Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kemenko Polkam Dorong Banten Perkuat Kemerdekaan Pers
Papuanewsonline.com, Tangerang —
Kebebasan pers bukan sekadar hak yang dijamin konstitusi, melainkan fondasi
penting bagi berdirinya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, menjaga
kemerdekaan pers di tengah derasnya arus informasi digital membutuhkan kerja
sama lintas pihak—pemerintah, media, dan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Marsda TNI Eko Dono
Indarto, dalam Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers
(IKP) Tahun 2025 untuk wilayah Provinsi Banten, yang digelar di Tangerang,
Kamis (7/8/2025). Menurut Eko Dono, hasil
pengukuran IKP Banten tahun 2024 menunjukkan kemajuan, namun masih ada
tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan
akses informasi publik, sengketa pemberitaan, lemahnya perlindungan hukum bagi
jurnalis, serta keberadaan media atau pihak yang mengaku pers namun tidak
terverifikasi Dewan Pers. “Fenomena ini berpotensi memicu
maraknya misinformasi, karena pihak-pihak tersebut bebas mempublikasikan berita
tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,”
tegas Eko Dono. Ia menambahkan, Indeks
Kemerdekaan Pers tidak sekadar angka, tetapi cermin kualitas demokrasi di suatu
daerah. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat pula jaminan kebebasan pers yang
dimiliki jurnalis dan masyarakat. “Kita tidak boleh alergi dengan
tantangan. Justru ini momentum untuk menertibkan praktik pemberitaan yang tidak
profesional sekaligus memperkuat media yang sah dan kompeten,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Eko Dono
juga menegaskan bahwa penguatan kemerdekaan pers akan berdampak langsung pada
terciptanya ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.
Ekosistem ini, kata dia, sangat penting bagi stabilitas demokrasi dan keamanan
nasional. Sebagai tindak lanjut, Kemenko
Polkam berkomitmen memfasilitasi koordinasi lintas sektor, menggelar pelatihan
bersama antara jurnalis dan aparat, memperkuat advokasi perlindungan hukum bagi
wartawan, serta mendorong penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang
mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi. Kegiatan ini menghadirkan
narasumber strategis seperti Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media
Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan
dari Pemerintah Provinsi Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI),
serta jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal. Dengan sinergi yang kuat,
diharapkan Banten tidak hanya mampu meningkatkan nilai IKP di tahun 2025,
tetapi juga menjadi contoh daerah yang sukses menjaga kebebasan pers sebagai
pilar demokrasi. (GF)
09 Agu 2025, 00:49 WIT
Sinergi TNI AU dan Warga kampung Nawaripi Bersihkan Tumpukan Sampah
Papuanewsonline.com, Timika –
Babinsa Potensi Dirgantara (Babinpotdirga) Lanud Yohanis Kapiyau, Serka
Kasimirus Anitu, bersama warga Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten
Mimika, melaksanakan gotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menutupi badan
jalan Maleo. Kegiatan ini merupakan
wujud nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan. Sampah yang berserakan
tersebut sebelumnya dibuang sembarangan oleh warga, sehingga mengganggu akses
jalan dan mencemari lingkungan, yang dilaksanakan, pada Kamis (7/8/25) Kepala Kampung Nawaripi, Norman
Ditubun, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi lingkungan yang kurang
bersih. "Kami sudah tiga kali
melakukan pembersihan bersama Distrik Wania dan memasang plang larangan
membuang sampah, tetapi tetap diabaikan," ujar Norman. Ia berharap kegiatan gotong
royong ini menjadi yang terakhir dan kesadaran warga akan kebersihan lingkungan
meningkat. "Kami berharap ini menjadi
yang terakhir kalinya, dan warga lebih disiplin membuang sampah pada
tempatnya," tambahnya. Sementara itu, Serka Kasimirus
Anitu menghimbau warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah
telah menyediakan tempat pembuangan sampah resmi yang dapat digunakan
warga. "Kerjasama dan kesadaran
diri seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk menjaga kebersihan
lingkungan," tegas Serka Kasimirus.
