hanya itu, Kemendagri juga melakukan rapat
koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang masing-masing
dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu tahun," jelas Fatoni. Fatoni melanjutkan, Kemendagri
juga menggelar webinar series setiap minggu yang bisa diikuti secara virtual
dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) melalui bimbingan teknis, seminar, workshop, pelatihan, serta
pendampingan dan asistensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Kemendagri juga
menerbitkan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mendorong realisasi
percepatan APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan
mengeluarkan berbagai produk hukum. Hal itu di antaranya Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri), Surat Edaran Bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait,
dan Surat Edaran dari Kemendagri. "Pertama adalah Peraturan
Menteri Dalam Negeri dan kebijakan lain yang telah ditetapkan, di antaranya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Dalam Pelaksanaan APBD. Kedua,
Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan
keuangan daerah, yakni SEB Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP
Nomor 027/6692/SJ, No 2 Tahun 2021 dan nomor MOU-87/K/D3/2021 dan SEB Menteri
Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021,"
kata Fatoni.
Selain itu, lanjut Fatoni, Surat Edaran (SE)
Nomor 903/9232/KEUDA tentang Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,
yakni penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa
tidak menggunakan tahun anggaran dan penetapan pejabat dimaksud ditetapkan
bulan November tahun sebelumnya. (Redaksi)
17 Mar 2023, 22:01 WIT
Mendagri Beri Penghargaan APBD Award 2023 kepada Kepala Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi
Papuanewsonline.com, JAKARTA
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan
penghargaan APBD Award kepada kepala daerah dengan realisasi APBD tertinggi.
Penghargaan itu diberikan pada acara APBD Award 2023 dan Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Centre
(MCC) Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). Penghargaan APBD Award 2023
diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi
Wetipo kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir langsung di MCC Ancol.
Selain dihadiri kepala daerah, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung dan
virtual oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala
Inspektorat, dan Kepala Biro atau Kepala Bagian Perekonomian Provinsi,
Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina
Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni,
menyampaikan, APBD Award 2023 diberikan kepada kepala daerah sebagai bentuk
apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja dalam merealisasikan APBD. "Selain itu, penghargaan
APBD Award untuk memberikan motivasi, menciptakan iklim kompetitif dan
mendorong realisasi APBD agar bisa maksimal sejak awal tahun," ungkap
Fatoni. Fatoni menjelaskan, APBD Award
diberikan dengan tiga kategori. Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan
tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah
dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada lima provinsi,
lima kabupaten, dan lima kota. “Penilaian didasarkan dari
perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA
dibentuk tim (untuk melakukan penilaian dan verifikasi) yang akhirnya
memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini,” ujar Fatoni. Kepala daerah penerima
penghargaan APBD Award 2023 untuk kategori Realisasi Pendapatan Daerah
Tertinggi Tahun Anggaran 2022 tingkat kota, di antaranya Kota Samarinda, Kota
Banjarbaru, Kota Bontang, Kota Mojokerto, dan Kota Denpasar. Kemudian tingkat kabupaten, yakni
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan di tingkat provinsi,
yakni Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian penerima penghargaan
kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022 tingkat kota di
antaranya Kota Pekanbaru, Kota Kotamobagu, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan
Kota Metro. Kemudian tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Luwu Timur.
Sedangkan tingkat provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Sementara untuk kategori
Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi Tahun 2022 tingkat kota,
yakni Kota Palangkaraya, Kota Kendari, Kota Pekanbaru, Kota Tegal, dan Kota
Cirebon. Kemudian tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Intan
Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Minahasa. Sedangkan
tingkat provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur.
