Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Dari Sentani hingga Youtefa, Inilah Rangkaian Kunjungan Wapres Gibran di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Papua bersiap menyambut kehadiran Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming
Raka, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua
Selatan pada 16–18 September 2025. Lawatan ini digelar usai Wapres menuntaskan
kunjungannya ke negara tetangga, Papua Nugini (PNG). Agenda kunjungan Wapres Gibran di
Bumi Cenderawasih terbilang padat, menyentuh berbagai sektor mulai dari
pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, hingga koordinasi pemerintahan. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus
Fatoni, menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan
instansi vertikal telah dilibatkan dalam rapat koordinasi wilayah untuk
memastikan kunjungan berjalan aman, lancar, dan sukses. “Rapat tersebut dilaksanakan agar
kunjungan Wakil Presiden di Papua berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Fatoni
dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (15/9/25). Ia juga mengimbau masyarakat
untuk menyambut Wapres dengan hangat serta turut menjaga suasana tetap
kondusif. Di Kabupaten Jayapura, Wapres
Gibran dijadwalkan meninjau SMP Negeri 2 Sentani untuk mengecek langsung
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan
pemerintah pusat. Selanjutnya, ia akan mengunjungi Puskesmas Kampung Harapan
guna memastikan layanan kesehatan gratis berjalan optimal. Tak hanya itu, Wapres juga akan
mengunjungi Gedung Keuangan Negara untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program
pemerintah pusat di Papua, serta bertemu dengan jajaran Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. Menjelang akhir kunjungan, Wapres
Gibran direncanakan menyambangi dua pusat aktivitas ekonomi masyarakat, yakni Pasar
Ikan Hamadi dan Pasar Induk Youtefa. Kehadiran Wapres di pasar tradisional ini
diharapkan dapat memberikan semangat bagi para pedagang kecil dan memastikan
harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Selain itu, ia juga dijadwalkan
meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial, serta
menutup rangkaian kunjungannya di RSUP Jayapura, rumah sakit rujukan terbesar
di Papua. Kunjungan kerja Wapres Gibran di
Papua diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memberikan
solusi konkret terhadap berbagai tantangan pembangunan di Papua, mulai dari
peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, hingga penguatan
ekonomi rakyat. Pj Gubernur Agus Fatoni menutup
keterangannya dengan penuh optimisme. “Kami berharap kunjungan ini
membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua dan semakin memperkuat komitmen
pemerintah pusat dalam membangun Bumi Cenderawasih,” tegasnya. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:50 WIT
Pemprov Papua dan DPD RI Sepakat Percepat Pembangunan Kantor Perwakilan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
terkait percepatan pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di Papua.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin
(15/9/25), usai pertemuan antara Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni. Momentum ini dinilai sebagai
langkah penting dalam memperkuat kehadiran negara di Bumi Cenderawasih,
khususnya dalam memperluas akses masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi
langsung kepada para senator DPD RI. Dalam keterangannya, Pj Gubernur
Agus Fatoni menyambut baik rencana percepatan pembangunan tersebut. “Kita tadi membicarakan berbagai
hal, salah satunya penyiapan kantor DPD RI di Papua yang ada di Jayapura. Untuk
tahap awal, akan menempati lantai 13 Gedung Tifa, Kantor Majelis Rakyat Papua
(MRP), dengan mekanisme pinjam pakai sesuai aturan,” jelas Fatoni. Dengan skema ini, DPD RI dapat
segera berkantor di Papua sambil menunggu pembangunan kantor permanen. Fatoni menegaskan bahwa
keberadaan kantor DPD RI di Papua diharapkan dapat memperkuat hubungan langsung
antara masyarakat dan wakilnya di tingkat nasional. “Dengan adanya kantor ini,
masyarakat Papua bisa menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan menyampaikan
masukan kepada anggota DPD RI yang merupakan perwakilannya. Ini penting untuk
mendukung pembangunan daerah dan memperkuat demokrasi di Papua,” tambahnya. Selain itu, ia menilai langkah
ini akan membuka ruang komunikasi yang lebih intensif, sekaligus memperkuat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kerja sama antara Pemprov Papua
dan DPD RI menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan di Papua. MoU ini
bukan hanya sebatas kesepakatan administratif, tetapi juga simbol komitmen
bersama untuk menghadirkan pelayanan negara yang lebih dekat dengan rakyat. Pj Gubernur Agus Fatoni menutup
keterangannya dengan harapan agar pembangunan kantor DPD RI di Papua dapat
segera terealisasi, sekaligus menjadi pintu masuk bagi aspirasi masyarakat yang
lebih luas dan inklusif. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:47 WIT
Pj Gubernur Papua Imbau Warga Jaga Kondusifitas Menjelang Putusan MK
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana politik di Papua jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua Tahun 2024 kian menjadi
perhatian publik. Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni,
menyerukan agar masyarakat tetap tenang, menjaga keamanan, dan menghormati
apapun hasil putusan MK yang dijadwalkan akan dibacakan pada Rabu (17/9/25).
