Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Presiden Prabowo Tak Setuju Hukuman Mati Bagi Koruptor, Begini Pendapat Menko Yusril
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor.Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku, karena UU Tipikor memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi yang terbukti melakukan kejahatan tersebut 'dalam keadaan tertentu'," ujar Yusril melalui keterangan tertulis yang diterimah Media ini, Rabu (9/4/2025).“ Dalam UU No 20 Tahun 2001 yang saya sendiri ketika itu mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR. Dalam keadaan tertentu itu adalah keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi, Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan seperti itu, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi,” kata Yusril.Ia menambahkan, meskipun hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), masih terbuka ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.Yusril menjelaskan, Kalaupun grasi atau amnesti tidak diberikan, kapan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung." Sekarang memang cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan. Ada yang WNI dan ada yang WNA,” jelas Menko Yusril.Yusril juga menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026.“Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan, terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak, Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup," Jelasnya.Kata Dia, Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. " Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” ungkapnya.Mengenai tudingan standar ganda terhadap napi hukuman mati WNI dan WNA, Yusril membantahnya. “Sama sekali tidak, Napi WNA itu dipindahkan ke negaranya untuk dipertimbangkan oleh pemerintahnya apakah akan dieksekusi mati atau tidak, sedangkan di dalam negeri, sikap Presiden Prabowo sangat jelas, Sampai hari ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada seorang pun terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak, baik WNI maupun WNA.” Tegasnya.Lebih lanjut, Menko Yusril mengatakan bahwa perubahan sistem hukum yang akan datang juga menjadi perhatian pemerintah, terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.“Sebagai Pemerintah, kami juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkracht dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan," tandas Yusril.Dikatakanya, Kalau ada perubahan hukum, maka ketentuan yang paling menguntungkan seseoranglah yang diberlakukan. " Saya kira RUU Pelaksanaan Hukuman Mati nanti akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum,” ujarnya.Yusril menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.“Itulah maksud Presiden Prabowo, sebagai Presiden beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah. Tetapi tetap tersisa 0,1 persen kemungkinan dia tidak bersalah. Itu maksud Presiden Prabowo," Ucapnya.Lanjut Yusril , Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya.(red)
09 Apr 2025, 11:24 WIT
Kabag Ops Polres Mimika Tinjau 5 Pos Pengamanan Operasi Ketupat Noken 2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Noken 2025 dan memastikan kesiapan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka hari raya Idul fitri 1446 H, Kabag Ops Polres Mimika, AKP Henri A. Korwa, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan ke lima pos pengamanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mimika, Senin (7/4) Lima pos tersebut terdiri dari dua pos pelayanan dan tiga pos pengamanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik dan perayaan Idulfitri.Dua pos pelayanan berada di Pos Pelayanan Bandara Mozes Kilangin dan Pos Pelayanan Pelabuhan Poumako, Sementara itu, tiga pos pengamanan yang dikunjungi antara lain, Pos Pengamanan Perempatan Diana Mall, Pos Pengamanan Bundaran Sp.2 - Sp.5, Pos Pengamanan Terpadu Pasar SentralKabag Ops Polres Mimika, AKP Henri A. Korwa, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personel dalam melaksanakan tugas demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Idulfitri."Operasi Ketupat Noken 2025 ini merupakan upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama pada titik-titik rawan dan pusat keramaian masyarakat dan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," ungkapnya.Polres Mimika juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. PNO-12