Kebersihan lingkungan merupakan
tanggung jawab bersama, dan perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Gotong royong ini melibatkan
aparatur kampung, Babinpotdirga Lanud Yohanis Kapiyau, dan warga setempat. Kegiatan ini menunjukkan komitmen TNI AU
dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan
sehat. ( Jidan )
09 Agu 2025, 00:44 WIT
Pemkab Mimika Dukung UMKM Lokal Lewat Gebyar UMKM
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) menggelar Gebyar UMKM selama tiga hari, mulai tanggal 7 hingga 9
Agustus 2025, di Lapangan Timika Indah. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional yang jatuh
pada tanggal 12 Agustus 2025. Gebyar UMKM ini
menampilkan berbagai produk unggulan UMKM Kabupaten Mimika. Asisten III Bidang Administrasi
Umum Setda Mimika, Everth Lukas Hindom, dalam sambutannya menyampaikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
"Gebyar UMKM ke-10 tahun
2025 ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan
eksistensi UMKM di Mimika," ujar Everth Lukas Hindom di Timika, Kamis (7/8/2025). Ia menekankan pentingnya kegiatan
ini sebagai platform promosi dan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di
pasar regional maupun nasional. Everth Lukas Hindom juga
menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika secara konsisten memberikan
dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai program, seperti
pembinaan, pemberdayaan, permodalan, dan promosi usaha. "Saya mengajak seluruh
stakeholder, baik swasta, perbankan, akademisi, dan komunitas untuk terus
mendukung para pelaku UMKM Mimika agar semakin meningkatkan kualitas
produknya," imbuhnya.
Gebyar UMKM ini diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku
UMKM di Kabupaten Mimika. ( Jidan )
09 Agu 2025, 00:32 WIT
Dinas Perikanan Kabupaten Mimika Gelar Pasar Murah Ikan Segar di Lapangan Timika Indah
Papuanewsonline.com, Timika
– Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menggelar pasar murah khusus ikan
segar dan beku di Lapangan Timika Indah, Jumat (8/8/2025). Kegiatan ini menjadi angin segar bagi warga Timika yang selama ini mengeluhkan
tingginya harga ikan di pasaran. Selain untuk membantu masyarakat, program ini
juga bertujuan menjaga stabilitas inflasi di wilayah setempat. Subsidi Hingga Rp 10.000 per
Kilogram Pasar murah ini disambut antusias
oleh warga. Pasalnya, pemerintah daerah memberikan subsidi harga sebesar Rp
10.000 untuk setiap kilogram ikan yang dijual. “Luar biasa, karena pemerintah
daerah melalui Dinas Perikanan memberikan subsidi harga sebesar Rp 10.000 untuk
setiap jenis ikan,” ujar Lastri, salah satu pengunjung yang ikut berbelanja. Lastri mencontohkan, ikan layang
atau ikan mumar yang biasanya dijual Rp 35.000/kg di pasaran umum, kini hanya
dibanderol Rp 25.000/kg di pasar murah ini.
“Hal ini tentu sangat membantu dan memberi penghematan yang signifikan bagi
masyarakat,” tambahnya. Pilihan Ikan Segar dan Produk
Olahan Berbagai jenis ikan segar dan
beku dijual dengan harga lebih terjangkau, di antaranya yaitu Ikan Mumar dengan
harga Rp 25.000/kg (harga normal Rp 35.000/kg) dan Ikan Layang dengan harga Rp
20.000/kg (harga normal Rp 30.000/kg) Selain ikan segar, pengunjung
juga bisa mendapatkan produk olahan perikanan seperti ikan asin, ikan asap,
nugget ikan, bakso ikan, MPMP (Makanan Pendamping MP-ASI), hingga produk
UMKM binaan Dinas Perikanan. Langkah Kendalikan Inflasi Kabid Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan Dinas Perikanan Mimika, Feky Walalayo, menjelaskan bahwa
kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menekan inflasi daerah,
khususnya dari komoditas ikan. “Di Timika, ikan mumar dan ikan
lema termasuk komoditas yang memicu inflasi karena banyak diminati, tapi
produksinya tidak ada di sini,” jelasnya. Menurut Feky, tingginya harga
ikan di Timika disebabkan sebagian besar pasokan didatangkan dari luar daerah
seperti Dobo, Tual, dan Kaimana.
