logo-website
Sabtu, 08 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Kunker Ke Mappi, Anggota DPR RI Yan Mandenas Didampingi Pj Bupati Gomar Tinjau Sejumlah Fasilitas Papuanewsonline.com, Mappi - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas kembali melakukan kunjungan kerja sekaligus reses untuk menampung aspirasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mappi.Kedatangan Yan Mandenas disambut Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si bersama Forkopimda serta tokoh masyarakat. Pertemuan dan diskusi digelar di halaman Rumah Jabatan Bupati Mappi, Kamis (2/3/2023).Yan  mengungkapkan tujuan kedatangannya untuk memastikan proses keberlanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Mappi, pelaksanaan pembangunan, penggunaan dana Otonomi Khusus serta memantau persiapan Pemilu Tahun 2024. Politisi muda asal Papua ini mengungkapkan salah satu keberhasilan dari perjuangan yang dilakukan yakni revisi Undang Undang Otsus. Hasilnya pun mulai dirasakan lewat pemekaran sebagai turunan dari UU Otsus dan juga peningkatan alokasi Dana Otsus. “Setelah pemekaran dilakukan di Papua Selatan, tugas berikut adalah bagaimana mencari sumber anggaran lagi untuk setiap provinsi di Papua agar mampu mendongkrak dan mendorong peningkatan pembangunan di daerah,” ujar Yan Mandenas. Papua Selatan termasuk Kabupaten Mappi dikatakan Yan, merupakan daerah dengan biaya pembangunan infrastruktur paling mahal. Hampir semua material didatangkan dari luar Papua. Untuk membangun 1 kilometer jalan dibutuhkan biaya tidak kurang dari Rp 18 miliar. Bahkan di Asmat butuh biaya Rp 22 miliar bangun jalan. Jadi alokasi anggaran Rp 200 miliar hanya bisa untuk membangun 10 kilometer jalan. Inilah yang mendasari adanya peningkatan alokasi Dana Otsus terutama bagi daerah dengan PAD minim. “Sehingga saat selesaikan pembahasan Otsus saya berusaha mendorong agar alokasi dana Otsus yang masuk ke kabupaten/kota bisa bertambah,” ujarnya. Mekanisme penyalurannya pun telah dirubah. Tidak lagi melalui provinsi untuk memudahkan birokrasi. Sekarang usulan langsung dari kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Dengan begitu, Bupati sebagai kepala daerah bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat. Kabupaten Mappi yang tahun ini mengelola Rp 200 miliar dana Otsus dikatakan Yan Mandenas bisa lebih optimal. Salah satu programnya yang dinilai luar biasa adalah mengalokasikan untuk masyarakat adat dan agama. “Tadi saya bisik Pak Bupati, beliau sampaikan itu sudah dilakukan. Itu luar biasa,” katanya. Memasuki tahun kedua pelaksanaan Otsus Jilid II, Yan Mandenas di hadapan masyarakat Mappi terus berkomitmen dan konsisten untuk perjuangkan kebutuhan masyarakat. Terutama dana Otsus, tanpa dilobi oleh pemerintah daerah, ia akan tetap berjuang. Tahun ini alokasi dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 9 triliun. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) naik, maka alokasi Otsus pun pasti ikut meningkat. Ia berharap tahun depan alokasi dana Otsus untuk Papua bisa menembus Rp 15 triliun. “Supaya kabupaten minim PAD bisa ditutupi dengan Otsus untuk membiayai urusan dasar dan pembangunan. Pembangunan harus menyentuh masyarakat supaya mereka tahu ada perubahan signifikan,” tandas Yan Mandenas. Yan Mandenas juga menyinggung usulan masyarakat untuk pemekaran kabupaten. Ia menyatakan, Provinsi Papua Selatan sudah mekarkan meski dari sisi syarat formal belum memenuhi karena hanya 4 kabupaten. Tapi dengan perjuangan maka bisa terwujud. Untuk pemekaran kabupaten tentunya akan menjadi aspirasi yang akan ditindaklanjuti selanjutnya.Sementara itu Pj Bupati Mappi, Michael Gomar menyambut baik kedatangan Anggota DPR RI, Yan Mandenas yang rutin melakukan kunjungan kerja ke Mappi. Sebelum bahkan hingga terwujudnya Provinsi Papua Selatan.Pada kesempatan itu Pj Bupati memaparkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kurang lebih 9 bulan menjabat, Pj Bupati menyatakan situasi kamtibmas di Mappi terbilang aman dan kondusif. Hubungan lintas sektor juga terjalin dengan baik dan ini menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pj Bupati menyadari banyak tugas yang belum terselesaikan tapi ia berupaya untuk melakukan secara bertahap dengan mengerahkan potensi daerah terutama sumber dana. Ia menyebut salah satu kendala bagi Pemkab Mappi adalah kantor pemerintahan yang belum tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. “Selama ini cukup banyak kantor yang kami sewa atau kontrak dari masyarakat dan ini merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat,” Ungkapnya.Hal ini