08 Apr 2025, 19:44 WIT
Upaya Pengaturan Lalu Lintas Berjalan Efektif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Memasuki hari kelimabelas masa arus mudik dan balik, tepatnya pada hari Minggu, 6 April 2025, situasi lalu lintas menuju dan keluar dari Jakarta terpantau dalam kondisi tertib dan terkendali berkat kerja sama solid seluruh jajaran terkait dalam pengelolaan arus kendaraan.Berdasarkan data yang dihimpun, arus kendaraan yang masuk Jakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang keluar, menandakan puncak arus balik tengah berlangsung. Tercatat sebanyak 118.201 kendaraan memasuki Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama, sedangkan yang keluar hanya 13.241 kendaraan. Begitu pula di Gerbang Tol Kalihurip Utama (arah Bandung), volume kendaraan masuk tercatat 45.787 kendaraan, jauh lebih tinggi dari volume keluar yang hanya 31.797 kendaraan.“Kondisi serupa terjadi di jalur Cikupa (arah Merak) dan Ciawi (arah Bogor), di mana kendaraan yang masuk ke Ibu Kota lebih banyak daripada yang keluar. Ini menunjukkan antisipasi dan pengaturan arus balik dilakukan secara matang demi kelancaran mobilitas masyarakat “ ujar Kombes Pol Alfian Nurnas.Situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) juga dikelola dengan baik. Meskipun tercatat 240 kejadian kecelakaan di seluruh Indonesia, pengawasan dan penanganan cepat dari pihak kepolisian berhasil meminimalkan dampak lebih besar. Dengan total 5 korban meninggal di wilayah 8 Polda prioritas dan 19 korban di wilayah 28 Polda lainnya, penanganan korban dilakukan dengan sigap, dan kerugian materiil tercatat sebesar Rp 610 juta lebih.Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan secara dinamis dan situasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “ pemberlakuan contraflow di berbagai titik strategis seperti ruas Tol Jagorawi, Ciawi–Gadog, dan jalur wisata Puncak. Selain itu, rekayasa one way nasional dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju Cikampek menjadi salah satu langkah strategis yang efektif mengurai kepadatan “ Imbuh Kombes Pol Alfian Nurnas.Rest area juga dikelola dengan baik, dengan pembukaan dan penutupan sementara secara situasional di KM 42/B, guna menjaga arus kendaraan tetap lancar dan aman. Pukul 19.15 WIB, arus di kawasan wisata Puncak telah kembali normal di kedua arah, menjadi sinyal positif bahwa sistem pengaturan berjalan optimal.Dalam upaya menjaga kelancaran, pembatasan kendaraan bertonase besar (sumbu tiga ke atas) masih diberlakukan hingga 8 April, kecuali untuk kendaraan logistik penting seperti kebutuhan pokok, uang, ternak, dan hantaran khusus. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus balik dan distribusi logistik nasional tetap berjalan lancar.Secara keseluruhan, berkat koordinasi yang solid antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan seluruh stakeholder transportasi, arus balik ke Jakarta pada 6 April 2025 berjalan tertib, lancar, dan aman. Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati di jalan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. PNO-12
08 Apr 2025, 19:31 WIT
Personel Polsek Kormomolin Amankan Bentrok di Perbatasan Desa Lumasebu dan Kilmasa
