Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kapolda Maluku Hadiri Syukuran HKGB ke-73 Tahun
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan, dukungan Bhayangkari kepada Polri sangat penting untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.Penegasan ini disampaikan Kapolda selaku Pembina Bhayangkari Daerah Maluku saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-73 Tahun yang dihelat di gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (23/10/2025).Acara peringatan HKGB yang mengusung tema "Bhayangkari Berkarya Mendukung Polri untuk Masyarakat” ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta P. Ambon dan P. P. Lease, Pakor Polwan Polda Maluku, Para Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Warakawuri dan undangan lainnya.Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan Pemberian Tanda Penghargaan Lencana Bakti Sewindu, Dwiwindu, dan Triwindu kepada Bhayangkari yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam mendukung pengabdian suami kepada institusi Polri.Sebagai Pembina Bhayangkari Daerah Maluku, Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyampaikan tema peringatan HKGB tahun ini sangat relevan dengan semangat pengabdian Polri dalam melayani masyarakat.“Tema peringatan yang diambil tahun ini merupakan tema yang sejalan dan selaras dengan tugas Polri, yakni Polri untuk masyarakat, sedangkan Bhayangkari berkarya untuk mendukung Polri dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Tema ini sangat bagus dan bermakna,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut Kapolda kembali menegaskan keberadaan Polri untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai bentuk kejahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kejahatan siber yang kini semakin canggih dan sulit dideteksi.Masyarakat, kata Kapolda, membutuhkan pelayanan Polri yang profesional. Namun untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tengah tantangan zaman seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, khususnya media sosial, ungkap Kapolda, menjadi tantangan tersendiri karena dapat memunculkan bentuk kejahatan baru, meskipun secara prinsip merupakan kejahatan konvensional.Kapolda juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh pihak, terutama dari Bhayangkari yang memiliki peran sangat signifikan sebagai pendamping anggota Polri.Menurutnya, tugas Polri yang berat dan penuh risiko akan terasa lebih ringan ketika diimbangi dengan keharmonisan dalam keluarga.Polri, lanjut Kapolda, memiliki keterbatasan sumber daya dan menghadapi banyak dinamika di lapangan. Dukungan penuh dari Bhayangkari sangat penting. Bhayangkari adalah pendamping sejati yang bisa memberikan ketenangan dan semangat bagi suami ketika kembali dari tugas. "Rumah menjadi satu-satunya tempat istirahat bagi Bhayangkara sejati. Karena itu, Bhayangkari harus menjadi cooling system, penyejuk bagi keluarga,” pinta Kapolda.Selain berperan di lingkup keluarga, Bhayangkari juga memiliki peran sosial yang luas di masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya, Bhayangkari ikut serta dalam membangun citra positif Polri dan mempererat hubungan dengan masyarakat.“Gerakan Bhayangkari mencerminkan wujud nyata keluarga besar Polri. Ketika masyarakat melihat Bhayangkari, maka mereka juga melihat Polri. Karena itu, jaga sikap dan perilaku, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Hindari perilaku hedonisme, jaga kesederhanaan, dan bijak dalam menggunakan media sosial,” tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga memberikan pesan khusus kepada seluruh pengurus Bhayangkari agar terus menjaga komunikasi dan solidaritas di setiap tingkatan.Ia mengungkapkan, Bhayangkari adalah wadah silaturahmi yang harus mampu mempersatukan, bukan memecah belah. “Lakukan pendekatan kepada anggota Bhayangkari di tingkat paling bawah, dengarkan keluh kesah mereka, datangi mereka. Ada Bhayangkari yang jauh dari suaminya, bantu agar mereka tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Jaga perilaku di tempat publik dan media sosial karena semuanya menjadi sorotan publik,” pesan Kapolda.Bhayangkari, tambah Kapolda, memiliki makna “tidak ada bahaya”, yang merepresentasikan kekuatan, kesetiaan, dan ketulusan dalam mendukung tugas suami di institusi Polri. “Bhayangkari memiliki peran ganda, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita pekerja profesional. Keduanya harus diatur dengan baik agar berjalan selaras. Jadikan organisasi Bhayangkari ini wadah kebersamaan dan persaudaraan yang kokoh, bukan tempat perpecahan. Jaga solidaritas dan semangat kebersamaan,” tutup Kapolda.Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tumpeng mini kepada Bhayangkari berprestasi, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kiprah mereka dalam mendukung berbagai kegiatan sosial maupun organisasi.Selanjutnya diberikan pula penghargaan kepada Bhayangkari berprestas, diiringi suasana haru dan penuh semangat kebersamaan. PNO-12
25 Okt 2025, 08:09 WIT
