Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
PERTAMINA PASTIKAN KETERSEDIAAN BBM TETAP AMAN SELAMA RAMADHAN DI PAPUA
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pertamina Patra Niaga
memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua dalam kondisi
aman dan terjaga dengan baik selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Langkah
ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait pasokan
energi pokok selama periode ibadah dan persiapan Hari Raya Idul Fitri.Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional
Papua Maluku Awan Raharjo menjelaskan bahwa perencanaan antisipasi ketersediaan
BBM telah dilakukan sejak awal Februari. Wilayah Maluku dan Papua memiliki tantangan tersendiri
terkait pendistribusian ke wilayah kepulauan dan pegunungan, sehingga pihaknya
memastikan stok di seluruh terminal BBM tetap terjaga sebagai dasar kelancaran
distribusi hingga ke lapisan masyarakat. "Kita fokus menjaga ketahanan stok di terminal-terminal
sebagai fondasi untuk memastikan pasokan lancar ke semua titik
penyaluran," ujarnya.Pada hari pertama puasa, rata-rata ketahanan stok di 21
terminal BBM yang tersebar di wilayah Maluku dan Papua berada pada level yang
aman. Rinciannya, jenis solar dan dekslite memiliki ketahanan stok sekitar 11
hari, pertalite mencapai 26 hari, pertamax 29 hari, sementara minyak tanah
serta avtur mencapai 21 hari. "Angka ketahanan stok ini bersifat dinamis mengikuti
alur suplai masuk dan penyaluran ke SPBU, agen minyak tanah, serta kebutuhan
penerbangan, namun sudah diatur dengan matang agar pasokan tetap terjaga,"
jelasnya.Selain menjamin ketersediaan BBM, Pertamina juga
meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh SPBU selama Ramadhan dengan menjaga
kebersihan fasilitas, khususnya toilet dan mushola, serta memastikan
perlengkapan ibadah dalam kondisi layak. "Masyarakat yang membutuhkan informasi layanan atau
memiliki keluhan dapat menghubungi pusat kontak Pertamina yang siap melayani
setiap saat," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Feb 2026, 02:08 WIT
IUPK Freeport Diperpanjang, Pemerintah RI Teken MoU Pasca 2041
Papuanewsonline.com, Washington – Pemerintah Republik
Indonesia telah secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait
perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI)
yang akan berlaku setelah tahun 2041. Penandatanganan kesepakatan strategis ini
dilakukan pada 18 Februari 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat, dengan
diwakili oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dari
pemerintah Indonesia, President and CEO Kathleen Quirk dari Freeport-McMoRan
Inc., serta Presiden Direktur Tony Wenas dari PT Freeport Indonesia.Acara penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tony Wenas menjelaskan bahwa kesepahaman ini menjadi langkah
penting untuk menjamin kelangsungan operasi tambang dan investasi jangka
panjang setelah masa izin yang berlaku saat ini berakhir pada tahun 2041. Ia menambahkan bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber daya
alam melalui kegiatan eksplorasi yang mendetail akan meningkatkan cadangan
mineral serta memastikan kesinambungan produksi Freeport di masa depan."Kesepahaman ini menjadi landasan strategis untuk
memastikan keberlanjutan operasi dan investasi dalam jangka panjang, dengan
mengoptimalkan potensi sumber daya yang telah teridentifikasi melalui
eksplorasi mendalam," ujar Tony dalam keterangan tertulis(19/2/26).Melalui MoU ini juga ditegaskan akan adanya penambahan
kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 12
persen setelah tahun 2041.Perpanjangan izin tambang ini diharapkan dapat menjaga
kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat Papua. Penerimaan
negara diperkirakan mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp90 triliun per
tahun dengan asumsi harga komoditas saat ini. Selain itu, diperkirakan sekitar Rp14 triliun akan mengalir
ke pemerintah daerah, keberlanjutan lapangan kerja bagi sekitar 30 ribu tenaga
kerja tetap dapat terjaga, serta program pengembangan masyarakat mencapai
sekitar Rp2 triliun per tahun. Tony menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati
sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa pengelolaan sumber daya alam harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Feb 2026, 01:56 WIT
Bapenda Mimika Serahkan STTS dan Stiker PBB-P2 2026 Ke Bank Papua, Nilai Capai Rp89,4 Milyar