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Bentrok antar warga desa bertetangga kembali terjadi. Kali ini, saling serang menggunakan senjata tajam terjadi antara warga desa Lumasebu dan desa Kilmasa, kecamatan Kormomolin, kabupaten Kepulauan Tanimbar, Minggu (6/4/2025).Peristiwa tersebut menyebabkan 5 orang warga dari kedua desa bertikai terluka. Mereka mengalami luka panah. Para korban kini tengah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Alusi Kelaan dan Pustu Desa Lumasebu.Untuk meredam bentrok dan mencegah bertambahnya jatuhnya korban, Polsek Kormomolin yang diback up Polsek Nirumas telah mengerahkan personel mengamankan perbatasan kedua desa."Saat ini puluhan personel dari Polsek Kormomolin yang diback up oleh Polsek Nirumas telah mengamankan perbatasan desa Lumasebu dan desa Kilmasa," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.IK., M.H, Senin (7/4/2025).Kombes Areis mengatakan, bentrok antar warga kedua desa pecah setelah Wempi Refwalu, warga Lumasebu hendak mengambil hasil kebun miliknya di perbatasan kedua desa. Setibanya di kebun, Ia mendapati rumah kebunnya telah terbakar dan tanaman miliknya ditebang orang tak dikenal (OTK).Melihat hal tersebut, salah satu anaknya menghubungi keluarga di kampung untuk melaporkan Pemerintah desa. Selanjutnya, kepala desa Lumasebu Silas Lambiombir memerintahkan Kasie Pemerintahan bersama Linmas pergi mengecek terkait informasi tersebut. Setelah memastikan informasi itu, warga yang mengetahui hal tersebut kemudian tidak terima hingga terjadinya konsentrasi massa. Warga semakin tidak terima setelah mendapatkan informasi kalau warga desa Kilmasa sudah berada di perbatasan untuk melakukan penyerangan. Atas informasi tersebut, saling serang antara kedua desa bertetangga ini tidak bisa dihindari.Atas insiden ini, personel Polsek Kormomolin yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Iptu Everardus Fasse, kemudian mendatangi TKP untuk melakukan pengamanan. Kedua kelompok warga berhasil dibubarkan. Mereka diminta kembali ke rumah masing-masing."Saat ini personel dari Polsek Nirumas juga sudah membackup Polsek Kormomolin untuk mengamankan bentrok tersebut di perbatasan kedua desa," tambahnya.Polda Maluku menghimbau warga kedua desa agar dapat menahan diri. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan isu-isu provokatif, termasuk yang beredar di WAG maupun media sosial."Jika ada yang merasa dirugikan, kami minta agar dapat melaporkan ke Polsek Kormomolin agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri karena hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah, justru memperbesar persoalan yang nantinya akan merugikan diri sendiri," katanya.Menurutnya, saat ini kasus tersebut sudah dalam proses penyelidikan. "Siapapun yang terlibat pasti akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandangbulu," tegasnya.Untuk diketahui, malam pasca bentrokan, Bupati Kepulauan Tanimbar yang sempat melintas di TKP sempat bertemu warga. Bupati berjanji akan melakukan pertemuan dengan warga kedua desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. PNO-12
07 Apr 2025, 20:05 WIT
Polda Maluku dan Polresta Ambon Amankan Tradisi Pukul Sapu di Mamala-Morela
Papuanewsonline.com, Leihitu - Personel Polda Maluku dan Polresta P. Ambon & Pp. Lease bersama TNI mengamankan tradisi pukul sapu yang dilaksanakan warga desa Mamala dan desa Morela, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.Sebelum dilaksanakannya pengamanan, dilakukan apel pengecekan dan kesiapan personel pengamanan tradisi pukul sapu yang dipimpin Kapolresta Ambon, AKBP. Dr. Y.P Prima Setya S.IK., M.IK di halaman Markas Polsek Leihitu, Senin (7/4/2025).Dalam apel tersebut turut hadir Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol Agus Pujianto bersama Kabag Ops Polresta Ambon serta para perwira Polda Maluku yang terlibat sebagai Kasatgas dan Kasub Satgas Ops Ketupat Salawaku Polda Maluku 2025.Selain personel Polda Maluku dan Polresta Ambon, ikut juga dalam apel kesiapan pengamanan tersebut yaitu 1 pleton personel POM dan 1 pleton personel Den Zipur 5 bersama Koramil Leihitu, Kodam Pattimura.Kapolresta Ambon dalam arahannya mengingatkan seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan tradisi pukul sapu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik."Kepada seluruh personel yang sudah diploting pada pos-pos pengamanan masing-masing agar lakukan sterilisasi dan antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas," pintanya.Kapolresta Ambon juga mengingatkan seluruh personel agar dapat mengedepankan tindakan simpatik secara humanis apabila ditemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas yang dilakukan masyarakat di area kegiatan."Tetap lakukan koordinasi antar tim dalam pelaksanaan tugas dan saling berbagi informasi apabila ada kendala atau permasalahan di lapangan agar segera disampaikan secara berjenjang," pintanya.Untuk diketahui, tradisi pukul sapu sendiri dilaksanakan warga desa Mamala dan Morela pada setiap tanggal 7 Syawal atau 7 hari setelah lebaran Idul Fitri. PNO-12