sekaligus menjadi usulan yang disampaikan Pj Bupati kepada Anggota DPR RI, sehingga pembangunan bisa dilakukan bertahap untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan.Pemkab Mappi dipaparkan Pj Bupati, lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 telah mengambil beberapa kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program inipun dilanjutkan di Tahun 2023.Untuk sektor kesehatan, Pemkab Mappi dengan menggunakan Dana Otsus sudah melakukan penandatangan MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan empat rumah sakit baik di Papua maupun di luar Papua. Program ini dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Juga dalam rangka peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan lewat pendidikan dan pelatihan bekerjasama rumah sakit rujukan.Pemkab Mappi juga menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Tahun 2023 dialokasikan bantuan pendidikan dan beasiswa kepada kurang lebih 1.303 mahasiswa yang kuliah di kampus yang bekerjasama dengan Pemkab Mappi. Bantuan ini akan terus dibenahi sehingga kampus yang belum kerjasama akan dijajaki. Bahkan akan dilakukan secara terbuka melalui seleksi untuk penerimaan besiswa yang menjadi tanggungjawab Pemkab. Begitu juga dengan program bimbingan belajar bagi siswa kelas XII yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga siswa yang akan menghadapi ujian akhir, serta persiapan masuk perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi swasta bisa lebih siap. “Tahun ini kami juga merencanakan memprogramkan pengiriman mahasiswa kurang lebih 6 orang yang akan berkuliah di New Zealand  dan dalam  waktu dekat kita akan melakukan seleksi  untuk melihat kemampuan dan kita khususkan kepada anak-anak asli Mappi,” kata Pj Bupati Mappi.Pj Bupati menyebut, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan masih perlu pembenahan. Terutama tenaga kesehatan dan guru yang dibutuhkan untuk ditempatkan di wilayah pedalaman. Pada bidang infrastruktur, Pemkab Mappi juga melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan jalan utama untuk menunjang mobilitas masyarakat dan akses transportasi. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dijalankan dalam rangka pengendalian inflasi daerah. “Setiap hari Senin saya bersama ibu Inspektur selalu melaporkan pengendalian yang dilakukan oleh TPID kepada bapak Mendagri. Harga sembako di daerah juga harus rutin dilaporkan. Ini mejadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja  dari Mendagri kepada seluruh Penjabat Bupati/Walikota termasuk gubernur,” terang Pj Bupati. Hal inilah yang dikatakan Pj Bupati, membutuhkan kebijakan dan strategi dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Oleh sebab itu Pemkab gencar melakukan berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga Turnamen Futsal Bupati Cup I yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat pelaku UMKM. Yang tadinya hanya Rp 100.000 per hari, kini bisa mendapatkan Rp 500.000 per hari. Begitu juga dengan tukang ojek.Untuk itu ia berharap semua pihak mendukung seluruh kegiatan seperti ini karena bukan hanya sekadar pertandingan tapi juga sebagai wadah mempersatukan dan menjaga kebersamaan masyarakat. Terlebih bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan. “Direncanakan juga tahun ini kami akan membangun taman Kota Mappi yang terletak di Distrik Oba’a. Taman ini akan bermanfaat sebagai sarana rekreasi destinasi wisata tetapi juga akan disiapkan kuliner-kuliner yang disiapkan untuk pelaku UMKM,” ucap Pj Bupati Selain melakukan dialog bersama masyarakat, Pj Bupati Mappi, Micahel R. Gomar S.,STP.,M.Si turut mendampingi Anggota DPR RI Yan P. Mandenas untuk lakukan Kunjungan Kerja di RSUD Mappi, SD YPPK St. Paulus Muin Kampung Muin Distrik Oba'a, disana Yan P. Mandenas berduskusi dengan para guru serta memberikan motivasi kepada para siswa serta turut menyaksikan pertandingan Futsal di Kawasan Mappi Sport Center (MSC) KM 7 Distrik Oba'a.Dalam kunjungan itu, Yan P. Mandenas juga mmeberikan peralatan olahraga kepada para pemain serta memberikan dukungan dan motivasi agar terlahir atlet –atlet berkbakat dari kabupaten Mappi yang mampu bersaing baik ditingkat, provinsi, nasional maupun internasional.(Redaksi) 04 Mar 2023, 14:28 WIT
