Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polda Maluku Perkuat Pencegahan TPPO Melalui Sosialisasi Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Maluku menggelar kegiatan “Sosialisasi Penggerak dan Pemberdayaan Dalam Pencegahan TPPO” pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Kota Ambon.Kegiatan ini menghadirkan AKP Lilian J. Siwabessy, S.Sos., M.H. dari Ditreskrimum Polda Maluku sebagai narasumber utama dari kepolisian, bersama dua narasumber lainnya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas PPA.Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Ambon mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias.Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai modus TPPO yang kerap menyaru dalam bentuk tawaran kerja ke luar daerah, beasiswa, hingga pernikahan palsu.Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu jaringan pelaku perdagangan orang.“Kepolisian terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Pencegahan yang paling efektif dimulai dari edukasi. Dengan pengetahuan yang benar, masyarakat bisa melindungi diri dan lingkungannya dari berbagai bentuk eksploitasi,” ujar Dirreskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting.Menurut Ginting, kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan lintas batas yang kompleks, melibatkan jaringan terorganisir, dan sering kali menargetkan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam memperkuat sistem perlindungan masyarakat.“Kami berkomitmen untuk terus hadir memberikan edukasi dan pendampingan. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban,” tegasnya.Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi foto bersama.Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan interaktif. Para peserta aktif berdialog serta mengajukan pertanyaan seputar cara mengenali indikasi TPPO dan langkah pelaporan jika menemukan kasus di lingkungan sekitar.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan, termasuk TPPO.“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Maluku memahami potensi bahaya TPPO dan tahu ke mana harus melapor jika menemukan indikasi. Pencegahan adalah tanggung jawab bersama, dan Polri akan selalu hadir di tengah masyarakat,” ungkap Rositah.Ia juga menegaskan bahwa kegiatan semacam ini akan terus digalakkan di berbagai wilayah Maluku sebagai bagian dari strategi Polri Presisi yang humanis, proaktif, dan berpihak kepada masyarakat.Langkah Polda Maluku memperkuat pencegahan TPPO melalui sinergi lintas sektor ini menunjukkan komitmen nyata Polri dalam menjaga kemanusiaan dan memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput.Redaksi menilai, kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi hukum, tetapi juga bentuk edukasi sosial yang mendorong kesadaran kolektif terhadap bahaya perdagangan manusia.Pola pencegahan berbasis masyarakat yang dijalankan Ditreskrimum Polda Maluku terbukti efektif dalam menciptakan early warning system sosial di lapangan, di mana tokoh masyarakat dan agama menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan martabat manusia. PNO-12
12 Nov 2025, 22:42 WIT
LCKI Dorong Penguatan Peran Masyarakat dalam Mencegah Potensi Kejahatan Sejak Dini
Papuanewsonline.com, Jakarta - Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium LCKI, Da’i Bachtiar, dalam acara pelantikan pengurus LCKI DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan seminar bertema pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.Dalam sambutannya, Da’i Bachtiar menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya di lingkungan sekitar.“Peran masyarakat sangat penting untuk diaktifkan kembali, terutama dalam mendeteksi hal-hal yang berpotensi membahayakan,” ujar Da’i Bachtiar. “Kita perlu mewaspadai perilaku di lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat luas.”Ia menekankan bahwa pencegahan paling efektif dimulai dari edukasi dan pembinaan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, kurangnya bimbingan dapat menyebabkan kesalahan dalam bertindak, yang pada akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.“Pencegahan paling konkret adalah melalui edukasi yang berkesinambungan, dimulai dari rumah dan dilanjutkan ke sekolah serta lingkungan masyarakat,” jelasnya. “Melalui LCKI yang beranggotakan para pakar dan tokoh masyarakat, termasuk dari lembaga seperti BRIN, kami berharap dapat membangun kolaborasi lintas bidang untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.”Sebagai purnawirawan Polri, Da’i Bachtiar juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ia menyebut, dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan, baik melalui kegiatan pengamanan lingkungan maupun peningkatan kesadaran hukum warga.“Aparat penegak hukum memerlukan dukungan masyarakat. Saya selalu mengajak warga untuk berpartisipasi menjaga keamanan, baik secara langsung melalui kegiatan siskamling maupun melalui edukasi,” tuturnya.Dengan terbentuknya pengurus baru LCKI DKI Jakarta, lembaga ini berkomitmen untuk melanjutkan program-program pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi kejahatan sejak dini. PNO-12