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika telah melaksanakan acara penyerahan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) serta stiker bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2026 kepada Bank Papua Kantor Cabang Mimika
pada hari Jumat (20/2/26).Acara penandatanganan dan penyerahan berlangsung di Lantai 3
Kantor Bapenda Mimika, yang dipimpin oleh Kepala Bapenda Mimika Dr. Drs. Dwi
Cholifah, M.Si dan diterima langsung oleh Kepala Bank Papua KC Timika/Mimika
Florintina Endah Purwantiningsih.Total nilai STTS PBB-P2 Tahun 2026 mencapai Rp89.411.564.467
dengan jumlah sebanyak 44.234 lembar, mengalami kenaikan dibanding target tahun
2025 yang sebesar Rp85 miliar. Secara rinci, sektor pedesaan mencakup 7.284
lembar dengan nilai Rp1.683.365.826, sedangkan sektor perkotaan sebanyak 36.956
lembar dengan nilai Rp87.728.198.621. "Peningkatan ini
sebagian besar berasal dari identifikasi data objek pajak baru yang berhasil
kita lakukan melalui pemutakhiran informasi tahunan," jelas Dwi Cholifah.Kerjasama dengan Bank Papua sebagai pemegang kas umum daerah
telah berjalan selama bertahun-tahun dan memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam pembayaran pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui loket
pelayanan Bank Papua di Kantor Bapenda, kantor cabang langsung, maupun melalui
sistem online antarbank serta mobile banking berbasis Android. "Wajib pajak yang membayar secara daring bisa membawa
bukti transaksi ke Bank Papua untuk mendapatkan cap dan stiker tanda
lunas," ujar Florintina Endah Purwantiningsih.Pada minggu depan, Bapenda akan menyerahkan STTS dan stiker
kepada pemerintah distrik, kepala kampung, dan petugas pemungut untuk
disebarkan dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat. "Semoga dengan kemudahan akses pembayaran yang
tersedia, seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajiban tepat waktu dan ikut
berkontribusi pada pembangunan daerah," harap Dwi Cholifah. Penulis: JidEditor: GF
21 Feb 2026, 00:11 WIT
Gelar Rapim 2026 Polda Maluku, Irwasda: Pentingnya Keterbukaan Anggaran dan Percepatan Dumas
Papuanewsonline.com, Ambon – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Kombes Pol I Made Sunarta menegaskan komitmen transparansi pengelolaan anggaran serta percepatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 Polda Maluku. Kegiatan tersebut digelar di Aula Basudara Manise, Jumat (20/2/2026).Rapim 2026 ini dihadiri langsung oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Sementara Kapolres jajaran, Kapolsek jajaran Polresta Ambon, serta PJU Polres/ta mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.Dalam arahannya, Irwasda menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) agar bersikap transparan terkait dukungan anggaran yang dikelola.Irwasda secara tegas memerintahkan setiap Satker dan Satwil untuk membuat serta memasang papan pengumuman anggaran di kantor masing-masing. Langkah ini bertujuan agar seluruh personel dapat mengetahui besaran anggaran yang tersedia, baik untuk operasional maupun pemeliharaan.“Saya minta para Kasatker dan Kasatwil transparan dalam pengelolaan anggaran. Pasang papan pengumuman di satuan masing-masing agar seluruh personel mengetahui jumlah anggaran yang ada. Ini penting agar tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan anggota memahami dukungan anggaran yang tersedia,” tegas Irwasda.Selain persoalan anggaran, Irwasda juga menyoroti penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang masuk ke Itwasda Polda Maluku maupun jajaran kewilayahan. Ia menegaskan bahwa setiap aduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti serta dilaporkan progres penyelesaiannya secara berkala.“Setiap Dumas yang masuk di masing-masing Satwil harus segera diselesaikan. Saya minta pimpinan satuan melaporkan hasil penyelesaiannya secara rutin. Kepastian hukum dan kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri adalah prioritas utama,” ujarnya.Dalam Rapim tersebut, Irwasda juga menyampaikan sejumlah direktif strategis lainnya, antara lain penguatan pengawasan melekat (waskat) untuk meminimalisir pelanggaran disiplin dan kode etik personel, optimalisasi kinerja seluruh satuan agar program prioritas Polri berjalan efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui respons cepat terhadap setiap dinamika di tengah masyarakat.Melalui arahan strategis ini, diharapkan seluruh jajaran Polda Maluku mampu mengimplementasikan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Polri yang Presisi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di wilayah Maluku. PNO-12
20 Feb 2026, 22:20 WIT