“Karena pasokan dari luar, harga ikan tidak stabil. Jadi pemerintah harus
mengambil langkah agar komoditas ini tidak memicu inflasi,” tegasnya. Berlangsung Satu Hari,
Manfaatnya Besar Pasar murah ikan segar ini hanya
digelar satu hari, sementara pameran produk olahan perikanan akan berlangsung
hingga keesokan harinya.
Acara ini diselenggarakan bersama Dinas Koperasi dan UMKM, dengan Dinas
Perikanan sebagai salah satu peserta utama penyedia produk. Program ini diharapkan memberi
akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat Timika untuk mendapatkan
protein hewani berkualitas. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti komitmen
Pemkab Mimika dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi,
khususnya pada komoditas pangan strategis. Pasar murah ini pun mendapat
sambutan positif dari warga yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan
membeli ikan dengan harga lebih terjangkau. (Cori)
08 Agu 2025, 13:50 WIT
Dinas Ketahanan Pangan Gelar Gerakan Pangan, Cabai Rawit Turun Rp30 Ribu Per Kilo
Papuanewsonline.com, Timika –
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM)
selama tiga hari berturut-turut di Lapangan Timika Indah, mulai 7-9 Agustus
2025. Program yang memasuki hari kedua ini berhasil menekan harga sejumlah
komoditas pangan hingga Rp30.000 per kilogram. Husnia SP., M.Si., Kepala Seksi
Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, menjelaskan bahwa
kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dalam rangka
peringatan hari ulang tahun UMKM. "Kami bergabung selama 3
hari, dari hari Kamis kemarin tanggal 7 Agustus 2025 sampai hari Sabtu besok
penutupan. Jadi selama 3 hari kita standby di Lapangan Timika Indah,"
ungkap Husnia saat diwawancarai di lokasi, Kamis (8/8/2025). Drastis! Cabai Rawit Turun
dari Rp100 Ribu ke Rp70 Ribu Komoditas yang paling menarik
perhatian warga adalah cabai rawit yang mengalami penurunan harga signifikan.
Di pasar reguler, cabai rawit dijual Rp90.000-Rp100.000 per kilogram, namun di
GPM hanya Rp70.000 per kilogram. "Cabai rawit sangat diminati
oleh warga, di pasar itu per hari ini harga dari kemarin itu Rp90.000 sampai
Rp100.000 per kilo. Kami di pasar murah ini menjual dengan harga Rp70.000, per
setengah kilonya Rp35.000," jelas Husnia. Selain cabai rawit, beberapa
komoditas lain juga mengalami penyesuaian harga: - Bawang merah: Rp50.000/kg
(harga pasar Rp65.000/kg) - Bawang putih: Rp40.000/kg - Tomat: Rp15.000/kg (harga pasar
Rp25.000/kg) - Telur: Rp55.000/kg - Beras SPHP: Rp65.000/kg (HET
Rp67.500/kg) Program SPHP Pusat Untuk
Stabilisasi Beras Khusus untuk beras, Dinas
Ketahanan Pangan menurunkan beras dari program pusat yaitu beras SPHP
(Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). "Beras memang isu sangat
inflasi saat ini semua daerah, jadi kita turun beras itu beras dari program
pusat yaitu beras SPHP. Di sini juga kita menjual dengan harga eceran tertinggi
itu di bawah HET, berkarunya itu Rp65.000 kita jual, HETnya itu Rp67.500,"
papar Husnia. Program ini juga menyediakan
minyak goreng, gula, serta pangan lokal seperti kacang tanah dan ubi jalar
(petatas). Target Inflasi dan
Keberlanjutan Program Husnia menegaskan tujuan utama
GPM adalah menjaga stabilisasi dan memastikan harga pangan serta mengendalikan
inflasi di Timika. "Selain kami turun untuk
menjaga stabilisasi dan memastikan harga pangan dan menjaga inflasi yang ada di
Timika. Karena ada beberapa komoditi pangan-pangan untuk pangan konsumsi
masyarakat ini selalu ada inflasi," ungkapnya. Program pasar murah ini bukan
yang pertama kali. Menurut Husnia, ini merupakan kegiatan ke-12 yang
dilaksanakan dinas tersebut. "Untuk di pasar murah ini
kami turun dengan kegiatan ini bukan hanya sekarang ini kami bergabung dengan
Dinas Koperasi, namun kami juga ada beberapa, sudah ada jadwal, sering kami
turun, kemarin itu terakhir kayak 11 kali, sekarang mungkin untuk 3 hari ini
terhitung kayak 12 kali," jelasnya. Agenda GPM Mendatang Sambut