Dalam keterangannya di Jayapura,
Senin (15/9/25), Fatoni menegaskan bahwa keputusan MK adalah produk hukum
tertinggi dalam penyelesaian sengketa pemilu.
“Keputusan MK bersifat final.
Sebagai warga Papua, kita harus siap menerima dan menghormati apapun hasilnya.
Kita adalah satu keluarga besar di tanah Papua, mari kita tunjukkan kedewasaan
dalam berdemokrasi,” tegas Fatoni.
Fatoni mengingatkan masyarakat
untuk terus menjaga suasana damai dan toleransi yang telah lama menjadi
kekuatan Papua. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah kunci penting bagi
kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus terus mempertahankan
iklim yang damai dan toleran ini. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat bisa
beraktivitas dengan baik, dan pembangunan dapat berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa
perbedaan politik tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Justru, momentum
putusan MK harus dijadikan titik balik untuk memperkuat kebersamaan dan
solidaritas seluruh komponen masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Fatoni menegaskan
bahwa roda pemerintahan Papua harus tetap berjalan normal pasca putusan MK.
Terlebih dengan segera ditetapkannya gubernur definitif, diharapkan agenda
pembangunan daerah dapat semakin dipercepat.
“Mudah-mudahan kita semua selalu
diberkati Tuhan, dan semangat membangun Papua semakin kuat di bawah
kepemimpinan yang baru. Tujuan kita satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua,” ungkapnya.
Seruan Pj Gubernur ini menjadi
pesan moral penting di tengah dinamika politik Papua. Ia berharap masyarakat
tidak terprovokasi isu-isu yang beredar, melainkan tetap solid menjaga
kedamaian dan mengedepankan kepentingan bersama.
Penulis: Jidan
Editor: GF
16 Sep 2025, 13:43 WIT
Kogabwilhan III Gelar Trisula Open Championship 2025
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-6, Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar ajang bergengsi Trisula Open
Championship 2025 di Timika, Papua. Kejuaraan menembak ini bukan sekadar ajang
olahraga, melainkan momentum penting untuk memperkuat persatuan, sinergi, dan
semangat kebersamaan antara TNI, Polri, serta masyarakat Papua. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran
pimpinan dan prajurit dari tiga matra TNI (AD, AL, AU), personel Polri,
komunitas, hingga pecinta olahraga menembak dari berbagai daerah di Papua.