12 Nov 2025, 22:17 WIT
Kunjungi Puslitbang, Wakapolri Tekankan Jadilah Api Perubahan Polri dan Reformasi Berbasis Riset
Papuanewsonline.com, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri harus benar-benar urip hidup, dinamis, dan menjadi api perubahan Polri.Ia menjelaskan, mengapa pasca dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, lembaga pertama yang dikunjungi adalah Puslitbang Polri.Alasannya jelas karena perbaikan Polri harus dimulai dari riset, dari lembaga yang mampu menguji setiap gagasan dan kebijakan secara ilmiah.“Mengapa yang pertama dikunjungi adalah Puslitbang? Karena kita ingin perbaikan Polri tidak hanya berdasarkan persepsi atau tekanan publik, tetapi melalui riset yang valid dan teruji secara keilmuan,” tegas Wakapolri.“Riset adalah fondasi perubahan. Tanpa data dan ilmu pengetahuan, reformasi hanya akan menjadi slogan. Puslitbang harus menjadi laboratorium kebijakan dan kompas arah perubahan Polri.”Pernyataan itu disampaikan Wakapolri dalam kunjungan kerja ke Puslitbang Polri di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Rabu (12/11).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mempercepat transformasi organisasi pasca pembentukan Komisi Reformasi Polri, dengan menekankan pentingnya reformasi yang berbasis bukti, sains, dan penelitian lapangan.Dalam arahannya, Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa reformasi sejati tidak lahir dari meja rapat, tetapi dari data dan fakta lapangan.“Puslitbang harus urip, hidup, dan turun. Harus hadir di tengah masyarakat, di ruang pelayanan, di tempat anggota bertugas. Riset tidak boleh berhenti di laboratorium ia harus menyentuh realitas, mendengar keluhan publik, dan melihat tantangan langsung di lapangan,” ujarnya.Setelah memberikan arahan di Puslitbang, Wakapolri langsung melakukan uji petik pelayanan publik di Polsek Tajurhalang, Kabupaten Bogor.Langkah ini menjadi bukti bahwa arah reformasi Polri kini bergerak dari konsep menuju praktik, dari kebijakan menuju perubahan konkret di tingkat pelayanan dasar.“Kita jadi tahu bagaimana alur pelayanan publik di tingkat dasar berjalan. Bagaimana laporan diterima, bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan mengapa sering muncul keluhan. Ternyata masalah bukan hanya di personel, tapi juga di alur pelayanan, penganggaran, dan pembagian tugas. Ini yang harus kita benahi,” jelas Wakapolri.Wakapolri menegaskan bahwa ke depan, Puslitbang harus menjadi lembaga yang mengawal reformasi Polri secara berkelanjutan.Setiap kebijakan harus melalui tahapan riset, pengujian, dan evaluasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.“Perbaikan Polri harus terukur. Harus ada baseline-nya, datanya, indikatornya. Dan semua itu dimulai dari Puslitbang,” ujar Wakapolri.Lebih lanjut, Komjen Dedi menggambarkan Puslitbang sebagai “api perubahan Polri” sumber energi yang menyalakan semangat transformasi di seluruh jajaran.“Kalau Puslitbang hidup, Polri bergerak. Kalau Puslitbang menyala, reformasi berjalan. Api perubahan itu harus dijaga, agar semangat membenahi institusi tidak padam,” tegasnya.Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga meninjau Laboratorium Elektronika, Alpalhankam, Persenjataan, dan Transportasi yang menjadi sarana pengujian perlengkapan operasional Polri.Ia menilai, fasilitas Puslitbang telah sangat maju dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengujian alat, teknologi, serta kajian ilmiah terhadap pelayanan kepolisian berbasis digital dan empati sosial.Sementara itu, Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. FX. Surya Kumara, S.H., M.H. menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti perintah dan arahan Wakapolri.“Kami akan segera melaksanakan perintah dan arahan Wakapolri. Apa yang beliau sampaikan menjadi bara semangat kami untuk terus menyala dan berkontribusi nyata dalam mengawal perubahan Polri melalui riset yang berbasis ilmu pengetahuan,” ungkapnya.Kunjungan kerja ini menjadi simbol bahwa reformasi Polri kini bergerak dengan pendekatan ilmiah dan empiris.Puslitbang tidak lagi hanya berfungsi sebagai laboratorium alat, tetapi sebagai pusat riset kebijakan publik kepolisian, yang menyalakan api perubahan di seluruh lini organisasi.Dengan Puslitbang yang urip yang hidup, turun, dan mendengar Polri berkomitmen mempercepat reformasi menuju institusi yang presisi, humanis, dan dipercaya masyarakat.“Puslitbang adalah api perubahan Polri. Dari sinilah bara reformasi itu dijaga agar terus menyala,” tutup Wakapolri. PNO-12