(Redaksi)
17 Mar 2023, 21:34 WIT
Mendagri : SDM Lebih Utama dari pada SDA, Pemkab Mappi Teken MoU bersama IPU New Zealand
Papuanewsonline.com, MAPPI – Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Kabupaten Mappi bakal mengirim putra-putri terbaiknya kuliah di luar negeri bekerjasama dengan Institute of the Pacific United (IPU) New Zealand. Pelaksanaan program beasiswa ini dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditandatangi Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si dengan perwakilan IPU New Zealand, Dosen Senior (Senior Lecturer Internasional Business), and Senior Internasional Marketing Officer, yang juga selaku koordinator siswa/Siswi penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Papua di New Zealand, Marveys Ayomi, BBS.,MMgt. pada Sabtu (11/3/2023) di Kepi, Mappi Provinsi Papua Selatan. Penandatangan MoU ini juga bersamaan dengan dimulainya proses seleksi calon penerima beasiswa. Seleksi diikuti 33 orang pelajar kelas XII yang berasal dari SMA dan SMK se-Kabupaten Mappi. Tes yang diberikan berupa lembar soal pilihan ganda, tes menulis dan tes wawancara dalam Bahasa Inggris. Proses seleksi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Mappi dan Dinas Pendidikan dengan pengawasan langsung dari tim IPU New Zealand. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar mengatakan, program beasiswa ini merupakan program prioritas Pemkab Mappi dalam rangka peningkatan SDM putra-putri Mappi. Ini sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan mandatori kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah. Khusus untuk program beasiswa luar negeri ini, Pemkab Mappi mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pengembangan pendidikan Pemkab Mappi kemudian menggandeng dan berkoordinasi dengan IPU New Zealand dan akhirnya bisa diwujudkan lewat penandatangan MoU. “Saya atas nama pribadi dan sebagai kepala daerah menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, para pimpinan OPD teknis yang sudah mendukung program beasiswa di dalam negeri maupun luar negeri,” ungkapnya.Beberapa waktu lalu, diungkapkan Pj Bupati, ia bertemu dan mendengarkan saran dari pelajar dan mahasiswa asal Mappi di Merauke. Ada banyak saran dan masukan dari pelajar yang meminta Pemkab Mappi melakukan terobosan dan pembenahan juga perbaikan perekrutan dan pembiayaan bantuan pendidikan yang bersumber dari Dana Otsus maupun sumber dana lainnya. Sebab ada mahasiswa yang sudah semester tiga tapi belum mendapat bantuan beasiswa hingga akhirnya mengalami drop out dari kampus. Akhirnya Pj Bupati bersama Bagian Hukum, Bagian Kesra dan Dinas Pendidikan merancang kembali Peraturan Bupati tentang penyaluran bantuan pendidikan. “Adik -adik kita ini punya tekad yang kuat untuk kuliah dan kita wajib mendukung itu. Dan hal itu yang mereka sampaikan kepada saya saat saya berkunjung ke kota studi Merauke. Ada juga kendala lain salah satunya adalah kemampuan anak-anak kita yang lulusan SMA maupun SMK ketika masuk di kampus tidak bisa bersaing dengan adik-adik kita yang berasal dari kabupaten lain. Ini fakta bapak, ibu jangan menutup mata, Dinas Pendidikan tidak boleh menutup mata, para kepala sekolah juga harus terbuka. Jangan mengejar kuantitas kelulusan siswa tetapi harus lebih fokus pada kualitas anak -anak itu sendiri,” jelasnya. Demi peningkatan kualitas, Pemkab Mappi akan membuka kelas Bahasa Inggris secara terbuka dan gratis kepada pelajar kelas XI se-Kabupaten Mappi. Itu dilakukan agar siswa bisa mempersiapkan diri sejak awal jika ada peluang seleksi penerimaan kuliah baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu pemkab Mappi juga menganggarkan dari dana Otsus untuk bantuan pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa Mappi untuk pendidikan di dalam negeri sebanyak 1.303.orang.Untuk program beasiswa ke New Zealand, Pemkab Mappi mengalokasikan dana sebesar Rp 7 miliar. Kuotanya ada tujuh orang yang dinyatakan lulus seleksi. Sehingga Pj Bupati berharap seleksi dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari siapapun. “Saya berharap dari tim IPU New Zealand yang