Audiensi Dengan Menhut, Kapolri Siap Bersinergi Hadapi Karhutla
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia."Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit. Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik. "Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit.Sigit memaparkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," ucap Sigit.Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan."Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan," papar Sigit. Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla."Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan denganaplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit. Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika, ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan."Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit. PNO-12
25 Okt 2025, 07:51 WIT
Rp4,8 Triliun Masuk Kas Daerah, Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target Pendapatan
Papuanewsonline.com, Mimika —
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang sangat
positif menjelang akhir tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi
pendapatan daerah telah mencapai Rp4,8 triliun, atau sekitar 78 persen dari
target tahunan sebesar Rp6,1 triliun. Capaian ini menandakan bahwa
mesin ekonomi daerah bergerak dengan baik dan potensi pendapatan asli daerah
(PAD) maupun dana transfer dari pusat masih menunjukkan tren yang stabil.
Dengan sisa waktu dua bulan menuju penutupan tahun anggaran, Bapenda optimis
dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi
salah satu penopang utama realisasi pendapatan tahun ini.
Menurutnya, PAD telah melampaui ekspektasi awal, menjadi indikator keberhasilan
strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan selama
2025. “PAD tercatat sebesar Rp369
miliar lebih, melampaui target awal yang sebesar Rp349 miliar lebih. Ini bukti
bahwa kesadaran wajib pajak di Mimika meningkat, didukung dengan sistem
pelayanan pajak yang semakin mudah dan transparan,” jelas Dwi Cholifah saat
ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10/2025). Dwi menjelaskan, keberhasilan ini
juga tidak terlepas dari upaya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi yang
telah diterapkan Bapenda. Dengan sistem berbasis elektronik, masyarakat kini
bisa melakukan pembayaran secara online, sehingga mempercepat arus penerimaan
daerah dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Selain dari PAD, Dana Bagi Hasil
(DBH) juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama Mimika. Hingga Oktober,
DBH yang telah diterima mencapai Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun, masih
menyisakan kekurangan sekitar Rp785 miliar yang diharapkan akan masuk pada
triwulan keempat. “Biasanya, DBH untuk triwulan IV
akan kami terima pada bulan November atau awal Desember. Komponen DBH ini
meliputi royalti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, serta
Pajak Penghasilan (PPh),” ungkap Dwi. Ia menambahkan bahwa sektor
pertambangan, khususnya dari perusahaan tambang besar di wilayah Mimika,
menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan DBH. Namun, Bapenda juga terus
berupaya menjaga keseimbangan dengan memperkuat sektor ekonomi lokal seperti perdagangan,
pariwisata, dan jasa agar tidak bergantung sepenuhnya pada pendapatan berbasis
sumber daya alam. Meski masih terdapat selisih
sekitar Rp1,3 triliun untuk mencapai target akhir tahun, Dwi Cholifah
menyatakan optimisme penuh bahwa angka tersebut dapat tercapai bahkan
berpotensi melampaui target pendapatan 2025. “Kami optimis realisasi
pendapatan akan menembus target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan seluruh
OPD dan masyarakat, kami yakin Mimika bisa terus tumbuh secara fiskal dan
berkelanjutan,” tegasnya. Optimisme tersebut juga didukung
dengan kebijakan Pemkab Mimika yang terus memperkuat tata kelola keuangan
daerah, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem pengawasan agar
pendapatan daerah benar-benar digunakan secara efektif untuk pembangunan masyarakat. Dengan realisasi pendapatan yang
terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat mempertahankan
momentum pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Peningkatan pendapatan daerah
bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat Mimika,” ujar Dwi. Ia menambahkan bahwa sinergi
antar instansi dan kedisiplinan fiskal menjadi kunci utama agar pembangunan
Mimika dapat berjalan berkesinambungan. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:21 WIT
Stok Menipis, Harga Jeruk Limau di Pasar Sentral Timika Melonjak Tajam hingga Rp100 Ribu/Kg
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana Pasar Sentral Timika, Kabupaten Mimika, akhir pekan ini tampak sedikit
berbeda. Para pedagang bumbu dapur sibuk melayani pembeli sambil mengeluh soal
kenaikan harga yang mendadak. Harga jeruk limau atau yang biasa disebut jeruk
ikan, melonjak tajam hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram pada Jumat
(24/10/2025).