16 Hari Diaudit BPK RI, Kapolda Maluku Dorong Tata Kelola Keuangan Polri Lebih Akuntabel
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto, memimpin langsung Taklimat Akhir Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Polda Maluku, Jumat (20/2/2026).Taklimat akhir tersebut menandai berakhirnya proses audit yang dilaksanakan selama 16 hari oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Polda Maluku dan seluruh Polres jajaran. Kegiatan berlangsung di Ruang Posko Presisi Lantai IV Mapolda Maluku.Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni, S.I.K., serta Wakil Penanggung Jawab lima tim Audit BPK RI untuk Polda Maluku, Denny Prasetyo, S.E., M.M., Ak. Turut hadir Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.I.K., para Pejabat Utama Polda Maluku, auditor Itwasda, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti kegiatan secara daring.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK RI atas pelaksanaan audit yang profesional, objektif, dan komprehensif.“Kami menyampaikan terima kasih kepada tim audit BPK RI atas pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan di Polda Maluku yang berjalan dengan baik. Audit ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Seluruh temuan yang disampaikan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi kami dalam memperbaiki tata kelola keuangan ke depan,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan bahwa hasil audit BPK RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat budaya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Polda Maluku. Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak mengulangi kesalahan yang telah menjadi temuan audit.“Saya tekankan kepada seluruh jajaran agar lebih profesional dan disiplin, serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengelolaan keuangan dan aset harus semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.Sebagai bagian dari rangkaian taklimat akhir, Kapolda Maluku bersama Wakil Ketua Penanggung Jawab Tim BPK RI menandatangani Berita Acara Hasil Laporan Pemeriksaan. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi audit demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan institusi Polri di wilayah Maluku.Taklimat akhir audit BPK RI di Polda Maluku berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif hingga selesai.Pelaksanaan taklimat akhir audit BPK RI di Polda Maluku mencerminkan keseriusan Polri dalam memperkuat prinsip good governance dan clean government. Keterbukaan terhadap hasil audit serta komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan dan bertanggung jawab. PNO-12
20 Feb 2026, 18:51 WIT
BI Papua Siapkan Rp1,16 Triliun untuk Penukaran Uang Baru Ramadhan 2026
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kantor Perwakilan Bank
Indonesia (BI) Provinsi Papua telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,16
triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang masyarakat selama periode
Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah melalui program Semarak Rupiah Ramadhan
dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026. Penyediaan uang layak edar ini mengalami
kenaikan sebesar 51 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono menjelaskan
bahwa peningkatan alokasi ini sejalan dengan prediksi aktivitas ekonomi,
mobilitas masyarakat, dan konsumsi rumah tangga yang akan semakin menguat
menjelang dan selama hari raya. "Kita mengharapkan bahwa dengan penyediaan uang tunai
yang memadai, kelancaran transaksi masyarakat dapat terjamin dengan baik,"
ujarnya. Layanan kas dalam rangka Serambi 2026 berlangsung mulai
tanggal 19 Februari hingga 13 Maret 2026. Penarikan uang oleh pihak perbankan
dapat dilakukan di kantor BI Papua serta di tujuh kas titipan yang tersebar di
berbagai kota besar di Papua, antara lain Sorong, Nabire, Timika, Serui, Biak,
Wamena, dan Merauke. Selain itu, BI bekerja sama dengan perbankan juga
menyediakan layanan penukaran langsung kepada masyarakat melalui kendaraan kas
keliling dan loket penukaran yang tersedia di kantor-kantor bank.Untuk penukaran uang khusus bagi masyarakat, BI Papua
menyediakan alokasi sebesar Rp23,8 miliar dengan batasan maksimal Rp5,3 juta
per orang. Layanan ini tersedia di 20 titik lokasi di Jayapura, termasuk
seluruh jaringan kas titipan BI. Warsono juga menambahkan bahwa pemesanan penukaran dapat
dilakukan secara daring melalui laman resmi BI, di mana masyarakat dapat
memilih jadwal dan lokasi sesuai kebutuhan. Selain itu, BI mendorong penggunaan transaksi digital