melakukan seleksi bahwa hasil seleksi ini benar –benar hasil murni berdasarkan kemampuan dan kompetensi dari siswa/siswi itu sendiri. Sehingga tujuh besar ini yang nanti akan direkrut dan mempersiapakan diri mengikuti pelatihan pembekalan selama tiga bulan di Jayapura setelah itu dikirim ke luar negeri,” jelas Pj Bupati. Setelah mengikuti pembekalan di Jayapura, peserta beasiswa diberi kesempatan kembali ke Mappi untuk pamit dengan orang tua dan Pemkab Mappi pada bulan Agustus, sebelum diberangkatkan ke New Zealand. “Satu pesan yang saya mau sampaikan tolong pada saat melakukan seleksi nantinya ada adik –adik yang tidak lolos jangan berkecil hati. Bukan berarti itu gagal tetapi harus tetap semangat, tetap belajar mungkin sekarang ini belum bisa berangkat. Tetapi apabila kemampuan keuangan daerah kita mencukupi maka kita akan mempersiapkan lagi untuk penerimaan gelombang kedua atau tahap kedua,” tegasnya.Sementara itu Dosen Senior (Senior Lecturer Internasional Business), and Senior Internasional Marketing Officer, yang juga selaku koordinator siswa/Siswi penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Papua di New Zealand, Marveys Ayomi, BBS.,MMgt. mengatakan kedatangan tim IPU New Zealand karena undangan dari Pemkab Mappi dalam hal ini Pj Bupati. Dalam rangka penandatangan MoU antara Pemkab Mappi dengan Institute of the Pacific United (IPU) New Zealand tentang beasiswa Luar Negeri.Kata Marveys usai melakukan penandatanganan MoU dilangsung dengan prosea seleksi melalui test kepada 33 orang siswa/siswi calon penerima beasiswa. Dan dari jumlah tersebut maka nantinya akan seleksi sebanyak 7 orang yang akan mendapat beasiswa tersebut.Dalam proses seleksi Lanjut Marveys difokuskan pada empat skill dasar dalam Bahasa Inggris yakni Writing, reading, Listening dan speaking.Lebih jauh Marveys menjelaskan, pelaksanaan test dibagi dalam dua sesi yakni test pertama difokuskan pada Writing dan Reading test dalam bentuk pilihan ganda dan isian. Sementara Sesi kedua test interview atau wawancara untuk mengetes listening, Speaking.Dikatakan Marveys selama pelaksanaan test berlangsung berjalan aman dan lancar namun ada beberapa penyampaian dari anak - anak dimana mereka jarang sekali ada test bahasa Inggris sehungga agak begitu sulit bagi mereka. Namun mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan baik.Marveys menegaskan, mulai dari proses seleksi dan nanti hasil dari seleksi itu lakukan secara profesional dan tidak ada intervensi dari siapapun. Sehingga hasil finalnya itu memang murni hasil dari setiap proses seleksi itu Sendiri dengan melihat skill atau kemampuan siswa/siswi yang mengikuti test.“Kita laksanakan teat dengan sangat profesional tidak ada intervensi dari pihak manapun atau siapapun itu. Dari test ini kita lihat dari nilai tertinggi sampai yang terendah,” jelasnya.Marveys menyebutkan, semua pelaksanaan test berjalan aman dan lancar. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan hasil test dan rencana minggu ini sudah bisa dilakukan pengumuman.Lanjut Marveys untuk anak -anak yang ikut proses seleksi ini adalah siswa yang direkomendasikan oleh pihak sekolah. Mereka harus bangga apapun hasilnya nanti, mereka meski tetap bangga karena mereka adalah yang terbaik dari sekolah mereka. Dan apapun hasil nanti yang diterima menjadi barometer bagi mereka kedepannya. Karena apabila ada lagi test beasiswa kedepannya paling tidak mereka sudah punya pengalaman.Marveys meminta dukungan orang tua harus suport untuk ajak -anak. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk merubah kehidupan suatu bangsa.Salah seorang peserta tes, Selerina M. Basagai mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi beasiswa luar negeri. “Saya sangat bangga karena kami siswa/siswi di Kabupaten Mappi bisa mengikuti seleksi beasiswa luar negeri ini,” ungkapnya.Selerina berharap, program ini bisa membangun SDM di Kabupaten Mappi menjadi lebih baik. “Harapan saya kalau saya lulus ikut seleksi ini, ke depannya saya bisa membangun Kabupaten Mappi ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Pj Bupati Mappi karena telah membuka program beasiswa luar negeri untuk kami anak –anak di Kabupaten Mappi agar kami bisa bersaing dengan saudara-saudara kami di luar sana,” pungkasnya. (Redaksi)