Padahal, harga jeruk limau sebelumnya hanya berada di kisaran Rp40 ribu hingga
Rp50 ribu per kilogram. Tak hanya jeruk limau, jeruk nipis pun turut merangkak
naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini bukan tanpa
sebab. Ida Suryani, salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Sentral Timika,
menjelaskan bahwa stok jeruk limau yang biasanya dikirim dari Jayapura kini
sangat terbatas. Menurutnya, pasokan yang menurun drastis membuat para pedagang kesulitan
memenuhi permintaan pelanggan. “Harga jeruk ikan ini naik sampai
Rp90 ribu bahkan Rp100 ribu per kilo. Kalau jeruk nipis, sekarang Rp60 ribu per
kilo. Stok jeruk cina dari Jayapura
terbatas sekali, jadi barangnya susah didapat,” tutur Ida kepada Papuanewsonline.com. Ia menambahkan, akibat harga yang
melonjak, pembeli kini tak lagi membeli dalam jumlah banyak. “Dulu dengan Rp5 ribu bisa dapat
beberapa ons, sekarang paling cuma dapat empat atau lima biji saja,” ujarnya
sambil menunjukkan jeruk limau yang mulai menguning di lapaknya. Keterbatasan stok dari luar
daerah makin diperparah dengan minimnya pasokan jeruk dari petani lokal di
Timika. Menurut Ida, hampir tidak ada
petani yang menanam jeruk limau secara massal di wilayah Mimika, sehingga ketergantungan
pada pasokan antarprovinsi masih sangat tinggi. “Kalau di sini jarang yang tanam
jeruk limau, paling ada di kebun rumah, tapi itu untuk kebutuhan sendiri, bukan
dijual ke pasar,” jelasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sistem distribusi bahan dapur di wilayah Papua Tengah masih sangat bergantung
pada jalur pengiriman laut dan udara dari kota-kota besar seperti Jayapura,
Nabire, atau Makassar. Begitu terjadi gangguan
distribusi, harga bahan pokok bisa melonjak dalam waktu singkat. Meski jeruk limau mengalami
kenaikan ekstrem, harga sejumlah bumbu dapur lainnya masih relatif stabil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai rawit tetap bertahan di kisaran
Rp90 ribu per kilogram, tomat Rp30–35 ribu, serta bawang merah dan bawang putih
masing-masing Rp60 ribu per kilogram. Namun, para pedagang tetap
waswas. Mereka khawatir kenaikan harga jeruk limau bisa menjadi awal dari
lonjakan harga bahan pokok lainnya, terutama jika pasokan antarwilayah terus
terganggu. “Kalau kiriman dari luar makin
seret, bukan cuma jeruk yang naik. Cabai dan bawang juga bisa ikut-ikutan mahal
nanti,” ujar salah satu pedagang lain yang enggan disebut namanya. Kenaikan harga ini tentu menjadi
perhatian banyak pihak, terutama para pembeli yang harus menyesuaikan
pengeluaran rumah tangga. Sejumlah warga berharap pemerintah
daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat segera
mencari solusi untuk menstabilkan harga, baik dengan memperlancar distribusi
barang dari Jayapura maupun memberdayakan petani lokal. “Kalau bisa pemerintah bantu
carikan jalan supaya harga normal lagi. Kasihan ibu-ibu di rumah, masak jadi
susah kalau bahan-bahan mahal begini,” keluh seorang pembeli di area pasar. Pemerintah diharapkan dapat menginisiasi
kerja sama dengan daerah penghasil jeruk limau, serta memberikan dukungan bagi
petani lokal untuk mulai membudidayakan tanaman jeruk di wilayah Mimika, agar
tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:07 WIT