HUT RI Dinas Ketahanan Pangan telah
menyiapkan agenda GPM lanjutan dalam rangka menyambut HUT RI ke-80: - 12 Agustus 2025: Lokasi Iwaka,
kemungkinan Kampung Naina Muktipura - 16 Agustus 2025: Kuala Kencana "Jadi tujuan GPM yang
tanggal 12 dan tanggal 16 itu untuk menyambut hari ulang tahun RI yang
ke-80," tambah Husnia. Ajakan Kepada Masyarakat
Mimika Husnia mengajak seluruh warga
Mimika memanfaatkan program subsidi pemerintah ini secara maksimal. "Kami dari Dinas Ketahanan
Pangan kepada warga Mimika, ayo warga Mimika mari memanfaatkan program
pemerintah dengan harga subsidi, pemerintah menawarkan dengan harga subsidi
yang sangat jauh berbeda dengan harga pasar tentunya," serunya. "Jadi warga harapan kami
semoga warga Mimika datang belanja memanfaatkan program pemerintah yang sangat
murah tentunya sehingga inflasi bisa turun," pungkasnya. Program Gerakan Pangan Murah ini
diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat Mimika dalam
menghadapi tekanan inflasi harga pangan, sekaligus mempersiapkan perayaan
kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dengan lebih meriah. (Fadli)
08 Agu 2025, 13:13 WIT
Pemerintah Satukan Kekuatan Berantas Kejahatan SDA
Papuanewsonline.com, Bandung – Pemerintah
Indonesia mengibarkan bendera perang terhadap kejahatan yang menggerogoti
sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negara. Dalam Rapat Koordinasi Nasional
yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) di Bandung, Kamis (7/8/2025), diputuskan bahwa strategi pemberantasan
kejahatan SDA tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus
dilaksanakan dengan kekuatan penuh lintas kementerian dan lembaga. Forum strategis ini mempertemukan
perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Bareskrim
Polri. Fokus pembahasan mencakup kejahatan tambang ilegal, penyelundupan hasil
tambang, perambahan hutan, pembakaran lahan, perdagangan hasil laut ilegal,
hingga keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam aktivitas melanggar hukum di
wilayah strategis Indonesia. Asisten Deputi Penanganan
Kejahatan Konvensional dan Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol
Irwansyah, menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal pelanggaran hukum,
tapi juga menyangkut harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa. “Kejahatan terhadap kekayaan
negara bukan sekadar tindak kriminal, melainkan ancaman terhadap kedaulatan.
Kita tidak bisa lagi bergerak secara sektoral. Dibutuhkan langkah kolektif,
sinergis, dan terstruktur agar kerugian negara dan kerusakan lingkungan tidak
terus berlanjut,” tegas Irwansyah di hadapan peserta rakornas. Polri, melalui Direktorat Tindak
Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas
Terpadu Penegakan Hukum SDA yang bersifat permanen. Satgas ini akan memadukan
fungsi penyelidikan, penindakan, dan pemulihan kerugian negara. Pendekatan hukum juga akan
diperkuat dengan mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk
menelusuri aliran dana hasil kejahatan lingkungan hingga ke akar. Dengan cara
ini, aparat tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menghantam
jaringan keuangan di baliknya. Direktorat Jenderal Imigrasi
mengungkap adanya pola baru keterlibatan WNA dalam aktivitas ilegal SDA, mulai
dari pendanaan hingga operasi langsung di lapangan. Untuk menutup celah ini,
Imigrasi meluncurkan Operasi Jagratara, mengembangkan sistem e-Monitoring Orang
Asing, serta membentuk Unit Respons Cepat Imigrasi di daerah rawan tambang dan
perbatasan. Pemerintah menyadari bahwa
penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, strategi penanganan
kejahatan SDA akan dipadukan dengan langkah-langkah preventif. Program ini mencakup edukasi publik, pemberlakuan regulasi yang berpihak pada
kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal agar mereka menjadi
garda terdepan dalam menjaga kekayaan alam. “Kita ingin masyarakat bukan
hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelindung dan pengelola sumber daya