16 Mar 2023, 13:26 WIT
Pemkab Mappi Terima Penghargaan UHC Award 2023, Wujud Komitmen Cakupan Program JKN
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi
Papua Selatan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023 sebagai
apresiasi atas komitmen dan wujud dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan UHC 2023 diberikan
oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Mappi sebagai wujud nyata
komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Indonesia. Piagam penghargaan UHC diberikan
langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagari) Tito Karnavian kepada Pemerintah
Kabupaten Mappi yang di wakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mappi,
Ferdinand Kainakaimu di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar
S.,STP M,.Si yang diwakili Sekda Kabupaten Mappi, Ferdinand Kainakaimu usai
menerima penghargaan tersebut mengaku senang. Menurutnya ini menjadi sebuah
kebanggaan bagi Pemkab Mappi karena sudah berhasil mencover masyarakat dalam
hal mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pemerintah pusat. Kata Sekda Ferdinand piagam
penghargaan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Mappi atas dukungan dan
kontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pencapaian Universal
Health Coverage. “Setelah mendapatkan penghargaan
berupa Piagam dan Piala kami merasa senang, apresiasi kepada bapak Presiden
melalui Kemenko PMK yang telah memberikan piagam dan piala ini kepada kami
Pemerintah Kabupaten Mappi,”ungkapnya. Penghargaan tadi Lanjut Sekda
Ferdinand membuat pihaknya lebih tertantang kedepan untuk terus memberikan
pelayanan JKN yang lebih maksimal lagi dalam mencover masyarakat. Sehingga
lebih memproteksi masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan. “Penghargaan tadi meminta kita
untuk lebih memperhatikan lagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan
kesehatan kedepannya. Kami dari Pemkab Mappi sangat bangga apalagi pak Penjabat
Bupati sudah menugaskan saya sebagai Sekda untuk mengikuti kegiatan ini,” ucap
Sekda. Sekda menyebutkan, dalam kegiatan
tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin, Menko
PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan serta sejumlah pejabat lainnya.
“Karena mengingat peserta yang
menerima penghargaan tadi banyak jadi proses penyerahan piagam dibagi beberapa
sesi. Dan untuk kami dari Pemerintah Kabupaten Mappi itu diberikan langsung
oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian,” pungkasnya. (Redaksi)
15 Mar 2023, 13:19 WIT
Timsel Gelar Sosialisasi Seleksi Calon Komisoner Bawaslu PPT
Papuanewsonline.com, Mimika - Tim Seleksi (Timsel) mulai melakukan sosialisasi pendaftaran calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua tengah periode 2023-2028.Sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Mimika, bertempat di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Rabu (15/3/20233). Didepan para peserta, Sekretaris Timsel Anton Wambrauw Dalam pemaparan materi mengatakan,pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah akan dibuka mulai tanggal 28 maret mendatang, sehingga bagi masyarakat kabupaten Mimika yang berminat, silakan mendaftar dan mengikuti tahapan yang ada.“ Bagi warga Mimika yang berminat, segera mendaftarkan diri dan mengajukan berkasnya, karena Untuk Formulir tahapan seleksi dan persyaratan calon anggota Bawaslu secara lengkap dapat diakses melalui website masyarakat Bawaslu melalui link: bit.lyformulirpendaftaranbawasluprovinsipapuatengah. serta waktu pendaftaran penerimaan Bakal Calon Anggota Bawaslu,” Jelasnya. Lanjut Anton, Pendaftaran seleksi anggota komisoner Bawaslu Provinsi Papua Tengah mulai tanggal: 28 Maret sampai dengan 6 April 2023, Setiap hari kerja (pukul: 08.00-16.00 WIT), kecuali batas akhir. “ Penerimaan pendaftaran batas 6 April 2023 paling lambat pukul: 23.59 WIT, Pendaftaran serta seleksi tidak dipungut biaya dan juga Informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person Sekretariat Timsel Sodara M. Amin HP :082125857498, Sodara Melki Laleb HP : 08114880026, dan Sodara Hanif HP : 085643294384,” Terangnya.Anton berharap agar masyarakat Mimika yang memiliki potensi dan memenuhi persyaratan dapat mengambil bagian dari proses seleksi anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah periode 2023-2028. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Timsel Sitti Nur Alam menambahkan dalam sosialisasi pendaftaran, Tim Seleksi siap membantu dalam mensosialisasikan pembentukan anggota komisoner Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Sitti Nur Alam mengatakan bahwa dalam sosialisasi ini, akan dilakukan dalam dua tahap, yang pertama telah dilakukan di Nabire dan yg kedua di Kabupaten Mimika, yang pada dasarnya sosialisasi ini membicarakan tentang jadwal tahapan dalam mengikuti seleksi dan persyaratan calon anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. " Untuk teknis pelaksanaan seleksi, ada panduan khusus jadi ada beberapa tahapan, yakni tahap penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi dan wawancara,” Ucapnya.Ia menambahkan, wajib mengupayakan menjaring putra-putri terbaik di Kabupaten Mimika yang berpotensi mendaftarkan diri di tingkat provinsi menjadi calon komisioner Bawaslu Provinsi Papua Tengah.( Ardhi )
15 Mar 2023, 13:14 WIT
Kapolda Papua Pimpin Sertijab 2 Kapolres Jajaran Polda Papua
papuanewsonline.com, Jayapura – Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Tolikara Polda Papua T.A. 2023 yang bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua Koya Koso, Selasa (14/03).Dalam kegiatan tersebut turut hadir Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, S.I.K, Para Pejabat Utama Polda Papua, Para Pamen dan ASN Polda Papua serta Pengurus Bhayangkari Daerah Papua.Promosi jabatan tersebut berdasarkan dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/183/III/KEP./2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Papua.Adapun Pejabat yang melaksanakan serah terima yakni AKBP Heri Wibowo, S.I.K dari Kasubbid Provos Polda Papua diangkat sebagai Kapolres Jayawijaya menggantikan AKBP Hesman Napitupulu, S.H., S.I.K., M.H. yang mendapat jabatan baru sebagai Pamen Polda Papua.Kompol Ahmad Fauzan, S.Ag dari Pamen Polda Papua diangkat sebagai P.S. Kapolres Tolikara menggantikan AKBP Dicky Hermansyah Saragih, S.Sos.Pada kesempatannya Kapolda Papua menyampaikan kegiatan serah terima jabatan dalam suatu organisasi adalah merupakan bagian dari mekanisme dan dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan sekaligus mengembangkan organisasi, memberikan kesejahteraan personel berupa peningkatan promosi jabatan dan menyiapkan regenerasi sehingga organisasi tetap berjalan dan berkesinambungan.“Kepada pejabat yang baru dilantik atas nama pribadi dan kesatuan saya ucapkan selamat atas kepercayaan pimpinan Polri dan promosi untuk menduduki jabatan baru sebagai Kapolres di jajaran Polda Papua,” ucapnya.Ia mengharapkan, Kapolres yang baru dilantik untuk dapat mengembalikan tingkat kepercayaan public kepada Polri, harus mampu melakukan tugas pokok Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, untuk terpeliharanya Situasi Kamtibmas yang aman di wilayah hukum Polda Papua.“Saya harapkan agar senantiasa memberikan kinerja dan kerja yang harmonis kepada Pejabat baru, sebagai mana yang telah di lakukan selama ini kepada Pejabat lama dan Jadikan Serah Terima Jabatan ini sebagai amanah untuk memacu dan meningkatkan kembali semangat, disiplin dan tantangan kedepan guna mewujudkan organisasi Polri yang Presisi, sesuai dengan harapan masyarakat dalam pelaksanaan Tugas di Polda Papua,” tutur Kapolda.Lanjutnya, selain itu, ia juga berpesan kepada pejabat Kapolres yang baru agar melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan pendekatan terhadap masyarakat melalui pemasangan spanduk dan apapun. “Lakukanlah pendekatan persuasif agar kejadian seperti di Wamena terkait isu - isu hoax yang mengakibatkan kerusuhan disana tidak pernah terjadi lagi,” tutupnya. (Redaksi)
14 Mar 2023, 20:17 WIT
Bersama BPJS Ketenagakerjaan Pemkab Mappi Beri Perlindungan Sosial Kepada Honorer dan Masyarakat
Papuanewsonline.com, MAPPI – Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan berkomitmen memberikan jaminan perlindungan sosial kepada 2.800 pegawai honorer dan 2000 orang masyarakat pekerja rentan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menggunakan alokasi pembiayaan daerah. Komitmen itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Mappi dengan BPJS Ketenagakerjaan Merauke. MoU ditandatangani oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke, Alamsyah Ali pada Kamis (9/3/2023) disaksikan,Wakil Ketua II DPRD Mappi, Sekda Mappi, pimpinan OPD dan tokoh agama di Kabupaten Mappi.Pj Bupati Mappi, Michael Gomar mengungkapkan kerjasama ini sudah dijajaki sejak tahun lalu dan akhirnya bisa terwujud. Ia mengatakan, progam ini tentunya membutuhkan proses, pemikiran dan kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kepada Masyarakat dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pemkab Mappi bersama BPJS Ketenagakerjaan menandatangi MoU untuk memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat pekerja rentan yaitu jaminan keselataman kerja dan jaminan kematian. Dengan iuran perbulan yang tidak besar tetapi manfaat yang diterima oleh masyarakat tentunya sangat baik.Melihat manfaat yang diterima maka, Pj Bupati Mappi melakukan kerjasama dengan BPJS ketenagaan Dnegan menggunakan alokasi anggaran melalui dana intensif Viskal atas pencapaian kinerja APBD Tahun 2022, yang mana sesuai ketentuan pengunaannya diproritaskan kepada empat bidang yakni, pembangunan infrastruktur, perlindungan jaminan sosial, pengembangan dunia usaha/UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Sekurangnya 4.800 orang warga pekerja rentan akan didaftarkan dan iurannya ditanggung Pemkab Mappi. Peserta didaftarkan pada dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yaitu pegawai kontrak Daerah atau Honorer sebanyak 2.800 orang dan masyarakat pekerja sebanyak 2000 orang yang terdiri dari tukang ojek, buruh bangunan, pedagang atau pelaku UMKM mama-mama Papua, kelompok sanggar, sopir angkutan umum, petani, nelayan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.Pj Bupati meminta kepada pimpinan OPD teknis secepatnya melakukan pendataan secara detail kepada masyarakat pekerja rentan yang ditentukan sesuai kategori. “Program perlindungan jaminan sosial kepada PKD atau Honorer dan masyarakat pekerja rentan dapat benar-benar diprogramkan dan didata secara detail, supaya BPJS Ketenagakerjaan bisa segera melakukan penginputan,” tegas Pj Bupati. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke, Alamsyah Ali mengungkapkan bahwa ia baru bertemu Pj Bupati sebanyak dua kali. Pertama kali dalam momen penyerahan santunan di Hotel Avista dan sehari sebelum penandatangan MoU. “Hal ini tak terduga bagi BPJS Ketenagakerjaan. Saya datang ke Kabupaten Mappi ini atas undangan beliau (Pj Bupati), tujuannya untuk berbicara hal-hal teknis mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan sekaligus melakukan penandatangan MoU dengan Pemda Mappi,” ujar Alamsyah. Inisiatif dari Pj Bupati menurutnya merupakan bentuk apresiasi bagi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ia mengaku, selama bertugas, baru kali ini bertemu dengan kepala daerah yang memberi respon cepat. "BPJS Ketenagakerjaan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, memang selama ini masyarakat telah mengikuti program JKN Melalui BPJS Kesehatan, tetapi program JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan belum ada kerjasama dan masyarakat Mappi belum terlayani oleh BPJS ketenagakerjaan mengelola empat sampai lima program jaminan sosial antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun," jelasnya.Alamsyah berharap, hubungan kerja sama antara Pemkab Mappi dengan BPJS ketenagakerjaan dalam memberi jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat pekerja rentan dapat berjalan dengan baik. (Redaksi)
14 Mar 2023, 12:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