Anev Program Kerja Bersama, Wakapolda Maluku: Wujudkan Polri Presisi di Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Kerja Bersama yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., bertempat di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda Maluku, Rabu (22/10/2025) pukul 13.30 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, antara lain Karoops, Karorena, Kabid TIK, serta para operator dan tim kerja Program Kerja Bersama. Sementara para Kapolres dan Kapolresta jajaran mengikuti kegiatan ini secara virtual dari masing-masing wilayah melalui fasilitas video conference.Dalam arahannya, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kegiatan Anev ini merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan oleh Kapolda Maluku berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.“Program prioritas ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis bagi seluruh satuan kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah,” tegas Brigjen Thobroni.Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan bahwa empat fokus utama Program Prioritas Polda Maluku menjadi bahasan utama dalam kegiatan Anev kali ini, yakni:Bersama menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, dengan memperkuat sinergitas antara fungsi operasional dan pembinaan masyarakat.Pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berbasis profesionalitas dan keadilan.Peran aktif mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat Maluku.Pembinaan sumber daya kepolisian guna membentuk personel yang bermoral, profesional, modern, dan humanis.Wakapolda juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja di setiap satuan fungsi agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap pimpinan satuan lebih proaktif dalam menemukan solusi atas hambatan di lapangan dan memperkuat koordinasi lintas fungsi untuk mencapai target kinerja optimal.“Seluruh capaian yang sudah diperoleh agar terus ditingkatkan, dan terhadap kendala yang muncul di lapangan segera dilakukan langkah-langkah korektif. Anev ini menjadi ruang refleksi dan penegasan kembali arah kebijakan Polda Maluku menuju Polri yang Presisi,” ujar Brigjen Pol Imam Thobroni.Melalui kegiatan Anev ini, Polda Maluku meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri di seluruh Indonesia. PNO-12
24 Okt 2025, 07:08 WIT
Pemprov Papua Gandeng OJK dan Perbankan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi KUR
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan
nasional, Pemprov Papua kini gencar mendorong realisasi program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi
Cenderawasih. Momentum penting itu ditandai
dengan Acara Akad Massal KUR Nasional Tahun 2025, yang digelar secara serentak
di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Selasa
(21/10/2025). Acara tersebut melibatkan lebih dari 800.000 debitur secara
nasional, dengan 145 pelaku UMKM Papua ikut berpartisipasi mewakili berbagai
sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, serta
industri rumahan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur
Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar penyaluran
modal usaha, tetapi juga merupakan upaya komprehensif untuk membangun
kemandirian ekonomi masyarakat Papua. “Pemerintah tidak hanya mendorong
masyarakat untuk mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan,
pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, agar pelaku UMKM di Papua semakin kuat
dan mandiri,” ujar Aryoko Rumaropen di hadapan peserta akad massal. Ia menambahkan, kolaborasi antara
pemerintah, perbankan, dan OJK menjadi kunci dalam memastikan penyaluran KUR
tepat sasaran, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan
akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Menurut Aryoko, potensi ekonomi
Papua sangat besar, terutama di sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti
pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal. Namun, sebagian besar
pelaku usaha masih menghadapi kendala modal dan minimnya literasi keuangan. Program KUR diharapkan menjadi jembatan
antara perbankan dan masyarakat akar rumput, sehingga pelaku UMKM tidak lagi
bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan. “Kami ingin agar setiap pelaku