seperti mobile banking, internet banking, QRIS, serta transfer melalui BI-Fast
dan BI-RTGS untuk kemudahan dan keamanan transaksi. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Feb 2026, 14:31 WIT
Perkuat Diplomasi Kultural Presiden, Buku Rasa Bhayangkara Nusantara Hadir di Amerika Serikat
Papuanewsonline.com, Washington DC - Buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris berjudul Taste of Nusantara: 80 Bhayangkara Menu for Indonesia’s Free Nutritious Meals Program resmi hadir di Amerika Serikat. Hari ini, Selasa (18 Februari 2026), buku tersebut diserahkan Dirgayuza setiawan Asisten Khusus Presiden RI di Washington D.C. sebagai bagian dari diplomasi kultural Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mengedepankan budaya, kepedulian sosial, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia di panggung global.Buku ini disusun bersama oleh Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, dan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.. Di sela pendampingan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat, Dirgayuza Setiawan menyerahkan langsung buku tersebut di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Penyerahan diterima oleh Dwisuryo Indroyono Soesilo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.Kehadiran Rasa Bhayangkara Nusantara di Washington D.C. melengkapi rangkaian diplomasi kultural Indonesia yang sebelumnya telah mendapat sorotan media massa nasional maupun internasional. Pada Januari 2026, Dirgayuza Setiawan menyerahkan buku yang disusun bersama Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo ini kepada Desra Percaya, Duta Besar RI untuk Inggris, di london 21 Januari 2026. Tak lama berselang, buku tersebut diperkenalkan di forum global World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), sebagai bagian dari showcase diplomasi Indonesia. Sejumlah media menilai kehadiran buku ini di Davos sebagai pendekatan segar diplomasi Indonesia, yang memadukan kebijakan strategis, budaya, dan program sosial dalam satu narasi yang mudah diterima komunitas global.Dirgayuza Setiawan menegaskan bahwa buku ini kini telah berkembang menjadi instrumen diplomasi negara.“Buku Rasa Bhayangkara Nusantara sekarang sudah menjadi bagian dari diplomasi kultural Indonesia, mengenalkan kearifan budaya kita dalam program paling monumental Pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Dirgayuza.Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan kebanggaannya karena buku yang disusunnya bersama Dirgayuza Setiawan dapat menjangkau berbagai penjuru dunia.“Alhamdulillah, di tengah kesibukan lawatan Presiden, buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang kami susun bersama dapat hadir di tempat-tempat yang strategis. Setelah diperkenalkan di Kedutaan Besar RI di London, kemudian di forum bergengsi dunia WEF Davos, Swiss, kini buku versi Bahasa Inggris tersebut dapat diakses di Washington D.C., Amerika Serikat. Semoga buku ini menjadi media diplomasi Indonesia, sekaligus semakin mengenalkan gastronomi dan keanekaragaman kuliner Nusantara serta program Asta Cita Presiden kepada dunia,” ujar Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (18/2/2026).Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh berbagai media massa, Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar kumpulan gambar dan menu. Buku ini merupakan catatan pengabdian Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola SPPG Polri yang tersebar di berbagai penjuru negeri, sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Di dalamnya tergambar keseharian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, mulai dari aktivitas dapur sejak sebelum matahari terbit hingga makanan bergizi diantarkan langsung kepada para penerima manfaat.Badan Gizi Nasional memandang buku ini sebagai simbol cara baru membangun bangsa, melalui perhatian yang nyata, konkret, dan berkelanjutan terhadap kesehatan dan gizi masyarakat.Melalui kehadiran Rasa Bhayangkara Nusantara di Amerika Serikat, Polri menegaskan dukungan penuhnya terhadap diplomasi kultural Presiden Republik Indonesia, memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia, serta menyampaikan pesan bahwa transformasi bangsa dapat dimulai dari nilai-nilai budaya, kepedulian sosial, dan pemenuhan gizi masyarakat. PNO-12
20 Feb 2026, 10:39 WIT
