Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Tim Kemendagri Turun ke Daerah Setiap Minggu, Monev Realisasi APBD
Papuanewaonline.com , Cilegon - Setiap minggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi (monev) serta bantuan untuk mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan dan penanggulangan inflasi, penanganan kemiskinan nasional ekstimasi, pengerdilan, dan program prioritas lainnya.“Sebagaimana Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami Tim Kemendagri setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monev dan bantuan mendorong percepatan realisasi APBD, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni di Aston Butique Hotel, Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023).Salah satu daerah yang dikunjungi Tim Kemendagri adalah Kota Cilegon. Pada kunjungannya ke Kota Cilegon, Fatoni menyebut percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah. Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari realisasi di bawah APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.“Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” imbuh Fatoni.Selain melakukan kunjungan ke Cilegon, selama Tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.Tekanan Fatoni, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan sejak awal tahun. Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” kata Fatoni.Sementara itu, untuk mengatasi inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan. Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19. "Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan," ucap Fatoni. ( Redaksi )
23 Mar 2023, 17:09 WIT
Dorong Percepatan Pelaksanaan SPBE, Kemendagri Terima Penghargaan Digital Government Award 2023
Papuanewsonline.com , Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan Digital Government Award 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan ini diberikan dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023). Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ) Muhammad Tito Karnavian. Kemendagri berhasil meraih penghargaan Digital Government Award 2023 untuk kategori Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemendagri dinilai telah mampu mendorong percepatan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda), khususnya dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Anugerah Pemerintahan Digital ini diberikan dengan beberapa kategori. Di antaranya Kategori Penerapan Layanan SPBE, Kategori Pencapaian Indeks SPBE, Kategori Peningkatan Indeks SPBE, Kategori Pelaksanaan tata kelola SPBE, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE, dan Kategori Penerapan Manajeman SPBE. Dalam keterangannya saat menerima penghargaan, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, Kemendagri terus berkomitmen dan mendorong penerapan SPBE. Menurut Fatoni, hal tersebut sejalan dengan arah yang sering ditekankan oleh Mendagri. “Bapak Menteri Dalam Negeri terus mendorong kami di Kemendagri dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan IT, elektronifikasi, dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya. Fatoni menuturkan, banyak kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, baik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Surat Edaran, dan kebijakan lainnya yang dilakukan untuk mendorong pelaksanaan SPBE. Salah satu kebijakan itu yakni dengan adanya penerapan SIPD. "SIPD merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan proses lainnya dalam satu sistem," tambahnya. Menurut dia, penerapan SIPD akan menghapus banyak aplikasi di daerah. Setidaknya bakal ada 5 jenis aplikasi yang dapat digantikan dengan adanya SIPD. Selain itu, melalui SIPD, Pemda tidak perlu membuat banyak aplikasi. "Banyak sekali penghematan yang bisa dilakukan, baik dari biaya pembuatan aplikasi, penghematan ATK (alat tulis kantor), kertas, sewa internet, tenaga atau SDM, waktu, perjalanan dinas, dan lainnya, " imbuhnya. Selain Kemendagri, sejumlah instansi juga berhasil meraih penghargaan tersebut dalam kategori yang sama. Di antaranya Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Lampung dan Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Kota Depok. Digital Government Award merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, penerapan SPBE dinilai bakal meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai informasi, hadirkan beberapa keynote speaker pada kegiatan tersebut. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri PANRB, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ( Redaksi )
22 Mar 2023, 19:34 WIT
Bupati dan Kapolres Yalimo Berhasil Lakukan Pembukaan Palang, Ini Hasil Kesepakatannya
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Resor Yalimo Kompol Rudolof Yabansabra, S.H., M.H bersama Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd,MM berhasil lakukan pembukaan palang di Kampung Hundilip Km 86 dan Kampung Dombomi Km 74 Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Senin (20/03).Pemalangan tersebut dikarenakan tuntutan masyarakat menyangkut turunnya DPT (Daftar Pemilihan Tetap) atau Suara Pada 5 Distrik di Kabupaten Yalimo dan diadakan pertemuan untuk menemukan solusi agar palang bisa dibuka.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati KPU Kabupaten Yalimo, pihak Bawaslu Kabupaten Yalimo, pihak Dukcapil dan Kapolres Yalimo.Dalam kesempatannya Bupati Yalimo mengatakan bahwa KPU Kabupaten Yalimo akan kembalikan suara hak pilih seperti semula agar tidak terjadinya persoalan pada pentahapan Pemilihan umum tahun 2024.“Saya harap kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang lebih dari pada ini, dikarenakan persoalan ini telah dibicarakan pada hari ini,” ucap Bupati Yalimo.Sementara itu, Kapolres Yalimo mengatakan permasalahan ini akan dibicarakan bersama dengan KPU Yalimo dan dinas kependudukan setempat.“Mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimo ini agar selalu aman dan kondusif,” ucapnya.Kini aksi pemalangan tersebut telah dinegosiasi dan berhasil dibuka serta Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena dapat kembali beraktivitas seperti pada umumnya (Redaksi)