usaha di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan di daerah pesisir dapat merasakan
manfaat langsung dari program KUR ini. Dengan modal usaha yang terarah dan
pendampingan yang kuat, Papua bisa tumbuh menjadi daerah dengan basis ekonomi
rakyat yang kokoh,” jelas Aryoko. Selain pembiayaan produktif,
Pemprov Papua juga mendorong agar perbankan memperluas akses layanan digital
dan program literasi keuangan di wilayah pedalaman dan pesisir, agar masyarakat
lebih memahami cara mengelola kredit dan mengembangkan usaha kecil dengan
bijak. Untuk memastikan efektivitas
program, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran serta pemanfaatan
dana KUR di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang
disalurkan digunakan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata
bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga
berencana meluncurkan program pembinaan UMKM berbasis wilayah adat, yang
melibatkan dinas teknis, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping ekonomi
lokal. “Kami ingin agar masyarakat tidak
hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam
pertumbuhan ekonomi Papua. Kemandirian ekonomi lokal harus menjadi visi bersama
kita,” tegas Wagub Aryoko. Dengan diselenggarakannya Akad
Massal KUR Tahun 2025 ini, pemerintah berharap semangat kewirausahaan
masyarakat Papua semakin tumbuh. Program KUR diharapkan menjadi cetak biru
kebangkitan ekonomi Papua, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang,
tetapi juga mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri. Acara ini juga menjadi momentum
penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas, dengan memanfaatkan dukungan
pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan. “Kita ingin Papua tidak hanya
dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang kreatif,
mandiri, dan sejahtera,” tutup Aryoko. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:17 WIT
Tujuh Kepala Suku dan Lembaga P2MA PTP Nyatakan Dukungan kepada Frans Pigome untuk Pimpin PTFI
Papuanewsonline.com, Timika — Dinamika
kepemimpinan di tubuh PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi sorotan
setelah Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua Tambang
(P2MA PTP) bersama tujuh kepala suku besar di wilayah Mimika menyampaikan dukungan
resmi kepada Frans Pigome untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI.
Pernyataan dukungan ini
disampaikan secara terbuka melalui pertemuan adat di Timika, yang dihadiri oleh
tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemuda dari wilayah yang terdampak
langsung oleh aktivitas pertambangan Freeport. Dukungan tersebut dianggap
sebagai aspirasi moral dan politik masyarakat adat Papua, yang menuntut agar
posisi pimpinan tertinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu diisi
oleh putra asli Papua.
Ketua P2MA PTP Ruben Kobogau
bersama Sekretaris Jenderal Yonas Magai dalam pernyataannya menegaskan bahwa
dukungan ini tidak sekadar merupakan dorongan personal terhadap Frans Pigome,
melainkan bentuk komitmen masyarakat adat untuk memperjuangkan representasi
orang asli Papua (OAP) di posisi strategis perusahaan yang selama puluhan tahun
beroperasi di tanah mereka.
“Kami, tujuh kepala suku yang
wilayah adatnya bersinggungan langsung dengan aktivitas tambang Freeport,
menilai bahwa sudah saatnya putra asli Papua memimpin perusahaan ini. Kami
percaya Frans Pigome memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk membawa
Freeport menjadi perusahaan yang berkeadilan bagi rakyat Papua,” ujar Ruben
Kobogau, didampingi Yonas Magai.
Pernyataan tersebut disambut
hangat oleh para kepala suku yang hadir. Mereka menegaskan bahwa dukungan ini
mencerminkan semangat Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.