Komnas HAM Kunjungi Polda Maluku, Ini yang Dibahas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menerima kunjungan kerja dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Provinsi Maluku.Pertemuan audiensi tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Pejabat Utama (PJU), Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (19/2/2026).Kedatangan Komnas HAM diterima Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta. Ia didampingi Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Hujrah Soumena.Dalam pertemuan itu, Irwasda menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan anggota Komnas HAM RI Perwakilan Maluku di Mapolda Maluku. Ia berharap pertemuan ini akan semakin memperkuat kerja sama antara Polda Maluku dan Komnas HAM di wilayah Maluku.Sementara Kepala Sekretariat Komnas HAM Wilayah Maluku Edy Sutichno SH, pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih karena telah diterima Polda Maluku.Edy juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku dalam merespon cepat setiap konflik yang terjadi dan berpotensi mengganggu situasi kamtibmas di wilayah Maluku. "Kami menyampaikan apresiasi atas respon cepat Polda Maluku pada beberapa kejadian gangguan kamtibmas dan konflik di wilayah Maluku," ungkapnya.Pada kesempatan itu, Komnas HAM juga berkoordinasi terkait atensi mereka mengenai peristiwa bentrokan antara warga Negeri Morela dan Hitu beberapa waktu lalu. "Untuk bentrokan antara warga Morela dan Hitu saat ini menjadi atensi kami, dan kami mengetahui bahwa Polda Maluku juga sudah bergerak cepat melakukan penyekatan dan mediasi. Kami berharap agar persoalan tersebut benar-benar selesai dan tuntas," harapnya.Menanggapi hal itu, Irwasda Maluku Kombes I Made Sunarta menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari Komnas HAM terhadap kinerja Polda Maluku. "Kami juga sangat setuju kalau dalam penyelesaian konflik di Maluku harus melibatkan semua pihak termasuk Komnas HAM," katanya.Pelibatan semua pihak dalam penanganan konflik, lanjut Kombes Sunarta, penting dilakukan agar konflik dapat segera diselesaikan. "Penyelesaian konflik bukan saja kita melakukan pemulihan keamanan, rekonsiliasi dan renovasi terhadap dampaknya, tapi juga kita melakukan penegakan hukum sehingga ada efek jera terhadap para pelaku," tegasnya.Kombes Sunarta juga menyangkan peristiwa yang terjadi tersebut, karena selain warga yang menjadi korban, juga ada anggota polisi terluka tembak."Sangat kami sayangkan sebab kehadiran Anggota di lapangan adalah untuk menyekat dan mengamankan situasi, olehnya itu kami berharap kerjasama dari semua pihak agar setiap permasalahan di wilayah Maluku ini dapat kita tuntaskan dengan baik dan cepat," ajaknya.Di akhir tatap muka, Komnas HAM juga meminta Polda Maluku agar dapat mendirikan POS Pengamanan Permanen di area rawan gangguan kamtibmas. Ini penting untuk mengantisipasi permasalahan yang dapat memicu terjadinya konflik yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat. PNO-12
20 Feb 2026, 09:48 WIT
Pasar Lama Kota Timika Makin Semrawut, Warga Akui Tak Nyaman Belanja
Mimika, Papuanewsonline.com - Kondisi Pasar Lama Mimika semakin memprihatinkan. Penjual terpaksa berjualan di jalan raya, menghadapi panas dan hujan, hanya karena tidak ada tempat yang aman dan nyaman untuk berjualan.Hal tersebut, membuat pembeli semakin tidak nyaman saat berbelanja lantaran khawatir tersenggol laju kendaraan bermotor yang dibuat dua arah.Sementara arus lalu lintas dua arah, semakin menambah padatnya kendaraan di jam tertentu yakni pagi dan sore."Saya sudah lama berjualan di sini, tapi tidak ada perubahan. Kami tidak ada tempat lain untuk berjualan, jadi kami terpaksa berjualan di jalan raya," kata Ode, salah satu penjual di Pasar Lama Mimika, Kamis ( 19 / 2 ).Pemerintah Kabupaten Mimika telah diingatkan untuk mengatasi masalah ini, namun belum ada tindakan yang signifikan. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi Pasar Lama Mimika."Kami berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi pasar kami. Kami tidak ingin terus-menerus berjualan di jalan raya, kami ingin memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk berjualan," tambah Ode.Kondisi ini juga mempengaruhi pendapatan penjual, karena banyak pembeli yang tidak mau berhenti karena khawatir dengan keselamatan mereka. "Pendapatan kami menurun drastis, karena pembeli tidak mau berhenti di sini," kata Ode.Pemerintah Kabupaten Mimika harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi Pasar Lama Mimika. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mendengar aspirasi mereka dan mengambil tindakan yang tepat.Penulis. : Risman SerangEditor. : Nerius Rahabav
19 Feb 2026, 22:19 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