21 Mar 2023, 13:55 WIT
Presiden Jokowi: Creative Hub Pemuda Gedung Papua Percontohan Daerah Lain
Papuanewsonline.com, Papua - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub hari ini. Apalagi gedung itu disebut Presiden akan menjadi contoh untuk pembukaan di provinsi-provinsi lain.“Pagi hari ini saya betul-betul merasa sangat bangga karena permintaan saat itu 23 anak2 muda papua yang saya undang ke Istana untuk memiliki sebuah ruang pemberdayaan peningkatan kualitas SDM hari ini bisa kita lihat bersama di Papua Youth Creative Hub di Jayapura,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya, Selasa (21/3/23).Menurut Presiden Jokowi, gedung seperti itu harus ada di daerah lain dan hal itu telah disampaikannya kepada Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Bahkan, Presiden menyatakan, tahun depan diharapkan dapat terealisasikan.“Tadi saya bisik-bisik sama Ka BIN, ini Indonesia yang pertama di Papua, saya minta agar juga dibangun di NTT, di Papua Barat, kemudian di Maluku, dan Aceh, mulai tahun ini sehingga selesainya tahun depan, niru semua yang ada di sini , ini sudah sangat bagus sekali," ungkap Presiden Jokowi.Peresmian tersebut dihadiri juga oleh Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan juga Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, serta founder PYH Simon Tabuni. ( Redaksi )
21 Mar 2023, 13:17 WIT
Presiden Minta Masyarakat Papua Awasi Ketat Anggaran Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Papua. Presiden Jokowi meminta masyarakat Papua melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi pembangunan di wilayah Papua. Presiden tak memungkiri, korupsi menjadi momok di seluruh wilayah dalam pembangunan daerah.Menurut Presiden, sejak 2014-2022, pemerintah pusat menggelontorkqn Rp1.036 triliun untuk pembangunan tersebut."Uang ini sangat besar sekali, makanya saya minta masyarakat Papua, tolong awasi, kawal, dan amati terus supaya uang ini jangan sampai belok kemana-mana, dikorupsi,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan Papua Youth Creative Hub, Selasa (21/3/23).Disebutkan Presiden Jokowi, anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai pembangunan, seperti pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km, jalan perbatasan 1.098 km, Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 km, Bandara Domine Eduard osok, Bandara Wamena, pembangunan pos lintas batas di 3 lokasi di PLB Skouw di Kota Jayapura, PLB Sota, dan PLB Yetetkun. Seluruh pembangunan itu, ujar Presiden, sangat memberikan dampak bagi perkembangan Papua.“Semua kita telah selesaikan," ungkap Presiden. (Redaksi)
21 Mar 2023, 13:11 WIT
Kapolda Papua Sambut Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Beserta Rombongan di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius D. Fakhiri, SIK menyambut kunjungan kerja Presiden Rebuplik Indonesia Ir. H Joko Widodo beserta rombongan di Papua yang bertempat di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Senin (20/3) malam.Kedatangan Presiden RI beserta rombongan diterima oleh Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE., M.Tr (Han)., Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustofa, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK, Kabinda Papua Mayjen TNI (purn) Gustav Agus Irianto, Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Feryanto Pardamean Marpaung, Danlanud Silas Papare Kolonel Pnb. Moch Dadan Gunawan, ST, MM, CHRMP Pj.Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE,MM, beserta Forkopimda Provinsi Papua.Presiden Republik Indonesia beserta rombongan tiba di Papua dengan menggunakan pesawat Kepresidenan RI BBJ 2/A-001 yang dipiloti Letkol Pnb Irwanda.Untuk diketahui bahwa kedatangan Presiden RI beserta rombongan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja yakni meresmikan gedung Papua outh Creative Hub (PYCH) sebagai sebuah gedung yang megah, yang didalamnya akan menampung atau menjadi wadah pemuda-pemudi Papua untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka melalui komunitas Papua Muda Inspiratif (PMI), meninjau Pasar lama Youtefa Kota Jayapura dan meninjau lokasi lumbung jagung sebagai program Ketahanan Pangan Nasional. ( Redaksi )
21 Mar 2023, 09:51 WIT
Pengurus LPPD Kabupaten Mappi Periode 2023 -2027 Dikukuhkan
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP, M.Si mengukuhkan pengurus
(Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Mappi masa bakti 2023 -
2027 di aula Santa Maria Gereja Santo Yakobus Rasul Kepi, Selasa (14/3/2023). Pengukuhan pengurus LPPD
Kabupaten Mappi Berdasarkan surat keputusan Bupati Mappi nomor
450/45/BUP/II/2023 pada tanggal 12 Februari 2023. Pengurus LPPD yang baru
dikukuhkan dengan komposisi pengurus yakni, Ketua Umum, Ferdinand Kainakaimu,
Ketua I Christian Manuhutu, Ketua II Pdt. Hengky Wonatorey, Sekertaris Umum
Talita Yogi, Sekertaris I Rina Sumomba, Sekertaris II Pdt. Petrus Bambang
Djamdjik, Bendahara Umum Tiem Bumbungan, Bendahara I Junanrani Nurun dan para
koordinator serta anggota pengurus lainnya. Penjabat Bupati Mappi Michael R.