Brigjen TNI Agus Widodo, SIP, M.Si Berikan Jam Komandan Kepada Prajurit Dan Anggota Persit Papuanewsonline.com, Penrem 174/ATW ~ Satu bulan menjabat Danrem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Agus Widodo, S.IP., M.Si., yang didampinggi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 174, Ny. Ane Agus Widodo baru dapat melakukan tatap muka dengan seluruh prajurit dan Persit koorcabrem 174 dalam rangka Jam Komandan bertempat di Aula LB Moerdani Kamis (23/03/02).Jam Komandan ini baru dapat dilaksanakan oleh Danrem karena Seusai sertijab langsung disibukan dengan berbagai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di luar wilayah. Ungkap Kapenrem 174/ATW.Kegiatan Jam Komandan ini juga diikuti oleh Dansat/Kabalak Disjan serta seluruh Prajurit dan PNS TNI AD yang berada di wilayah Korem 174/Anim Ti Waninggap. Selain menyampaikan pokok-pokok Arahan KASAD pada Rapim TNI-AD di Mabesad, Brigjen TNI Agus Widodo juga menekankan bahwa Ada tiga Karakteristik Dasar yang harus dipedomani dalam kehidupan keprajuritan; yaitu Loyalitas, Moralitas Dan Integritas.Danrem juga menyampaiakn beberapa permasalahan menonjol yang terjadi di wilayah Papua yang menjadi penekanan Pangdam XVII/ Cen pada hari sebelumnya.Danrem juga mengingatkan Kembali tetang bahaya Narkoba yang hingga saat ini semakin cangih dalam pusaranya serta sebagai upaya pencegahan Narkoba.Terkait pelaksanaan pesta Demokrasi, yaitu Pemilu 2024, Danrem menekan agar seluruh prajurit tidak terlibat dalam praktik-praktik politik praktis, karena kita harus pada posisi imparsial (berdiri diatas semua golongan).Dalam melaksanakan tugas para Dansat maupun perwira yang ada di satuan harus mengidentifikasi karakter anggota serta melaksanakan pengawasan melekat terhadap anggotanya, sehingga dapat membasmi pelanggaran prajurit maupun miliknya. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan dukungan lingkungan keluarga yang sehat lahir dan bathin sangat dibutuhkan. Jadilah prajurit yg beriman dan bertakwa, semangat dan termotivasi untuk maju dan fokus dalam himbauan tujuan hidup. Pungkas Danrem dalam mengakhiri jam Komandannya. (Ardi) 03 Mar 2023, 09:42 WIT
Kapolri Tegaskan Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana Pada Rakornas BNPB Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.“Harapan Pak Presiden Kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat perubahan iklim (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.Manajemen, kata Sigit, menjadi penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah bencana alam yang cukup besar. Seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.“Jadi ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tentunya kita harus memiliki kesiapan lebih. Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting adalah bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita penanggulangan seminimal mungkin,” ujar Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit mengungkapkan bahwa, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumusan yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana alam.“Tentunya menjadi salah satu yang perlu kita pahami bahwa ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana rumusnya itu risiko (Risiko), sama dengan (=), Bahaya atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) kerentanan atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ucap Sigit.“Artinya kalau kerentanan masyarakat bisa kita kecilkan dan kapasitas bisa diperbesar maka terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” Sigit menambahkan.Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya.“Yang paling utama adalah memperkuat sinergitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk mengungkapkan kemampuan dan kekuatan. Sehingga kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.Lebih dalam, ditegaskan Sigit, sejak awal Polri telah memasukan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam konsep strategis transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.Dengan adanya hal tersebut, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, Quick Response bersama pemangku kepentingan terkait.Menurut Sigit, dengan kesiapan dan respon cepat jajaran Polri di wilayah bencana, itu merupakan bentuk representasi negara di tengah masyarakat.