Dalam pandangan masyarakat adat, Frans
Pigome dipandang sebagai figur yang memahami dinamika sosial, ekonomi, dan
budaya Papua secara menyeluruh. Ia dinilai mampu menjadi jembatan antara
perusahaan dan masyarakat lokal, sekaligus membawa visi pembangunan
berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua.
“Kami melihat sosok Frans Pigome
sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan semua pihak. Ia bukan hanya
representasi OAP, tetapi juga simbol harapan agar Freeport lebih manusiawi dan
berpihak pada masyarakat sekitar tambang,” ungkap salah satu kepala suku yang
turut menandatangani pernyataan dukungan.
Selain soal kepemimpinan, para
tokoh adat juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan
hasil tambang agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh
segelintir pihak, melainkan juga oleh masyarakat adat di wilayah operasi.
Melalui momentum ini, P2MA PTP
menekankan perlunya penguatan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan,
pendidikan, dan pengelolaan lingkungan di area operasi Freeport.
Mereka mendorong agar perusahaan
memberi ruang lebih luas bagi tenaga kerja OAP, meningkatkan pendidikan vokasi
berbasis kebutuhan industri tambang, serta menjalankan program pelestarian
lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.
“Freeport beroperasi di tanah
Papua selama puluhan tahun. Sudah saatnya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh
anak-anak asli negeri ini — bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga
pemberdayaan yang nyata,” kata Yonas Magai.
Menurutnya, keberadaan Frans
Pigome di posisi puncak akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan
masyarakat adat Papua untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan pengakuan politik
di sektor strategis nasional.
Dalam pernyataan penutup, para
tokoh adat dan pimpinan P2MA PTP menyerukan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Papua, dan manajemen PTFI mendengarkan aspirasi ini dengan penuh
tanggung jawab. Mereka menilai, dukungan terhadap Frans Pigome bukan semata
dorongan politik, melainkan seruan moral bangsa agar pembangunan di Papua
dilakukan dengan mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan lokal.
“Kami tidak ingin hanya menjadi
penonton di tanah sendiri. Kami ingin ikut menentukan arah masa depan Papua,
termasuk dalam perusahaan besar seperti Freeport. Dukungan kami kepada Frans
Pigome adalah simbol dari harapan itu,” ujar Ruben Kobogau tegas.
Pertemuan adat tersebut diakhiri
dengan doa bersama dan penandatanganan dokumen pernyataan dukungan dari tujuh
kepala suku besar, yang menjadi bagian dari wilayah terdampak langsung
aktivitas PTFI. (GF)
23 Okt 2025, 14:20 WIT
Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025: Pemerintah Kabupaten Mimika Teguhkan Komitmen Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika —
Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai
sumber utama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Sadar Pajak Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2025. Kegiatan tahunan ini menjadi
wadah apresiasi bagi para wajib pajak teladan yang dinilai berperan aktif dan
taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, acara ini juga dirancang
untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam cuplikan video, Bupati Mimika
Johannes Rettob menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam menopang
pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan
publik. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat dan pelaku usaha
yang telah menunjukkan kepatuhan dan kontribusi nyata melalui pembayaran pajak
tepat waktu. “Pajak kuat, Mimika hebat —
itulah semangat yang ingin kita bangun bersama. Karena dengan kesadaran
membayar pajak, pembangunan di Mimika dapat terus berjalan dan memberi manfaat
bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati Johannes Rettob. Menurutnya, kegiatan seperti
Gebyar Sadar Pajak bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga sarana edukasi
publik untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan daerah.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah investasi bagi masa depan Mimika,”
tambahnya. Sementara itu, Wakil Bupati
Mimika Emanuel Kemong menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap aspek pembangunan daerah, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Ia menjelaskan bahwa pada acara
puncak Gebyar Sadar Pajak 2025, Bapenda akan melaksanakan pengundian hadiah
menarik bagi wajib pajak dari berbagai sektor seperti hotel, restoran, hiburan,
serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, pemerintah juga
menyiapkan penghargaan khusus bagi Wajib Pajak Teladan, yang dinilai memiliki
tingkat kepatuhan dan kontribusi tinggi dalam mendukung pendapatan asli daerah
(PAD). “Kami berharap apresiasi ini
dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya untuk terus
patuh membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan hari ini akan kembali dalam
bentuk pembangunan yang kita nikmati bersama,” ungkap Wakil Bupati. Rangkaian kegiatan Gebyar Sadar
Pajak 2025 dibuka dengan Bapenda Fun Run 7K, sebuah ajang olahraga yang
menggabungkan semangat kebugaran dengan edukasi pajak. Ratusan peserta dari
berbagai kalangan — mulai dari ASN, pelaku usaha, pelajar, hingga masyarakat
umum — turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai lomba
lari, tetapi juga sebagai kampanye sadar pajak yang lebih dekat dan
menyenangkan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin
mengajak masyarakat untuk berolahraga sambil menumbuhkan semangat sadar pajak.