07 Apr 2025, 20:00 WIT
Kakorlantas Pantau Pergerakan Arus Balik di GT Banyumanik
Papuanewsonline.com, Semarang - Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H, M.Hum didampingi Dirlantas Polda Jawa Tengah (Jateng) Brigjen Pol Sonny Irawan memantau pergerakan arus balik kendaraan di Gerbang Tol (GT) Banyumanik, Semarang, Jumat (4/4/2025) malam. Dalam upaya memastikan pergerakan arus balik kendaraan berjalan dengan kondusif, Kakorlantas beserta jajaran berencana untuk menambah anggota personel guna mengurai kepadatan arus lalu lintas menuju arah Jakarta. "Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, bapak Kapolri menekankan bahwa ada penambahan penebalan personel agar arus balik ini berjalan dengan baik agar duta-duta arus balik ini bisa terlindungi," kata Kakorlantas. Adapun, kata Kakorlantas, berbagai strategi disiapkan untuk mengurai kepadatan arus balik kendaraan diantaranya pengalihan arus hingga penerapan one way lokal dan nasional. "Tahap pertama tentunya adalah alih arus. Baik itu di jalan tol dan non tol. Yang kedua adalah contraflow, contraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36.Contraflow berapa lajur? Hari ini, malam ini, contraflow 2 lajur karena bangkitan arus sudah nampak kemarin," tutur dia. "Jadi mulai tanggal 3, Korlantas Polri sudah mulai melakukan one way lokal arus balik dari KM 188 sampai KM 70, itu tahap pertama ada bangkitan cukup tinggi, kami perpanjang lagi one way lokal arah balik, arus balik itu dari km 219 ke 70. sehingga 70 yang ke arah Jakarta berlakukan contra flow," sambungnya. Lebih lanjut, Kakorlantas menyebut bahwa sudah hampir 40 persen kendaraan menuju arah Jakarta dalam proyeksi arus balik libur lebaran pada 2,2 juta kendaraan. Nantinya, sisa pergerakan arus balik diharapkan akan terbagi pada tanggal 5,6,7 hingga 8 April. "Ini sudah kita persiapkan karena memang kehadiran Bapak Kapolri ke Jawa Tengah akan memberangkatkan flag off arus balik pada tanggal 6 April kurang lebih jam 9 pagi di Kalikangkung," pungkasnya. PNO-12
07 Apr 2025, 09:44 WIT
Polres Nabire Keluarkan Imbauan Terkait Seruan Aksi “Tutup PT. Freeport”
Papuanewsonline.com, Nabire – Menanggapi seruan aksi “Tutup PT. Freeport” yang direncanakan berlangsung pada 7 April 2025, Kepolisian Resor (Polres) Nabire mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Nabire, Sabtu (05/03).Dalam pernyataan tertulis, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K. menegaskan bahwa aksi dimaksud tidak memperoleh izin resmi dari otoritas berwenang. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Polres Nabire juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Kapolres mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang dapat memicu gangguan keamanan dan stabilitas wilayah.“Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Nabire,” ujar AKBP Tatiratu.Polres Nabire juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi atau menemukan hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya preventif guna memastikan kenyamanan dan keselamatan bersama.Kepolisian berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum, sembari terus membangun semangat kebersamaan untuk menjaga kedamaian di Bumi Cenderawasih. PNO-12
07 Apr 2025, 09:31 WIT