Gomar, S.STP, M.Si dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses kepada
ketua umum dan seluruh pengurus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang
baru untuk terus memberikan pelayanan dan mengembangkan Pesparawi di Kabupaten
Mappi. "Pesparawi yang akan
dilaksanakan bukan menjadi sebuah perlombaan semata tetapi juga sebagai upaya
dalam rangka pembinaan mental spiritual dan peningkatan moral bagi umat
Nasrani. Dan sebagai wujud pertumbuhan keimanan dalam rangka memupuk tali persaudaraan
dan kesatuan untuk berbagai denominasi gereja yang ada di daerah ini,"
ungkapnya. Penjabat Bupati Berharap,
pengurus LPPD Kabupaten Mappi periode 2023 - 2027 dapat memberikan manfaat dan
dampak kepada masyarakat, dan terus dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa
untuk mengembangkan puji-pujian serta memuliakan nama Tuhan. Di tahun 2023 juga
pemerintah daerah memberikan dukungan kepada pengurus LPPD dan beberapa forum
lainnya, dengan harapan dukungan tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan sebaik
mungkin untuk pengembangan lembaga.
"LPPD kiranya dapat berperan
dan menjadi bagian dari pemerintah daerah sehingga LPPD bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Lalu atas nama pemerintah daerah juga
saya sampaikan terima kasih kepada pengurus LPPD kabupaten mappi periode
sebelumnya yang sudah bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta berkarya untuk seluruh warga masyarakat
mappi,"pungkasnya. (Redaksi)
20 Mar 2023, 22:29 WIT
Dorong Percepatan Realisasi APBD, Tim Kemendagri Turun ke Cilegon
Papuanewsonline.com, Cilegon - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong dan memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan menurunkan tim ke Kota Cilegon untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tim Kemendagri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon di Hotel Aston Boutique Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023). Kegiatan tersebut antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan tim teknis dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Dalam sambutannya, Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini dalam rangka mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, pengerdilan, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya. Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 diketahui berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar. “Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatoni. Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada diurutan tertinggi secara nasional. “Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan tertinggi pertama secara nasional,” ucap Fatoni. Menurutnya, keberhasilan realisasi APBD juga sangat bergantung pada kepemimpinan. Hal ini baik kepemimpinan dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja. "Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," kata Fatoni. Selain itu, Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan. Lebih lanjut, Fatoni menyebut, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi. “Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan dapat dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Fatoni. Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Cilegon, Asisten Setda Kota Cilegon, Staf Ahli Wali Kota Cilegon, seluruh Kepala SKPD Kota Cilegon, Sekretaris OPD, jajaran pejabat Kota Cilegon, serta Camat dan Lurah se-Kota Cilegon. ( Redaksi )
20 Mar 2023, 19:31 WIT
Tutup Rakernis, Kapolri Tegaskan Pentingnya Penguatan SDM Guna Raih Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com , Kepri - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu, masalah tekanan Sigit, arah Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengawal agenda nasional maupun internasional hingga meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Mengawali pengarahannya, Sigit menyatakan bahwa, SDM Polri harus menyiapkan personel kepolisian yang unggul guna yang mampu mengawal dan mengamankan seluruh intruksi Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah. "Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah menyampaikan kebijakan di Rapim TNI-Polri, namun tidak ada salahnya bila saya selalu mengulang di setiap acara Rakernis. Ini juga, agar seluruh rekan-rekan kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Dan kemudian dari sisi SDM tentunya mempersiapkan personel-personel yang kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden," kata Sigit dalam penutupan Rakernis SSDM Polri, Jumat, 17 Maret 2023 malam. Sigit pun tak lelahnya, kembali menyampaikan poin-poin penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada seluruh lembaga/lembaga termasuk Polri. Yakni, kemampuan bekerja secara mikro tak hanya makro, antisipasi inflasi, penguatan investasi dan hilirisasi, mencegah tindak pidana yang merusak lingkungan karena akan merugikan masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemilu dan pilkada bersatu 2024 serta memiliki kesiapan menghadapi strategi dinamika lingkungan