Karena pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata bagi kemajuan
Mimika,” kata Dwi Cholifa. Selain Fun Run, Bapenda juga
menyiapkan pameran layanan pajak, stand informasi digital, serta sosialisasi
mengenai inovasi pembayaran pajak online, yang memudahkan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban pajak tanpa harus datang langsung ke kantor. Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025
tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penting untuk
memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan
daerah. Melalui inovasi digitalisasi dan pelayanan yang lebih cepat, pemerintah
berupaya menciptakan pengalaman positif bagi para wajib pajak. Bupati Johannes Rettob
menegaskan, keberhasilan pembangunan Mimika tidak hanya ditentukan oleh
kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajak. “Kami ingin menjadikan Mimika
sebagai contoh daerah yang mampu membangun dengan kekuatan sendiri, dari dan
untuk masyarakatnya,” ujar Bupati. Dengan meningkatnya kepatuhan
pajak, Pemerintah Kabupaten Mimika optimis target pendapatan daerah tahun 2025
dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi. Melalui Gebyar Sadar Pajak Daerah
2025, Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen bahwa setiap program dan
kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak bukan
sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi fondasi yang menopang kemajuan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Semangat ini sejalan dengan visi
“Mimika Hebat dan Sejahtera” yang hanya dapat diwujudkan dengan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat. “Kami percaya, ketika masyarakat
sadar akan pentingnya pajak, maka keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud
bagi seluruh rakyat Mimika,” pungkas Dwi Cholifa. Penulis: Bim Editor: GF
23 Okt 2025, 01:04 WIT
Festival Pesona Meti Kei 2025 Resmi Dibuka: Perpaduan Budaya, Alam, dan Kebersamaan yang Menyatu
Papuanewsonline.com, Maluku
Tenggara — Langit biru dan semilir angin laut menjadi saksi kemeriahan
pembukaan Festival Pesona Meti Kei 2025 yang digelar di Kabupaten Maluku
Tenggara. Festival yang berlangsung dari 21 hingga 27 Oktober 2025 ini menjadi
momen istimewa bagi masyarakat Kepulauan Kei untuk merayakan keindahan alam
sekaligus kekayaan budaya lokal. Pembukaan festival ditandai
dengan pelepasan balon berwarna-warni ke udara oleh Bupati Maluku Tenggara,
Muhamad Thaher Hanubun, bersama unsur Forkopimda, TNI, dan Polri di kawasan Monumen
Evav Langgur. Momen simbolis ini menandai dimulainya rangkaian acara yang
menggabungkan seni, budaya, dan tradisi bahari masyarakat Kei. Festival ini berakar dari
fenomena alam khas Kepulauan Kei yang disebut “Meti Kei”, yaitu peristiwa
pasang surut laut ekstrem di mana air laut surut hingga sejauh ratusan meter,
memperlihatkan dasar laut yang luas seperti hamparan daratan baru. Fenomena ini
tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara masyarakat
Kei dengan alam lautnya. Salah satu kegiatan paling
dinantikan adalah tradisi “Wer Warat”, yakni penangkapan ikan secara
tradisional menggunakan daun kelapa yang dibentangkan di laut dan ditarik
bersama-sama oleh masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan menangkap
ikan, tetapi juga lambang kebersamaan dan kerja sama masyarakat pesisir. “Festival ini tidak hanya untuk
hiburan, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya,
tradisi, dan semangat gotong royong masyarakat Kei kepada dunia,” ujar Bupati
Muhamad Thaher Hanubun dalam sambutannya. Selain Wer Warat, Festival Pesona
Meti Kei 2025 juga menghadirkan berbagai acara menarik seperti Lomba Goyang
Kreasi Meti Kei, pameran kuliner lokal, ekspedisi wisata alam, pagelaran musik
tradisional, hingga lomba perahu hias. Acara ini menjadi magnet bagi
wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati perpaduan keindahan
alam pantai pasir putih, laut jernih, dan budaya yang masih terjaga
autentisitasnya. Ketua Panitia Festival, Budhi
Toffy, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya
pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Festival Pesona Meti Kei bukan
hanya ajang seremonial, tetapi strategi promosi wisata yang berorientasi pada
pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal,” jelas Budhi. Festival tahunan ini telah
menjadi bagian penting dari kalender pariwisata Maluku Tenggara dan mendapat
dukungan penuh dari pemerintah daerah serta berbagai pihak, termasuk pelaku
UMKM, komunitas budaya, hingga organisasi pemuda. Kehadiran berbagai instansi dan
perwakilan masyarakat dalam acara pembukaan menunjukkan tingginya semangat
kebersamaan untuk menjadikan Maluku Tenggara sebagai destinasi unggulan di
Indonesia timur. Bupati Thaher Hanubun berharap
melalui festival ini, Maluku Tenggara dapat semakin dikenal sebagai daerah yang
kaya akan budaya, ramah wisatawan, dan memiliki potensi alam luar biasa. “Kami ingin dunia melihat bahwa
Kepulauan Kei bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya nilai-nilai
budaya dan solidaritas masyarakatnya,” tegasnya. Dengan semangat pelestarian dan
promosi budaya, Festival Pesona Meti Kei kini tidak hanya menjadi agenda lokal,
tetapi juga menarik perhatian nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI turut memberi apresiasi terhadap konsistensi pelaksanaan festival
yang menjadi ikon wisata bahari Maluku Tenggara. Festival ini juga menjadi ajang
bagi para seniman, pelaku ekonomi kreatif, serta generasi muda Kei untuk
menunjukkan karya dan inovasinya. Dari seni tari, musik tradisional, hingga
pameran kerajinan tangan, seluruhnya mencerminkan kekayaan warisan budaya yang
terus hidup dan berkembang di tanah Evav. Rangkaian Festival Pesona Meti
Kei 2025 akan berlangsung hingga 27 Oktober dengan puncak acara “Wer Warat” di
pesisir Ohoi Ngilngof, salah satu lokasi paling indah di Maluku Tenggara.
Ribuan warga dan wisatawan diperkirakan akan hadir menyaksikan langsung atraksi
budaya dan fenomena alam yang menakjubkan ini. “Kami ingin setiap orang yang
datang ke Kei pulang dengan kenangan, bukan hanya tentang pantai dan laut, tapi
juga tentang keramahan, kebersamaan, dan cinta terhadap alam,” ujar Budhi
menutup pernyataannya. Festival ini membuktikan bahwa
pariwisata bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang pelestarian
identitas dan kebanggaan lokal yang mendunia. Penulis: Hendrik Editor: GF
22 Okt 2025, 20:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