alam yang bijak,” kata Irwansyah. (GF)
08 Agu 2025, 12:22 WIT
PJ gubernur Papua Lantik Pejabat Baru, Dorong Inovasi dan Transparansi
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua melakukan penyegaran besar-besaran dalam struktur
pemerintahannya. Sebanyak 92 pejabat
administrator dan pengawas dilantik dan dikukuhkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur
Papua, Agus Fatoni, di Gedung Negara Jayapura. Pelantikan ini dilaksanakan
Kamis (7/8/25) dan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pj Gubernur Agus Fatoni dalam
sambutannya menekankan pentingnya pelantikan ini untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas kinerja Pemprov Papua. "Pelantikan ini bertujuan
untuk mengisi jabatan yang kosong akibat perubahan struktur organisasi dan
meningkatkan kinerja pemerintahan," ujar Agus Fatoni. Ia berharap para pejabat yang
dilantik mampu bekerja dengan penuh integritas dan akuntabilitas. "Saya percaya
saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tambahnya. Agus Fatoni juga memberikan
arahan agar para pejabat yang baru dilantik segera mempelajari tugas pokok dan
fungsi masing-masing jabatan, menguasai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. "Kita harus melakukan
inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk memaksimalkan kinerja,"
tegasnya. Ia mengingatkan pentingnya
menjaga akuntabilitas dan integritas mengingat adanya proses audit dan
pengawasan hukum. Para pejabat yang dilantik telah
melalui proses seleksi dan mendapatkan persetujuan teknis dari Badan
Kepegawaian Negara RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Pelantikan ini diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Papua. ( Jidan)
07 Agu 2025, 23:27 WIT
Mimika: Semarak HUT RI diwarnai Tabligh Akbar Bangun Karakter Bangsa
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan
menggelar Tabligh Akbar bertema “ASN BerAKHLAK, Masyarakat Berkarakter” di
Gedung Eme Neme Yauware. Kegiatan yang
dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum ini bertujuan
untuk membangun karakter dan integritas, sejalan dengan visi Kabupaten Mimika
menuju “Gerbang Emas Mimika”. Tabligh
Akbar ini menghadirkan narasumber nasional, Rinaldi Agusyana, dari ESQ Leadership Center. (7/8/25) Richard Wakum, S.E., M.H., selaku
Ketua Panitia dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika,
menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini. “Kami berharap Tabligh Akbar ini
dapat menjadi momentum untuk meneruskan jejak nilai-nilai perjuangan para
pahlawan dan membentuk ASN yang berAKHLAK serta masyarakat yang berkarakter,”
ujar Richard. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini
merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Gerbang Emas Mimika. Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesra Setda Mimika, Drs. Ananias Faot, dalam sambutannya menekankan pentingnya
pembangunan karakter. “Pembangunan sejati tidak hanya
bertumpu pada infrastruktur fisik, namun juga pada pembentukan karakter yang
kuat, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas,” tegas Ananias Faot. Ia mengapresiasi kehadiran
Rinaldi Agusyana dan tim ESQ Corporation yang memberikan motivasi dan inspirasi
bagi ASN dalam menghadapi tantangan zaman. Ananias Faot lebih lanjut
menambahkan, “Di usia kemerdekaan ke-80 ini, semangat kemerdekaan harus diisi
dengan karya nyata dan semangat kebangsaan yang tinggi. ASN dan masyarakat
harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, kedisiplinan, dan meningkatkan
kualitas hidup sosial dan spiritual.” Ia berharap kegiatan ini dapat
melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan berakhlak mulia. Rinaldi Agusyana, dalam
ceramahnya, mengajak ASN untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, integritas,
dan etos kerja. Ia menekankan pentingnya ASN yang
berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai pondasi utama masyarakat yang berkarakter
unggul.