“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana. Tolong dicek begitu ada peristiwa bagaimana rekan-rekan simulasi, latihan secepatnya bisa datang dan SOP yang disiapkan dan apa saja yang kita lakukan,” tutur Sigit.Dalam penanganan bencana alam, Sigit menyatakan, personel kepolisian harus mampu berperan baik sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi, dan setelah bencana terjadi. Ketika masa tanggap darurat, Polri harus menyiapkan personel terbaiknya untuk melakukan penyelamatan, mendatangkan, bertemu melalui DVI, membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga menyiapkan sarana dan prasarana pendampingan.Kemudian, sambung Sigit, setelah pascabencana, jajaran Polri harus menyiapkan langkah konkret seperti psikologi sosial, trauma healing, layanan kesehatan, dan menggelar patroli di wilayah tersebut.Untuk tahap pra-bencana atau sebelum kejadian, Sigit mengatakan, harus dilakukan upaya penyuluhan, bisa melalui konten video, kerjasama dengan media, dan penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.Disisi lain, Sigit menuturkan bahwa, didukung bersama stakeholder terkait juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, kata Sigit, Polri telah membentuk 91 Command Center yang bisa diadopsi oleh seluruh jajaran Polda.“Terkait dengan karhutla kembangkan terus aplikasi ASAP Digital Nasional. Karena ini menjadi penting didalamnya kita memiliki CCTV Live Auto Monitoring yang bisa memantau jarak 8 kilo, berputar 360 derajat, ada sensor, bisa menampilkan suhu udara. Dan kita bisa dapatkan update titik api selama lima menit. Yang terpenting adalah posisi pergerakan personel dilapangan bisa termonitor,” kata Sigit.Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan visi dan misi terkait panggilan instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam. Sigit pun melantunkan pantun untuk menyelesaikan paparannya. “Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” tutup Sigit. (Ardi) 02 Mar 2023, 22:22 WIT
Kemendagri Gelar Rakor Bersama Pemprov Papua Tengah Optimalkan Fungsi Pemerintahan Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua beserta seluruh bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah. Rapat tersebut digelar di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, Rakor ini digelar untuk mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sebagai Daerah Otonom Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022, mampu memberikan pelayanan optimal, dan lancar dalam melaksanakan pembangunan serta aktivitas pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat.Fatoni menjelaskan bahwa Rakor membahas sejumlah isu, di antaranya pajak provinsi, Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Menurut Fatoni, pendirian BUMD di Papua Tengah masih menunggu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, karena sesuai ketentuan pendirian BUMD harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT). Sementara itu DPRPT masih belum terbentuk.“Hal ini sesuai surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/1119/SJ tanggal 22 Februari 2023 Perihal Permohonan Fatwa dan pendirian BUMD melalui Peraturan Gubernur Papua Tengah dengan menggunakan diskresi kewenangan sebagaimana UU 30 Tahun 2014,” ucap Fatoni.Selain itu, Rakor juga membahas terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya, diperlukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hingga akhir tahun 2024 untuk menghindari potensi loss bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah.“Untuk itu, perlu dicarikan solusi terkait legalitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud,” kata Fatoni.Dirinya pun memberikan sejumlah solusi salah satunya adalah dasar pemungutan menggunakan perda induk, tapi untuk penganggarannya menggunakan Pergub tentang APBD TA 2023 dan APBD TA 2024. Kemudian dasar pemungutan langsung menggunakan Pergub tentang PDRD Papua Tengah yang dalam dasar menimbang dan mengingat mencantumkan Perda induk tentang PDRD Papua.“Solusi ketiga, perlu dimintakan fatwa terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang, ini sesuai hasil rapat pada tanggal 15 Februari,” ujar Fatoni.Hadir pada Rakor tersebut di antaranya Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, seluruh bupati di wilayah Papua Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, Dirjen Mineral dan Batubara, serta Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian hadir pula sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Ditjen Bina Keuda, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktur Pendapatan Daerah, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dan Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah. Terakhir hadir pula pejabat dari perusahaan swasta terkait.(Redaksi) 02 Mar 2023, 07:51 WIT