Polisi Ungkap 3 Pelaku Pengeroyokan di Hotel Bunga Youtefa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Polresta Jayapura Kota berhasil membekuk dan mengungkap 3 orang pria yang menjadi tersangka atas tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban A.n Edister mengalami luka berat tepatnya di Hotel bunga Youtefa, Distrik Abepura pada hari Jumat dini hari, Sabtu (05/04) Siang.Ketiga tersangka dengan inisial masing-masing INB (29), RB (27) dan ISB (19) diungkapkan langsung oleh Kapolreta Jayapura Kota, Kombes Pol Dr. Victor D. Mackbon, S.H., S.IK., M.H., M.Si didampingi Kasat Reskrim AKP I GD Dewa Ditya K, S.I.K, M.H dan Kapolsek Abepura Kompol Komarul Huda, S.H di Aula Mapolsek Abepura.Kapolresta menerangkan, tindak pidana tersebut bermula ketika INB saat itu dipengaruhi minuman keras dan mengejar salah satu pengunjung Hotel Bunga Youtefa sehingga saksi A.n Dedi yang bekerja sebagai karyawan hotel menegurnya. "Sempat terjadi adu mulut dan saksi memukul pelaku, lantaran tidak terima ia melaporkannya ke 2 tersangka lainnya," ungkap Kombes Victor saat Press Conference.Lebih lanjut, Kombes Victor mengatakan, bahwa ketiga tersangka kembali ke hotel dan menghampiri Dedi, korban yang merupakan sepupu Dedi terbangun lalu hendak membantunya namun dirinya terpojok sehingga mengalami hal naas tersebut."Korban mengalami luka berat berupa tangan putus bagian kiri dan luka potong pada siku kanannya dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara," jelasnya.Akibat dari perbuatan 3 tersangka tersebut, ketiganya dipersangkakan Pasal 170 Ayat 2 ke (2) KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Dari ketiga tersangka, dua di antaranya merupakan Residivis kasus yang sama, bahkan korban pada kasus sebelumnya korbannya meninggal dunia. PNO-12
07 Apr 2025, 09:21 WIT
Kapolda Maluku, Gubernur Maluku dan Pangdam XV Pattimura Tangani Konflik di Maluku Tengah
Papuanewsonline.com, Masohi - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan M.Si, kembali menunjukan keprihatinannya dan perhatiannya atas konflik yang terjadi di tengah masyarakat, hingga menimbulkan korban jiwa.Orang nomor 1 Polda Maluku ini kembali turun langsung menangani konflik yang terjadi antara desa Sawai, Masihulang dan Rumaolat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.Bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Kapolda meninjau lokasi konflik dan bertemu dengan masyarakat yang berkonflik yaitu warga Sawai, Masihulang dan Rumaolat.Hadir dalam kunjungan tersebut yaitu Bupati Maluku Tengah, Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1502/Masohi, Ketua DPRD Malteng dan pejabat TNI Polri beserta Forkopimda maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda setempat.Berangkat sejak pukul 07.00 WIT, Kapolda bersama rombongan menggunakan Kapal Polairud KPC. XVI-2017 bertolak dari dermaga Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Ina Marina, Kota Masohi. Selanjutnya Rombongan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat ke Desa Masihulan dengan menempuh waktu selama kurang lebih 7 jam untuk meninjau perumahan warga yang terbakar, dampak dari konflik yang terjadi pada Kamis (3/4/2025).Setelah peninjauan, Kapolda bersama rombongan kemudian bertemu warga desa Masihulan, yang dilanjutkan ke desa Sawai dan dusun Rumaolat. Pada saat bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga secara terpisah, Kapolda menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang menyebabkan terbakarnya perumahan warga, bahkan mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka.Kapolda mengungkapkan, kehadirannya bersama Forkopimda (Kapolda, Gubernur dan Pangdam XV Pattimura) sebagai bentuk hadirnya Negara untuk memberikan rasa aman, serta menjamin keamanan pasca terjadinya pertikaian antar desa. Menurutnya, konflik yang terjadi telah mengakibatkan gugurnya anggota terbaik Polri, yaitu Aipda Anumerta Husni Abdullah. Menurut Kapolda, kehadiran pihaknya untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak ada lagi konflik-konflik berikutnya dan ingat bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan," pintanya.Kapolda Maluku juga meminta masyarakat apabila ada permasalahan yang terjadi agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku. "Tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri. Permasalahan ini