Suasana kompetitif namun penuh persahabatan terasa kental sepanjang penyelenggaraan
kejuaraan. Panglima Kogabwilhan III, Letjen
TNI Bambang Trisnohadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kejuaraan ini bukan
hanya perlombaan biasa, melainkan sarana mempererat hubungan aparat negara
dengan masyarakat. “Trisula Open Championship adalah
simbol persatuan dan kesatuan. Lewat olahraga, kita satukan langkah untuk
menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan bangsa, khususnya di tanah Papua,”
ujarnya. Selain itu, Letjen Bambang
menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi wadah menumbuhkan semangat
profesionalisme, sportivitas, dan kesiapsiagaan bagi setiap peserta. Kejuaraan ini bukan hanya tentang
adu keterampilan menembak, tetapi juga tentang membangun rasa saling percaya
dan memperkuat solidaritas. Antusiasme masyarakat yang ikut serta membuktikan
bahwa olahraga bisa menjadi jembatan dalam menciptakan suasana yang positif dan
harmonis. Partisipasi aktif peserta dari
berbagai kalangan juga menunjukkan bahwa semangat persatuan dapat diwujudkan
melalui kegiatan sederhana namun bermakna. Tidak hanya menggelar kompetisi
olahraga, perayaan HUT Kogabwilhan III juga disemarakkan dengan berbagai
kegiatan sosial. Mulai dari pembagian paket sembako, pemugaran sarana dan
prasarana sosial masyarakat, pelayanan kesehatan gratis, hingga operasi bibir
sumbing bagi anak-anak Papua. Menurut Letjen Bambang, rangkaian
kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen TNI yang hadir bukan hanya sebagai
penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai mitra rakyat dalam meningkatkan
kesejahteraan. “Kami ingin menunjukkan bahwa TNI
tidak hanya hadir dengan pendekatan militer, tetapi juga dengan pendekatan
humanis. Papua bukan sekadar wilayah strategis, tetapi rumah bagi
saudara-saudara kita yang harus sejahtera dan merdeka dalam arti yang sebenarnya,”
tegasnya. Dengan semangat Trisula Open
Championship 2025, Kogabwilhan III berharap seluruh elemen bangsa, baik aparat
maupun masyarakat, dapat terus bersatu padu demi Papua yang aman, damai, dan
sejahtera. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:38 WIT
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor
Papuanewsonline.com, Mimika –
Ironi pembangunan kembali mencuat di Kabupaten Mimika. Meski berada di wilayah
perkotaan yang strategis, Distrik Kuala Kencana hingga kini belum memiliki
kantor distrik permanen. Pembangunan gedung kantor baru yang sempat
direncanakan malah terhenti akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung
selesai. Akibat mangkraknya proyek
tersebut, pemerintah distrik terpaksa menyewa bangunan sebagai kantor sementara
dengan biaya fantastis, yakni Rp150 juta per tahun. Fakta ini disampaikan
langsung oleh Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobay, saat mengikuti Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRK Mimika pada Senin (15/9/2025). “Pembangunan gedung baru masih
terkendala lahan, sehingga untuk sementara kami kontrak bangunan dengan bayaran
Rp150 juta per tahun,” jelas Yemi Gobay di hadapan anggota dewan. Menurut Yemi, kondisi ini bukan
hanya membebani anggaran, tetapi juga menunjukkan lambannya penyelesaian
masalah lahan di wilayah yang seharusnya paling mudah diakses pemerintah.
“Kuala Kencana ini berada di kawasan kota, tetapi faktanya kami masih bekerja
di kantor kontrakan,” imbuhnya. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, mengaku prihatin dengan situasi tersebut. Ia menilai Pemkab
Mimika harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan
kantor distrik bisa dilanjutkan. “Kondisi seperti ini tidak bisa
dibiarkan. Kuala Kencana itu berada dalam wilayah kota, jadi seharusnya punya
kantor distrik permanen yang representatif, bukan menumpang di bangunan
kontrakan,” tegas Herman. Selain itu, Herman juga menyoroti
praktik klaim lahan yang kerap menjadi penghambat pembangunan infrastruktur
publik di Mimika. Menurutnya, Pemkab harus bertindak tegas agar fasilitas
pelayanan masyarakat tidak terus terhambat hanya karena kepentingan segelintir
pihak. Tak hanya persoalan kantor
distrik, Kuala Kencana juga menghadapi sejumlah masalah lain yang terungkap
dalam RDP tersebut. Antara lain, pembangunan kantor Kelurahan Karang Senang
yang masih mandek, serta desakan masyarakat di Utikini untuk segera membangun
Puskesmas dan Pustu sebagai fasilitas kesehatan dasar. Herman menegaskan, Komisi III
DPRK Mimika akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah
agar menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. “Jangan sampai masyarakat terus
dirugikan hanya karena tarik-menarik kepentingan lahan. Pemerintah harus hadir,
memastikan pembangunan berjalan, dan pelayanan masyarakat tidak terhenti,”
pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:30 WIT
RDP Komisi III DPRK Mimika Ungkap Fakta Miris di Distrik Hoya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika dan empat kepala
distrik kembali membuka realita miris pelayanan pemerintahan di daerah
pedalaman. Salah satunya, Distrik Hoya, hingga kini belum memiliki kantor fisik
untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kepala Distrik Hoya, Yeteni
Tabuni, dalam RDP yang berlangsung Senin (15/9/2025), memaparkan bahwa kondisi
ini membuat 45 pegawai distrik lebih banyak beraktivitas di Timika, pusat
pemerintahan kabupaten. Hal itu terjadi bukan karena kelalaian, melainkan
karena tidak adanya fasilitas kantor yang layak untuk bekerja. “Pegawai distrik tetap digaji
oleh negara, tetapi tanpa kantor yang memadai, mereka akhirnya beraktivitas
lebih banyak di Timika,” jelas Yeteni Tabuni. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan
berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan pemerintahan di Hoya akan terus terhambat
jika tidak segera ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mimika. “Ini persoalan serius. Kita tidak
bisa menyalahkan para pegawai, karena faktanya memang kantor distrik tidak ada.