12 Nov 2025, 21:55 WIT
Kapolres Seram Bagian Barat Klarifikasi Terkait Aktivitas Penambangan Ilegal Sinabar di Desa Luhu
Papuanewsonline.com, SBB - Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli, S.I.K, M.M, memberikan klarifikasi terkait maraknya aktivitas penambangan sinabar ilegal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Kapolres menegaskan bahwa aktivitas penambangan sinabar yang berlangsung di wilayah tersebut adalah ilegal dan dapat merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat.Menurut Kapolres, meskipun upaya penutupan lokasi penambangan ilegal telah dilakukan beberapa kali oleh aparat penegak hukum, namun aktivitas tersebut tetap berlanjut. Penambangan sinabar yang dilakukan tanpa izin ini melibatkan penggunaan merkuri yang berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan jangka panjang bagi para penambang serta masyarakat sekitar.“Penambangan ilegal ini sangat berisiko, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi keselamatan para penambang. Selain bahaya keracunan akibat merkuri, kecelakaan seperti tanah longsor juga menjadi ancaman nyata. Kami sudah beberapa kali menutup lokasi-lokasi tersebut, namun karena luasnya wilayah yang harus diawasi dan banyaknya pihak yang terlibat, upaya pengawasan harus terus ditingkatkan,” jelas Kapolres.Salah satu isu yang muncul di tengah pemberitaan adalah dugaan adanya praktik “jatah preman” yang melibatkan oknum aparat penegak hukum serta pemerintah desa. Kapolres SBB menanggapi isu tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut, pihak kepolisian akan mengambil tindakan hukum yang sesuai, tanpa pandang bulu.“Jika ada bukti yang jelas terkait keterlibatan oknum aparat atau pemerintah desa dalam praktik ‘jatah preman’, kami akan menindak tegas. Kami tidak akan membiarkan praktik-praktik ilegal ini terus berkembang,” tegas Kapolres.Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk menyelidiki tuduhan mengenai adanya keterlibatan oknum pemerintah desa yang diduga menjadi perantara dalam menagih “jatah preman” dari pemilik kolam tambang. Semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kapolres juga mengimbau agar pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas penambangan ilegal. Kolaborasi antara aparat desa, masyarakat, dan pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.“Kami mengharapkan pemerintah desa lebih proaktif dalam menangani masalah ini. Masyarakat juga diharapkan tidak terlibat dalam penambangan ilegal, karena selain merusak lingkungan, kegiatan ini sangat berisiko bagi kesehatan,” ujar Kapolres.Selain itu, pihak kepolisian juga berencana untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penambangan ilegal, terutama terkait penggunaan merkuri yang dapat menyebabkan keracunan berkelanjutan. Kapolres menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari kegiatan penambangan yang dapat merusak ekosistem.“Kami akan terus memberikan penyuluhan agar masyarakat menyadari dampak negatif dari kegiatan penambangan ilegal. Kami berharap masyarakat dapat beralih ke aktivitas yang lebih aman dan ramah lingkungan,” tambah Kapolres.Kapolres SBB menegaskan bahwa kepolisian akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan memastikan aktivitas ilegal tersebut tidak terulang.“Dengan kolaborasi yang solid antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan penambangan ilegal di wilayah ini,” tutup Kapolres.Dengan komitmen dan langkah-langkah tegas yang diambil oleh pihak kepolisian, diharapkan penambangan ilegal di Desa Luhu dapat dihentikan, dan masalah lingkungan serta kesehatan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut dapat segera diatasi. PNO-12
12 Nov 2025, 14:42 WIT
Keluarga Marsinah Bangga Kapolri Peduli Buruh: Seperti Perjuangan Adik Kami
Papuanewsonline.com, Jakarta – Keluarga aktivis buruh almarhumah Marsinah mengaku bangga atas kepedulian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap kaum buruh di Indonesia. Sikap Kapolri dinilai sejalan dengan semangat perjuangan Marsinah yang membela hak-hak pekerja.“Kami, kakak Marsinah, merasa bangga Bapak Kapolri peduli ke buruh dan melindungi buruh seperti yang diperjuangkan adik kami, Ibu Marsinah,” ujar kakak Marsinah, Marsini, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).Menurut Marsini, Jenderal Sigit telah memberikan perhatian besar terhadap nasib para buruh, termasuk menyediakan ruang penyelesaian sengketa industri dan membantu mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).“Bapak Kapolri mengurus yang korban PHK, juga peduli kesejahteraannya,” lanjutnya.Dalam kesempatan itu, Marsini juga mengundang Kapolri untuk berkunjung ke Nganjuk, Jawa Timur, kota kelahiran Marsinah, sekaligus berziarah ke makam sang adik.“Bapak Kapolri, saya undang berziarah dan berkunjung ke Nganjuk bersama Pak Andi Gani yang ingin membuatkan museum dan rumah singgah Ibu Marsinah di Nganjuk,” ucap Marsini di hadapan Jenderal Sigit.Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada aktivis buruh Marsinah pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara hari ini.Marsinah dikenal sebagai simbol perjuangan kaum pekerja di Indonesia. Ia ditemukan meninggal dunia setelah memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya di Sidoarjo pada 1993. Kini, perjuangan Marsinah dikenang dan diabadikan sebagai bagian penting dalam sejarah gerakan buruh di Tanah Air. PNO-12
12 Nov 2025, 14:38 WIT
Polda Maluku Gelar Upacara Hari Pahlawan Nasional ke-80
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-80 Tahun yang dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon Senin pagi (10/11/25).Bertindak sebagai Inspektur Upacara yaitu Wakil Kepala Polda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Sementara sebagai Komandan Upacara yakni Kabag RBP Biro Perencanaan Polda Maluku AKBP. Robert Ferdinandus.Dalam upacara tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni membacakan amanat Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia mengingatkan seluruh anak bangsa, para Pahlawan Nasional berjuang bukan demi kepentingan pribadi dan golongan melainkan untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia. Mereka, Para Pahlawan sendiri bahkan belum kenal Bangsa Indonesia itu sendiri. "Para pahlawan di masa lalu telah mengajarkan kepada kita di masa kini bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak jatuh dari langit namun kemerdekaan ini lahir dari perjuangan, kesabaran, keberanian, kejujuran serta keikhlasan," ungkapnya.Menurutnya, terdapat tiga hal yang dapat diteladani dari para pahlawan yaitu pertama kesabaran. Mereka sabar dalam perjuangan, sabar dalam menempuh ilmu serta sabar dalam menyusun strategi kebersamaan di tengah keterbatasan saat itu. "Mereka juga sabar walau dalam berbeda pendapat dan pandangan namun untuk kemerdekaan Bangsa maka persatuan harus tetap kuat," jelasnyaPara pahlawan yang berjuang, lanjut Wakapolda, tidak merebut jabatan atau menuntut balasan setelah meraih kemerdekaan. Mereka bahkan kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk mengajar, membangun, dan menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia. Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pengabdian dalam menjaga kemerdekaan bangsa untuk generasi yang akan datang.Lebih lanjut diingatkan kepada seluruh generasi Bangsa Indonesia bahwa saat ini perjuangan bukan lagi dengan bambu runcing melainkan ilmu dan teknologi. Ia berharap adanya sumberdaya manusia yang tinggi sebagai modal besar dalam membangun bangsa Indonesia. "Dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita untuk meneruskan cita-cita para pahlawan di masa saat ini," pungkasnya. PNO-12
12 Nov 2025, 14:24 WIT
Terima Kunjungan SKK Migas dan Pertamina, Kapolda Maluku Sinergi Dukung Pengamanan PSN
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan silaturahmi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) beserta PT. Pertamina EP Cepu Region IV. Kunjungan silaturahmi dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi antara Kepolisian dengan pelaku usaha strategis nasional ini berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (11/11/2025) pagi.Dalam kunjungan tersebut Kapolda didampingi Dirpamobvit, Wadir Intelkam, dan Ps Kasubdit II Dit Intelkam (Panit 3) Polda Maluku. Sementara dari SKK Migas dan Pertamina hadir Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Maritim Laksamana Muda (Laksda) TNI Julius Widjojono, C.H.R.M.P, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Pamalu Bapak Raden Adya Fadillah, serta jajaran pimpinan Pertamina EP Cepu Region IV dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Binaya.Kapolda Maluku menegaskan bahwa Polda Maluku siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Maluku, termasuk proyek pengembangan Blok Masela dan kegiatan eksplorasi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).“Kami menyambut baik kunjungan dari SKK Migas dan Pertamina EP Cepu Region IV. Banyak proyek strategis di Maluku, khususnya Blok Masela, yang memerlukan dukungan lintas sektor. Polda Maluku pada prinsipnya siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kapolda.Irjen Dadang Hartanto juga menyoroti berbagai tantangan di lapangan, khususnya terkait permasalahan sosial dan sengketa tanah yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek nasional. Beliau optimis dengan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik.“Kunci keberhasilan proyek nasional adalah komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang baik antarinstansi. Dengan sinergi, kita dapat memitigasi potensi permasalahan di lapangan dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata,” lanjutnya.Sementara itu, Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Maritim, Laksda TNI Julius Widjojono, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Kapolda Maluku dan jajaran. Ia menegaskan, kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dengan pelaku usaha strategis negara.“Kami datang untuk membangun kemitraan dengan aparat penegak hukum, khususnya Polri. Dukungan dari Polda Maluku sangat penting dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional agar berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Laksda Julius.Selanjutnya, Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Region IV, Bapak Muhamad Arifin, menjelaskan, kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan audiensi untuk memperkenalkan proyek baru yang akan dijalankan di wilayah Maluku.“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolda dan jajaran atas penerimaan yang sangat baik," katanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kerja sama. Diskusi yang konstruktif antara pihak kepolisian dan SKK Migas serta Pertamina menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi strategis nasional. PNO-12
12 Nov 2025, 13:14 WIT
Komisi III DPR Apresiasi Polri Ungkap Kasus Penculikan Balita Bilqis
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap balita bernama Bilqis (4) di Kota Makassar. Sebanyak empat pelaku berhasil ditangkap dalam waktu singkat. Atas keberhasilan tersebut, Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri.“Komisi III mengapresiasi Polri yang berhasil menangkap pelaku penculikan anak bernama Bilqis dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).Habiburokhman menilai pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi Polri terus berjalan. Menurutnya, kinerja tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).“Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa reformasi Polri memang telah dan terus berjalan. Mereka benar-benar menjalankan program prioritas Presiden Prabowo, yakni memerangi TPPO,” katanya.Ia juga mengapresiasi dedikasi aparat kepolisian yang totalitas dalam proses pengejaran pelaku. Habiburokhman menyebut banyak personel yang rela tidak pulang ke rumah demi menemukan korban.“Terlihat sekali bagaimana dedikasi dan profesionalisme personel Polri yang sejak saat kejadian all out mengejar pelaku siang dan malam. Saya dengar sebagian besar personel tersebut tidak pulang ke rumah selama melakukan pengejaran,” sambungnya.“Sebagai wakil rakyat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi Polri, Kapolri Listyo Sigit, sampai petugas kepolisian yang terjun langsung di lapangan mengejar dan menangkap pelaku penculikan Bilqis,” tambahnya.Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa korban sempat diperjualbelikan hingga tiga kali oleh pelaku berbeda.Korban pertama kali dijual oleh seorang wanita berinisial SY kepada SH seharga Rp3 juta. Dalam transaksi tersebut, pembeli bernama NH datang dari Jakarta untuk menjemput korban di Makassar.“Ada yang berminat dengan korban, membelilah atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar Rp3 juta di kos pelaku (SY),” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Makassar, Senin (10/11/2025).Setelah itu, NH membawa Bilqis ke Jambi dan menjualnya kembali kepada pasangan MA (42) dan AS (36) seharga Rp15 juta.“Menjual kepada AS dan MA. Pengakuan NH (pelaku AS dan MA) sebagai keluarga di Jambi, (dijual) sebesar Rp15 juta, dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Setelah menyerahkan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal,” ungkap Djuhandhani.Namun, kisah tragis itu belum berhenti di situ. Pasangan AS dan MA kembali menjual Bilqis kepada salah satu kelompok suku di Jambi dengan harga Rp80 juta.“AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar Rp30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga Rp80 juta. Keduanya telah mengaku memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA,” terangnya.Polisi kini menahan keempat pelaku dan terus mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan anak lintas provinsi. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan akan maraknya praktik adopsi ilegal dan perdagangan anak di Indonesia. PNO-12
12 Nov 2025, 09:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