telah menyebabkan satu anggota Polri jadi korban saat menghalau masyarakat kedua negeri agar tidak berkonflik. Bukan saja anggota Polri yang jadi korban tetapi juga ada masyarakat, sehingga masalah-masalah yang terjadi agar secepatnya disudahi," pinta Kapolda.Kapolda mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan damai di bumi Maluku."Kita akan dirikan Pos Keamanan bersama sebagai bentuk sinergitas tetapi masyarakat terutama tokoh masyarakat agar ikut bersama guna antipasi hal lain yang terjadi," ungkapnya.Menurut Kapolda, kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga situasi Kamtibmas karena meskipun banyak Pos Keamanan yang dibuat tetapi ketika masyarakat tidak sadar maka tetap menjadi sia-sia."Apabila ada tindakpidana segera dilaporkan untuk ditindak lanjuti oleh Polres dan Polda Maluku, tetapi tidak bolah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara main hakim sendiri," ajaknya.Warga juga diminta untuk menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif yang berseliweran di WAG maupun media sosial."Harapan saya bagi seluruhnya bahwa Kami hadir untuk mencari solusi dan menjamin rasa keamanan jangan ada kekhawatiran," katanya.Sebelum menutup pertemuan, Kapolda mengajak seluruh masyarakat desa Sawai dan Masihulan agar dapat bersama sama mendoakan Almarhum Aipda Husen Abdullah agar mendapat tempat yang layak disisi-Nya.Sebelumnya, Gubernur Maluku juga menyayangkan konflik yang terjadi antar sesama orang basudara. "Kedua negeri (Sawai-Masihulan) yang masih memiliki hubungan kekeluargaan," katanya.Gubernur berharap permasalahan yang terjadi adalah untuk yang terakhir karena banyak orang yang menjadi korban. "Pemerintahan Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah akan bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan masyarakat dalam hidup keseharian dan akan membangun kembali pemukiman yang terbakar sambil," katanya.Gubernur berharap semoga permasalahan ini adalah yang terakhir karena tidak ada manfaat melainkan trauma yang ditimbulkan."Pemprov Maluku bersama Polda dan Kodam sepakat untuk membangun Pos guna memberikan rasa aman kepada masyarakat," ungkapnyaMasyarakat juga diminta untuk tidak terpancing dengan informasi atau berita hoaks dan bisa langsung mengecek kebenarannya kepada pihak keamanan,"ungkapnya."Secara pribadi dan dalam jabatan sebagai Gubernur Maluku meminta agar permasalahan yang terjadi adalah terakhir karena tidak ada manfaatnya dan percayakan penanganan kepada pihak aparat TNI-POLRI," pintanya.Di tempat yang sama, Pangdam XV/Pattimura juga mengajak masyarakat untuk selalu kuat dalam bergandengan tangan ketika menghadapi persoalan yang ada."Saya harap warga dapat bersama Pemerintah dan TNI-POLRI untuk selalu menjaga keamanaan," harapnya.Pangdam mengaku agama manapun tidak mengajarkan bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan. "Percayakan segala permasalahan kepada pihak keamanan dan apabila ada permasalahan agar segera dilaporkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru," pintanya.Secara umum, semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut ingin mengakhiri konflik secara aman dan damai. Mereka juga menginginkan adanya pembangunan Pos PAM TNI-Polri secara permanen.Situasi sudah kondusif, Pimpinan Polda Maluku menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang beredar melalui WAG maupun media sosial. Percayakan kepada aparat TNI Polri untuk menanganani pertikaian tersebut secara adil sesuai hukum yang berlaku," pintanya.Pada kesempatan yg sama juga Kapolda Maluku, Gubernur Maluku dan Pangdam Patimura akan berangkat menuju rumah Duka yg ada di Desa Wahai dan memberikan penghiburan dan santunan kepada keluarga yang ditinggal.Kepada keluarga Aipda Anumerta Husni Abdullah, Kapolda menyampaikan rasa belasungkawa dan rasa kehilangan prajurit bhayangkara terbaik dari Bapak Kapolri serta beliau berpesan apabila ada keluarga Alm yg ingin menjadi anggota Polri agar diberikan kemudahan. PNO-12
06 Apr 2025, 22:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