“Kemerdekaan harus menjadi
momentum transformasi, ASN bukan hanya pelayan publik, tapi agen perubahan dan
teladan,” tutup Rinaldi. ( Jidan )
07 Agu 2025, 23:21 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Pentingnya Penguatan SDM Keamanan Siber
Papuanewsonline.com, Bekasi – Transformasi
digital nasional tak lagi bisa dipisahkan dari urusan pertahanan dan keamanan.
Hal ini ditegaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) dalam Seminar Nasional "Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber
dalam Menghadapi Kompleksitas Ancaman di Era Digital", yang
diselenggarakan pada Kamis, 7 Agustus 2025 di Bekasi, Jawa Barat. Seminar ini
menjadi panggung penting untuk membahas urgensi membangun kekuatan siber bangsa
melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan tahan
banting di tengah gempuran ancaman dunia maya. Acara ini dibuka secara resmi
oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D.
Indarto, dan dihadiri oleh berbagai unsur dari kementerian dan lembaga,
pemerintah daerah, kalangan akademisi, praktisi IT, hingga pelaku industri
teknologi. “Era digital bukan hanya soal
kecepatan dan inovasi, tapi juga soal ketahanan dan kedaulatan,” ujar Eko dalam
sambutannya yang menggugah. Dalam paparannya, Eko D. Indarto
mengingatkan bahwa dunia kini tengah memasuki babak baru dalam kontestasi
global — bukan lagi adu senjata fisik, tapi adu kemampuan siber. Serangan
digital bukan hanya menargetkan infrastruktur teknologi, tetapi juga menyusup
ke ranah-ranah vital seperti keuangan, pelayanan publik, pendidikan, bahkan
demokrasi. “Privasi rakyat, kedaulatan data,
dan integritas sistem pemerintahan menjadi target yang sangat rentan jika SDM
kita tidak siap,” tegasnya. Eko memaparkan bahwa insiden
ransomware, kebocoran data, dan penyalahgunaan teknologi AI meningkat drastis
dalam dua tahun terakhir. Lebih ironis lagi, kapasitas tenaga profesional
keamanan siber Indonesia masih belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan
tersebut. Kemenko Polkam mengungkapkan
bahwa kebutuhan akan profesional keamanan siber di Indonesia meningkat 20–30%
setiap tahun, namun pasokan lulusan dan praktisi yang kompeten masih tertinggal
jauh. Terlebih, tantangan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal mutu dan
spesialisasi. “Kita kekurangan ahli di bidang
cloud security, kriptografi, IoT & AI security. Soft skills seperti
komunikasi strategis dalam situasi krisis juga belum maksimal,” jelas Eko. Kesenjangan ini makin terasa di
daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan
keamanan siber yang memadai. Maka dari itu, peningkatan kapasitas SDM siber
bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan agenda strategis nasional. Sebagai koordinator lintas
sektor, Kemenko Polkam menempatkan dirinya sebagai penggerak kebijakan dan
sinergi dalam percepatan pembangunan SDM digital, khususnya dalam keamanan
siber. Eko menyebutkan bahwa kementeriannya terus mendorong harmonisasi program
antar-kementerian/lembaga untuk mempercepat lahirnya generasi talenta siber
nasional. Inisiatif ini juga bersinergi
dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun manusia digital
Indonesia yang unggul, terutama dalam mendukung program prioritas nasional
berbasis data, seperti Keamanan data kesehatan dalam layanan Cek
Kesehatan Gratis, Sistem digital koperasi dalam Koperasi Merah
Putih, Proteksi informasi sosial masyarakat dalam Program
Makan Bergizi Gratis. Eko menutup paparannya dengan
penekanan bahwa upaya membangun kapasitas SDM siber bukanlah proyek jangka
pendek, melainkan investasi strategis untuk masa depan Indonesia sebagai negara
berdaulat di dunia digital. “Kita tidak boleh terus menjadi
konsumen teknologi dan korban serangan. Kita harus punya talenta yang mampu
bertahan, menyerang balik, dan menjaga integritas ruang digital kita.” Seminar ini diharapkan menjadi
langkah awal dari transformasi serius dalam pembangunan ekosistem SDM siber
nasional yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada keamanan jangka
panjang. (GF)
07 Agu 2025, 23:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