global yang penuh dengan pengorbanan. “Jadi ini menjadi arah Bapak Presiden yang harus kita tindak lanjuti tentunya masing-masing satker dan fungsi memiliki tugas yang berbeda untuk kemudian bisa menyukseskan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden,” ujar Sigit. Dalam pengarahannya, dipaparkan pula untuk melakukan pengawalan soal kebijakan program dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik. Mengamankan dan mengawal agenda nasional maupun internasional juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh personel SDM Polri. Mulai dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapannya dimulai saat ini, Piala Dunia U-20, KTT ASEAN hingga isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya segala bentuk agenda dan tantangan yang ada, Sigit menyebut bahwa, untuk saat ini, seluruh jajaran Korps Bhayangkara harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk kembali meraih tingkat kepercayaan publik yang sempat mencapai angka tertinggi. Selain melakukan perbaikan dan reformasi kultural, Sigit menegaskan, pentingnya penguatan sumber daya manusia Polri sejak dini guna meraih kembali rasa kepercayaan terhadap publik Polri. Karena menurut Sigit, dengan tingginya kepercayaan masyarakat, maka akan berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas. "Oleh karena itu bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit. Penguatan sejak dini atau mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan hingga resmi menjadi personel kepolisian, kata Sigit, harus selalu digaungkan penekanannya pada tiga kompetensi yakni, teknis, kepemimpinan dan etika. "Dan peran SDM tentunya bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis. Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik," tutur eks Kabareskrim Polri itu. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan soal, komitmen dari jajaran SDM terkait penerapan prinsip Betah (Bersih, Transparan dan Akuntabel). Dengan adanya hal itu, Sigit menginstruksikan tidak ada lagi, proses rekrutmen yang tidak benar atau bahkan mengarah ke transaksional. Pemahaman tersebut harus terus dimaksimalkan oleh jajaran SDM Polri kepada masyarakat. Bahwa, untuk masuk menjadi keluarga besar Polri harus persiapan dan melewati tahapan serta proses yang sudah diatur. "Kalau di lingkungan kita sudah bagus, tapi di luar lingkungan SDM masih memberikan ruang, sehingga bagaimana caranya agar teman-teman dari SDM mewaspadai ini. Kerja sama dengan baik dengan Propam dan pengawas-pengawas dari luar. Sehingga kemudian ini betul-betul bisa kita berantas. Karena saya juga pasti tidak akan terima, kalau rekan-rekan sudah baik, tapi kemudian dinilai masih seperti ini. Jadi pengorbanan rekan-rekan yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya," papar Sigit. Terkait hal itu, bahkan Sigit menyinggung soal kasus dugaan lima polisi jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) yang diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Dengan tegas, Sigit memerintahkan, kepada Kapolda Jateng dan jajaran Propam, terhadap lima orang itu diberikan sanksi PTDH atau proses pidana. Menurut Sigit, selain memberikan efek jera, ini adalah komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam berikan hukuman, kalau tidak di PTDH,proses pidana. Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini. Karena kita semua sudah serius, saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa, tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita. Tetap persepsi selalu akan begitu," tegas Sigit. Tak hanya itu, Sigit mengaku mendapatkan informasi adanya proses transaksional terkait dengan jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Dengan komitmen yang dipegang teguh, Sigit secara tegas langsung mencoret oknum tersebut. "Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar, karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini, tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya." ungkap Sigit. Sigit mengatakan, hal-hal yang dapat melahirkan persepsi negatif seperti itu harus segera dihentikan. Kedepannya, ditegaskan Sigit, siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan tegas. "Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan kalau itu masih Polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang. Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat," kata Sigit. Disisi lain, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran SSDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri. Mulai dari, peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi, E-Dikbangspes, Polisi Belajar hingga mendapatkan penghargaan. Kemudian berbagai inovasi, peningkatan kesejahteraan personel khususnya penyediaan tempat tinggal melalui Aplikasi Griya PNPP hingga program Quick Wins. “Di samping itu, tentunya prestasi-prestasi lain yang cukup banyak yang telah ditorehkan oleh jajaran SSDM Polri. Oleh karena itu tentunya saya ucapkan selamat,” tutup Sigit. ( Redaksi )
19 Mar 2023, 08:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