Nyata Dongkrak Pendapatan UMKM di Mappi, Pedagang Bahagia Dengan Adanya Turnamen Futsal Bupati Cup I Papuanewsonline.com, MAPPI – Open Tournament Futsal Bupati Cup I yang sudah berlangsung selama beberapa hari sejak dibuka oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si memberi multiplier effect bagi ekonomi di Mappi terutama pelaku UMKM. Pendapatan pelaku usaha mikro yang didominasi mama-mama Papua yang berdagang di sekitar venue Mappi Sport Center itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Tidak hanya pedagang, tukang ojek juga meraup keuntungan dari pelaksanaan even olahraga yang diramaikan 64 tim tersebut. Fransiska Berta Meagan, salah seorang pedagang ketika ditemui Rabu (1/3/2023) mengaku senang karena adanya pertandingan futsal ini bisa menjadi peluang baginya untuk berjualan. “Kami senang dengan adanya turnamen seperti ini, karena kami bisa berjualan di sini,” ungkapnya. Setiap hari Fransiska yang berjualan sagu, pinang, minuman ringan dan ikan goreng itu mampu mendapatkan omzet Rp 400.000 – Rp 500.000. Padahal ia hanya berjualan tidak sehari penuh. Mulai pukul 15.00 WIT sampai 22.00 WIT. Pendapatan ini dikatakan Fransiska tidak seperti sebelumnya. “Sebelum ada turnamen ini, saya biasa berjualan di pinggir Jalan Kilometer 8, itupun satu hari saya hanya mendapatkan Rp 50.000, tetapi selama berjualan di sini saya bisa dapat Rp 400.000 sampai Rp 500.000.”ungkap Fransiska. Merasakan dampak positif dari kegiatan yang digagas oleh pemerintah, Fransiska memberi apresiasi dan pujian kepada Pj Bupati Michael Gomar karena pertandingan ini juga memberi dampak langsung pada ekonomi masyarakat. “Kami minta Bapak Pj Bupati tolong tingkatkan terus agar Mappi bisa maju lagi, sehingga mama-mama Papua bisa bangkit dan maju untuk ekonomi keluarganya,” ujarnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Alin Bonga. Pendapatannya juga meningkat, bisa mencapai Rp 400 ribu per hari. Padahal selama ini ia tidak berjualan. Tapi melihat peluang, akhirnya ia ikut berjualan minuman ringan. Alin juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Mappi yang tak berhenti berinovasi untuk membangkitkan Kabupaten Mappi. Ia berharap, turnamen dilaksanakan rutin agar ekonomi masyarakat bisa terus meningkat. Di sisi lain, Alin berharap agar Pemkab Mappi bisa mempercepat penyelesaian akses menuju MSC. Sebab kondisi jalan yang belum diaspal menjadi kendala masyarakat. Selain jalan, penerangan lampu di kawasan MSC juga harus dipasang, sebab pedagang bisa berjualan hingga malam. Seorang tukang ojek, Alosius Hale mengungkapkan setelah pertandingan dimulai, pendapatannya ikut meningkatkan. “Kalau ada pertandingan bola seperti ini, kami juga bisa mendapatkan uang lebih. Memang di awal pertandingan kami mendapatkan Rp 150.000 sampai Rp 200.000, tetapi dua hari terakhir naik jadi Rp 300.000,” ungkapnya. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar mengatakan, untuk memberi keamanan dan kenyamanan kepada penonton selama turnamen, telah dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum di sepanjang ruas jalan menuju venue futsal. “Tadi sepanjang jalan masuk lapangan futsal, sudah kita pasang lampu PJU sebanyak 26 unit dan yang sudah menyala malam ini sebanyak 13 unit, sisanya besok sore sudah bisa dinyalakan semua,” jelas Pj Bupati. Pj Bupati menambahkan, Open Turnamen Futsal Bupati Cup I, juga merupakan program strategi dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Mappi. (Redaksi) 01 Mar 2023, 21:52 WIT
Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI Raih Penghargaan Papuanewsonline.com, Jakarta- Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI atas penanganan media korban gempa Cianjur beberapa bulan lalu.“Alhamdulillah, kami mendapatkan penghargaan dari Kemenkes RI dalam respons darurat bencana gempa bumi Cianjur,” ungkap Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Irjen. Pol. dr. Asep Hendradiana, Selasa (28/2/23).Menurut Kapusdokkes, dalam penanganan gempa bumi, keberadaan RS Bhayangkara menjadi sangat Strategis. Hal ini terbukti pada penanganan gempa bumi Cianjur, peran RS Bhayangkara Cianjur merupakan RS yang pertama melaksanakan operasi bedah tulang dengan dukungan Dokter Spesialis Orthopedi dari RS Bhayangkara Polpus Kramatjati dan PABOI (Persatuan Bedah Orthopedi Indonesia). Hingga saat ini, tercatat 17 dokter Orthopedi yang disiagakan untuk memberikan pelayanan medis di situasi kebencanaan.Kapusdokkes menerangkan, Dokkes Polri mempunyai kewajiban dalam kesiapsiagaan mengantisipasi situasi bencana atau keadaan kontijensi pada 34 Biddokkes Polda dan 58 RS Bhayangkara. Kesiapan dalam memberikan dukungan kesehatan tugas operasional Kepolisian harus dapat digerakkan setiap saat dan kapanpun, juga di manapun dibutuhkan.“Ini menjadi komitmen kami, sehingga keberadaan Organisasi Dokkes Polri diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan kesehatan pada setiap tugas operasional Kepolisian,” ujar Kapusdokkes. (Ardi) 28 Feb 2023, 18:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT