Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
Temuan BPK Rp8 Miliar Media Mimika Center: Publik Desak Pemkab Mimika Buka Data & Tindak Lanjut
Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran Rp8
miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 untuk Media Mimika Center kini
menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan/BPK
menemukan ketidaksesuaian dan merekomendasikan pengembalian dana sesuai laporan
hasil audit. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, BPK meminta
pengembalian dana sesuai temuan audit atas anggaran Media Mimika Center. Temuan
ini memicu pertanyaan publik terkait tata kelola keuangan yang seharusnya
mendukung operasional dan program lembaga penyiaran milik daerah tersebut.Tujuan Anggaran Dipertanyakan Anggaran Rp8 miliar dialokasikan untuk mendukung kegiatan
dan operasional Media Mimika Center. Namun setelah adanya temuan BPK, publik
mempertanyakan efektivitas, mekanisme, serta pertanggungjawaban penggunaan dana
tersebut agar sesuai peruntukannya.Desakan Transparansi ke Diskominfo Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan
Informatika/Diskominfo Mimika membuka informasi secara terbuka. Desakan
meliputi rincian mekanisme penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban,
serta pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pengembalian dana sesuai
rekomendasi BPK.Muncul Dugaan Ketidaksesuaian Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam
pengelolaan dana Media Mimika Center. Redaksi menegaskan, informasi tersebut
masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian, verifikasi data, dan
klarifikasi resmi dari pihak terkait sebelum dapat disimpulkan.Tanggapan Sumber: APH Wajib Tindak Lanjut "Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan,
aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,"
ujar salah satu sumber yang mengetahui proses audit BPK. Pernyataan itu
disampaikan kepada redaksi dengan catatan kebenaran materiil masih menunggu
konfirmasi.Kewenangan dan Rekomendasi BPK BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan. Rekomendasi dapat berupa perbaikan sistem, sanksi administratif,
hingga kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran,
penggunaan tidak sesuai, atau ketidaksesuaian lainnya dalam pengelolaan
keuangan daerah.Publik Menunggu Langkah Pemkab Mimika Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah
Kabupaten Mimika, khususnya Kepala Dinas Kominfo dan bendahara terkait, dalam
menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kejelasan sikap Pemkab dinilai penting untuk
menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola APBD.Belum Ada Klarifikasi Resmi Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
maupun klarifikasi dari Kepala Dinas Kominfo Mimika, bendahara, dan pihak
terkait lainnya. Redaksi Papuanewsonline.com masih berupaya mengonfirmasi
kepada BPK Perwakilan Papua Tengah dan Pemkab Mimika untuk memperoleh
keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:45 WIT
Law Firm Golda Minta Propam Polres Mimika Beri Update Perkembangan Aduan Oknum Penyidik
Papuanewsonline.com, Timika – Law Firm Golda meminta Propam
Polres Mimika segera memberikan pemberitahuan perkembangan aduan kepada
pengadu/pelapor terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik Satuan
Narkoba dan Unit PPA Polres Mimika. Permintaan itu disampaikan Hendra Jamlaay,
S.H. melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Selasa (23/6/2026), dan
ditujukan kepada Kapolres Mimika melalui Kasi Propam Polres Mimika.Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan Dalam rilis tersebut, Hendra Jamlaay menyebut dugaan
pelanggaran tidak hanya sebatas masalah prosedur. Menurutnya, pelanggaran
terhadap Hukum Acara Pidana berpotensi merampas hak asasi manusia.Ia juga menyoroti keterlibatan oknum advokat/pengacara dari
salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Timika yang menurutnya mendukung tindakan
tersebut. "Bagaimana nasib setiap warga yang dijadikan tersangka dan
diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum yang juga melanggar hukum, lalu hanya
dianggap faktor administrasi?" ujarnya dalam rilis.Soal Peran Advokat
Hendra Jamlaay menegaskan, peran advokat untuk mendampingi
tersangka/terdakwa telah diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana/KUHAP. Fungsi tersebut, menurutnya, merupakan kontrol terhadap tindakan
sewenang-wenang aparat penegak hukum, bukan sekadar pelengkap administrasi
perkara. Ia menyayangkan adanya praktik advokat hanya ditunjuk di
atas kertas tanpa benar-benar mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan.Tuntutan ke Polres Mimika
Law Firm Golda meminta Kapolres Mimika melalui Kasi Propam
segera memeriksa oknum-oknum penyidik yang telah diadukan sejak tanggal 25 Mei
2026. Selanjutnya, ia berharap proses pengangkatan dan penempatan
penyidik di Polres Mimika ke depan dapat lebih memperhatikan kualitas, baik
dari pemahaman terhadap undang-undang maupun hakikat keadilan menurut hukum.Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini rilis, redaksi papuanewsonline.com belum
menerima pernyataan resmi dari Propam Polres Mimika, Kapolres Mimika, maupun
pihak Lembaga Bantuan Hukum yang disebut dalam rilis. Redaksi masih berupaya
mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
23 Jun 2026, 20:37 WIT
Serangan Drone di Intan Jaya Diklaim Hancurkan Permukiman Warga, Seorang Pemuda Terluka
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Manajemen Markas Pusat
Komite Nasional TPNPB mengeluarkan siaran pers yang menyebutkan telah menerima
laporan dari Petugas Informasi dan Statistik (PIS) TPNPB di wilayah Sugapa
terkait dugaan serangan drone yang dilakukan aparat militer Indonesia di Kabupaten
Intan Jaya, Papua Tengah.Dalam laporan tersebut, TPNPB mengklaim serangan terjadi
pada Senin (22/6/2026) di Kampung Balamai, Distrik Agisiga. Serangan itu
disebut mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga sipil serta menimbulkan
korban luka.Menurut laporan yang diterima TPNPB, seorang pemuda bernama
Makelon Majau mengalami luka-luka akibat ledakan bom yang terjadi di halaman
rumah seorang warga. Selain itu, seekor anjing dilaporkan mati akibat dampak
ledakan tersebut.TPNPB juga menyatakan bahwa operasi udara menggunakan drone
dan helikopter militer berlangsung sejak pagi hingga sore hari di sejumlah
wilayah, yakni Distrik Hitadipa, Agisiga, dan Sugapa. Mereka mengklaim adanya
korban jiwa dari kalangan warga sipil di Distrik Hitadipa, meskipun jumlah dan
identitas korban belum dapat dipastikan.Kesulitan memperoleh informasi secara menyeluruh, menurut
laporan tersebut, disebabkan oleh terputusnya jaringan telepon dan internet di
sejumlah wilayah di luar pusat Kota Sugapa. Kondisi itu disebut menghambat
proses pendataan terkait korban, kerusakan rumah warga, maupun dampak terhadap
ternak dan harta benda masyarakat.Dalam siaran persnya, TPNPB turut menyampaikan dugaan bahwa
operasi militer yang berlangsung di Intan Jaya berkaitan dengan kepentingan
eksploitasi sumber daya alam di kawasan Blok Wabu. Mereka menilai operasi
tersebut menyebabkan warga meninggalkan kampung-kampung mereka karena rasa
takut terhadap serangan udara.TPNPB mengklaim bahwa setelah warga mengungsi, aparat
keamanan mendirikan pos-pos militer di sejumlah wilayah yang ditinggalkan
masyarakat. Klaim tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan yang
diterima organisasi tersebut dari lapangan.Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyebut
bahwa selama Mei hingga Juni 2026 telah terjadi sejumlah operasi udara yang
melibatkan penggunaan drone dan helikopter militer di wilayah Intan Jaya.
Mereka mengklaim serangan-serangan tersebut telah menyebabkan korban jiwa dan
luka-luka dari kalangan warga sipil serta memicu peningkatan jumlah pengungsi.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menuduh penggunaan senjata
berat dalam operasi militer di wilayah tersebut telah berdampak pada fasilitas
sipil, termasuk permukiman warga dan rumah ibadah. Mereka menyebut jumlah
korban sipil yang terdampak dalam dua bulan terakhir mencapai lebih dari tujuh
orang, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka berat.Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan
resmi dari pihak TNI maupun aparat keamanan terkait klaim yang disampaikan
TPNPB mengenai dugaan serangan drone, jumlah korban, maupun kerusakan yang
disebut terjadi di sejumlah distrik di Kabupaten Intan Jaya. Redaksi masih
berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna mendapatkan informasi
yang berimbang. (GF)
23 Jun 2026, 20:30 WIT
Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota KKB di Yahukimo
Papuanewsonline.com, Jayapura – Satuan Tugas Operasi Damai
Cartenz berhasil menangkap seorang anggota kelompok bersenjata HSSBI Kodap XVI
Yahukimo berinisial AB alias UB. Penangkapan dilakukan di kawasan Ruko Blok A,
Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 16.30
WIT, tak lama setelah komandan kelompok tersebut berinisial AP ditembak mati
dalam kontak senjata.Berdasarkan keterangan Humas Satgas yang disampaikan Sabtu
(20/6/2026), penangkapan ini merupakan hasil pemantauan dan pengembangan
informasi yang dilakukan tim gabungan selama beberapa waktu.Saat akan diamankan, tersangka sempat berusaha melarikan
diri, namun petugas segera mengambil tindakan tegas dan terukur untuk
menghentikannya.Dari lokasi kejadian, petugas menyita sejumlah barang bukti,
antara lain dua butir amunisi kaliber 5,56 mm dan satu unit telepon genggam. Berdasarkan identifikasi, AB alias UB dikonfirmasi sebagai
bagian dari kelompok yang kerap melakukan gangguan keamanan di wilayah
Yahukimo.Selain itu, dalam pengembangan lebih lanjut, tim juga
menangkap tersangka lain berinisial BK beserta barang bukti tambahan seperti
perangkat komunikasi, teleskop optik, senjata tajam, dan dokumen. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif di
Polres Yahukimo untuk mengungkap lebih lanjut jaringan dan aksi yang pernah
dilakukan. Penulis: JidEditor: GF
23 Jun 2026, 03:09 WIT
Rp8 Miliar Anggaran APBD 2025 Untuk Media Mimika Center Jadi Temuan BPK, Diskominfo Di pertanyakan
Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran sebesar
Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang dialokasikan untuk Media
Mimika Center menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya temuan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, lembaga tersebut
meminta pengembalian dana sesuai dengan temuan yang tercatat dalam laporan
auditnya.Kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata
kelola keuangan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan dan
operasional Media Mimika Center. Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika
Mimika untuk membuka informasi secara transparan, mulai dari mekanisme
penggunaan anggaran hingga pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban
pengembalian dana tersebut.Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam
pengelolaan dana, namun hal ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi
lebih lanjut dari pihak terkait. “Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan, aparat
penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ujar salah
satu sumber.BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, termasuk
kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran atau
ketidaksesuaian.Masyarakat kini menunggu tanggapan resmi dari Kepala Dinas
Kominfo, bendahara, serta Pemerintah Kabupaten Mimika terkait langkah
penyelesaian temuan ini.Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan
ataupun klarifikasi dari pihak Dinas kominfo maupun pihak terkait temuan BPK,
agar pemberitaan ini menjadi berimbang. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:48 WIT
TPNPB Kodap XVI Klaim Bakar Ekskavator Aparat di Dekai Yahukimo, "Perintah Operasi" Diberl
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Kelompok TPNPB Kodap XVI
Batalion Yallenang mengklaim telah membakar satu unit ekskavator milik aparat
militer Indonesia di Jalan Seredala, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan, Jumat (19/6/2026).Kronologi Versi TPNPB
Klaim itu disampaikan Juru Bicara Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB Sebby Sambom melalui siaran pers resmi yang diterima redaksi,
Jumat sore. Dalam rilisnya, TPNPB menyebut aksi pembakaran dilakukan
oleh Batalion Yallenang atas "perintah operasi" Panglima Kodap XVI
Yahukimo Brigjen Elkius Kobak. Alat berat tersebut disebut milik aparat militer
Indonesia yang beroperasi di wilayah Dekai.TPNPB juga menyatakan bahwa "perintah perang"
berlaku di seluruh batalion di bawah Kodap XVI Yahukimo. Kelompok itu mendesak
Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengerahan pasukan TNI ke Papua dengan
alasan operasi militer berdampak pada keselamatan warga sipil.Respons Aparat & Pemerintah Belum Ada Hingga berita ini diturunkan, Kodim 1715/Yahukimo, Polres
Yahukimo, dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memberikan keterangan resmi
terkait kebenaran peristiwa, kondisi terkini di lokasi, maupun identitas
kepemilikan alat berat yang diklaim dibakar.Redaksi telah berupaya menghubungi Dandim 1715/Yahukimo,
Kapolres Yahukimo, dan Kabag Humas Pemkab Yahukimo untuk konfirmasi serta
memperoleh data berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik. Jawaban dari pihak
terkait masih ditunggu.Konteks Wilayah Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah di Papua
Pegunungan yang masuk kategori rawan gangguan keamanan. Sejumlah insiden
pembakaran fasilitas umum dan bentrok bersenjata antara aparat keamanan dengan
kelompok bersenjata pernah dilaporkan terjadi di wilayah tersebut sepanjang
2024-2026.Pemerintah Indonesia sebelumnya berulang kali menegaskan
bahwa penyelesaian masalah Papua ditempuh melalui tiga pendekatan paralel:
peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum, dan dialog damai. Penulis: Hend
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:44 WIT
Pengerukan Pasir Wasirawi Diduga Ilegal, Warinussy Desak PKH dan Aparat Hentikan Praktik
Papuanewsonline.com, Timika – Dugaan aktivitas pengerukan
pasir wasirawi secara ilegal kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten
Mimika, Papua Tengah. Di tengah berbagai komitmen pemerintah mengenai
perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,
praktik pengambilan material tanpa izin itu disebut masih berlangsung tanpa
hambatan berarti.Kondisi tersebut memicu kritik keras dari pengamat
lingkungan sekaligus tokoh masyarakat, Warinussy. Ia menilai negara tidak boleh
membiarkan aktivitas yang diduga melanggar hukum terus berlangsung, terlebih
jika dampaknya berpotensi merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat
adat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.Menurut Warinussy, aktivitas pengerukan diduga dilakukan
oleh kelompok yang dipimpin oleh IR, Samsir, Adit, Alvian, serta sejumlah pihak
lainnya. Ia menyebut kegiatan tersebut berlangsung tanpa dokumen lingkungan
maupun izin resmi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.“Selama ini terlihat seolah mereka memiliki kekuasaan lebih,
tidak tersentuh aturan, padahal jelas-jelas merusak ekosistem dan mengganggu
hak masyarakat adat,” ujarnya.Pernyataan tersebut menjadi kritik serius terhadap lemahnya
pengawasan di lapangan. Sebab, jika dugaan itu benar, maka aktivitas
pengambilan sumber daya alam tanpa izin bukan hanya persoalan administrasi,
melainkan juga menyangkut potensi kerugian lingkungan, hilangnya penerimaan
daerah, hingga ancaman terhadap keberlangsungan ruang hidup masyarakat
setempat.Warinussy menegaskan bahwa Pejabat Kehutanan dan Lingkungan
Hidup serta Polisi Kehutanan (PKH) tidak boleh hanya menjadi penonton. Ia
mendesak agar aparat segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan
menyeluruh, memastikan legalitas kegiatan, dan menindak tegas setiap
pelanggaran yang ditemukan.“Jangan biarkan hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil,
sedangkan yang berkuasa bebas merusak alam,” tegasnya.Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap aktivitas semacam
ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Papua
Tengah. Ketika pelanggaran berlangsung secara terbuka tanpa tindakan nyata dari
aparat, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan
semakin tergerus.Dalam keterangannya, Warinussy juga mengingatkan bahwa
sejumlah regulasi nasional telah mengatur sanksi tegas terhadap aktivitas
pertambangan dan pengambilan material tanpa izin. Mulai dari Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku yang melakukan
kegiatan tanpa izin dapat terancam hukuman pidana penjara hingga belasan tahun
serta denda yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Apalagi apabila lokasi
aktivitas berada dalam kawasan hutan atau mengakibatkan kerusakan lingkungan
yang signifikan.Selain aspek hukum, Warinussy menilai pasir wasirawi
merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi
daerah dan masyarakat adat. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan harus
dilakukan secara legal, transparan, serta melibatkan pemilik hak ulayat agar
manfaat ekonominya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan.Ia menegaskan bahwa pengambilan sumber daya alam tanpa izin
pada hakikatnya bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak kelola
daerah dan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang seharusnya menjadi
fondasi pembangunan di Papua.Menutup pernyataannya, Warinussy berharap aparat penegak
hukum dan instansi terkait tidak lagi menunda langkah konkret. Ia meminta
dugaan praktik ilegal tersebut dibongkar secara menyeluruh, termasuk mengusut
jaringan yang diduga berada di belakang aktivitas pengerukan pasir wasirawi di
Mimika.“Hukum harus tegak sama rata. Jika tidak, kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah akan semakin luntur. Lindungi alam dan hak
rakyat, bukan melindungi pelaku kejahatan lingkungan,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
19 Jun 2026, 18:33 WIT
Seorang Ibu Dilaporkan Kritis dalam Insiden Penembakan dan Serangan Drone di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB menyampaikan laporan yang diterimanya dari PIS TPNPB di Intan Jaya
terkait dugaan penembakan dan serangan bom menggunakan pesawat nirawak di
Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (18/6/2026) sekitar
pukul 13.00 WIT.Menurut laporan tersebut, serangan yang disebut dilakukan
aparat militer Indonesia itu mengakibatkan seorang ibu mengalami luka serius
hingga kritis. Korban dilaporkan terkena tembakan dan dampak ledakan saat
berada di pinggiran kali ketika mencuci ubi jalar sepulang dari kebun.PIS TPNPB menyebut korban mengalami luka berat pada bagian
tulang belakang sehingga menyebabkan kondisi lumpuh. Selain itu, operasi udara
menggunakan drone disebut masih berlangsung di wilayah Kampung Danggoa sehingga
membuat sebagian warga memilih mengungsi ke kawasan hutan untuk menghindari
potensi serangan lanjutan.Dalam laporan yang sama, PIS TPNPB juga mengklaim adanya
pemasangan ranjau bom di sejumlah jalur yang biasa dilalui masyarakat sipil.
Kondisi tersebut, menurut mereka, membuat aktivitas warga menjadi terbatas dan
harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi.PIS TPNPB turut mengaitkan peristiwa terbaru ini dengan
insiden yang disebut terjadi pada 17 Mei 2026 di Gereja Stasi Santo Paulus
Nabuni Mbamogo, Distrik Agisiga. Dalam laporannya disebutkan bahwa serangan
menggunakan pesawat nirawak saat itu mengakibatkan empat orang mengalami luka
serius dan satu korban bernama Luter Nabelau meninggal dunia saat menjalani
perawatan medis di Timika.Selain itu, TPNPB menyatakan operasi udara dan darat masih
terus berlangsung di sejumlah wilayah Intan Jaya sejak insiden tersebut. Mereka
menilai kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat yang
selama ini bergantung pada kegiatan berkebun, berburu, dan mobilitas antar
kampung.PIS TPNPB juga menyinggung sejumlah peristiwa sebelumnya
yang menurut mereka terjadi di Intan Jaya, termasuk meninggalnya seorang anak
usia sekolah akibat ledakan ranjau pada November 2023 serta insiden penembakan
terhadap dua anak lainnya pada April 2024. Dalam laporan tersebut, TPNPB
menyebut berbagai kasus itu sebagai bagian dari dampak konflik bersenjata yang
berlangsung di wilayah Papua.Menanggapi perkembangan terbaru, Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB menyatakan mengutuk serangan yang disebut menimpa warga sipil di
Kampung Danggoa. Mereka juga menyoroti peristiwa yang mengakibatkan korban
meninggal dan luka berat dalam berbagai insiden yang dilaporkan terjadi di
Intan Jaya selama beberapa tahun terakhir.TPNPB dalam pernyataannya turut mendesak Palang Merah
Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perhatian
terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata di Papua. Mereka juga
meminta Pemerintah Indonesia menghentikan penggunaan senjata berat dalam
operasi militer yang menurut mereka berpotensi menimbulkan korban sipil.
Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta
jurnalis asing, lembaga hak asasi manusia internasional, serta organisasi
kemanusiaan dunia dapat mengakses wilayah konflik di Papua guna memperoleh
informasi yang mereka sebut lebih berimbang dan transparan. TPNPB menilai akses
terhadap pemantauan independen masih terbatas, sementara situasi kemanusiaan
akibat konflik bersenjata disebut terus berlangsung hingga saat ini. (GF)
18 Jun 2026, 19:49 WIT
Pesawat Subsidi Timika-Nduga Diduga Diisi Kargo Pedagang: Kursi Warga Hilang, APBN Disalahgunakan
Papuanewsonline.com, Timika - Penerbangan subsidi rute
Timika–Nduga diduga disalahgunakan. Pesawat perintis yang dibiayai APBN untuk
melayani warga terpencil justru diprioritaskan mengangkut barang titipan milik
pedagang. Akibatnya kursi penumpang berkurang dan warga Nduga kehilangan akses.Dugaan itu disampaikan Edoardus Rahawadan, Pemerhati
Transportasi Nduga sekaligus Ketua Umum Pemuda Kei Mimika, dalam rilis ke
Papuanewsonline.com, Kamis 18/6/2026.Menurut Edoardus, subsidi penerbangan punya tujuan tunggal:
menjamin mobilitas warga di daerah 3T. Bukan melayani kargo komersial."Pesawat subsidi wajib untuk penumpang dan bagasi
pribadi sesuai aturan. Dilarang mengorbankan kursi demi barang titipan. Jika
dibiarkan, warga Nduga yang berhak justru terpinggirkan," tegasnya.Ia menyebut praktik itu melanggar 4 aturan: UU Penerbangan
No. 1/2009 Pasal 104, PM Perhubungan No. 9/2016, PM 79/2017, dan PM 8/2021.
Aturan itu menegaskan subsidi hanya untuk penumpang + bagasi pribadi, bukan
barang usaha/titipan.Dampaknya langsung ke warga sebagai berikut: 1. Tiket subsidi habis karena kabin penuh kargo
pedagang. 2. Dana APBN tidak tepat sasaran. 3. Risiko keselamatan akibat muatan melebihi standar.Edoardus mendesak Kemenhub dan Ditjen Perhubungan Udara
segera sidak ke rute Timika–Nduga. Operator juga diminta patuh batas bagasi dan
menolak barang titipan komersial. Pemerintah daerah diminta mengawasi agar
subsidi tepat sasaran."Subsidi itu uang rakyat miskin Nduga. Jangan sampai
hak mereka dikhianati," tutup Edoardus.Upaya KonfirmasiHingga berita tayang, redaksi berupaya konfirmasi ke Ditjen
Perhubungan Udara, UPBU Timika, dan operator rute Timika–Nduga. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Jun 2026, 19:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