Ini harus segera dicarikan jalan keluar,” ujar Herman usai RDP yang digelar di
Aula DPRK Mimika. Selain ketiadaan kantor, kendala
transportasi menjadi isu besar lainnya. Akses menuju Distrik Hoya hanya dapat
ditempuh melalui jalur udara, dengan biaya perjalanan fantastis, mencapai Rp180
juta sekali penerbangan. Biaya tinggi ini bukan hanya membebani pemerintah,
tetapi juga menghambat mobilitas pegawai serta pelayanan dasar bagi masyarakat. “Kendala transportasi inilah yang
hari ini kami dengar langsung, dan ini akan kami dorong ke Pemkab agar segera
ada solusi yang nyata,” tegas Herman. Meski demikian, Kepala Distrik
Hoya melaporkan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya relatif kondusif. Layanan
pendidikan pun berjalan dengan baik, meskipun masih terbatas. Namun, pelayanan
kesehatan disebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah. RDP ini menjadi momentum penting
untuk mengevaluasi arah pembangunan di Mimika, terutama di wilayah pedalaman
yang kerap tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar. Herman Gafur menutup
pernyataannya dengan harapan besar agar hasil pertemuan ini tidak berhenti di
meja rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. “Kami berharap RDP ini
benar-benar menjadi bahan evaluasi dan langkah awal demi kelancaran layanan
pemerintahan di Distrik Hoya,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF.
16 Sep 2025, 13:26 WIT
Air Bersih Belum Juga Terwujud di Mimika Barat dan Tengah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Program pengadaan air bersih tahun 2024 yang digadang-gadang akan menjadi
solusi bagi warga Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah hingga kini tak
kunjung terealisasi. Kondisi ini membuat masyarakat resah, sebab kebutuhan akan
air bersih merupakan hak dasar yang mestinya segera dipenuhi pemerintah. Menanggapi keluhan warga, Komisi
III DPRK Mimika angkat bicara. Ketua Komisi III, Herman Ghafur, menegaskan
bahwa pihaknya akan mendorong investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab
keterlambatan sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab. “Ini bukan hanya soal kerugian
materi, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
Kalau ada kelalaian, pihak penyedia harus bertanggung jawab penuh,” tegas
Herman Ghafur usai diwawancarai awak media, Senin (15/9/2025). Menurutnya, DPRK Mimika tidak
akan tinggal diam melihat persoalan ini. Komisi III berkomitmen untuk terus
mengawal jalannya investigasi, sekaligus memastikan ada transparansi dari semua
pihak, baik pemerintah maupun pihak penyedia jasa. Selain menyoroti ketersediaan air
bersih, Komisi III juga mendengar aspirasi lain dari warga, yakni soal mahalnya
biaya transportasi dari wilayah pesisir menuju pusat kota. Warga menilai beban
ongkos transportasi membuat mobilitas mereka semakin sulit, terlebih di tengah
kondisi ekonomi yang belum stabil. Herman Ghafur menyatakan,
meskipun fokus utama adalah air bersih, pihaknya juga mendesak Dinas
Perhubungan agar menghadirkan transportasi publik yang disubsidi pemerintah.
Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih
terjangkau. Komisi III berharap
langkah-langkah konkret dapat segera diambil, sehingga permasalahan air bersih
dan transportasi tidak lagi menjadi mimpi panjang bagi masyarakat. “Kami targetkan pada akhir 2025
atau paling lambat awal 2026, warga sudah bisa merasakan dampak nyata dari
pembangunan ini,” ujar Herman optimistis. Masyarakat kini menunggu bukti
nyata dari komitmen pemerintah dan DPRK Mimika. Mereka berharap agar
investigasi yang didesak Komisi III tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar
menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar yang paling mendesak. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:22 WIT
Rp600 Juta Dana Desa di Nawaripi Hasilkan Pembangunan Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika melakukan
monitoring langsung penggunaan dana desa di Kampung Nawaripi, Senin
(15/9/2025). Agenda ini difokuskan pada evaluasi realisasi program tahun
anggaran 2024 sekaligus pengecekan progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Dalam kesempatan itu, tim DPMK
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah kampung berdasarkan usulan
program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)
tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Kepala Kampung Nawaripi, Norman
Ditubun, menegaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Hasil pembangunan, kata dia, bisa disaksikan langsung oleh
masyarakat di lapangan. “Semua program yang diusulkan
melalui Musrenbang dan dikerjakan dalam APBK 2024 sudah terealisasi dengan baik
di lapangan,” ujar Norman. Total dana desa yang dikucurkan
ke Nawaripi pada tahun 2024 mencapai Rp600 juta. Dana tersebut dibagi rata ke
20 RT, masing-masing menerima Rp30 juta. Khusus 4 RT yang dihuni warga asli
Kamoro, alokasi anggaran diprioritaskan untuk rehabilitasi rumah, termasuk
penggantian pintu, jendela, hingga pengecatan rumah warga. Program ini menjadi bukti nyata
bahwa dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama
dalam meningkatkan kualitas hunian warga asli Kamoro. Ke depan, Norman menyampaikan
bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK)
melalui pengembangan wisata lokal di kawasan Mile 21 dan Gua Maria Pelindung
Abadi. “Kalau sudah ada pendapatan asli
yang masuk, saya pasti akan kembalikan dana desa, biar bisa diserahkan ke
kampung lain,” ucap Norman optimistis. Selain sektor wisata, BUMDes
Nawaripi juga akan dilibatkan sebagai pengelola dengan menawarkan harga
terjangkau bagi masyarakat. Harapannya, langkah ini bisa meningkatkan ekonomi
warga sekaligus memperkuat pendapatan asli kampung. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:19 WIT
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penelantaran dan kekerasan berat terhadap seorang anak perempuan berinisial AMK (9 tahun).Subdit II Direktorat PPA-PPO mengumumkan penangkapan dua tersangka, yakni SNK (42), ibu kandung korban, dan EF alias YA (40), pasangan SNK, Senin (15/9/2025).“Pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa penyidik telah mengamankan dua orang tersangka, yaitu saudari EF alias YA dan saudari SNK, terkait tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak, serta penganiayaan berat,” ujar Kombes Pol. Ganis Setyaningrum.Menurut Ganis, kedua pelaku sejak lama tinggal bersama AMK dan saudara kembarnya, ASK, di wilayah Jawa Timur. Selama kurang lebih 8 tahun, korban mengalami kekerasan mendalam secara berulang.“Korban AMK mengalami kekerasan yang sangat berat, berbeda dengan yang dialami saudara kembarnya. Kondisi fisik korban jelas menunjukkan adanya penganiayaan. Motif masih kami dalami, namun diduga korban sengaja dibawa ke Jakarta untuk dibuang,” jelasnya.Ganis menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan psikologis dan pemulihan bagi korban maupun saudara kembarnya.“Saat ini AMK berada dalam perlindungan Kemensos. Kondisinya mulai membaik, berat badan yang sebelumnya hanya 9 kilogram kini sudah meningkat menjadi 16–19 kilogram. Anak sudah bisa berjalan, berlari, bahkan rajin belajar membaca, menulis, dan mengaji,” ungkapnya.Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan ASK, saudara kembar korban, juga mengalami kekerasan, meski berbeda tingkatannya. Penyidik tengah mendalami alasan mengapa terjadi perlakuan berbeda antara keduanya.“Proses penyidikan kasus ini memang memakan waktu panjang, karena korban mengalami trauma yang sangat berat. Setiap keterangan korban kami gali secara hati-hati dan mendetail, sambil dibantu kementerian terkait dan lembaga internal. Alhamdulillah, berkat kerja keras penyidik, akhirnya perkara ini bisa terungkap,” pungkas Kombes Pol. Ganis.Kedua tersangka saat ini telah diamankan di Rutan Bareskrim Polri, sementara penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang menyertai kasus ini. PNO-12
16 Sep 2025, 08:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
